NEW
Font size
WorksheetsKuis 20 November 2024
Total questions: 33
Worksheet time: 17mins
Menteri teknis menugaskan APIP di lingungan kementerian teknis masing-masing sesuai fungsi dan kewenangan. Hal ini termasuk tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda dalam bentuk … (SKB Hesti)
a. Pembinaan umum
b. Pengawasan umum
c. Pembinaan teknis
d. Pengawasan teknis
e. Pengawasan khusus
Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan cara... (SKB Putri)
A. Menyerahkan laporan kepada DPR
B. Melakukan penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan daerah
C. Membentuk tim independen
D. Mengadakan konsultasi ulang
E. Membuat keputusan kolektif dengan masyarakat
Menurut PP No 12 Tahun 2017, bentuk pembinaan yg dilakukan pusat kepada daerah adalah dalam bentuk.. (SKB Evi)
A. Pelatihan aparatur daerah
B. Penyediaan anggaran pembangunan
C. Penyusunan rencana strategis daerah
D. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
E. Pembentukan organisasi perangkat daerah.
Apa yang harus menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD menurut PP No. 12 Tahun 2017? (SKB Nurul)
A. Visi dan misi kepala daerah
B. Hasil evaluasi program nasional
C. Prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah
D. Kebijakan pemerintah pusat
E. Kebijakan Presiden terdahulu
RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan dalam periode ... (SKB Andhika)
A.1 Tahun
B. 3 Tahun
C.5 Tahun
D. 10 Tahun
E. 20 Tahun
Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dilakukan dalam waktu ... (SKB Adelyta)
A. Paling sedikit 1 Bulan Paling lama 2 Bulan
B. Paling sedikit 1 Bulan Paling lama 3 bulan
C. Paling sedikit 2 Bulan Paling lama 3 bulan
D. Paling sedikit 2 Bulan Paling lama 4 bulan
E. Paling sedikit 3 Bulan Paling lama 5 Bulan
Di bawah ini merupakan bentuk pembinaan umum dan teknis yang diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah yaitu... (SKB Siffa)
A. Fasilitasi
B. Pendidikan dan Pelatihan
C. Konsultasi
D. Penelitian
E. Pengembangan
Dalam melakukan tugasnya Kepala Daerah atau anggota DPRD dapat melakukan pelanggaran administratif. Contoh sanski dari tindakan tersebut adalah tidak mendapat hak keuangan selama 3 bulan. Dalam pelaksanaannya siapakah yang melaporkan proses sanski tersebut di tingkat Provinsi? (SKB Andra)
a. Menteri dalam negeri
b. Inspektorat
c. Sekretaris Daerah Provinsi
d. Sekretaris DPRD Provinsi
e. BPKP
Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan disusun berbasis... (SKB Dwi Agri)
a. prioritas dan resiko
b. plafon dana dan kinerja
c. gangguan dan hambatan
d. pemantauan dan penilaian
e. pelaporan dan evaluasi
Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten/kota untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dalam bentuk (SKB Mira Eka)
A. pengaturan wilayah pedesaan
B. pemilihan kepala desa
C. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa
D. pembentukan badan pemberdayaan desa
E. rapat rutin desa
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, salah satu bentuk pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah adalah pemberian konsultasi oleh Pemerintah Pusat atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Jika dalam pelaksanaan konsultasi ditemukan masalah mendesak yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, apa langkah strategis yang paling tepat sesuai dengan aturan tersebut? (SKB Nina)
A. Pemerintah Daerah segera mengambil keputusan tanpa perlu berkonsultasi ulang.
B. Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
C. Mengusulkan perubahan Peraturan Daerah melalui DPRD untuk menyelesaikan masalah.
D. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyerahkan penyelesaian masalah kepada APIP.
E. Pemerintah Pusat langsung mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah terkait masalah tersebut.
Dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah, terdapat APIP yang merupakan inspektorat jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota. Untuk itu, menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dcngan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemcriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan. Adapun ketentuan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP sebagai berikut ... (SKB Zhay)
A. APIP Kementerian melakukan pemeriksaan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur dan mcnyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Menteri
B. Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap bupati/walikota dan/atau wakil bupati / wakil walikota
C. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
D. Pemeriksaan dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
E. Semua jawaban benar
Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama... (SKB Ilham)
A. 5 bulan
B. 4 bulan
C. 3 bulan
D. 2 bulan
E. 1 bulan
Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip ... (SKB Ika)
A. Profesional
B. Efektifitas
C. Keadilan dalam pelayanan
D. Kualitas
E. Efisiensi
Dalam pelaksanaan pengawasan, PP No. 12 Tahun 2017 memberikan penekanan khusus pada evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Apa kriteria utama yang digunakan dalam evaluasi ini? (SKB Muliana)
a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
b. Keselarasan antara realisasi anggaran dan target pembangunan
c. Kepatuhan terhadap rencana pembangunan jangka panjang
d. Kesesuaian antara laporan keuangan dan hasil audit BPK
e. Efisiensi dan Efektifitas pemakaian anggaran
Dalam melaksanakan pengawa pembinaan dan pengawasan terhadap desa, bupati dibantu oleh... (SKB Indah)
A. Sekretaris Daerah
B. Inspektorat Kab/Kota
C. DPRD
D. Lurah
E. Camat dan Inspektorat Kab/Kota
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan prinsip. Hal itu dilakukan pada tahapan kegiatan ... (SKB Shofia)
A. Mengevaluasi kepala daerah setiap tahun
B. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
C. Pengoordinasian jalannya pemerintahan daerah
D. Membuat kebijakan terkait pengawasan
E. Menunjang koordinasi urusan pemerintahan
Bentuk pembinaan salah satunya adalah fasilitasi. Pemerintah pusat memberikan fasilitasi untuk.. (SKB Eka)
A. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
B. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
C. Meningkatkan pelatihan perangkat daerah
D. Meningkatkan pelayanan administrasi
E. Meningkatkan kapasitas daerah
Apa saja jenis-jenis pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 menegenai pengawasan terhadap pemerintah daerah? (SKB Vinny)
a. Pengawasan administratif, operasional, dan keuangan
b. Pengawasan internal dan eksternal
c. Pengawasan kinerja dan pengawasan sumber daya
d. Pengawasan kebijakan dan anggaran
e. Pengawasan hukum dan etika
Terdapat 10 macam bentuk pembinaan umum terhadap urusan pemerintahan daerah, berikut ini yang tidak termasuk pembinaan umum adalah… (SKB Indri)
A. Pembagian urusan pemerintahan
B. Kepegawaian pada perangkat daerah
C. Keuangan Daerah
D. Pemenuhan dan pencapaian SPM
E. Pelayanan publik di Daerah
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam PP 12 tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan prinsip dibawah ini kecuali... (SKB Nur)
A. Terbuka
B. Independen
C. Objektif
D. Tidak tumpang tindih antar-APIP
E. Profesional
Dalam pengawasan pelaksanaan APBD, terjadi overlapping peran antara APIP dan DPRD. Berdasarkan PP No 12 tahun 2017, manakah mekanisme pengawasan yang tepat? (SKB Rizza)
A. APIP melakukan pengawasan teknis, DPRD melakukan pengawasan politik
B. APIP dan DPRD berwenang melakukan audit keuangan secara bersamaan
C. DPRD melakukan audit kinerja, APIP melakukan audit kebijakan
D. APIP dan DPRD memiliki kewenangan pengawasan yang setara
E. DPRD bertanggung jawab penuh atas APBD
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangdilaksanakan oleh APIP ini dilaksanakan berdasarkan prinsip, kecuali... (SKB Lina)
A. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan
B. Objektif
C. Independen
D. Profesional
E. Tumpang tindih
Usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut (SKB Angga)
A. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Monitoring penyelenggaraan pemerintahan daerah
C. Pembinaaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. Review penyelenggaraan pemerintahan daerah
E. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagaimana peran Soekarno dalam Perumusan pancasila sebagai dasar negara indonesia? (SKB Citra)
a. Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang Pertama kali
b. Memimpin sidang BPUPKI secara langsng
c. Mengusulkan lima dasar negara dalam sidang BPUPKI
d. Menyusun konsep pancasila sebagai ideologi partai politik’
e. Menyusun lambang negara yang dikenal dengan garuda indonesia
Yang tidak termasuk dalam cakupan wawasan nusantara adalah (SKB Citra)
a. Hukum
b. Ekonomi
c. Agama
d. Sosial budaya
e. Politik
Yang tidak harus dimuat dalam maklumat pelayanan publik adalah : (SKB Citra)
a. Jenis pelayanan yang disediakan
b. Syarat, prosedur, biaya dan waktu
c. Hak dan kewajiban pemda dan warga masyarakat
d. Tanda tangan dan Nama Kepala Daerah
e. Prinsip-prinsip pelayanan publik
Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah.... (SKB Arinda)
A. Perangkat daerah
B. Inspektorat
C. Sekertaris daerah
D. Bupati
E. Tim ahli
Menurut PP No. 12 tahun 2017, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dalam bentuk? (SKB Novinda)
A. Pelatihan aparatur daerah
B. Penyediaan anggaran pembangunan
C. Penyusunan rencana strategis daerah
D. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
E. Pembentukan orrganisasi perangkat daerah
Pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri untuk pembinaan umum dan Menteri teknis untuk pembinaan teknis. Pembinaan umum dan teknis tersebut dilakukan dalam bentuk, kecuali: (SKB Asih)
A. Fasilitasi
B. Konsultasi
C. Pendidikan dan pelatihan
D. Penelitian dan pengembangan
E. Monitoring dan evaluasi
Apa yang dimaksud dengan pengawasan internal dalam pemerintah daerah? (SKB Vivid)
a. Pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap daerah
b. Pengawasan oleh aparat pemerintah daerah terhadap kinerja internalnya
c. Pengawasan oleh lembaga eksternal seperti BPK
d. Pengawasan oleh masyarakat
e. Pengawasan oleh media massa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip, kecuali... (SKB Christine)
A. Profesional
B. Independen
C. Subjektif
D. Objektif
E. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini
Siapakah yang dapat melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah? (SKB Shanti)
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Menteri Dalam Negeri
D. Presiden
E. Gubernur
