wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kuis 27 November 2024

Total questions: 49

Worksheet time: 37mins

Name
Class
Date
1.

Penyelenggaran fungsi pemerintah tertentu bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah pusat menetapkan kawasan khusus wilayah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari (SKB Hesti)

a)

a. Kawasan perkebunan, kawasan otorita

b)

b. Kawasan ekonomi khusus, kawasan taman laut

c)

c. Kawasan berikat, kawasan pertanian

d)

d. Kawasan purbakala, kawasan  perdagangan

e)

e. Kawasan hutan konservasi, kawasan hutan bakau

2.

Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP terdapat beberapa tahapan kegiatan, salah satunya yakni … (SKB Hesti)

a)

a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

b)

b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah pusat

c)

c. Pelaksanaan program strategis khusus di daerah

d)

d. Berakhirnya masa jabatan menteri

e)

e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai peraturan menteri

3.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota untuk pembinaan teknis dilaksanakan oleh (SKB Arin)

a)

A. Inspektorat Daerah provinsi

b)

B. Sekretaris Daerah provinsi

c)

C. APIP

d)

D. gubernur

e)

E. Mentri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian

4.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak disampaikan oleh kepala daerah dalam waktu yang ditentukan dapat dianggap sebagai: (SKB Putri)

a)

A. Tindakan korupsi

b)

B. Pelanggaran administratif

c)

C. Pelanggaran etik

d)

D. Kejahatan terhadap negara

e)

E. Pelanggaran hak warga negara

5.

Dalam UU no 23 tahun 2014 istilah yang di gunakan untuk menggambarkan kewenangan yang di miliki oleh daerah untuk menggelola urusan pemerintahan tertentu secara penuh tanpa campur tangan pusat yaitu... (SKB Evi)

a)

A. Desentralisasi

b)

B. Otonomi lengkap

c)

C. Kewenangan Mandiri

d)

D. Kewenangan daerah otonom

e)

E. Otonomi daerah penuh

6.

Dalam hal perangkat gubenur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan penyellengaraan pemerintah daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh..... (SKB Evi)

a)

A. Inspektorat Provinsi

b)

B. Perangakat Daerah Provinsi

c)

C. Dinas daerah

d)

D. Badan

e)

E. Bupati

7.

Menurut PP No. 12 Tahun 2017, RPJMD disusun oleh siapa untuk menetapkan arah pembangunan daerah dalam periode 5 tahun? (SKB Nurul)

a)

a) DPRD

b)

b) Kepala daerah

c)

c) Pemerintah pusat

d)

d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

e)

e) Presiden

8.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah, terkait pengawasan umum dilaksanakan oleh ... (SKB Andhika)

a)

A.Unit Kerja terkait di Kementerian Dalam Negeri

b)

B. APIP di Kementerian Dalam Negeri

c)

C. Unit Kerja terkait di Kementerian/ Lembaga Teknis

d)

D. APIP di Kementerian/ Lembaga Teknis

e)

E. Gubernur

9.

Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indeks dan peringkat kinerja disusun setiap tahun oleh... (SKB Adelyta)

a)

A. Presiden dan Wakil Presiden

b)

B. Menteri

c)

C. Anggota DPR

d)

D. APIP

e)

E. Inspektorat

10.

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangannya dikoordinasikan kepada.... (SKB Siffa)

a)

A. Presiden

b)

B. Menteri

c)

C. DPR

d)

D. Kepala Daerah

e)

E. APIP

11.

Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dapat dikenai sanksi berupa? (SKB Andra)

a)

A. Pemberhentian sementara.

b)

B. Pemotongan anggaran daerah.

c)

C. Teguran tertulis.

d)

D. Penghapusan dana alokasi umum.

e)

E. Teguran tidak tertulis

12.

Apabila Perda sudah diberikan nomor registrasi dan tidak ditandangi maka Perda akan? (SKB Andra)

a)

A. Dilakukan pembahasan ulang

b)

B. Perda dibatalkan

c)

C. Evaluasi oleh Menteri

d)

D. Undang-undang tetap diundangkan

e)

E. Intervensi langsung oleh Pemerintah Pusat

13.

Berikut yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut adalah.... (SKB Dwi Agri)

a)

a. politik luar negri

b)

b. pertahanan

c)

c. yudtisi

d)

d. moneter

e)

e. pendidikan

14.

Jika pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala daerah melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan adalah.... (SKB Dwi Agri)

a)

a. teguran tertulis

b)

b. pemberhentian sementara selama 3 bulan

c)

c. pemberhentian dari jabatan pelaksana

d)

d. tidak diberikan hak keuangan selama 3 bulan

e)

e. mengikuti program pembinaan khusus

15.

Komisi di DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang berjumlah ... komisi. (SKB Mira)

a)

A. 4

b)

B. 5

c)

C. 6

d)

D. 7

e)

E. 8

16.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif akan dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa kecuali... (SKB Mira)

a)

a. Teguran tertulis

b)

b. Teguran tertulis kedua

c)

c. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan

d)

d. Pemberhentian

e)

e. Denda

17.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, apabila sebuah Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota mengalami penurunan kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat akan melakukan pembinaan atau fasilitasi khusus. Dalam hal ini, manakah langkah yang paling tepat untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah tersebut? (SKB Nina)

a)

A. Pemerintah Daerah diminta untuk merumuskan kebijakan baru tanpa melibatkan Pemerintah Pusat.

b)

B. Pemerintah Pusat akan mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah secara permanen.

c)

C. Pembinaan oleh Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada.

d)

D. DPRD meminta laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah untuk segera dilaporkan ke masyarakat.

e)

E. Pemerintah Daerah mengajukan permohonan dana alokasi khusus untuk memperbaiki infrastruktur.

18.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi pemerintahan daerah meliputi: (SKB Zhay)

a)

a) Fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan

b)

b) Fungsi pelayanan, perencanaan, pengawasan, dan pelaporan

c)

c) Fungsi pengawasan, koordinasi, perencanaan, dan pemberdayaan

d)

d) Fungsi pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

e)

e) Fungsi pengawasan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan

19.

Menurut PP no 12 tahun 2017 mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui evaluasi atau perencanaan dokumen daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh.... (SKB Zhay)

a)

a) Inspektorat Daerah masing-masing

b)

b) Menteri Dalam Negeri langsung tanpa melalui gubernur

c)

c) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

d)

d) DPRD melalui fungsi pengawasan politik

e)

e) Kementerian keuangan terkait anggaran daerah

20.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap, kecuali... (SKB Ilham)

a)

A. perencanaan

b)

B. pengganggaran

c)

C. Pengorganisasian

d)

D. pelaksanaan

e)

E. Reviu

21.

Wawasan nusantara dibidang pertahanan dan keamanan merupakan perwujudan NKRI sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional, yg terdapat pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke.... (SKB Muliana)

a)

A. Penjajahan diatas dunia hrus dihapuskan, kerena tidak sesuai dengan prikemanusiaan & perikeadilan

b)

B. Kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

c)

C. Atas berkat allah YMK dan di dorongkan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas

d)

D. Melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, maju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dst

e)

E. Semua salah

22.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP atas dugaan pelanggaran administratif yg dilaporkan dilakukan paling lama... (SKB Indah)

a)

A. 14 hari

b)

B. 21 hari

c)

C. 30 hari

d)

D. 45 hari

e)

E. 60 hari

23.

Pengawasan oleh DPRD bersifat... (SKB Eka)

a)

A. Fleksibel

b)

B. Berkala

c)

C. Represif

d)

D. Kebijakan

e)

E. Pembinaan

24.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah? (SKB Vinny)

a)

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

b)

b. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri

c)

c. Kepala Daerah

d)

d. Sekretariat Daerah

e)

e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

25.

Dalam persyaratan dasar kewilayahan, untuk cakupan wilayah pembentukan Daerah kabupaten butuh paling sedikit… (SKB Indri)

a)

A. 3 kecamatan

b)

B. 4 kecamatan

c)

C. 5 kecamatan

d)

D. 6 kecamatan

e)

E. 7 kecamatan

26.

Usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut… (SKB Indri)

a)

A. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b)

B. Urusan Pemerintahan

c)

C. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

d)

D. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e)

E. Pembinaan Umum

27.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 19 ayat 1, bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, dalam menjalankan tugasnya tersebut Bupati/walikota dibantu oleh... (SKB Nur)

a)

A. Camat dan inspektorat kabupaten/kota.

b)

B. Dinas terkait dan  Lurah

c)

C. Inspektorat kabupaten/kota dan sekretaris Daerah

d)

D. DPRD Kabupaten/kota dan Camat

e)

E. Camat dan Dinas terkait

28.

Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 desember 1949, Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam RIS adalah.... (SKB Rizza)

a)

A. Sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara

b)

B. Sistem parlementer dengan presiden sebagai simbol negara

c)

C. Sistem federal dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan

d)

D. Sistem demokrasi langsung

e)

E. Sistem monarki

29.

Pengawasan penyelengaraan pemda yang dilaksanakan oleh apip berdasarkan prinsip, kecuali? (SKB Galang)

a)

A. Terbuka

b)

B. Objektif

c)

C. Independen

d)

D. Profesional

e)

E. Tidak tumpang tindih antar apip

30.

Pemekaran daerah dapat dilaksanakam melalui pemecahan daerah atau penggabungan bagian daerah, pemekaran tersebut dilakukan melalui tahapan daera persipan. Pembentukan daerah persiapan tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yaitu…. (SKB Lina)

a)

A.           Primer dan sekunder

b)

B.           Utama dan tambahan

c)

C.           Dasar dan tambahan

d)

D.           Administartif dan utama

e)

E.           Dasar dan administratif

31.

Kewenangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kabupaten/kota baik pembinaan umum daupun teknis dilaksanakan oleh (SKB Lina)

a)

A.           Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

b)

B.           Gubernur sebagai kepala daerah provinsi

c)

C.           Inspektorat provinsi sebagai APP di daerah

d)

D.           Inspektorat kabupaten/kota

e)

E.           Menteri Dalam Negeri

32.

Pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali... (SKB Maria)

a)

A. Untuk pembinaan khusus

b)

B. Untuk pengawasan Umum

c)

C. Untuk pembinaan teknis menteri teknis/kepala lembaga

d)

D. Untuk pembinaan teknis APIP di lingkungan kementrian

e)

E. Untuk pengawasan keseluruhan

33.

Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahu  yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah (SKB Angga)

a)

A. LKPD

b)

B. RKPD

c)

C. RPJPD

d)

D. Renja

e)

E. Perda

34.

Pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh (SKB  Angga)

a)

A. Menteri desa

b)

B. Menteri dalam negeri

c)

C. Inspektorat kabupaten/kota

d)

D. Sekretaris daerah

e)

E. Bupati/walikota

35.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: (SKB Dwi Yunita)

a)

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi

b)

b. pengaturan administratif

c)

c. pengaturan tata ruang

d)

d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut

e)

e. ikut serta dalam pengawasan

36.

Pembinaan umum yang dilakukan menteri meliputi, kecuali (SKB Dwi Yunita)

a)

a. pembagian urusan pemerintahan;

b)

b. kelembagaan daerah;

c)

c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;

d)

d. anggota dprd daerah

e)

e. keuangan daerah;

37.

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat denga tujuan untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah. Istilah teknis yang digunakan untuk menggambarkan pengawasan ini adalah... (SKB Citra)

a)

a.           Pengawasan kinerja pemerintahan daerah

b)

b.            Pengawasan terpadu

c)

c.            Pengawasan tujuan strategis

d)

d.           Pengawasan berkelanjutan

e)

e.            Pengawasan progresif

38.

Kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang, maka dikenakan sanksi administratif berupa.... (SKB Arinda)

a)

A. Pembinaan khusus bidang pedalaman pemerintahan

b)

B. Diberhentikan

c)

C. Diberhentikan sementara 3 bulan

d)

D. Tidak dibayarkan hak keuangan 6 bulan

e)

E. Dicabut hak untuk memberi perizinan

39.

Pengawasan oleh DPRD salah satunya adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan yg dilakukan oleh BPK. Berikut merupakan hak DPRD dalam melaksanakan pengawasan dalam hal tersebut, kecuali (SKB Novinda)

a)

A. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK

b)

B. Membuat kebijakan baru terhadap hasil temuan BPK

c)

C. Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK

d)

D. Meminta klarifikasi

e)

E. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan

40.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan ditetapkan oleh ..... dengan mengacu pada ..... (SKB Asih)

a)

A. Gubernur, RPJMD

b)

B. Menteri, RPJMD

c)

C. Menteri, RPJMN

d)

D. Presiden, RPJMN

e)

E. Presiden, RPJPN

41.

Salah satu tujuan dari pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) adalah... (SKB Vivid)

a)

a) Untuk membiayai proyek pembangunan nasional

b)

b) Untuk meningkatkan kapasitas belanja daerah

c)

c) Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah tertentu

d)

d) Untuk mendanai pembayaran gaji pegawai daerah

e)

e) Untuk pembagian laba dari BUMD

42.

Wawasan nusantara yang menekankan pentingnya memperkuat identitas Indonesia yang kaya dan beragam, seperti adat istiadat dan kekayaan alam Indonesia, termasuk dalam aspek... (SKB Christine)

a)

A. Politik

b)

B. Ekonomi

c)

C. Sosial

d)

D. Budaya

e)

E. Pertahanan dan Keamanan

43.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan... (SKB Christine)

a)

A. Standar Akuntansi Keuangan

b)

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

c)

C. PSAK-IFRS

d)

D. SAK-ETAP

e)

E. PSAK-Syariah

44.

Siapakah yg wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat? (SKB Christine)

a)

A. Menteri

b)

B. Gubernur

c)

C. Bupati/Walikota

d)

D. APIP

e)

E. Kepala Daerah

45.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam: (SKB Muliana)

a)

A. Pasal 2

b)

B. Pasal 11

c)

C. Pasal 13

d)

D. Pasal 14

e)

E. Pasal 23

46.

Sanksi kepada kepala daerah yang menjdi pengurus perusahaan dan atau melakukan perjalanan keluar negri tanpa izin menteri yaitu: (SKB Ika)

a)

A. Teguran tertulis

b)

B. Teguran tertulis kedua

c)

C. Sanksi 3 buln diberhwntikan sementara

d)

D. Sanksi 6 bulan diberhentikan sementara

e)

E. Mendapat program pembinaaan

47.

Kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah untuk mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasar Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yg diakui &dihormati sistem pemerintahan NKRI... (SKB Ika)

a)

A. Privinsi

b)

B. Desa

c)

C. Kota

d)

D. Negara

e)

E. Kabupaten

48.

Siapa yg melakukan pengawasan APBD... (SKB Ilham)

a)

A pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

b)

B kepala daerah

c)

C kepala dinas terkait

d)

D dewan perwakilan rakyat daerah (DRPD)

e)

E badan pengelola keuangan aset daerah (BPKAD)

49.

Kepala daerah atau anggota DPRD yg melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 dijatuhi sanksi adminstrasi berupa.. (SKB Muliana)

a)

A. Tdk dibyrkan hak keuangan selama 3 bulan

b)

B. Teguran tertulis.

c)

C. Tdk dibyrkan hak keunagan selama 6 bulan

d)

D. Pemberhentian sementara selama 3 bulan

e)

E. Sanksi teguran tertulis kedua

Similar Resources on Wayground

1200

50 questions

1200

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Netzwerktechnik

50 questions

Netzwerktechnik

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Soal Moderasi Beragama 2022

50 questions

Soal Moderasi Beragama 2022

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Professional Education Set 1

50 questions

Professional Education Set 1

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

GP12

50 questions

GP12

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PTS EKONOMI BISNIS

51 questions

PTS EKONOMI BISNIS

quiz

Worksheet

•

Professional Development

READ 3005 Vocabulary

45 questions

READ 3005 Vocabulary

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

soal pedagogik 3

50 questions

soal pedagogik 3

quiz

Worksheet

•

Professional Development