1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

1998

2000

2001

2002

Mengurangi kewenangan Presiden

Menambah jumlah pasal UUD 1945

Menyesuaikan dengan perkembangan zaman

Memperkenalkan sistem parlementer

Presiden

DPR dan MPR

DPR

Mahkamah Konstitusi

50% anggota MPR

2/3 anggota MPR

3/4 anggota MPR

Semua anggota MPR

1999

2001

2002

2000

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Peningkatan kewenangan Presiden

Pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Penurunan kekuasaan MPR

Peningkatan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Struktur pemerintahan

Sistem politik luar negeri

Peraturan perundang-undangan

Pembagian kekuasaan negara

Dibatasi oleh negara

Diberikan oleh negara

Tidak dapat dicabut oleh siapapun

Tergantung pada kewarganegaraan

HAM sipil dan politik

HAM ekonomi, sosial, dan budaya

Semua jawaban benar

HAM hanya di bidang politik

HAM ekonomi

HAM budaya

HAM sipil dan politik

HAM sosial

Presiden

Masyarakat

Negara

Partai Politik

Pasal 28A sampai 28J

Pasal 30

Pasal 37

Pasal 20

Pasal 28E UUD 1945

Pasal 28I UUD 1945

Undang-Undang HAM

Peraturan Pemerintah

Penyiksaan

Kebebasan berekspresi

Hak atas pendidikan

Hak atas pekerjaan

UU No. 39 Tahun 1999

UU No. 12 Tahun 2005

UU No. 7 Tahun 2013

UU No. 23 Tahun 2006

Mengatur Undang-Undang HAM

Mengawasi penerapan HAM di Indonesia

Menyusun peraturan pemerintah

Menyelesaikan sengketa internasional

Sipil dan politik

Ekonomi, sosial, dan budaya

Hukum internasional

Demokrasi

Mengambil keputusan politik tanpa batas

Memilih dan dipilih dalam pemilu

Menyebarkan informasi palsu

Menyalahgunakan hak asasi

Mengkritik pemerintah secara terus-menerus

Membayar pajak

Mengkritik pemerintah secara terus-menerus

Membayar pajak sesuai ketentuan

Menghindari tugas negara

Menjauhkan diri dari tanggung jawab sosial

Mengabaikan peraturan pemerintah

Mengikuti pemilu dengan penuh tanggung jawab

Menghindari tugas sosial

Melakukan tindakan anarkis

UUD 1945

Undang-Undang Pemilu

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kedaulatan Rakyat

Membantu sesama tanpa mengabaikan hukum

Menghindari keterlibatan dalam masalah sosial

Mengabaikan pendidikan

Menjalani hidup tanpa memperhatikan lingkungan sekitar

Menentang pemerintah setiap saat

Menaati hukum dan peraturan

Menolak untuk bekerja

Melupakan tanggung jawab sosial

Menentang pemerintah tanpa batas

Menerima perlakuan yang diskriminatif

Mendapatkan penghidupan yang layak

Melakukan pelanggaran hukum

Tidak perlu belajar

Membayar sekolah

Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan negara

Menghindari pendidikan

Meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara

Menambah kekuasaan pemerintah

Menyebarkan propaganda politik

Mengatur kehidupan pribadi warga negara

Menyebarkan informasi yang benar

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Mengabaikan masalah sosial

Menghindari tanggung jawab negara

Kekuasaan berada di tangan pemerintah

Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi

Pemerintah yang absolut

Kekuasaan dibagi antara tiga lembaga

Demokrasi liberal

Demokrasi Pancasila

Demokrasi parlementer

Demokrasi totaliter

Menekankan pada kebebasan individu tanpa batas

Pemerintahan yang bersifat otoriter

Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

Kekuasaan yang tidak terbatas pada satu pihak

Pengakuan terhadap keadilan sosial

Sistem pemerintahan terpusat

Penghargaan terhadap hak individual

Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan

4 tahun sekali

5 tahun sekali

6 tahun sekali

7 tahun sekali

Presiden dan anggota legislatif

Presiden dan pejabat daerah

Presiden dan menteri

Kepala daerah saja

Komisi Yudisial

KPU (Komisi Pemilihan Umum)

DPR

Mahkamah Agung

Menyebarkan berita hoaks

Menggunakan hak pilih secara bijak

Mengabaikan sistem pemilu

Menghindari hak suara

Kekuasaan negara yang mutlak

Kekuasaan dipegang oleh seorang raja

Hak asasi manusia harus dihormati

Semua warga negara harus tunduk pada satu ideologi

Memilih presiden saja

Menentukan anggota legislatif dan eksekutif

Memilih presiden saja

Menentukan anggota legislatif dan eksekutif

Mengontrol partai politik

Membentuk kebijakan ekonomi

Pemisahan antara agama dan negara

Menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan

Negara diatur oleh satu partai politik

Pemerintah tidak terikat dengan konstitusi

Satu suara, satu partai

Sistem distrik

Sistem proporsional

Sistem mayoritas

Semua warga negara yang berusia 21 tahun ke atas

Semua warga negara yang berusia 17 tahun ke atas

Warga negara yang sudah menikah

Hanya warga negara yang berpendidikan tinggi

Kedaulatan rakyat

Negara hukum

Pemerintahan yang terbuka

Kebebasan individu

Hanya berdiam diri saat pemilu

Menyebarkan informasi yang menyesatkan

Mengikuti pemilu dan memilih wakil rakyat

Menjauhkan diri dari kegiatan politik

Pembagian kekuasaan

Partisipasi rakyat

Sistem hukum

Ekonomi kerakyatan

Dilakukan dengan cara sewenang-wenang

Berdasarkan pada pemikiran individu semata

Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

Tidak melibatkan rakyat

Menyebarkan opini tanpa bukti yang sah

Melibatkan diri dalam musyawarah desa atau RT

Tidak mengikuti aturan yang ada

Menghindari partisipasi politik

Keputusan politik pemerintah

Prinsip-prinsip ketertiban dan kesopanan

Kebebasan pribadi

Hak asasi manusia

Kebebasan mutlak tanpa batas

Kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan musyawarah dan mufakat

Kekuasaan dipegang oleh presiden

Pemerintahan dikelola oleh satu partai

Pemerintahan yang berkuasa atas rakyat

Rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengawasi pemerintah

Pemerintah yang tidak terikat oleh hukum

Semua keputusan politik berasal dari presiden

Menentukan siapa yang menjadi kepala negara

Memilih anggota legislatif dan eksekutif secara langsung

Menunjuk presiden secara sepihak

Menetapkan keputusan pemerintah tanpa melalui rakyat

Pembagian kekuasaan yang merata

Penyelesaian masalah melalui suara terbanyak

Penyelesaian masalah tanpa pemaksaan kehendak

Pengambilan keputusan berdasarkan satu pendapat saja

Pemerintah yang otoriter

Pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat

Adanya kebebasan berbicara dan hak politik rakyat

Pemilu hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali

Pembatasan hak asasi manusia

Kehidupan politik yang lebih otoriter

Demokrasi yang sehat dan partisipatif

Keputusan politik yang diambil oleh satu orang

Mengabaikan proses pemilihan umum

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu

Mengurangi kebebasan pers

Menutup ruang bagi kritik terhadap pemerintah

Dibatasi oleh umur

Tidak dapat diwakilkan

Hanya berlaku bagi orang kaya

Hanya berlaku bagi pejabat pemerintah

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Penguatan kekuasaan presiden

Pembatasan kebebasan berbicara

Pembatasan hak asasi manusia

Mengatur kebijakan luar negeri

Membuat dan mengesahkan undang-undang

Mengangkat presiden

Mengawasi kegiatan Mahkamah Agung

Pemerintah yang otoriter

Kebebasan berpendapat dan berorganisasi

Pengendalian penuh oleh partai politik

Pembatasan kebebasan pers

Membatasi informasi yang tidak menguntungkan pemerintah

Memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat

Menghindari kritik terhadap pemerintah

Menyebarkan propaganda politik

Kemenangan satu partai politik

Kedaulatan rakyat tetap terjaga

Partai politik berkuasa tanpa pengawasan

Kekuasaan hanya di tangan elit politik

Pemilihan umum yang adil dan bebas

Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Penegakan hukum yang adil

Transparansi dalam pengelolaan negara

Memilih wakil rakyat dan presiden secara langsung

Menyusun anggaran negara

Menentukan kebijakan ekonomi

Menentukan hukum yang berlaku

Pemungutan suara langsung

Pemilihan secara tidak langsung oleh elit politik

Menunjuk pejabat politik untuk memilih

Menggunakan suara terbanyak tanpa pemilu

Pemerintah yang otoriter

UUD 1945

Dewan Perwakilan Daerah

Sistem pemerintahan monarki

Semua warga negara harus memilih partai yang sama

Pemilu dilakukan di bawah pengawasan yang independen

Hanya elit politik yang dapat berpartisipasi

Pemilu dilaksanakan di luar negeri

Pembatasan hak asasi manusia

Penggunaan kekuasaan oleh satu kelompok

Partisipasi aktif warga negara dalam semua aspek kehidupan

Pembatasan kebebasan politik

Pembatasan hak berbicara

Diskriminasi terhadap kelompok tertentu

Partisipasi dalam rapat musyawarah desa

Pemilihan pemimpin berdasarkan keturunan

Hanya pejabat pemerintah yang berhak mengatur negara

Rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin dan mengawasi pemerintahan

Semua keputusan dibuat oleh satu partai politik

Kekuasaan tidak dapat dipertanyakan oleh rakyat