Dalam lingkup yang lebih luas, saat ini ada banyak website atau platform yang mencoba mengumpulkan dana untuk membantu kelompok masyarakat yang kesulitan. Di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi, solidaritas dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal tersebut juga merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu ....  

Sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. 

Berdasarkan sila keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, setiap warga negara ....   

Dalam konteks yang lebih besar, setiap keputusan politik yang dihasilkan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai negara demokratis, setiap masukan dari rakyat perlu didengar oleh pemerintah. Oleh karena itu, kamu dapat melihat pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah juga mendengar aspirasi dari  ....

Saat ini kamu dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Kritik terhadap pemerintah terkait fasilitas dan pelayanan publik, akses kepada pendidikan dan kesehatan, dan lainnya dapat dengan mudah disampaikan kepada pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah pun menanggapi aspirasi tersebut. Selain itu, setiap lima tahun sekali negara Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU). Hal tersebut dilakukan untuk .... 

Sila kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila tersebut memiliki makna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Setiap warga negara memiliki ....   

Di bidang kesehatan, contoh kebijakan yang berdasarkan pada semangat Pancasila adalah pemenuhan fasilitas kesehatan oleh pemerintah melalui beberapa program. Salah satunya adalah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar masyarakat mendapat kepastian pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Program JKN ditujukan untuk ....   

Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, selain berkedudukan lebih tinggi dari UUD NRI Tahun 1945, Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, maka Pancasila ....   

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan mengalami perubahan meskipun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan (Amandemen). Hal yang mendasari pernyataan tersebut adalah ....

Pancasila harus dijadikan pedoman baik pemerintah maupun warga negara dalam kehidupan sehari- hari. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi acuan dari  ....

Setiap penduduk dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut tertera dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku bangsa, agama dan kepercayaan, bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga .... 

Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kedaulatan bangsa Indonesia. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam nilai-nilai Persatuan (BPIP, 2019). Hal tersebut merupakan ....  

Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila menjamin masyarakat yang beragam untuk memiliki hak yang setara dalam beribadah, bekerja, memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, serta layanan layanan publik lainnya. Sebagai contoh, negara menjamin setiap warga untuk menjalankan ritual keagamaan dan kepercayaan sesuai keyakinannya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Pancasila menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan nilai kebudayaan yang dimiliki dengan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks bermasyarakat, ekspresi budaya dapat ditampilkan di ruang publik. Setiap ekspresi budaya tersebut menunjukkan ....  

Jika kewajiban terhadap negara tidak dilakukan akan mengakibatkan ....

Setiap hak juga memiliki batas yang ditentukan oleh ....

Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. berikut akibat yang ditimbulkan jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban adalah .....

Simaklah wacana berikut!

Awal tahun pelajaran ini kamu terpilih sebagai ketua kelas. Saat kegiatan pembelajaran mulai berjalan, kamu mendapati beberapa permasalahan di kelas, antara lain LCD yang terpasang di kelas rusak, sehingga saat pembelajaran berlangsung sering menjadi kendala bagi guru yang sedang mengajar. Teman-temanmu juga banyak yang mengeluhkan bahwa akses internet di kelas tidak lancar, sehingga saat pembelajaran menggunakan akses internet menjadi terkendala. Selaku ketua kelas, kamu berusaha menghimpun setiap permasalahan yang ada di kelas untuk disampaikan kepada sekolah.  

Berdasarkan wacana tersebut, berikut ini wujud praktik kemerdekaan berpendapat yang bertanggung jawab adalah ....  

Simaklah bacaan berikut!

Wahiduddin Adams (salah satu Hakim Konstitusi Indonesia) mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain. “Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat”, ujar Wahiduddin. Menurut Wahiduddin, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Untuk itu, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebab hal tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan hukum internasional. 

(Sumber: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828 , diakses 06 November 2024)   

Pernyataan yang TEPAT tentang kemerdekaan berpendapat berdasarkan bacaan tersebut adalah  ....