wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SEMANGAT TES

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap uud 1945 adalah?

a)

Mahkamah agung

b)

Mahkamah konstitusi

c)

Dewan perwakilan rakyat

d)

Presiden

2.

Siapa yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (ruu)?

a)

Presiden dan mahkamah konstitusi

b)

Dpr dan dpd

c)

Presiden, dpr, dan dpd

d)

Presiden dan dpr

3.

Dalam sistem pemerintahan indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan oleh?

a)

Presiden

b)

Mahkamah konstitusi

c)

Dpr

d)

Mpr

4.

Siapa yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden di indonesia?

a)

Dpr

b)

Mpr

c)

Mahkamah agung

d)

Ketua mk

5.

Berikut ini yang bukan merupakan tugas dpd adalah?

a)

Memberikan pertimbangan terhadap ruu

b)

Mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu

c)

Mengajukan usulan amandemen uud 1945

d)

Memberikan pertimbangan kepada presiden

6.

Dalam uud 1945, presiden bertanggung jawab kepada?

a)

Dpr

b)

Rakyat secara langsung

c)

Mahkamah agung

d)

Mpr

7.

Siapa yang berwenang mengangkat duta dan konsul di indonesia?

a)

Menteri luar negeri

b)

Presiden

c)

Dpr

d)

Mahkamah konstitusi

8.

Apa tugas utama mahkamah agung?

a)

Membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan uud 1945

b)

Memberikan putusan terakhir pada perkara pidana dan perdata

c)

Mengawasi pelaksanaan pemerintahan

d)

Memberikan nasihat hukum kepada presiden

9.

Jumlah anggota dpd dari setiap provinsi adalah?

a)

3 orang

b)

4 orang

c)

5 orang

d)

6 orang

10.

Siapa yang bertugas memutus pembubaran partai politik di indonesia?

a)

Mahkamah konstitusi

b)

Mahkamah agung

c)

Dpr

d)

Mpr

11.

Sumpah pemuda diikrarkan pada tanggal?

a)

28 oktober 1928

b)

20 mei 1908

c)

1 juni 1945

d)

17 agustus 1945

12.

Kerajaan islam pertama di indonesia adalah?

a)

Kerajaan majapahit

b)

Kerajaan samudra pasai

c)

Kerajaan sriwijaya

d)

Kerajaan demak

13.

Peristiwa rengasdengklok terjadi pada?

a)

17 agustus 1945

b)

16 agustus 1945

c)

10 november 1945

d)

1 maret 1949

14.

Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan indonesia?

a)

Soekarno dan hatta

b)

Moh. Yamin dan soekarno

c)

Soekarno dan sutan syahrir

d)

Moh. Hatta dan tan malaka

15.

Organisasi budi utomo didirikan pada tahun?

a)

1905

b)

1908

c)

1912

d)

1928

16.

Apa isi perjanjian linggarjati?

a)

Belanda mengakui kemerdekaan indonesia secara penuh

b)

Pengakuan kedaulatan ri atas sumatera, jawa, madura

c)

Penyerahan irian barat kepada indonesia

d)

Genjatan senjata antara belanda dan indonesia

17.

Pancasila sebagai dasar negara disahkan oleh ppki pada tanggal?

a)

1 juni 1945

b)

22 juni 1945

c)

18 agustus 1945

d)

17 agustus 1945

18.

Jepang pertama kali mendarat di indonesia pada tahun?

a)

1940

b)

1941

c)

1942

d)

1943

19.

Apa nama angkatan laut pada masa penjajahan belanda?

a)

Koninklijk nederlandsch-indisch leger (knil)

b)

Koninklijke marine

c)

Angkatan laut kerajaan belanda

d)

Armada hindia belanda

20.

Apa nama angkatan laut pada masa penjajahan belanda?

a)

Koninklijk nederlandsch-indisch leger (knil)

b)

Koninklijke marine

c)

Angkatan laut kerajaan belanda

d)

Armada hindia belanda

21.

Pegawai negeri sipil (pns) diangkat oleh?

a)

Presiden

b)

Menteri pendayagunaan aparatur negara

c)

Pejabat pembina kepegawaian

d)

Kepala bkd

22.

Undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara (asn) adalah?

a)

Uu no. 5 tahun 2014

b)

Uu no. 32 tahun 2004

c)

Uu no. 23 tahun 2014

d)

Uu no. 12 tahun 2011

23.

Prinsip dasar pengelolaan asn adalah?

a)

Sentralisasi

b)

Meritokrasi

c)

Nepotisme

d)

Senioritas

24.

Yang dimaksud dengan sistem merit dalam manajemen asn adalah?

a)

Pengangkatan berdasarkan kekerabatan

b)

Penilaian berdasarkan kinerja dan kompetensi

c)

Pemilihan berdasarkan rekomendasi pejabat

d)

Pengangkatan secara acak

25.

Kriteria yang dinilai dalam manajemen kinerja asn meliputi?

a)

Usia dan pengalaman kerja

b)

Kompetensi dan hasil kerja

c)

Tingkat pendidikan saja

d)

Golongan kepangkatan

26.

Sanksi administratif kepada asn diatur dalam?

a)

Pp no. 11 tahun 2017

b)

Pp no. 94 tahun 2021

c)

Pp no. 5 tahun 2014

d)

Pp no. 20 tahun 2008

27.

Pemberhentian tidak dengan hormat kepada asn dilakukan apabila?

a)

Asn sakit lebih dari 6 bulan

b)

Asn melakukan tindak pidana korupsi

c)

Asn pindah unit kerja

d)

Asn melaksanakan tugas diluar negeri

28.

Pelatihan dasar untuk cpns dikenal dengan istilah?

a)

Latihan kepemimpinan nasional

b)

Pendidikan pelatihan dasar (latsar)

c)

Orientasi pegawai

d)

Magang asn

29.

Kenaikan pangkat asn diberikan setiap?

a)

2 tahun

b)

3tahun

c)

4 tahun

d)

5 tahun

30.

Sistem penilaian kinerja asn diatur dalam?

a)

Uu no. 5 tahun 2014

b)

Pp no. 30 tahun 2019

c)

Pp no. 94 tahun 2021

d)

Uu no. 25 tahun 2009

31.

Undang-undang no. 12 tahun 2011 mengatur tentang?

a)

Pembentukan peraturan perundang-undangan

b)

Pemerintahan daerah

c)

Otonomi daerah

d)

Administrasi kepegawaian

32.

Hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia diatur dalam?

a)

Pasal 5 uud 1945

b)

Uu no. 12 tahun 2011

c)

Uu no. 23 tahun 2014

d)

Pp no. 30 tahun 2019

33.

Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan?

a)

Penandatanganan oleh presiden

b)

Penetapan oleh dpr

c)

Penyusunan naskah akademik

d)

Peraturan pelaksana

34.

Apa yang dimaksud dengan naskah akademik dalam pembetukan undang-undang?

a)

Dokumen akademis untuk mendukung argumentasi ilmiah

b)

Dokumen panduan teknis pelaksanaan undang-undang

c)

Dokumen konseptual yang berisi kajian ilmiah dan filosofis

d)

Dokumen hasil diskusi akademisi dan pemerintah

35.

Apa yang terjadi jika presiden tidak menandatangani ruu dalam waktu 30 hari

a)

Ruu batal berlaku

b)

Ruu tetap sah menjadi undang-undang

c)

Ruu kembali ke dpr

d)

Ruu harus direvisi

36.

Siapa yang berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang di mahkamah konstitusi?

a)

Dpr

b)

Presiden

c)

Setiap warga negara

d)

Hanya akademisi hukum

37.

Berikut ini adalah jenis peraturan yang dapat dibuat oleh presiden, kecuali..

a)

Peraturan pemerintah

b)

Instruksi presiden

c)

Peraturan menteri

d)

Peraturan presiden

38.

Yang berwenang menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) adalah?

a)

Dpr

b)

Presiden

c)

Mahkamah konstitusi

d)

Kementrian hukum dan ham

39.

Apakah tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan?

a)

Menyederhanakan prosedur hukum

b)

Menilai efektifitas pelaksanaan peraturan

c)

Mencabut peraturan yang tidak disukai publik

d)

Membuat peraturan baru

40.

Rancangan undang-undang yang bersifat teknis operasional disusun oleh?

a)

Kementrian terkait

b)

Dpr

c)

Presiden

d)

Dpd

41.

Jabatan fungsional dalam asn bersifat?

a)

Struktural

b)

Profesional

c)

Manajerial

d)

Hierarkis

42.

Hak dasar seorang asn adalah?

a)

Mendapatkan tunjangan keluarga

b)

Mendapatkan promosi tanpa evaluasi

c)

Mendapatkan akses ke perbankan

d)

Mendapatkan beasiswa tanpa syarat

43.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk?

a)

Mengurangi jumlah asn

b)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

c)

Menghilangkan jabatan eselon

d)

Memberikan tunjangan lebih besar

44.

Pp no. 94 tahun 2021 mengatur tentang?

a)

Sistem informasi asn

b)

Disiplin asn

c)

Pengangkatan cpns

d)

Tunjangan kinerja

45.

Batas usia pensiun bagi pns pada jabatan administrasi adalah?

a)

55 tahun

b)

58 tahun

c)

60 tahun

d)

65 tahun

46.

Uu no. 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertengangan dengan?

a)

Peraturan presiden

b)

Peraturan menteri

c)

Peraturan yang lebih tinggi

d)

Instruksi presiden

47.

Peraturan yang dibuat oleh mahkamah agung disebut?

a)

Surat edaran ma

b)

Peraturan ma

c)

Keputusan ma

d)

Instruksi ma

48.

Revisi undang-undang dilakukan jika?

a)

Ada aturan baru yang bertentangan

b)

Undang-undang sudah berlaku selama 10 tahun

c)

Ada keputusan pemerintah

d)

Dpr memberikan persetujuan

49.

Hasil pembahasan rancangan undang-undang (ruu) yang disetujui oleh dpr dan presiden disebut?

a)

Naskah prolegnas

b)

Persetujuan bersama

c)

Undang-undang baru

d)

Instruksi legislasi

50.

Jika terdapat konflik antara peraturan perundang-undangan yang setara, maka yang berlaku adalah?

a)

Peraturan yang lebih baru

b)

Peraturan yang disahkan lebih dulu

c)

Peraturan yang disetujui oleh presiden

d)

Peraturan yang memiliki dasar hukum lebih kuat

51.

Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional perisalah legislatif

a)

Jabatan yang mengelola keuangan legislatif

b)

Jabatan yang bertanggung jawab dalam penulisan risalah legislatif

c)

Jabatan yang memeriksa laporan keuangan pemerintah

d)

Jabatan untuk mendukung tugas legislatif dalam diplomasi

e)

Jabatan administratif dilingkungan parlemen

52.

Apa saja jenjang jabatan fungsional perisalah legislatif?

a)

Asisten, muda, dan madya

b)

Pertama, muda, dan madya

c)

Muda, madya, dan senior

d)

Pertama, muda, dan utama

e)

Pemula, madya, dan senior

53.

Unsur apa saja yang dinilai dalam penetapan angka kredit untuk perisalah legislatif?

a)

Pendidikan dan pengalaman kerja

b)

Pengembangan sistem dan pengajaran

c)

Unsur utama dan unsur penunjang

d)

Pengabdian kepada negara dan kompetensi teknis

e)

Publikasi ilmiah dan seminar

54.

Apa tugas utama dari perisalah legislatif ahli pertama?

a)

Melakukan etentifikasi risalah rapat

b)

Menyusun analisis himpunan risalah rapat

c)

Mengolah transkip menjadi risalah rapat sementara

d)

Menelaah dan mempublikasikan risalah rapat

e)

Mengelola keanggotaan tim penyusun risalah

55.

Jenis kompetensi apa yang harus dimiliki oleh perisalah legislatif

a)

Kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi akademik

b)

Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural

c)

Kompetensi teknis, kompetensi organisasi, dan kompetensi manajerial

d)

Kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi sosial

e)

Kompetensi manajerial, kompetensi hukum, dan kompetensi administrasi

56.

Apa saja sub-unsur dalam kegiatan penyusunan risalah rapat legislatif

a)

Validasi risalah rapat dan penyusunan catatan rapat

b)

Penyusunan risalah rapat sementara, validasi dan otentifikasi risalah

c)

Penyusunan risalah rapat, pengembangan sistem, dan pelatihan

d)

Penyusunan laporan singkat, validasi, dan publikasi risalah

e)

Pengembangan database, pengumpulan data, dan analisis

57.

Berapa minimal angka kredit yang harus dikumpulkan oleh perisalah legislatif ahli pertama setiap tahun?

a)

12,5

b)

20

c)

25

d)

37,5

e)

50

58.

Dalam hal seorang perisalah legislatif ahli muda ingin naik kejenjang ahli madya, berapa angka kredit dari pengembangan profesi yang diperbolehkan?

a)

4

b)

5

c)

6

d)

8

e)

10

59.

Tugas penyusunan analisis himpunan risalah rapat merupakan tanggungjawab jenjang jabatan apa?

a)

Perisalah legislatif ahli pertama

b)

Perisalah legislatif ahli muda

c)

Perisalah legislatif ahli madya

d)

Semua jenjang jabatan

e)

Tidak disebutkan dalam peraturan

60.

Apa bentuk hasil kerja dari tugas pengembangan sistem risalah rapat?

a)

Validasi dan publikasi risalah rapat

b)

Buku pedoman penyusunan risalah

c)

E-risalah dan database risalah

d)

Catatan rapat dan laporan singkat

e)

Himpunan risalah perpokok pembahasan

61.

Apa yang menjadi unsur utama dalam kegiatan pengembangan profesi perisalah legislatif?

a)

Penyusunan dokumen kelengkapan rapat

b)

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang risalah legislatif

c)

Mengelola catatan risalah dalam rapat pleno

d)

Mengikuti seminar terkait legislatif

e)

Menyusun laporan bulanan hasil kerja tim

62.

Berapa angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan perisalah legislatif dari jenjang ahli pertama ke ahli muda?

a)

50

b)

100

c)

150

d)

200

e)

250

63.

Siapa yang berwenang menetapkan angka kredit untuk perisalah legislatif ahli madya dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi?

a)

Pejabat pimpinan tinggi pratama

b)

Sekretaris daerah provinsi

c)

Menteri panrb

d)

Sekretaris jenderal dpr ri

e)

Ketua tim penilai pusat

64.

Dalam proses validasi risalah rapat, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh perisalah legislatif ahli muda?

a)

Menelaah kelengkapan dokumen risalah

b)

Menyusun catatan rapat berdasarkan hasil diskusi

c)

Membuat laporan hasil validasi risalah

d)

Memeriksa kelengkapan dokumen validasi risalah rapat

e)

Menyusun e-risalah dan mmpublikasikannya

65.

Apa saja kegiatan dalam tugas pengembangan sistem risalah rapat?

a)

Menyusun catatan rapat dan laporan singkat

b)

Pembuatan e-risalah, database risalah, dan publikasi e-risalah

c)

Penyusunan dokumen kelengkapan rapat

d)

Mengelola risalah dalam jaringan intranet

e)

Membuat laporan tahunan hasil risalah

66.

Untuk jenjang jabatan ahli madya, apa tugas utama terkait anotasi himpunan risalah rapat?

a)

Menyusun anotasi himpunan risalah dan memvalidasinya

b)

Membuat laporan pelaksanaan risalah setiap triwulan

c)

Mengelola e-risalah hasil rapat sementara

d)

Mengembangkan modul pelatihan risalah

e)

Melakukan inventarisasi dokumen risalah

67.

Apa syarat pendidikan minimal untuk diangkat menjadi perisalah legislatif ahli pertama?

a)

Diploma III (D3)

b)

Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)

c)

Magister (S2)

d)

Doktor (S3)

e)

SMA/Sederajat

68.

Apa yang harus dilakukan jika tidak ada perisalah legislatif pada jenjang tertentu disuatu unit kerja?

a)

Menunda kegiatan hingga jenjang jabatan tersedia

b)

Memindahkan tugas ke jabatan lain yang setara

c)

Meminta perisalah legislatif satu tingkat diatas atau dibawah untuk melaksanakan tugas

d)

Membentuk tim ad hoc untuk menangani tugas tersebut

e)

Mengalihkan tugas kepada pimpinan unit kerja

69.

Apa yang menjadi tujuan penilaian kinerja jabatan fungsional perisalah legislatif?

a)

Memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur

b)

Memberikan sanksi kepada yang tidak memenuhi target

c)

Menjamin objektifitas pembinaan berdasarkan sistem prestasi dan karier

d)

Menentukan tunjangan jabatan berdasarkan capaian

e)

Menilai efektivitas sistem manajemen organisasi

70.

Dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah, apa yang perlu dicantumkan?

a)

Nama-nama peserta rapat

b)

Daftar dokumen yang di arsipkan

c)

Periode waktu seperti bulanan, triwulan, semester, dan tahunan

d)

Saran untuk peningkatan publikasi

e)

Hasil evaluasi terhadap sistem intranet

71.

Apa yang dimaksud dengan validasi risalah rapat dalam tugas perisalah legislatif?

a)

Proses menyusun risalah berdasarkan hasil rapat

b)

Proses memastikan keakuratan dan kelengkapan risalah rapat

c)

Proses mempublikasikan risalah rapat kedalam e-risalah

d)

Proses menganotasi himpunan risalah untuk analisis

e)

Proses menghimpun dokumen risalah berdasarkan pokok pembahasan

72.

Dalam pengangkatan pertama, apa syarat tambahan selain pendidikan minimal untuk menjadi perisalah legislatif?

a)

Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang risalah

b)

Berstatus pns dan memiliki nilai prestasi kerja minimal baik dalam satu tahun terakhir

c)

Pernah mengikuti seminar legislatif

d)

Mendapat rekomendasi dari kepala unit kerja

e)

Menguasai minimal dua bahasa asing

73.

Apa saja sub-unsur dari pengembangan sistem risalah rapat?

a)

Penyusunan dokumen rapat dan laporan singkat

b)

Publikasi e-risalah dan pembuatan anotasi

c)

Pembuatan database risalah dan pengkajian sistem

d)

Pengembangan profesi dan validasi risalah rapat

e)

Penyusunan risalah rapat dan pengelolaan tim

74.

Berapa persentase angka kredit dari unsur utama yang harus dicapai dalam kenaikan jabatan?

a)

50%

b)

60%

c)

70%

d)

80%

e)

90%

75.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai perisalah legislatif ahli madya, kegiatan apa yang terkait dengan pengembangan profesi?

a)

Membuat buku himpunan risalah rapat

b)

Menyusun laporan pelaksanaan tugas tahunan

c)

Menulis karya ilmiah dibidang risalah legislatif

d)

Mengelola database e-risalah

e)

Mengembangkan sistem pelatihan internal

76.

Jika seorang perisalah legislatif ahli pertama melaksanakan tugas jenjang diatasnya, berapa maksimal persentase angka kredit yang dapat diperoleh?

a)

60%

b)

70%

c)

80%

d)

90%

e)

100%

77.

Apa yang menjadi dasar untuk menyusun sasaran kerja pegawai (skp) bagi perisalah legislatif?

a)

Penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan

b)

Arahan langsung dari pimpinan unit kerja

c)

Capaian kinerja tahun sebelumnya

d)

Pedoman umum kepegawaian instansi pemerintah

e)

Target individu yang disusun sendiri

78.

Dalam proses pengumpulan angka kredit, apa yang wajib dilakukan oleh perisalah legislatif?

a)

Melaporkan hasil kerja langsung kepada menteri panrb

b)

Menyusun dupak dengan melampirkan bukti fisik

c)

Melakukan validasi angka kredit secara mandiri

d)

Menyerahkan semua dokumen kerja kepada tim penilai

e)

Mengusulkan angka kredit melalui kepala unit kerja

79.

Apa saja komponen kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh perisalah legislatif?

a)

Penyusunan risalah rapat, validasi, dan publikasi risalah

b)

Penyusunan skp dan laporan tahunan

c)

Pengembangan sistem risalah dan keanggotaan tim

d)

Pengelolaan tim risalah dan pelatihan internal

e)

Penyusunan laporan anggaran legislatif

80.

Apa yang harus dilakukan jika perisalah legislatif tidak mencapai angka kredit yang disyaratkan?

a)

Tetap dipertahankan dalam jabatan yang sama

b)

Diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

c)

Dipindahkan ke jabatan administratif lainnya

d)

Diberikan tambahan waktu untuk mencapai angka kredit

e)

Mengikuti pelatihan ulang selama satu tahun

81.

Berapa angka kredit minimal pertahun yang harus dikumpulkan oleh perisalah legislatif ahli madya?

a)

12,5

b)

25

c)

37,5

d)

50

e)

60

82.

Apa kewajiban tambahan bagi perisalah legislatif ahli madya yang menduduki pangkat tertinggi dalam jabatannya?

a)

Mengumpulkan angka kredit dari tugas tambahan

b)

Mengembangkan modul pelatihan risalah legislatif

c)

Menyusun analisis dan anotasi himpunan risalah, serta pengembangan sistem risalah

d)

Mengelola tim penyusun risalah di tingkat provinsi

e)

Menulis laporan evaluasi tahunan

83.

Apa yang dimaksud dengan anotasi himpunan risalah rapat?

a)

Catatan tambahan untuk risalah rapat yang belum selesai

b)

Ringkasan hasil risalah rapat dalam bentuk dokumen publik

c)

Penjelasan tambahan berupa komentar atau catatan interpretatif terhadap himpunan risalah rapat

d)

Validasi akhir dari risalah rapat yang belum dirangkum

e)

Penyusunan ulang risalah berdasarkan tema tertentu

84.

Siapa yang berwenang mengangkat seorang pns kedalam jabatan fungsional peeisalah legislatif?

a)

Sekretaris jenderal dpr ri

b)

Pejabat pembina kepegawaian

c)

Menteri panrb

d)

Kepala badan kepegawaian negara (bkn)

e)

Tim penilai pusat

85.

Dalam konteks tugas jabatan, apa yang dimaksud dengan e-risalah?

a)

Versi digital dari disalah rapat

b)

Ringkasan rapat berbentuk elektronik

c)

Database dokumen terkait risalah legislatif

d)

Alat elektronik untuk mendukung risalah

e)

Sistem jaringan untuk pengelolaan risalah

86.

Apa syarat usia maksimal untuk diangkat menjadi perisalah legislatif ahli madya melalui perpindahan jabatan?

a)

50 tahun

b)

53 tahun

c)

55 tahun

d)

57 tahun

e)

60 tahun

87.

Apa yang menjadi indikator penilaian kinerja perisalah legislatif?

a)

Prestasi individu dan perilaku kerja

b)

Capaian angka kredit dan kehadiran

c)

Target kinerja individu dan unit kerja

d)

Kompetensi teknis dan perilaku sosial

e)

Sistem manajerial dan dokumen kerja

88.

Apa langkah pertama dalam menyusun catatan rapat?

a)

Mengidentifikasi tema pokok rapat

b)

Mengumpulkan dokumen hasil rapat

c)

Menyusun kerangka laporan

d)

Membuat validasi dokumen rapat

e)

Menyusun daftar hadir peserta rapat

89.

Dalam kegiatan penyusunan dokumen kelengkapan risalah, apa yang termasuk tugas perisalah legislatif?

a)

Menyusun catatan rapat, laporan singkat, dan himpunan risalah

b)

Membuat e-risalah dan database

c)

Melakukan analisis risalah rapat

d)

Mengembangkan sistem pelatihan risalah

e)

Mempublikasikan dokumen risalah secara daring

90.

Apa saja jenis pelaporan yang wajib dilakukan oleh perisalah legislatif dalam tugasnya?

a)

Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan

b)

Laporan mingguan dan tahunan

c)

Laporan setelah setiap rapat selesai

d)

Laporan harian dan bulanan

e)

Laporan triwulanan dan per proyek

91.

Dalam pelaksanaan tugas publikasi e-risalah, apa yang harus dilakukan sebelum publikasi?

a)

Menghimpun dokumen dari berbagai rapat

b)

Meminta persetujuan atas e-risalah yang akan dipublikasikan

c)

Menvalidasi dokumen risalah rapat

d)

Menyusun laporan singkat dari hasil rapat

e)

Mengembangkan database e-risalah

92.

Apa saja yang dinilai dalam kompetensi sosial kultural perisalah legislatif?

a)

Kemampuan teknis dalam penyusunan risalah rapat

b)

Kemampuan bekerja sama dan memahami keragaman budaya

c)

Kompetensi administratif dan manajerial

d)

Pengetahuan legislatif dan hukum dasar

e)

Penguasaan bahasa asing dan diplomasi

93.

Siapa yang menetapkan angka kredit untuk perisalah legislatif ahli pertama ditingkat provinsi?

a)

Sekretaris jenderal dpr ri

b)

Sekretaris daerah provinsi

c)

pejabat pimpinan tinggi pratama

d)

Menteri panrb

e)

Tim penilai pusat

94.

Apa syarat tambahan bagi Asisten Perisalah Legislatif untuk diangkat menjadi Perisalah Legislatif?

a)

Memiliki pengalaman kerja 5 tahun.

b)

Mendapat rekomendasi langsung dari atasan.

c)

Memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D4).

d)

Berusia minimal 30 tahun.

e)

Menguasai minimal dua bahasa asing.

95.

Dalam tugas penyusunan dokumen kelengkapan risalah, apa yang termasuk dalam laporan singkat rapat?

a)

Ringkasan hasil diskusi rapat berdasarkan waktu tertentu.

b)

Transkrip lengkap dari seluruh sesi rapat.

c)

Anotasi dari himpunan risalah yang telah diverifikasi.

d)

Daftar kehadiran dan agenda rapat.

e)

Validasi hasil rapat oleh seluruh anggota.

96.

Apa langkah akhir dalam tugas Perisalah Legislatif terkait pembuatan buku himpunan risalah?

a)

Publikasi buku ke dalam jaringan intranet.

b)

Validasi buku oleh tim penilai.

c)

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

d)

Membuat anotasi pada himpunan risalah.

e)

Menyusun daftar urutan risalah berdasarkan waktu kegiatan.

97.

Berapa maksimal angka kredit dari unsur penunjang yang dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan?

a)

10%

b)

15%

c)

20%

d)

25%

e)

30%

98.

Dalam validasi anotasi himpunan risalah, apa yang menjadi fokus utamanya?

a)

Mengoreksi ejaan dan tata bahasa.

b)

Mengevaluasi keakuratan data dan interpretasi.

c)

Menyusun ulang dokumen risalah.

d)

Membuat laporan validasi setiap triwulan.

e)

Melakukan inventarisasi dokumen pendukung.

99.

Apa saja sub-unsur pendidikan dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif?

a)

Pendidikan formal dan diklat prajabatan.

b)

Pendidikan formal dan keanggotaan organisasi.

c)

Diklat teknis dan seminar legislatif.

d)

Publikasi karya ilmiah dan pelatihan internal.

e)

Pendidikan formal dan pengalaman kerja.

100.

Apa tanggung jawab utama Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif?

a)

Menyusun laporan tahunan untuk Menteri PANRB.

b)

Mengembangkan sistem risalah berbasis elektronik.

c)

Mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan SKP.

d)

Memberikan pelatihan kepada anggota legislatif.

e)

Mengelola database risalah legislatif.

Similar Resources on Wayground

TRY OUT P3K 26

102 questions

TRY OUT P3K 26

quiz

Worksheet

•

University

TRY OUT R3

99 questions

TRY OUT R3

quiz

Worksheet

•

5th Grade - University

Lat UP PPG 3 PKN 2023

102 questions

Lat UP PPG 3 PKN 2023

quiz

Worksheet

•

University

BATU BLOK 8 ALPHAEOLI 2025

100 questions

BATU BLOK 8 ALPHAEOLI 2025

quiz

Worksheet

•

University

Orientasi ke BPKAN 2

99 questions

Orientasi ke BPKAN 2

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

Tổ Chức Khai Thác Đội Tàu

100 questions

Tổ Chức Khai Thác Đội Tàu

quiz

Worksheet

•

University

TRY OUT P3K Mapel 13

103 questions

TRY OUT P3K Mapel 13

quiz

Worksheet

•

University

try out 5b

102 questions

try out 5b

quiz

Worksheet

•

5th Grade - University