Perbuatan yang melanggar terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang.(penambang tanpa ijin/penambang liar) ………

Sektor – sektor pertambangan di Indonesia yaitu diantaranya……..

Langkah awal usaha pertambangan yang ditujukan untuk mencari dan mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, merupakan tahap penambangan …...

Kegiatan Usaha Pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, merupakan tahap penambangan…

Kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang, sebagai tahap penentu apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian layak dilakukan atau tidak, merupakan tahap penambangan ……

Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, merupakan tahap penambangan ……

Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, kemudian dibawa ke permukaan untuk dimanfaatkan, merupakan tahap penambangan……

Upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, merupakan tahap penambangan ……

Segala usaha untuk memindahkan bahan galian hasil tambang atau pengolahan dan pemurnian dari daerah penambangan atau tempat pengolahan dan pemurnian ke tempat pemasaran atau pemanfaatan selanjutnya dari bahan galian tersebut, merupakan tahap penambangan ……

Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah Penambangan, merupakan tahap penambangan ……

Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, merupakan pengertian dari ……

Yang bukan termasuk subjek hukum / pelaku usaha Pertambangan yaitu ……

Perundang – undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan Illegal Mining diantanya.......

Adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang, termasuk dalam …….

Berikut ini yang termasuk Izin bagi setiap Pelaku Usaha pertambangan tidak memiliki, kecuali.…

Pihak Swasta Belanda yang pertama kali mendapat hak penambangan yakni Billiton Maatschappij, yang melakukan usaha penambang timah di daerah ……

Perundang – undangan yang dapat dijadikan dasar pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pertambangan timah, besi, ataupun emas yaitu ……

Perundang – undangan yang dapat dijadikan dasar pemidanaan kepada pelaku tindak pidana yang menghalang – halangi usaha pertambangan yaitu ……

Perundang – undangan yang dapat dijadikan dasar pemidanaan kepada pelaku tindak pidana yang memperjual belikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada pelaku usaha pertambangan yaitu ……

Dalam penyidikan tindak pidana illegal mining, diperlukan Ahli mineral dan batubara (Minerba) yang bertugas dimana…….

Berikut ini yang termasuk dalam objek penyelidikan tindak pidana illegal mining, kecuali.……..

Berikut ini yang termasuk dalam metode penyelidikan tindak pidana illegal mining, kecuali.……..

Berikut ini yang termasuk dalam metode penyidikan tindak pidana illegal mining, kecuali.……

Perhatikan Kronologi dibawah ini dengan cermat :

Sumber : Modul illegal mining (lemdiklat Polri)

Pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2019 penyelidik telah melakukan kegiatan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana illegal mining di Desa Kemuning Kec. Matang Hilir, Kab Katapang, Provinsi Kalbar, yang diduga dilakukan oleh PT. Merdeka. Dari hasil kegiatan penyelidikan berupa pengumpulan bahan keterangan, dokumen, pengamatan (orang, benda) interview dan pengambilan titik koordinat bukaan tambang serta fasilitas tambang bahwa lokasi kegiatan pertambangan Opresai Produksi yang dilakukan oleh PT. Merdeka berada di luar ijin / IUP yang dimiliki. Dari hasil interview para pekerja PT. Merdeka selain melakukan kegiatan penambangan batubara di luar IUP yang dimiliki juga melakukan kegiatan pembelian dan penampungan serta penjualan batubara dari masyarakat yang tidak memiliki ijin. Pada saat dilakukan penyelidikan di lokasi tambang terdapat batubara sebanyak 50 ribu MT yang sudah tercampur baik dari hasil tambang sendiri maupun yang dibeli dari masyarakat, 5 unit mobil truck untuk mengangkut batubara, 2 unit Excawator untuk menggali tambang dan nota pembelian batubara dari masyarakat yang tidak disebutkan namanya. Atas kejadian tersebut, Tim penyelidik melakukan penindakan berupa pengumpulan barang-barang yang ada di TKP untuk dilakukan penghitungan dan pencatatan, mengumpulkan saksi-saksi yang ada di TKP sesuia tugasnya masing-masing untuk diminta keterangan, mendata dokumen - dokumen yang ditemukan dan mencari pemilik tambang. Dalam penyidikan Kepolisian selanjutnya memeriksa saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dari uraian Kronologi tersebut diatas apa alasan Kepolisian, melaksanakan pemeriksaan terhadap ahli dari dinas lingkungan hidup !