Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

18 Maret

Total questions: 29

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat rakyat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah.  Berikut ini merupakan indikator keterbukaan pemerintah yang dapat dilakukan, antara lain ....

a)

Memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan dan korban bencana alam  

b)

Sering mengadakan jumpa pers untuk meningkatkan citra pemerintah di masyarakat  

c)

Menyelenggarakan pemilu demokratis untuk menjamin pergantian pemerintahan secara damai

d)

Pemerintah mempunyai beragam akun di media sosial yang mudah diakses masyarakat  

e)

Memantau perkembangan berita melalui media massa dan media sosial yang sedang viral

2.

Upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi adalah ….

a)

Meningkatkan ketahanan rakyat untuk mengatasi ancaman dari luar  

b)

Meniadakan perkembangan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme  

c)

Menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan persatuan dan kesatuan  

d)

Penguatan tentang budaya dan wawasan nusantara melalui pendidikan formal

e)

Menumbuhkan semangat cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk lokal

3.

Indonesia sebagai negara yang wilayahnya luas memilih bentuk negara kesatuan untuk mengatur negaranya. Pemilihan bentuk  negara tersebut dilatarbelakangi karena ....  

a)

Tingkat homogenitas bangsa Indonesia  

b)

Indonesia adalah negara maritim yang luas  

c)

Bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung

d)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang homogen  

e)

Tingginya tingkat heterogenitas bangsa Indonesia

4.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal ini diatur dalam pasal UUD 1945 yang telah diamandemen. Fungsi lain dari MPR yang masih berlaku setelah amandemen adalah...

a)

Membuat perjanjian internasional

b)

Memberhentikan Presiden melalui mekanisme hukum

c)

Mengawasi jalannya pemerintahan

d)

Memberikan pertimbangan hukum kepada DPR

e)

Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden  

5.

Jika terjadi konflik antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah, maka penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan cara...

a)

Mahkamah Agung yang akan menguji Perda terhadap Undang-Undang

b)

Mahkamah Konstitusi yang akan membatalkan Undang-Undang

c)

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah

d)

Menteri Dalam Negeri yang memutuskan

e)

DPR mengadakan sidang khusus

6.

Salah satu hasil dari amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 adalah penambahan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Amandemen ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Amandemen ini tertuang dalam pasal...

a)

Pasal 28A

b)

Pasal 28E

c)

Pasal 30

d)

Pasal 31

e)

Pasal 32

7.

Seorang korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan pemulihan yang meliputi kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Salah satu upaya rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM adalah...

a)

Mendapatkan tunjangan seumur hidup

b)

Menerima tunjangan hidup dari pelaku

c)

Mendapatkan bantuan psikologis dan medis

d)

Mendapatkan program kerja sama dengan pelaku

e)

Menghapus nama korban dari catatan resmi

8.

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 2001, terdapat perubahan penting terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum amandemen, pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Namun, setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diatur dalam...

a)

Pasal 6A

b)

Pasal 7

c)

Pasal 8A

d)

Pasal 9

e)

Pasal 10

9.

Amandemen keempat UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2002, salah satunya mengatur tentang perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu perubahan penting adalah penguatan peran DPD dalam sistem legislatif. Berdasarkan amandemen ini, DPD berwenang dalam hal...

a)

Membentuk undang-undang bersama DPR

b)

Mengusulkan rancangan undang-undang tertentu

c)

Menyusun anggaran negara

d)

Melakukan interpelasi terhadap presiden

e)

Membentuk kabinet pemerintahan

10.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang berlaku di wilayah tertentu dan berada di bawah...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Ketetapan MPR

c)

Peraturan Menteri

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-Undang

11.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi. Grasi adalah...

a)

Penghapusan pidana

b)

Pengurangan masa hukuman

c)

Pengampunan kepada terpidana

d)

Penghentian proses hukum

e)

Penundaan hukuman

12.

Jika Konferensi Asia di New Delhi tidak pernah terjadi, maka kemungkinan besar...

a)

Semua negara Asia akan menganut sistem pemerintahan yang sama

b)

Indonesia akan lebih cepat merdeka

c)

Negara-negara Asia akan lebih mudah dijajah

d)

Perang Dingin akan segera berakhir

e)

Persatuan bangsa-bangsa Asia tidak akan terbentuk

13.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi pertamanya. Namun, pada tahun 1949, konstitusi tersebut digantikan oleh Konstitusi RIS. Salah satu alasan utama penggantian ini adalah...

a)

UUD 1945 dianggap terlalu liberal

b)

UUD 1945 tidak dapat mengakomodasi bentuk negara serikat

c)

UUD 1945 tidak mencerminkan semangat perjuangan rakyat

d)

UUD 1945 dianggap terlalu komunis

e)

UUD 1945 tidak diakui oleh negara-negara lain

14.

Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000. Salah satu hasil amandemen ini adalah pembentukan lembaga baru yaitu...

a)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

b)

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

c)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

d)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

e)

Mahkamah Konstitusi (MK)

15.

Dalam suatu seminar tentang perdamaian dunia, seorang pembicara menjelaskan bahwa PBB memiliki pasukan perdamaian yang dikenal sebagai "Blue Helmets." Pasukan ini bertugas untuk...

a)

Menggulingkan pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia

b)

Melakukan invasi terhadap negara-negara yang tidak mematuhi resolusi PBB

c)

Menegakkan hukum internasional dengan menangkap penjahat perang

d)

Menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah konflik dengan cara netral dan tidak memihak

e)

Menetapkan pemerintahan baru di negara-negara yang sedang berkonflik

16.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, salah satu bentuk penyimpangan terhadap konstitusi adalah penambahan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang menetapkan GBHN. Penyimpangan ini terjadi karena...

a)

UUD 1945 tidak mengatur pembentukan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara

b)

MPRS memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada presiden

c)

MPRS ditunjuk langsung oleh presiden

d)

MPRS hanya beranggotakan anggota partai tertentu

e)

MPRS berperan sebagai pelaksana keputusan presiden

17.

Setelah pembentukan PPKI, Jepang memberikan beberapa arahan kepada anggota PPKI. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan arahan Jepang. Salah satu keputusan tersebut adalah...

a)

Penundaan proklamasi kemerdekaan hingga Jepang memberikan izin

b)

Pengesahan Undang-Undang Dasar tanpa campur tangan Jepang

c)

Pembentukan tentara nasional Indonesia tanpa persetujuan Jepang

d)

Penolakan bantuan ekonomi dari Jepang

e)

Pengiriman delegasi ke Jepang untuk negosiasi pasca perang

18.

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan banyak tokoh penting dengan latar belakang dan pandangan yang beragam. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengajukan usulan mengenai prinsip-prinsip dasar negara, tetapi tidak termasuk dalam Panitia Sembilan, adalah Soepomo. Konsep utama yang diusulkan oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 adalah...

a)

Demokrasi terpimpin

b)

Negara kesatuan

c)

Negara integralistik

d)

Kebebasan beragama

e)

Ekonomi kerakyatan

19.

Dalam sebuah diskusi sejarah, seorang siswa menyebutkan bahwa Jepang memperkenalkan konsep baru dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan besar yang dilakukan Jepang adalah...

a)

Mempertahankan struktur pemerintahan Hindia Belanda

b)

Membagi Indonesia menjadi 12 provinsi baru

c)

Memberikan otonomi penuh kepada wilayah-wilayah di Indonesia

d)

Menggantikan sistem residen dengan pemerintahan militer

e)

Mengizinkan rakyat memilih pemimpin daerah secara demokratis

20.

Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa menunggu Jepang. Sebaliknya, golongan tua ingin menunggu karena...

a)

Menunggu kepastian dari pihak Jepang mengenai kondisi politik

b)

Ingin mengadakan persiapan lebih matang dan menunggu keputusan PPKI

c)

Menghindari konflik dengan Sekutu yang akan datang ke Indonesia

d)

Mengantisipasi kemungkinan serangan balasan dari Belanda

e)

Menunggu instruksi dari pihak Sekutu terkait kemerdekaan

21.

Seinendan adalah organisasi semi militer bentukan Jepang yang beranggotakan pemuda Indonesia. Tujuan utama dari pembentukan Seinendan adalah...

a)

Mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menjadi tentara profesional

b)

Melatih pemuda Indonesia dalam keterampilan kepemimpinan

c)

Mengumpulkan pemuda untuk kegiatan sosial dan kebudayaan

d)

Mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menghadapi serangan Sekutu

e)

Melatih pemuda dalam bidang teknik dan industri

22.

Konferensi yang diadakan pada bulan Juli 1945 di mana Sekutu memutuskan masa depan Jepang setelah perang dan mengeluarkan ultimatum kepada Jepang untuk menyerah adalah...

a)

Konferensi Yalta

b)

Konferensi Taheren

c)

Konferensi Casablanca

d)

Konferensi San Fransisco

e)

Konferensi Potsdam

23.

Di sebuah kota yang multikultural, pemerintah setempat merancang sebuah program komunitas untuk mempererat hubungan antar warga yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Program ini melibatkan kegiatan bersama, seperti festival budaya, diskusi antar agama, dan program sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Langkah yang diambil oleh pemerintah setempat tersebut mencerminkan prinsip...

a)

Integrasi

b)

Pluralisme

c)

Akulturasi

d)

Asimilasi

e)

Sekularisme

24.

Pertempuran laut yang menentukan di mana armada Jepang kalah telak dari armada Amerika Serikat pada tahun 1944 adalah...

a)

Pertempuran Coral Sea

b)

Pertempuran Philippine Sea

c)

Pertempuran Midway

d)

Pertempuran Leyte Gulf

e)

Pertempuran Iwo Jima

25.

Perjanjian yang dihasilkan pada tahun 1947 dan mengatur gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dikenal dengan nama...

a)

Perjanjian Linggarjati

b)

Perjanjian Renville

c)

Perjanjian Roem-Royen

d)

Perjanjian Damai Jakarta

e)

Perjanjian Meja Bundar

26.

Jika DPR mengajukan pemeriksaan atas pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa benar ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden, maka yang harus dilakukan selanjutnya oleh DPR adalah…

a)

Segera menggelar rapat pleno

b)

Memberhentikan presiden

c)

Meminta KY Untuk membubarkan pemerintahan

d)

Mengajukan perintah kepada MPR untuk memberhentikan presiden

e)

Segera mengadakan rapat paripurna

27.

Manifestasi pandangan hidup etos spiritual dalam kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah...

a)

Budaya, kejujuran, keadilan

b)

Nilai keagamaan, adat istiadat, budaya

c)

Gotong royong, keagamaan, budaya

d)

Budaya dan keagamaan

e)

Adat istiadat dan bahasa

28.

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Contoh kodifikasi hukum di Indonesia adalah...

a)

TAP MPR

b)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Peraturan Presiden

29.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi fondasi hukum di Indonesia, Hubungan tersebut dapat dilihat dalam...

a)

Pancasila terwujud sebagai ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945

b)

Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV yang memuat cita-cita dan tujuan Bangsa

c)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari proses yang menguatkan Pancasila sebagai dasar negara

d)

Pembukaan UUD NRI 1945 Menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa

e)

Pembukaan UUD NRI 1945 Menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa