Worksheets18 Maret
Total questions: 29
Worksheet time: 15mins
Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat rakyat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Berikut ini merupakan indikator keterbukaan pemerintah yang dapat dilakukan, antara lain ....
Memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan dan korban bencana alam
Sering mengadakan jumpa pers untuk meningkatkan citra pemerintah di masyarakat
Menyelenggarakan pemilu demokratis untuk menjamin pergantian pemerintahan secara damai
Pemerintah mempunyai beragam akun di media sosial yang mudah diakses masyarakat
Memantau perkembangan berita melalui media massa dan media sosial yang sedang viral
Upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi adalah ….
Meningkatkan ketahanan rakyat untuk mengatasi ancaman dari luar
Meniadakan perkembangan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme
Menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan persatuan dan kesatuan
Penguatan tentang budaya dan wawasan nusantara melalui pendidikan formal
Menumbuhkan semangat cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk lokal
Indonesia sebagai negara yang wilayahnya luas memilih bentuk negara kesatuan untuk mengatur negaranya. Pemilihan bentuk negara tersebut dilatarbelakangi karena ....
Tingkat homogenitas bangsa Indonesia
Indonesia adalah negara maritim yang luas
Bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang homogen
Tingginya tingkat heterogenitas bangsa Indonesia
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal ini diatur dalam pasal UUD 1945 yang telah diamandemen. Fungsi lain dari MPR yang masih berlaku setelah amandemen adalah...
Membuat perjanjian internasional
Memberhentikan Presiden melalui mekanisme hukum
Mengawasi jalannya pemerintahan
Memberikan pertimbangan hukum kepada DPR
Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
Jika terjadi konflik antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah, maka penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan cara...
Mahkamah Agung yang akan menguji Perda terhadap Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi yang akan membatalkan Undang-Undang
Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Menteri Dalam Negeri yang memutuskan
DPR mengadakan sidang khusus
Salah satu hasil dari amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 adalah penambahan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Amandemen ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Amandemen ini tertuang dalam pasal...
Pasal 28A
Pasal 28E
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Seorang korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan pemulihan yang meliputi kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Salah satu upaya rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM adalah...
Mendapatkan tunjangan seumur hidup
Menerima tunjangan hidup dari pelaku
Mendapatkan bantuan psikologis dan medis
Mendapatkan program kerja sama dengan pelaku
Menghapus nama korban dari catatan resmi
Dalam amandemen ketiga UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 2001, terdapat perubahan penting terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum amandemen, pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Namun, setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diatur dalam...
Pasal 6A
Pasal 7
Pasal 8A
Pasal 9
Pasal 10
Amandemen keempat UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2002, salah satunya mengatur tentang perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu perubahan penting adalah penguatan peran DPD dalam sistem legislatif. Berdasarkan amandemen ini, DPD berwenang dalam hal...
Membentuk undang-undang bersama DPR
Mengusulkan rancangan undang-undang tertentu
Menyusun anggaran negara
Melakukan interpelasi terhadap presiden
Membentuk kabinet pemerintahan
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang berlaku di wilayah tertentu dan berada di bawah...
Peraturan Pemerintah
Ketetapan MPR
Peraturan Menteri
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi. Grasi adalah...
Penghapusan pidana
Pengurangan masa hukuman
Pengampunan kepada terpidana
Penghentian proses hukum
Penundaan hukuman
Jika Konferensi Asia di New Delhi tidak pernah terjadi, maka kemungkinan besar...
Semua negara Asia akan menganut sistem pemerintahan yang sama
Indonesia akan lebih cepat merdeka
Negara-negara Asia akan lebih mudah dijajah
Perang Dingin akan segera berakhir
Persatuan bangsa-bangsa Asia tidak akan terbentuk
Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi pertamanya. Namun, pada tahun 1949, konstitusi tersebut digantikan oleh Konstitusi RIS. Salah satu alasan utama penggantian ini adalah...
UUD 1945 dianggap terlalu liberal
UUD 1945 tidak dapat mengakomodasi bentuk negara serikat
UUD 1945 tidak mencerminkan semangat perjuangan rakyat
UUD 1945 dianggap terlalu komunis
UUD 1945 tidak diakui oleh negara-negara lain
Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000. Salah satu hasil amandemen ini adalah pembentukan lembaga baru yaitu...
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dalam suatu seminar tentang perdamaian dunia, seorang pembicara menjelaskan bahwa PBB memiliki pasukan perdamaian yang dikenal sebagai "Blue Helmets." Pasukan ini bertugas untuk...
Menggulingkan pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia
Melakukan invasi terhadap negara-negara yang tidak mematuhi resolusi PBB
Menegakkan hukum internasional dengan menangkap penjahat perang
Menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah konflik dengan cara netral dan tidak memihak
Menetapkan pemerintahan baru di negara-negara yang sedang berkonflik
Pada masa Demokrasi Terpimpin, salah satu bentuk penyimpangan terhadap konstitusi adalah penambahan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang menetapkan GBHN. Penyimpangan ini terjadi karena...
UUD 1945 tidak mengatur pembentukan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara
MPRS memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada presiden
MPRS ditunjuk langsung oleh presiden
MPRS hanya beranggotakan anggota partai tertentu
MPRS berperan sebagai pelaksana keputusan presiden
Setelah pembentukan PPKI, Jepang memberikan beberapa arahan kepada anggota PPKI. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan arahan Jepang. Salah satu keputusan tersebut adalah...
Penundaan proklamasi kemerdekaan hingga Jepang memberikan izin
Pengesahan Undang-Undang Dasar tanpa campur tangan Jepang
Pembentukan tentara nasional Indonesia tanpa persetujuan Jepang
Penolakan bantuan ekonomi dari Jepang
Pengiriman delegasi ke Jepang untuk negosiasi pasca perang
Perumusan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan banyak tokoh penting dengan latar belakang dan pandangan yang beragam. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengajukan usulan mengenai prinsip-prinsip dasar negara, tetapi tidak termasuk dalam Panitia Sembilan, adalah Soepomo. Konsep utama yang diusulkan oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 adalah...
Demokrasi terpimpin
Negara kesatuan
Negara integralistik
Kebebasan beragama
Ekonomi kerakyatan
Dalam sebuah diskusi sejarah, seorang siswa menyebutkan bahwa Jepang memperkenalkan konsep baru dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan besar yang dilakukan Jepang adalah...
Mempertahankan struktur pemerintahan Hindia Belanda
Membagi Indonesia menjadi 12 provinsi baru
Memberikan otonomi penuh kepada wilayah-wilayah di Indonesia
Menggantikan sistem residen dengan pemerintahan militer
Mengizinkan rakyat memilih pemimpin daerah secara demokratis
Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa menunggu Jepang. Sebaliknya, golongan tua ingin menunggu karena...
Menunggu kepastian dari pihak Jepang mengenai kondisi politik
Ingin mengadakan persiapan lebih matang dan menunggu keputusan PPKI
Menghindari konflik dengan Sekutu yang akan datang ke Indonesia
Mengantisipasi kemungkinan serangan balasan dari Belanda
Menunggu instruksi dari pihak Sekutu terkait kemerdekaan
Seinendan adalah organisasi semi militer bentukan Jepang yang beranggotakan pemuda Indonesia. Tujuan utama dari pembentukan Seinendan adalah...
Mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menjadi tentara profesional
Melatih pemuda Indonesia dalam keterampilan kepemimpinan
Mengumpulkan pemuda untuk kegiatan sosial dan kebudayaan
Mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menghadapi serangan Sekutu
Melatih pemuda dalam bidang teknik dan industri
Konferensi yang diadakan pada bulan Juli 1945 di mana Sekutu memutuskan masa depan Jepang setelah perang dan mengeluarkan ultimatum kepada Jepang untuk menyerah adalah...
Konferensi Yalta
Konferensi Taheren
Konferensi Casablanca
Konferensi San Fransisco
Konferensi Potsdam
Di sebuah kota yang multikultural, pemerintah setempat merancang sebuah program komunitas untuk mempererat hubungan antar warga yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Program ini melibatkan kegiatan bersama, seperti festival budaya, diskusi antar agama, dan program sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Langkah yang diambil oleh pemerintah setempat tersebut mencerminkan prinsip...
Integrasi
Pluralisme
Akulturasi
Asimilasi
Sekularisme
Pertempuran laut yang menentukan di mana armada Jepang kalah telak dari armada Amerika Serikat pada tahun 1944 adalah...
Pertempuran Coral Sea
Pertempuran Philippine Sea
Pertempuran Midway
Pertempuran Leyte Gulf
Pertempuran Iwo Jima
Perjanjian yang dihasilkan pada tahun 1947 dan mengatur gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dikenal dengan nama...
Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Renville
Perjanjian Roem-Royen
Perjanjian Damai Jakarta
Perjanjian Meja Bundar
Jika DPR mengajukan pemeriksaan atas pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa benar ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden, maka yang harus dilakukan selanjutnya oleh DPR adalah…
Segera menggelar rapat pleno
Memberhentikan presiden
Meminta KY Untuk membubarkan pemerintahan
Mengajukan perintah kepada MPR untuk memberhentikan presiden
Segera mengadakan rapat paripurna
Manifestasi pandangan hidup etos spiritual dalam kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah...
Budaya, kejujuran, keadilan
Nilai keagamaan, adat istiadat, budaya
Gotong royong, keagamaan, budaya
Budaya dan keagamaan
Adat istiadat dan bahasa
Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Contoh kodifikasi hukum di Indonesia adalah...
TAP MPR
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Pancasila sebagai dasar negara memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi fondasi hukum di Indonesia, Hubungan tersebut dapat dilihat dalam...
Pancasila terwujud sebagai ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV yang memuat cita-cita dan tujuan Bangsa
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari proses yang menguatkan Pancasila sebagai dasar negara
Pembukaan UUD NRI 1945 Menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa
Pembukaan UUD NRI 1945 Menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa
