Pindah tangan penjajahan atas Indonesia dari Belanda kepada Jepang disepakati melalui perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan kekuasaan ini, Jepang mampu menarik hati rakyat Indonesia. Bahkan, rakyat pun sempat menyambut gembira dengan adanya
Kehadiran Jepang di Indonesia yang tujuanya sebenarnya adalah untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Dikutip dari buku IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah) oleh Nana Supriatna, dkk pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Jakarta dan membuat tentara Belanda kewalahan. Mereka dipukul mundur hingga menuju Subang, Jawa Barat.
Hingga akhirnya di daerah Kalijati, Subang tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang yakni pada tanggal ....

Jepang menggunakan data-data intelijen untuk membuat propaganda yang bisa menarik simpati rakyat. Akibatnya mereka dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisis.
Propaganda yang terkenal untuk menarik simpati rakyat Indonesia ketika Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Berikut semboyan yang dipakai oleh pemerintah jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia saat itu adalah....

Dalam sejarahnya, Jepang juga menarik perhatian para pemuda di Indonesia dengan bergabung ke dalam pasukan pembela tanah air (PETA), yang dibentuk untuk melawan Sekutu selama Perang Dunia II.
Setelah memperkuat posisinya di Indonesia, Jepang mulai melakukan penjajahan yang sebenarnya. Karena tujuan awal Jepang menduduki wilayah Indonesia karena ingin ....

Untuk mencapai tujuan dari cita-cita imperialismenya, selain menggunakan kekuatan militer Jepang juga memanfaatkan teknik propaganda. Teknik propaganda ini dibawa oleh sejumlah sastrawan dan seniman yang dikirimkan ke daerah pendudukan Jepang dan dilibatkan sebagai anggota departemen propaganda. Mereka menguasai media massa seperti majalah, Koran, radio dan lain sebagainya. Di Indonesia, salah satu media masa yang dijadikan ajang propaganda Jepang adalah majalah ....

Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal

Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka yang di ketuai oleh ....

Propaganda yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia semasa Perang Dunia II sebagai instrumen propagandanya ke tengah masyarakat Indonesia yang dimana tujuanya adalah untuk ....

Dokuritsu Junbi Coosakai terdiri dari Badan Perundingan dan Kantor Tata Usaha. Tokoh yang menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha adalah ....

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Untuk mendapatkan pengesa-han secara konstitusional, perumusan pancasila sebagai dasar negara membu-tuhkan proses yang cukup panjang. Pancasila sebagai dasar negara di sahkan secara konstitusional pada tanggal....

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (disingkat "BPUPK"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang di Jawa. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. BPUPK itu sendiri memiliki tugas yaitu ....

Dokuritsu Junbi Coosakai terdiri dari Badan Perundingan dan Kantor Tata Usaha. Tokoh yang menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha adalah ....

Dilansir dari laman resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gedung yang beralamat di Jalan Pejambon 6 Jakarta Pusat itu kini lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dinamakan gedung Pancasila karena di gedung inilah Presiden Soekarno pertama kali mengemukakan istilah Pancasila. Adapun gedung yang dimaksud pada pernyataan tersebut dulunya bernama gedung ....

Pandangan tiga tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno, terhadap konsep negara merdeka memiliki perspektif yang unik dan beragam. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia, perbedaan dalam pendekatan dan penekanan terhadap aspek-aspek tertentu menjadi jelas. Menurut yang disampaikan Moh. Yamin dalam membentuk dasar-dasar negara merdeka Indonesia dilatarbelakangi pandangan tentang ....

Dalam proses pendirian negara Indonesia, beberapa tokoh pun menyampaikan pemikiran dan pandangannya demi masa depan bangsa. Waktu, tenaga, pikiran pun dikontribusikan untuk kemajuan dan sempurnanya rumusan dasar negara. Tokoh-tokoh yang terlibat salah satunya adalah Moh Yamin. Ia adalah tokoh nasional yang banyak berkontribusi dalam sejarah tanah air. Moh Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang dengan para tokoh lainya, Berikut salah satu dari kelima usulan dasar negara yang disampaikan oleh Moh. Yamin adalah ....

Pada akhir Sidang Pertama BPUPK, Ketua BPUPK membuat Panitia Kecil atau Panitia Delapan. Anggota Panitia Delapan terdiri dari ....

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, Untuk mendapatkan pengesahan secara konstitusional, perumusan Pancasila sebagai dasar negara membutuhkan proses yang cukup panjang. Pancasila sebagai dasar negara disahkan secara konstitusional pada tanggal ....

Pernyataan yang tidak termasuk klasifikasi usulan yang ditampung oleh Panitia Delapan adalah usulan terkait ....

Konsep negara yang didasarkan pada gagasan Spinoza, Hegel, dan Adam Muller disampaikan dalam sidang BPUPK yang pertama oleh ....

Pada tanggal 1 Juni 1945, berlangsung rapat terakhir persidangan pertama BPUPK. Pada kesempatan itu, Soekarno memberi masukan mengenai dasar Negara Indonesia. Pidato Soekarno kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila". Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Di awal pidatonya, Soekarno menegaskan dasar negara adalah Philosophilsche Grondslag yang diartikan sebagai ....

Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung lima sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila, tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Frasa ini, yang juga dikenal dengan sebutan "tujuh kata", pada akhirnya dihapus dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan yang ditugaskan untuk mengesahkan UUD 1945. Tujuh kata ini dihilangkan atas prakarsa ....

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan naskah usulan Mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia, yang kemudian diberi julukan "Piagam Jakarta" oleh ....

Negara integralistik, negara kekeluargaan, integralisme, konsep negara integralistik, atau paham negara integralistik adalah gagasan integralisme yang dikemukakan oleh salah satu perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni oleh ....

Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalisme) dan 4 orang dari pihak Islam, Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta sebagai Pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945, dengan mencoret bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Alasannya Untuk ....

Siapa yang bertugas untuk merancang UUD 1945?

Apa makna dari UUD Tahun 1945 sebagai produk hukum?

Apa arti asas "Lex Superior derogate legi inferior"?

Peraturan apa yang hanya bisa dicabut dengan peraturan yang sederajat atau lebih tinggi?

Fungsi peraturan perundang-undangan yang mana yang berperan dalam memberikan kepastian hukum?

Menurut Ann Seidman, apa fungsi utama peraturan perundang-undangan?

Apa yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011?

Apa yang menjadi isi materi muatan UUD NRI Tahun 1945?

Siapa yang berwenang mengeluarkan Perppu?

Jika Perppu tidak disetujui oleh DPR, apa yang harus dilakukan?

Peraturan apa yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang?

Apa peran dari Peraturan Presiden?

Apa yang menjadi materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi?

Peraturan apa yang dibuat bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten/Kota?

Apa yang dimaksud dengan "Fungsi Integrasi" dalam peraturan perundang-undangan?

Apa fungsi peraturan perundang-undangan dalam memberikan stabilitas?

Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan pemerintah?

Peraturan apa yang berisi ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan?

Undang-undang yang mengatur pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah termasuk dalam kategori peraturan...

Apa yang menjadi tujuan utama dari "Fungsi Penciptaan Hukum"?

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan disetujui oleh Presiden dikenal sebagai...

Peraturan apa yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menjalankan undang-undang?

Dalam kondisi apa Presiden berhak mengeluarkan Perppu?

Apa yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan Peraturan Pemerintah?

Apa yang dimaksud dengan "Fungsi Pembaharuan Hukum"?

Siapa yang berhak menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah?