Bela negara

Sistem bela negara

Pertahanan negara

Sistem keamanan nasional

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

Kewarganegaraan ganda memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi lebih luas dalam kehidupan politik internasional, tetapi berisiko mengaburkan tanggung jawab negara.

Kewarganegaraan ganda lebih menguntungkan negara karena meningkatkan akses ke pasar global, namun berpotensi merugikan individu dalam hal hak-hak sipil.

Kewarganegaraan ganda memperkuat identitas nasional, tetapi menciptakan ketidakadilan dalam pembagian hak antara warga negara dengan kewarganegaraan tunggal.

Penerapan kewarganegaraan tunggal lebih adil karena menghindari potensi konflik kewajiban ganda, namun mengurangi kebebasan individu dalam memilih negara.

Kewarganegaraan ganda tidak memiliki dampak signifikan dalam sistem hukum Indonesia, karena tidak ada perbedaan kewajiban antara warga negara dengan kewarganegaraan tunggal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau di atas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis

Masyarakat dan Hansip

TNI dan Polri

 Tentara Nasional Indonesia

TNI Polri dan rakyat

Pertahanan Sipil

Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan disegani

Mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia

Menjamin kelangsungan sistem pemerintahan negara yang sedang berkuasa

Menciptakan suasana hidup rukun, damai dan tentram antara pemeluk agama

Membantu pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang stabil dan kuat

240 Mil

200 Mil

250 Mil

150 Mil

12 Mil

Setiap warga negara bebas memilih agama yang dianut

Negara tidak mengakui adanya agama

Hanya agama tertentu yang diakui oleh negara

Warga negara dilarang untuk beribadah

Agama tidak memiliki peran dalam kehidupan bernegara

Adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat

Budaya yang ada yang dimiliki Bangsa Indonesia

Kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa

Berbagai karakter dan kepribadian Bangsa yang heterogen

Kemajemukan suku Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

Tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah

Menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain

Menggunakan dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi fasilitas umum.

Bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat satu suku budaya.

Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama

Hukum dapat diberlakukan sewenang-wenang

Warga negara harus membayar pajak secara sukarela

Warga negara wajib menghormati HAM orang lain

Kebebasan beragama tidak dijamin negara

Negara boleh mengambil alih hak milik pribadi

Hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

Landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

Landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

Norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

Landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

Landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

Norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Kekayaan alam

Sosial dan budaya

Kemampuan penduduk

Pertahanan dan keamanan

Pertanian dan perkebunan

Kerjasama multilateral

Kerjasama internasional

Kerjasama negara non blok

Kerjasama antar dua negara

Politik luar negeri bebas aktif

Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1)UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

a.       Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”

Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Sila Kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, namun warga negara Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal ini merupakan pasal tentang Hak Asasi Manusia pada bab XA. Intinya adalah di Indonesia, kebebasan dalam beragama

Warga negara Indonesia apapun statusnya, seharusnya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Baik orang biasa atau pejabat negara jika melakukan kesalahan dan diadili, hukumannya harus setimpal. Tidak dibeda-bedakan dan harus adil. Dan semua warga negara, harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak

Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung atau tidak langsung. Warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul atau bermusyawarah dan semuanya itu sudah di tetapkan dalam Undang-undang

e.       Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic negara demokrasi dan negara hukum,,Kedaulatan berada ditangan rakyat dan segala bentuk musyawarah di pimpin oleh MPR,DPR,DPD yang di pilih melalui Pemilihan Umum.

Tidak ikut-ikutan melakukan perilaku yang mengingkari kewajiban

Tidak berupaya memberikan penyadaran kepada Masyarakat

Berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat mulai dari keluarga

  Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh dan anggota Masyarakat

Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh dan anggota masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintahan yang tidak diakui

Pemerintahan yang memiliki dukungan rakyat

Pemerintahan yang tidak transparan

Pemerintahan yang ditunjuk secara sepihak.

Pemerintahan yang tidak memiliki kekuasaan.

Peningkatan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Penegasan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi.

Penguatan kekuasaan eksekutif yang lebih dominan dibandingkan legislatif.

Pembentukan lembaga independen untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hak untuk hidup dan tidak disiksa.

Berpartisipasi dalam kegiatan politik secara eksklusif.

Memperkuat identitas suku dan budaya masing-masing.

Menolak segala bentuk perbedaan pendapat.

Menjaga kerukunan antar umat beragama.

Menjaga jarak dengan masyarakat dari suku lain.

Menjaga tradisi dan budaya lokal tanpa beradaptasi dengan perubahan.

Berperanserta dan berartisipasi dalam organisasi kepemudaan serta kemasyarakatan

Menolak untuk berinteraksi dengan budaya asing.

Hanya fokus pada pendidikan formal tanpa memperhatikan nilai-nilai kebangsaan.

Menjaga jarak dengan masyarakat yang berbeda latar belakang.

Menolak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Melaporkan tindakan kriminal kepada pihak berwajib.

Menjaga sikap acuh tak acuh terhadap masalah sosial.

Berpindah tempat tinggal jika ada masalah di lingkungan.

Hanya berfokus pada kepentingan pribadi.

Menurunkan anggaran untuk kegiatan sosial.

Menutup akses informasi tentang bela negara.

Hanya mengandalkan militer dalam menjaga keamanan negara.

Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah.

Menjauhkan masyarakat dari isu-isu kebangsaan.

pemerintahan sebagai gabungan dari semua lembaga negara yang ada

eksekutif dan yudikatif

eksekutif, legislatif, dan yudikatif

pemerintahan yang terdiri dari presiden dan para menteri (eksekutif)

pemerintahan yang terdiri dari pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi

pengakuan secara resmi menurut hukum internasional

pengakuan secara nyata telah berdirinya negara

mengadakan hubungan-hubungan yang bersifat khusus

melaksanakan perjanjian antara kedua negara

penerimaan sebagai anggota PBB

wilayah yang subur dan luas

rakyat yang cerdas dan disiplin

pemerintahan yang berdaulat

pengakuan internasional

hukum internasional

mengikuti pola hidup dri luar yang disenangi

mempertahankan tradisi yang hampir punah

menolak masuknya budaya asing

menerima budaya asing yang baru

menyaring pengaruh budaya asing

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang. adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pengakuan yang diberikan oleh negara lain secara resmi

Pengakuan yang didasarkan pada kenyataan bahwa negara tersebut telah ada dan berfungsi

Pengakuan yang tidak diakui oleh PBB

Pengakuan yang diberikan oleh organisasi internasional

Pengakuan yang hanya bersifat sementara

Zona netral

Penghubung

Perantara

Transit

Buffer

Menolak semua bentuk perubahan sosial

Menjauhkan diri dari isu-isu kebangsaan

Menjaga sikap toleransi antar suku dan agama

Hanya berfokus pada pendidikan akademis tanpa memperhatikan nilai-nilai kebangsaan

Berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat eksklusif

Mengabaikan nilai-nilai tradisional

Menolak pengaruh budaya asing

Memperkuat identitas budaya lokal

Memisahkan suku-suku yang berbeda

Menjaga kesatuan dalam perbedaan

Warga negara yang apatis terhadap politik

Warga negara yang aktif dan bertanggung jawab

Warga negara yang hanya mementingkan diri sendiri

Warga negara yang tidak menghargai perbedaan

Warga negara yang tidak peduli terhadap lingkungan

Hukuman yang sah jika disetujui oleh pihak sekolah

Upaya pendisiplinan yang wajar dalam pendidikan

Pembinaan karakter agar siswa lebih bertanggung jawab

Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang melanggar hukum

Pemberian efek jera agar siswa tidak mengulangi kesalahan

Pasal 28H ayat 1

Pasal 28F ayat 2

Pasal 28J ayat 1

Pasal 28B

Pasal 28G

Bipatride dan Apatride                                                                   

Bipatride dan Naturalisasi

Apatride dan Ius soli        

Apatride dan Bipatride

Ius sanguinis dan Bipatride

Anak tersebut otomatis menjadi WNI karena ibunya WNI.

Anak tersebut tetap WNA karena lahir di luar negeri.

Anak tersebut kewarganegaraan ganda sementara dan harus memilih salah satu sebelum usia 21 tahun.

Anak tersebut wajib mengikuti naturalisasi karena tidak lahir di Indonesia.

Anak tersebut kehilangan kewarganegaraan karena tidak memilih hingga usia 18 tahun.

Untuk memperkuat posisi politik Indonesia di mata dunia internasional.

Untuk memberikan kemudahan administrasi bagi WNA yang ingin bekerja di Indonesia.

Untuk lindungi hak anak dalam mendapatkan identitas dan jaminan hukum dari kedua orang tua.

Agar negara tidak dirugikan akibat banyaknya WNA yang tinggal di Indonesia.

Karena sistem hukum Indonesia belum siap mengatur kewarganegaraan ganda penuh.

Anak otomatis menjadi warga negara tempat kelahiran.

Anak tetap menjadi WNI karena keturunan orang tua, bukan tempat lahir.

Anak kehilangan kewarganegaraan jika lahir di luar negeri.

Anak harus memilih kewarganegaraan sesuai dengan tempat tinggalnya.

Anak harus mengajukan naturalisasi agar diakui sebagai WNI.

Menyarankan memilih kewarganegaraan yang memberi keuntungan ekonomi.

Membujuk agar tetap menjadi WNA agar bisa tinggal di luar negeri.

Mendorong untuk mencari informasi hukum dan mempertimbangkan jati diri serta masa depan.

Menyarankan tetap tinggal di Indonesia tanpa perlu memilih.

Mengajak untuk segera menjadi WNI agar lebih mudah diterima di masyarakat.

Perang terbuka secara langsung terhadap negara lain

Dominasi militer dalam menjaga seluruh wilayah NKRI

Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pertahanan wilayah

Penarikan warga sipil dari wilayah perbatasan

Penyerahan keamanan kepada pihak asing yang netral

Indonesia tidak butuh kerja sama internasional dalam pertahanan

Indonesia hanya menggunakan pasukan bersenjata dalam menjaga keamanan

Pertahanan negara harus bergantung pada bantuan negara adidaya

Indonesia membangun kekuatan nasional dengan melibatkan seluruh rakyat

Pertahanan hanya dilakukan oleh militer tanpa melibatkan rakyat