NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKPD - KAP
Total questions: 39
Worksheet time: 20mins
Name
Class
Date
1.
Pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi … kecuali :
a)
Melakukan tindakan yang mengakitabkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja
b)
Membuat perencanaan anggaran tahun berikut nya di SKPD yang dipimpin nya.
c)
Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya
d)
Melaksanakan pemungutan restribusi daerah
2.
Siapa yang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?
a)
Gubernur atas usulan DPRD
b)
Kepala SKPD berdasarkan delegasi dari Kepala Daerah
c)
Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan sendiri
d)
Kepala Daerah berdasarkan usulan Pengguna Anggaran
3.
Pembelian kendaraan Land Rover bekas untuk Dinas Pimpinan Walikota Kota Bekasi secara umum, cenderung tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah :
a)
Transparan
b)
Ekonomis
c)
Bertanggung jawab
d)
Kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat
4.
Apa peran utama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) menurut PP No. 12 Tahun 2019?
a)
Menyetujui pengeluaran daerah tanpa persetujuan PA
b)
Menyusun laporan keuangan dan menyimpan dokumen pertanggungjawaban anggaran
c)
Mengelola penerimaan daerah secara keseluruhan
d)
Menyusun kebijakan fiskal daerah tahunan
5.
Apa kedudukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam struktur pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019?
a)
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berada di bawah Kepala Daerah
b)
Wakil dari DPRD dalam urusan fiscal
c)
Sekretaris Daerah yang juga merangkap sebagai PPK
d)
Pengelola kegiatan fisik di lapangan
6.
Sebagai coordinator pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) harus.., kecuali :
a)
Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaa
b)
Mencairkan realisasi anggaran
c)
Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD
d)
Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah
7.
Manakah dari berikut ini yang termasuk kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
a)
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa
b)
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
c)
Hibah dari luar negeri, dana bantuan sosial, dan dana darurat nasional
d)
Pinjaman daerah dari pemerintah pusat dan investor swasta
8.
Jenis belanja daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:
a)
Belanja langsung dan belanja tidak langsung
b)
Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa
c)
Belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer
d)
Belanja pembangunan, belanja rutin, belanja hibah, dan belanja darurat
9.
Jika dalam waktu 6 minggu DPRD dan kepala daerah tidak menyepakati rancangan KUA dan PPAS, maka kepala daerah :
a)
Mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS
b)
Menunda Penyusunan APBD
c)
Menyampaikan rancangan Perda APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD< KUA dan PPAS versi Kepala daerah
d)
Mengusulkan RKA – SKPD ke TAPD
10.
Menurut mekanisme pembayaran belanja, tahapan mana yang melibatkan dokumen SPP-SPM-SP2D pada MEKANISME - LS (Langsung)?
a)
Pelaksanaan Kegiatan
b)
Pertanggungjawaban Kegiatan
c)
Pembayaran Non Tunai
d)
Permintaan TU
11.
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala daerah memerlukan waktu :
a)
Paling lambat 60 hari kerja
b)
Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
c)
Minggu ke II di bulan agustus
d)
Paling lambat akhir desember (31 Desember)
12.
Dasar hukum penetapan APBD di daerah dilakukan melalui:
a)
Keputusan Kepala SKPD
b)
Peraturan Kepala Daerah
c)
Peraturan Daerah hasil kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD
d)
Instruksi Menteri Dalam Negeri
13.
Jika hasil evaluasi rancangan Perda APBD oleh Gubernur dinyatakan tidak sesuai, maka langkah yang harus dilakukan adalah:
a)
Langsung menetapkan Perda tanpa perubahan
b)
Mengajukan revisi ke Presiden
c)
Menyusun ulang seluruh RAPBD dari awal
d)
Menyempurnakan bersama DPRD dalam waktu 7 hari
14.
Bagaimana mekanisme penetapan APBD di daerah yang belum memiliki DPRD?
a)
Disahkan langsung oleh DPRD terdekat
b)
Ditunda sampai DPRD terbentuk
c)
Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Mendagri atau Gubernur
d)
Diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk diproses
15.
Mana dibawah ini yang BUKAN termasuk dalam lingkup pelaksanaan dan Penatausahaan APBD :
a)
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
b)
Penyusunan Strategi Perencanaan Anggaran
c)
Penyiapan DPA-SKPD
d)
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
16.
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat:
a)
31 Desember tahun anggaran berjalan
b)
30 Juni tahun anggaran berjalan
c)
31 Agustus tahun anggaran berjalan
d)
15 Juli tahun anggaran berjalan
17.
Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal … bulan berikutnya:
a)
15
b)
20
c)
12
d)
10
18.
Apa tujuan utama dari penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD?
a)
Menilai keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah
b)
Menyampaikan informasi perubahan struktur organisasi daerah
c)
Memberikan gambaran capaian anggaran pendapatan dan belanja selama enam bulan pertama
d)
Menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya
19.
Dokumen Perubahan APBD disusun oleh pemerintah daerah apabila...
a)
Terdapat perubahan struktur organisasi nasional
b)
Realisasi pendapatan dan belanja daerah tidak sesuai dengan target awal
c)
Laporan keuangan daerah belum diaudit oleh BPK
d)
Kepala daerah mengundurkan diri
20.
Setelah rancangan pertanggungjawaban APBD diaudit oleh BPK, hasilnya digunakan sebagai?
a)
Bahan evaluasi kinerja DPRD
b)
Dasar penyusunan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD
c)
Alat negosiasi anggaran perubahan
d)
Dokumen lelang proyek daerah
21.
Manakah dari 7 jenis laporan keuangan daerah atau entitas publik yang dianggap paling penting dalam menilai kinerja anggaran suatu pemerintah daerah?
a)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
b)
Laporan Operasional (LO)
c)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
d)
Laporan Arus Kas (LAK)
22.
Pada akhir tahun 2024, Pemerintah Kota Mandiri mencatat peningkatan aset tetap berupa gedung baru yang dibangun menggunakan dana APBD. Dalam pelaporan keuangan, transaksi ini akan memengaruhi laporan apa?
a)
Laporan Operasional dan Neraca
b)
Laporan Arus Kas dan LPSAL
c)
Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK
d)
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas
23.
Prinsip penyusunan RAPBD yang mengharuskan APBD disusun berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS disebut dengan prinsip:
a)
Efisien dan ekonomis
b)
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
c)
Tepat waktu
d)
Berpedoman pada dokumen perencanaan
24.
Siapa yang memiliki tanggungjawab utama dalam menyusun rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD?
a)
DPRD
b)
Kepala BPKAD
c)
Inspektorat Daerah
d)
Kepala Daerah
25.
Komponen utama dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi, kecuali?
a)
Laporan realisasi anggaran
b)
Neraca
c)
Laporan Audit BPK
d)
Laporan Operasional
26.
Pengelolaan Piutang Daerah diatur dalam….
a)
Pasal 198 PP 12 Tahun 2019
b)
Pasal 199 PP 12 Tahun 2019
c)
Pasal 201 – 202 PP 12 Tahun 2019
d)
Pasal 203 PP 12 Tahun 2019
27.
Barang Milik Daerah dapat diperoleh dari, kecuali
a)
Hibah/sumbangan yang sejenis
b)
Pelaksanaan perjanjian/kontrak
c)
Putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap
d)
Pengambilalihan dari pihak lain
28.
Manakah yang bukan penyelesaian kerugian keuangan Daerah :
a)
Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang
b)
Setiap bendahara atau ASN yang melalaikan kewajibannya baik langsung ataupun tidak langsung
c)
Tatacara penggantian keuangan daerah dengan mekanisme ketentuan Perundang-Undangan
d)
Melaporkan ke pihak Kepolisian agar dapat dijerat hukum
29.
Prosedur Pemindahtanganan Aset Daerah (jual, tukar, hibah) harus mendapatan persetujuan :
a)
DPRD dan Presiden
b)
Gubenur dan BPKP
c)
DPRP dan Gubenur (atau Bupati/Walikota)
d)
Menteri Dalam Negeri
30.
Dalam Rangka Pengelolaan Utang, Pemerintah Daerah Wajib menyusun :
a)
Rencana Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (RUPKD)
b)
Rencana Umum Pengelolaan Utang Daerah (RUPUD)
c)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
d)
Daftar Inventaris dan Penilian Barang Daerah (DIPBD)
31.
Jika BLUD menghasilkan surplus pendapatan, maka :
a)
Surplus harus disetor penuh ke kas umum daerah
b)
Surplus dapat digunakan kembali untuk pengembangan layanan BLUD
c)
Surplus otomatis menjadi dana insentif daerah
d)
Surplus diserahkan ke kementerian keuangan
32.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan secara nasional dikoordinasikan oleh :
a)
Menteri Keuangan
b)
Menteri Dalam Negeri
c)
Gubernur
d)
Bupati
33.
Dibawah ini termasuk informasi keuangan daerah, kecuali :
a)
Laporan Arus Kas
b)
Penganggaran
c)
Pelaksanaan Anggaran
d)
Laporan Keuangan
34.
Pemerintah Daerah wajib sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi :
a)
Pengelolaan pendapatan daerah
b)
Pencatatan keuangan
c)
Pengelolaan lingkungan
d)
Pengelolaan pajak
35.
Pemerintah Provinsi Sejahtera menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar untuk program pendidikan gratis. Dana tersebut belum seluruhnya digunakan hingga akhir tahun dan masih tersisa Rp15 miliar di kas daerah. Bagaimana pencatatan dan pelaporan dana ini yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
a)
Seluruh dana dilaporkan sebagai pendapatan dan langsung diakui sebagai belanja meskipun belum digunakan.
b)
Dana yang belum digunakan diakui sebagai kewajiban dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
c)
Dana yang belum digunakan dicatat sebagai surplus dan dimasukkan dalam Laporan Operasional.
d)
Dana transfer diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, terlepas dari penggunaannya.
36.
Pembinaan dan Pengawasan Keuangan daerah dikoordinasikan oleh
a)
Bupati
b)
Gubernur
c)
Menteri Dalam Negeri
d)
Menteri Sekretariat Negara
37.
Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?
a)
Rencana pengeluaran pribadi kepala daerah yang digunakan selama masa jabatan
b)
Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat untuk kebutuhan nasional
c)
Rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan ketentuan PUU
d)
Laporan realisasi keuangan daerah yang disusun setiap akhir tahun
38.
Tugas pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan supervisi, pemantauan dan evaluasi oleh :
a)
Gubernur
b)
Bupati
c)
Sekda
d)
DBH, DAK, DAU
39.
Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun berdasarkan..
a)
SAK
b)
SAKS
c)
SAP
d)
IFRS
Reset
