NEW
Font size
WorksheetsPAIS YB INED
Total questions: 30
Worksheet time: 3600secs
Sistem penganggaran pemerintah sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Berikut adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan sistem dimaksud, kecuali……
Penganggaran terpadu
Penganggaran berbasis akrual
Penganggaran berbasis kinerja
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
SIAP dapat menambah nilai organisasi melalui beberapa cara berikut, kecuali……
Meningkatkan struktur pengendalian internal
Meningkatkan pengadaan infrastruktur TI
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai layanan
Berbagi pengetahuan
Berikut pernyataan yang tepat tentang penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Pemerintah, kecuali:
Outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai oleh K/L tertentu.
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.
Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon II atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat lintas unit eselon II, lintas unit eselon I atau bahkan bersifat lintas K/L.
Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga.
Salah satu aplikasi eksisting pernah digunakan oleh K/L dalam rangka untuk membantu pembuatan jurnal dan pelaporan keuangan, dimana untuk sekarang telah tergantikan oleh Modul GLP SAKTI. Aplikasi eksisting dimaksud adalah….
DMFAS
SAIBA
SILABI
SIMAK BMN
Salah satu bentuk perbaikan atas modul penganggaran SAKTI dibandingkan dengan sistem sebelumnya, adalah:
Alur keuangan yang birokratis.
Adanya proses Locking pagu pada saat proses revisi pagu anggaran
Tidak perlu proses penelahan DIPA di DJA, karena sudah single database
Penyatuan Role Operator dan Approver
Modul Penganggaran digunakan untuk penyusunan RKA sampai dengan penyusunan DPA. Salah satu output yang dihasilkan dari Modul Penganggaran tersebut adalah
ADK Kontrak
Dokumen Renkas
LRA
Data pagu
Salah satu tugas dari Seksi Bank pada KPPN untuk menunjang penerbitan SP2D adalah ….
Menerbitkan surat tanggapan koreksi
Memvalidasi dan menyelesaikan tagihan retur
Melakukan verifikasi dokumen pembayaran
Melakukan rekonsiliasi data rekening pemerintah
Data induk yang tidak akurat dan tidak valid akan berimplikasi atas kekeliruan pembayaran kepada supplier adalah salah satu risiko pengelolaan modul pembayaran. Berikut adalah beberapa aktivitas untuk memitigasi risiko tersebut, kecuali…
Terdapat pemisahan tugas dan peran bagi para pengguna aplikasi
Adanya operator, validator dan approver untuk pembuatan SPP dan SPM
Front office dan middle office seksi pencairan dana dilakukan oleh satu staf
Terdapat access control untuk setiap pengguna ap
Fraud dalam pengelolaan modul Komitmen dapat terjadi, diantaranya mengenai pemilihan pemasok untuk pengadaan barang dan jasa Satker K/L. Berikut adalah pernyataan yang kurang tepat untuk memitigasi hal tersebut, yaitu …
Melakukan pemutakhiran data pemasok secara periodik pada aplikasi
Melakukan review dan persetujuan secara berjenjang sesuai kewenangannya
Penyederhanaan birokrasi agar pengelolaan data pemasok lebih efisien
Dilakukan rotasi jabatan dan cuti wajib secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
Seorang PPK akan melakukan pengujian atas kelengkapan dokumen tagihan diantaranya adalah bukti hak tagih untuk penerbitan SPP. Di bawah ini bukan bagian dari dokumen dimaksud, yaitu ….
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Surat persetujuan tambahan uang persediaan
Daftar nominatif penerima pembayaran
Berita Acara Serah Terima
Terdapat relaksasi pembayaran selama masa pandemi Covid-19, untuk pengajuan SPM dari Satker kepada Kuasa BUN sesuai dengan PMK No.43/PMK.05/2020. Berikut pernyataan yang kurang tepat terkait dengan relaksasi pembayaran, yaitu….
Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA sepanjang kondisi mendesak untuk penanganan pandemi
Besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi covid-19 kepada 1 (Satu) penerima/penyedia barang/jasa tidak dibatasi nominalnya
Dalam hal TUP tunai sebelumnya belum dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya
Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima dalam penanganan pandemi covid-19
Header dalam struktur data kontrak terdiri atas....
Cara penarikan dana, sumber dana
Identitas Supplier dan waktu pembayaran
Uraian kontrak dan BAS
Nomor kontrak dan identitas supplier
Berikut adalah pernyataan yang kurang tepat mengenai modul komitmen……...
Manajemen supplier, manajemen kontrak serta perekaman berita acara serah terima merupakan ruang lingkup dalam modul komitmen
Pembatalan data kontrak akan menghapus pencadangan dana dan mengembalikan Fund Availability
Tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak
Modul komitmen sebagai feeder data dalam pembuatan SPM kontraktual, SPM non kontraktual, SPM UP maupun SPM GUP.
Salah satu fungsi APBN adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi yang dimaksud adalah………
Alokasi
Distribusi
Stabilisasi
Otorisasi
Berikut pernyataan yang kurang tepat terkait manajemen kontrak adalah…
Dalam hal realisasi pembayaran pengadaan barang/jasa lebih besar dari nilai kontrak yang didaftarkan ke KPPN (SPAN), tidak diperlukan lagi addendum kontrak
PPK memiliki tugas dan wewenang menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
Pembatalan data kontrak dapat dilakukan atas permintaan PPK dalam hal terdapat Pemutusan kontrak.
Dalam hal realisasi pembayaran pengadaan barang/jasa lebih besar dari nilai kontrak yang didaftarkan ke KPPN (SPAN), satker harus dilakukan addendum kontrak
Berikut adalah urutan proses Prinsip Perumusan Program, KRO, dan RO dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah……..
Perumusan Program – Indikator Kinerja Program – Outcome - Kegiatan – Output
Perumusan Program – Indikator Kinerja Program – Kegiatan – Outcome – Output
Perumusan Indikator Kinerja Program - Program – Kegiatan – Outcome – Output
Perumusan Program – Outcome - Indikator Kinerja Program – Kegiatan – Output
Berikut adalah pernyataan yang tidak tepat terkait dengan sistem penganggaran pemerintah……….
Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran
RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Satker yang disusun menurut program masing-masing K/L
Salah satu manfaat dalam RSPP adalah adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program
Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah menggunakan beberapa aplikasi berikut secara berurutan: KRISNA – SATU DJA – SAKTI – SPAN
Berikut merupakan peran User Operator SAKTI Modul Penganggaran, kecuali:
Membuat Rencana Kerja Anggaran Satker
Merekam data POK
Merekam kontrak
Mencetak Konsep DIPA
Berikut adalah bukan merupakan komponen Sistem Informasi Akuntansi dalam implementasi SAKTI …
Operator
Aplikasi
Kantor
Komputer
Berikut di bawah ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait dengan tugas dan wewenang bendahara …..
Bendahara pengeluaran memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran
Bendahara pengeluaran menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke RKUN
Bendahara penerimaan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran
Kuasa BUN mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan
Berikut adalah pernyataan yang kurang tepat terkait dengan transaksi UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), yaitu……
Bendahara Pengeluaran merekam uang muka ke BPP
BPP mengembalikan uang muka ke Bendahara Pengeluaran
BPP melakukan approval transaksi kas uang muka dari Bendahara Pengeluaran
BPP memverifikasi LPJ yang dibuatnya
Struktur data supplier yang direkam pada Modul Komitmen terdiri atas header, address dan bank/pegawai/penerus pinjaman. Berikut di bawah ini adalah salah satu komponen dari supplier address, yaitu …
Nama supplier
Tipe supplier
Jenis Supplier
Nama pemilik rekening
Modul Penganggaran pada Aplikasi SAKTI digunakan untuk penyusunan anggaran dengan output yang akan digunakan untuk penyusunan DIPA adalah……
UU APBN
RKP
Perpres Rincian APBN
Renja K/L
Menteri Keuangan selaku BUN mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan beberapa fungsi dan tanggung jawab perbendaharaan kepada DJPB. Berikut adalah kewenangan yang didelegasikan kepada DJPB, kecuali….
mengelola penempatan kas yang menganggur
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari satker pengguna anggaran
penunjukan bank-bank operasional untuk pencairan anggaran negara
menerima dan mengumpulkan pajak dan PNBP
Di bawah ini merupakan peraturan yang mendukung implementasi aplikasi SAKTI yang masih berlaku sampai saat ini………
KMK-905/KMK.05/2018
KMK-962/KMK.05/2018
PER-45/PB/2018
PMK-154 Tahun 2013
Perjalanan siklus anggaran meliputi satu tahun perencanaan, satu tahun pelaksanaan dan setengah tahun pertanggungjawaban. Berikut adalah salah satu output dalam satu tahun perencanaan sebelum tindak lanjut KEM-PPKF, yaitu….
Pagu Indikatif
DIPA K/L dan Non K/L
Nota Keuangan
Pagu Anggaran
Kegunaan dari modul komitmen adalah untuk mencadangkan anggaran yang akan digunakan untuk membayar kepada rekanan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu fitur dari aplikasi SAKTI terkait dengan ……
Historical dan Log Data
Open-closing Period
Locking Transaksi
Basis Akuntansi Akrual Secara Transaksional
Berikut adalah pernyataan yang tidak tepat terkait dengan aplikasi SAKTI, yaitu….
Memiliki fungsi utama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
Digunakan oleh semua K/L
Ber-interface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran
Digunakan oleh semua BUN mulai dari level Satker, Wilayah, Eselon 1 dan Kementerian
Salah satu tugas dari seorang PPSPM di salah satu satker di Kementerian Negara/Lembaga adalah ….
Menguji kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
Menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
Menguji ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
Menguji kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
Pernyataan berikut yang kurang tepat terkait upaya yang dilakukan satker dalam rangka pembayaran belanja atas pembelian peralatan dan mesin senilai Rp 40 juta adalah…
Satker dapat membayar dengan menggunakan SPM LS Non kontraktual
Satker bisa membayarkan pembayaran tersebut dengan menggunakan Uang Persediaan
Satker harus mendaftarkan kontrak terlebih dahulu ke KPPN untuk bisa dibayarkan dengan menggunakan SPM LS
Dokumen sumber yang menjadi feeder data dalam pembuatan SPM berupa BAST Non kontraktual ataupun kuitansi pembelian
