Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS PPKN 2025

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan pengertian

a)

Kekayaan Negara

b)

Keuangan Negara

c)

Milik Negara

d)

Kewajiban Negara

2.

Pengelolaan Negara terdiri dari 2(dua) aspek yaitu

a)

Aspek legalitas dan Aspek Politik

b)

Aspek Legislatif dan Aspek Eksekutif

c)

Aspek Politik dan Aspek Administratif

d)

Aspek Teknis dan Aspek Operasional

3.

Setiap Menteri sebagai Pembantu Presiden Hakekatnya adalah

a)

Chief Financial Officer (CFO)

b)

Chief Regional Officer (CRO)

c)

Chief Operational Officer (COO)

d)

Chief Treasurer Officer (CTO)

4.

Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka

a)

Menggunakan angka APBN tahun anggaran sebelumnya

b)

Menolak usulan APBN pemerintah

c)

Tidak mengesahkan APBN

d)

Memanggil Presiden dan Menteri Keuangan

5.

DPR menetapkan APBN pada tanggal

a)

31 Oktober

b)

30 November

c)

31 Desember

d)

1 Januari

6.

Suatu alat untuk mengukur bagaimana kondisi perekonomian di suatu negara dinotasikan sebagai Y yang terdiri comsumption (C) , Investment (I), government consumption (G), dan net export (NX) adalah

a)

Pertumbuhan Ekonomi

b)

Produk Domestik Bruto

c)

Perputaran Uang

d)

Belanja Pemerintah

7.

Satuan Kerja Polije membayar perjalanan dinas sejumlah pegawainya mengikuti acara bimtek di Surabaya, atas pembayaran tersebut dibebankan pada belanja

a)

Pegawai

b)

Modal

c)

Barang

d)

Bantuan Sosial

8.

Wajib Pajak/Wajib Bayar menyetorkan pajaknya secara elektronik menggunakan kode

a)

Biller

b)

Billing

c)

POs

d)

Bank

9.

Perbaikan Modul Penerimaan Negara(MPN) / MPN G2 ke MPN G3 berupa

a)

Memperbanyak kanal pembayaran

b)

Mempercepat Transaksi

c)

Menambah Collecting Agent

d)

Semua benar

10.

Setelah Wajib Pajak/Bayar menyetorkan pajak/PNBP ke rekening Kas Negara akan mendapatkan bukti berupa

a)

Nomor Transaksi Penetapan Negara (NTPN)

b)

Nomor Transaksi Pajak Negara (NTPN)

c)

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

d)

Nomor Transaksi Pendapatan Negara (NTPN)

11.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun berdasarkan anggaran berbasis

a)

KInerja

b)

Visi Misi Presiden

c)

Alokasi ANggaran

d)

PDB

12.

Pendelegasian pengangkatan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dari Menteri/Kepala Lembaga kepada

a)

Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

b)

Kepala Satuan Kerja

c)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

d)

Bupati

13.

Pemberian honorarium pegawai yang menjadi bendahara pengeluaran pembebanannya ada pada belanja

a)

Pegawai

b)

Barang

c)

Modal

d)

Subsidi

14.

Pembayaran tunjangan anak kepada pegawai masuk dalam kategori belanja

a)

Pegawai

b)

Barang

c)

Modal

d)

Subsidi

15.

Tugas Menteri Keuangan selaku Regulator dalam investasi Pemerintah diantaranya adalah

a)

Menyusun Kebijakan Umum Rencana Strategis Investasi (KURS-IP)

b)

Menetapkan Kebijakan Umum Rencana Strategis Investasi (KURS-IP)

c)

Melakukan penilaian usulan kelayakan BUMN/BLU/BHL

d)

Melakukan Kerjasama dan penempatan dana investasi Bersama manajer investasi

16.

Analisis Kelayakan Badan Layanan Umum (BLU) dilaksanakan oleh

a)

Operator Investasi Pemerintah (OIP)

b)

Komite Investasi Pemerintah (KIP)

c)

Menteri Keuangan

d)

Semua Benar

17.

Bendahara BLU membelanjakan anggarannya menggunakan anggaran BLU, untuk selanjutnya diajukan ke KPPN berupa

a)

SPM Rupiah MUrni

b)

SPM Pengesahan

c)

SPMKP

d)

SPM Hibah

18.

Asas BLU antara lain seperti tersebut dibawah ini, kecuali

a)

Menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat

b)

Status hukum BLU terpisah dari Kementerian/Lembaga

c)

BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan

d)

BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian/Lembaga

19.

Pencabutan penerapan BLU dilakukan apabila

a)

Penilaian kinerja dan tata Kelola dinilai baik

b)

Meningkatkan perekonomian masyarakat

c)

Usulan dari Pimpinan Kementerian/Lembaga ke Kementerian Keuangan

d)

Menggunakan standar pelayanan minimum

20.

Aspek pertimbangan dalam menentukan tarif layanan BLU adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Kompetisi yang sehat

b)

Subsidi Pemerintah

c)

Kontinuitas dan Pengembangan layanan

d)

Asas keadilan dan kepatutan

21.

Prosentase penyaluran BLT dari dana Desa sebesar

a)

20%

b)

15%

c)

12%

d)

25%

22.

BLU menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang akan digunakan untuk jangka waktu

a)

5 Tahun

b)

1 Tahun

c)

2 Tahun

d)

!0 Tahun

23.

Pendapatan BLU berasal dari

a)

Pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat

b)

Penjualan Aset

c)

Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN (ruiah murni)

d)

Semua Benar

24.

Pengelolaan kas pada BLU meliputi

a)

Pengelolaan Penerimaan Kas

b)

Pengelolaan Pengeluaran Kas

c)

Pengelolaan Optimalisasi Kas

d)

Semua Benar

25.

Penghapusan bersyarat piutang BLU bernilai 200jt-500jt ditetapkan oleh

a)

Pemimpin BLU

b)

Menteri Keuangan

c)

Pemimpin BLU persetujuan Dewas

d)

KPPN setempat

26.

Dalam hal piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, BLU menyerahkan pengurusan penagihan kepada

a)

KPPN

b)

Menteri Keuangan

c)

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

d)

Kepolisian

27.

Syarat BLU dapat mengajukan pinjaman jangka pendek atas nama sendiri adalah

a)

Saldo Kas dan setara Kas BLU tidak mencukupi

b)

BLU dinyatakan pailit

c)

ada kegiatan yang seharusnya dibiayai BLU namun tidak tercantum dalam RBA

d)

BLU akan menuju PTNBH

28.

BLU dapat melakukan pemberian pinjaman kepada BLU lain hanya untuk

a)

pinjaman jangka panjang (longterm)

b)

pinjaman jangka pendek (mismatch)

c)

Pinjaman Asset

d)

pinjaman modal

29.

Tahun 2020 Menteri Keuangan melakukan pemindahan saldo kas BLU Lembaga Aset Manajemen (LMAN) kepada 29 BLU Kesehatan untuk membeli obat covid, hal ini dilakukan jika

a)

ada perintah presiden

b)

ada perintah menteri terkait

c)

ada tekanan dari luar negeri

d)

BLU surplus anggaran

30.

Laporan BLU terdiri atas

a)

Laporan Realisasi Anggaran

b)

Laporan Arus Kas

c)

Laporan Perubahan Ekuitas

d)

Semua Benar

31.

Dalam rangka pembinaan keuangan BLU, Menteri Keuangan berperan sebagai

a)

Regulator dan supervisor

b)

operator

c)

auditor

d)

curator

32.

Bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) yg dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik daerah merupakan definisi dari

a)

DAK

b)

DBH

c)

DAU

d)

Dana Desa

33.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant) terdiri atas

a)

Dukungan penggajian PPPK daerah

b)

Dukungan Pembangunan sarana dan prasarana

c)

Dukungan bidang Pendidikan

d)

benar semua

34.

Jenis DBH seperti dibawah ini,kecuali

a)

DBH PPh

b)

DBH PBB

c)

DBH PPN

d)

DBH CHT

35.

DBH Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT) terutama digunakan untuk

a)

mendukung jaminan Kesehatan Nasional

b)

mendukung jaminan infrastruktur

c)

mendukung jaminan desa

d)

mendukung jaminan kehutanan

36.

Yang bukan unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)dibawah ini adalah

a)

Neraca

b)

Laporan Arus Kas

c)

Catatan ATas Laporan Keuangan

d)

Laporan Laba RUgi

37.

. Empat kriteria penentu opini Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (LKBUN) adalah sebagai berikut kecuali

a)

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

b)

Kecukupan Pengungkapan

c)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

d)

Kesesuaian dengan SAK

38.

Laporan yang menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam bagian Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, merupakan pengertian

a)

CALK

b)

Laporan Perubahan Ekuitas

c)

Neraca

d)

Laporan Arus Kas

39.

Salah satu mekanisme penyaluran Dana Transfer adalah tunai yaitu

a)

Dari Rekening Kas Daerah (RKD) ke Rekening Kas Umum Negara(RKUN)

b)

Dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKD)

c)

Dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Gubernur

d)

Dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kas Daerah

40.

Presiden akan memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga menjadi

a)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

b)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

c)

Laporan Keuangan Konsolidasi Pusat (LKKP)

d)

Laporan Keuangan Fiskal Pusat (LKFP)

41.

Pengelolaan keuangan negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali

a)

Privatisasi

b)

Transparansi

c)

Akuuntabilitas

d)

Efisiensi

42.

Dalam penyusunan APBN, salah satu komponen yang harus diperhatikan adalah

a)

Rencana Investasi

b)

Semua Benar

c)

Proyeksi Pengeluaran

d)

Proyeksi Pendapatan

43.

Penggunaan dana BLU untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan RBA dapat dikenakan sanksi berupa

a)

Semua Salah

b)

Pembekuan Anggaran

c)

Pengembalian Dana

d)

Pembatalan Kegiatan

44.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang disusun oleh BLU harus disetujui oleh

a)

Pemimpin BLU

b)

Semua Benar

c)

Menteri Keuangan

d)

Komite Investasi Pemerintah

45.

Dalam pengelolaan keuangan negara, laporan yang harus disusun oleh setiap kementerian adalah

a)

Laporan Keuangan Tahunan

b)

Laporan Realisasi Anggaran

c)

Semua Benar

d)

Laporan Kinerja

46.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran BLU dilakukan oleh

a)

Inspektorat Jenderal

b)

Komisi Pemberantasan Korupsi

c)

Ombudsman

d)

Semua Benar

47.

Penggunaan anggaran untuk kegiatan penelitian di BLU harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh

a)

Presiden

b)

Komisi Pemberantasan Korupsi

c)

Menteri Keuangan

d)

Menteri Pendidikan

48.

Dalam laporan keuangan, pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa termasuk dalam kategori

a)

Belanja Operasional

b)

Belanja Sosial

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Investasi

49.

Penggunaan dana hibah oleh BLU harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh

a)

Menteri Keuangan

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

Presiden

d)

Komisi Pemberantasan Korupsi

50.

Dalam penyusunan APBN, proyeksi pendapatan negara harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, kecuali

a)

Jumlah Penduduk

b)

Inflasi

c)

Jumlah Pegawai Negeri

d)

Perkembangan Ekonomi