WorksheetsEko's Quiz on State Finance
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, merupakan pendekatan definisi Keuangan Negara dari sisi ...
OBJEK
SUBJEK
PROSES
TUJUAN
Kelebihan Pembayaran Belanja Tahun Anggaran Berjalan / Tahun Anggaran yang lalu termasuk dalam ...
Belanja Negara
Pendapatan Negara
Pengeluaran Negara
Penerimaan Negara
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi / badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Pajak tersebut tercantum pada ...
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004
BKN Prov. Jawa Barat membeli komputer (1 unit) dengan total kuitansi Rp. 10.000.000,- (bruto).
Atas transaksi pembelian komputer tersebut, dikenakan ...
PPN 12% dan Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Final
PPN 12% dan Pajak Penghasilan Pasal 23
PPN 12%
Manakah di antara berikut ini yang tidak termasuk dalam kluster objek PNBP?
Pengelolaan Barang Milik Negara
Bea Masuk/Keluar
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
Pelayanan
Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Utang termasuk dalam klasifikasi anggaran berdasarkan ...
objek
fungsi
jenis belanja
organisasi
Yang termasuk dalam Asas Keuangan Negara Lama yaitu ...
Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, Asas Universalitas, Asas Tahunan, Asas Spesialitas
Asas Kesatuan, Asas Universalitas, Asas Tahunan, Asas Proporsionalitas
Asas Kesatuan, Asas Universalitas, Asas Profesionalisme, Asas Spesialitas
Asas Kesatuan, Asas Universalitas, Asas Tahunan, Asas Spesialitas
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara merupakan definisi dari asas ...
Profesionalisme
Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
Proporsionalitas
Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
Di antara yang berikut, mana yang tidak termasuk dalam Asas Perbendaharaan ...
UU APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara
Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga
Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN
Setiap pejabat diperbolehkan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
Pembayaran atas beban APBN/APBD dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
Salah
Benar
Pejabat Pengelola Keuangan Satker berikut melaksanakan kewenangan KPA dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran berdasarkan SPP yang diterima atas beban anggaran negara yaitu ...
Pejabat Pengadaan
PPSPM
PPK
Bendahara Pengeluaran/Asisten Bendahara Pengeluaran
Pernyataan berikut yang SALAH terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu ...
Batas pengeluaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui
Berlaku untuk 1 tahun anggaran
Menjadi dasar untuk pelaksanaan anggaran
Pembayaran gaji dan tunjangan melekat tidak dapat dilakukan sebelum revisi anggaran
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan tugas dan wewenang ...
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) diwajibkan membukukan setiap transaksi dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ-BPP)
BENAR
SALAH
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Satker XYZ termasuk dalam ...
DIPA Induk
DIPA Petikan
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan termasuk dalam format DIPA di ...
Halaman III
Halaman II
Halaman I
Halaman IV
Manakah diantara berikut yang bukan termasuk fungsi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ...
Alat pemantauan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan
Alat perencanaan untuk kebutuhan dana
Alat penyusunan laporan keuangan satuan kerja
Pedoman untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas
Prinsip utama pembayaran satuan kerja dilakukan dengan mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran.
Salah
Benar
Mekanisme Revolving apabila UP telah dipergunakan paling sedikit ....
40%
50%
30%
20%
Pemberkasan Arsip Aktif, Penataan Arsip Inaktif, Penyimpanan Arsip, dan Alih Media Arsip termasuk dalam pengelolaan arsip ...
Penggunaan Arsip
Pemeliharaan Arsip
Penciptaan Arsip
Penyusutan Arsip
Jumlah nominal uang pada SPP, SPM dan SP2D dapat berubah pada Koreksi/Ralat/Pembatalan SPP dan SPM
BENAR
SALAH
Pengesahan Penerimaan Negara melalui Bank yaitu ...
NTPN dan NPP
NTPN dan NTP
NTPN dan NTB
NTPN dan NTL
Alur Penyetoran Penerimaan Negara berupa Pajak sebagai berikut ...
Wajib Bayar → Petugas Pungut → Bendahara Penerimaan → Kas Negara
Wajib Bayar → Petugas Pungut → Bendahara Pengeluaran → Kas Negara
Wajib Pajak → Bendahara Pengeluaran → Kas Negara
Wajib Bayar → Bendahara Penerimaan → Kas Negara
Kartu Kredit Pemerintah tidak dapat digunakan untuk belanja pemerintah pada jenis belanja ....
Belanja Keperluan Operasional
Belanja Keperluan Perjalanan Dinas
Belanja Pegawai
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin
Bagian yang diberi tanda kotak di samping merupakan ...
Program
Kegiatan
Rincian Output (RO)
Komponen
