NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsOlimpiade Perpajakan Polinema 2025
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Name
Class
Date
1.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT):
(i) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Badan dikenai sanksi sebesar Rp500.000,00 per SPT.
(ii) SPT Tahunan Orang Pribadi yang terlambat dikenai denda Rp1.000.000,00 per SPT.
(iii) SPT Masa PPN yang tidak disampaikan tepat waktu dikenai sanksi sebesar Rp500.000,00 per masa pajak.
(iv) SPT Masa selain PPN yang terlambat dilaporkan dikenai sanksi sebesar Rp100.000,00 per masa pajak.
Manakah pernyataan yang benar?
a)
(i) dan (iii)
b)
(ii) dan (iii)
c)
(iii) dan (iv)
d)
(iv) dan (i)
2.
Seorang Wajib Pajak (WP) diketahui tidak membayar utang pajaknya dalam waktu satu bulan setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tindakan apa yang secara logis akan dilakukan otoritas pajak selanjutnya dan mengapa?
a)
Melakukan penagihan aktif karena WP tidak memenuhi kewajibannya setelah diterbitkannya STP
b)
Menghapuskan utang pajak karena WP dianggap tidak sanggup membayar
c)
Memberikan keringanan pajak karena sudah melewati masa jatuh tempo
d)
Menunggu satu bulan tambahan agar WP memiliki waktu cukup untuk membayar pajaknya
3.
Agung seorang TNI yang sudah kawin namun belum mempunyai anak, ia memiliki NPWP sejak Desember 2012. Berapa PTKP Agung pada tahun pertamanya sebagai wajib pajak?
a)
Rp58.500.000
b)
Rp108.000.000
c)
Rp26.325.000
d)
Rp28.350.000
4.
Lisa baru lulus kuliah, ia akan melamar pekerjaan di suatu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut mensyaratkan setiap pelamar untuk mempunyai NPWP, padahal ia belum mempunyai penghasilan. Bagaimana pendapat anda?
a)
Lisa bila mendapat NPWP tidak wajib lapor SPT tahunan, karena belum memiliki penghasilan.
b)
Lisa bisa memperoleh NPWP, walau belum bekerja
c)
Lisa akan ditolak oleh KPP bila mendaftar NPWP.
d)
Lisa tidak boleh mempunyai NPWP.
5.
Kerugian sistem self assessment yang paling tepat yaitu?
a)
WP bisa tidak melunasi utang pajaknya
b)
WP menjadi tidak taat pajak
c)
WP dapat membayar pajak sesuka hati
d)
WP mudah melanggar aturan
6.
Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah yang memiliki omzet?
a)
Di bawah Rp4,8 miliar per tahun
b)
Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar per tahun
c)
Di bawah Rp500 juta per tahun
d)
Di atas Rp4,8 miliar per tahun
7.
Agus dan Aulia bekerja sebagai karyawan pada PT Cinta Bersemi. Karena sering bertemu mereka jatuh cinta dan menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta. Berikut pernyataan yang paling tepat terkait NPWP mereka adalah
a)
Agus dan Aulia wajib memiliki NPWP sendiri-sendiri karena satuan unit pengenaan pajaknya adalah personal
b)
Agus dan Aulia wajib memiliki satu NPWP atas nama suami karena satuan unit pengenaannya adalah keluarga
c)
Aulia dapat memilih untuk memiliki NPWP meski kewajiban berNPWP hanya ada pada Suam
d)
Tidak ada jawaban yang benar
8.
Seorang Wajib Pajak menjual sebuah properti dan memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Ia berpendapat bahwa karena harta tersebut adalah milik pribadi, maka keuntungannya tidak perlu dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh 1984, bagaimana Anda menganalisis pendapat tersebut?
a)
Pendapat tersebut benar karena harta pribadi tidak dikenai pajak
b)
Pendapat tersebut salah karena hanya berlaku untuk badan hukum
c)
Pendapat tersebut benar jika digunakan untuk membeli harta lain
d)
Pendapat tersebut salah karena keuntungan dari penjualan harta adalah objek PPh
9.
Asep adalah salah satu pelanggan aktif sebuah provider internet. Selama setahun terakhir, ia rutin membeli paket data dan mengumpulkan poin reward. Setelah poinnya cukup, Asep menukarkannya dengan satu kupon dalam program loyalitas pelanggan. Beberapa waktu kemudian, Asep menerima uang tunai sebesar Rp10.000.000 dari provider tersebut melalui program yang telah diikuti. Asep tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun usaha dengan provider. Tentukan jenis pajak dan nominal yang dikenakan atas penghasilan tersebut!
a)
Dikenakan PPh Pasal 23 dengan pajak terutang sebesar Rp2.500.000
b)
Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan pajak terutang sebesar Rp2.500.000
c)
Dikenakan PPh Pasal 23 dengan pajak terutang sebesar Rp1.500.000
d)
Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan pajak terutang sebesar Rp1.500.000
10.
Pak Bayu, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, menerima dividen sebesar Rp100.000.000 dari PT Aman Sejahtera pada tahun pajak 2024. Dividen tersebut tidak diinvestasikan kembali oleh Pak Bayu. Berdasarkan kondisi tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pengenaan pajak atas dividen tersebut?
a)
Dividen Pak Bayu dikenakan PPh Final 10% sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh, sehingga pajak terutang sebesar Rp10.000.000.
b)
Dividen Pak Bayu bukan objek pajak karena berasal dari dalam negeri dan tidak dikenakan PPh
c)
Dividen Pak Bayu dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% karena merupakan penghasilan dari badan
d)
Dividen Pak Bayu dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% karena bukan WP luar negeri
11.
Seorang wajib pajak menerima harta berupa tanah dari almarhum orang tuanya sebagai bentuk warisan. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, apakah penerimaan harta warisan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi penerima? Pilihlah jawaban yang paling tepat serta alasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan!
a)
Ya, penerimaan harta warisan termasuk objek Pajak Penghasilan karena setiap tambahan kemampuan ekonomi wajib pajak harus diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
b)
Tidak, penerimaan warisan tidak termasuk objek Pajak Penghasilan bagi penerima, karena warisan bukan merupakan penghasilan yang diperoleh dari usaha, pekerjaan, atau kegiatan lain yang menghasilkan tambahan kemampuan ekonomi yang dikenai pajak. (Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh)
c)
Ya, penerimaan harta warisan dapat dikenai Pajak Penghasilan apabila nilai warisan tersebut melebihi ambang batas tertentu yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 17 ayat (2) UU PPh)
d)
Tidak, penerima warisan tidak diwajibkan melaporkan nilai harta warisan sebagai penghasilan, mengingat ketentuan pengurangan penghasilan bruto berlaku bagi pemberi warisan, bukan penerima. (Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh)
12.
PT XYZ melakukan penjualan aset tetap yang selama ini digunakan dalam operasional perusahaan. Namun, penjualan tersebut menyebabkan kerugian. Dalam konteks perpajakan, bagaimana perlakuan kerugian tersebut terhadap penghitungan Pajak Penghasilan, serta apa syarat yang harus dipenuhi agar kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto?
a)
Kerugian akibat penjualan aset tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto selama aset tersebut dimiliki dan digunakan perusahaan, serta digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan; sesuai ketentuan yang mengatur pengurangan kerugian usaha. (Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh)
b)
Kerugian akibat penjualan aset tetap dapat dikurangkan tanpa syarat sepanjang kerugian tersebut terjadi akibat aktivitas usaha perusahaan. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
c)
Kerugian penjualan aset tetap hanya dapat dikurangkan jika aset tersebut bukan merupakan bagian dari aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan, namun untuk investasi jangka panjang. (Pasal 10 ayat (1) UU PPh)
d)
Kerugian karena penjualan aset tetap yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; kerugian semacam ini dianggap pengeluaran non-dagang dan tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak. (Pasal 9 ayat (1) UU PPh)
13.
Sebuah perusahaan dikenai bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Akuntan perusahaan mencatat bunga tersebut sebagai beban usaha dan berencana menguranginya dari laba kena pajak dalam laporan fiskal. Apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?
a)
Sesuai, karena bunga pajak termasuk pengeluaran usaha yang sah secara fiskal menurut Pasal 6 UU PPh.
b)
Tidak sesuai, karena seluruh pengeluaran terkait pajak harus mendapat persetujuan fiskus berdasarkan Pasal 21 UU PPh
c)
Sesuai, selama bunga tersebut dilaporkan dalam SPT Tahunan secara transparan menurut Pasal 25 UU PPh
d)
Tidak sesuai, karena bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tidak dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh.
14.
PT Nusantara merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 17 Mei 2025 PT Nusantara melakukan kontrak dengan PT Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk membuat kertas dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp500.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025. Berapa PPh atas transaksi tersebut?
a)
Rp6.000.000
b)
Rp14.000.000
c)
Rp10.000.000
d)
Rp8.000.000
15.
PT Nusantara merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 17 Mei 2025 PT Nusantara melakukan kontrak dengan PT Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk membuat kertas dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp500.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025. Berapa tarif PPh yang dikenakan atas transaksi tersebut?
a)
1,2%
b)
2,8%
c)
2%
d)
1,5%
16.
PT Nusantara merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 17 Mei 2025 PT Nusantara melakukan kontrak dengan PT Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk membuat kertas dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp500.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025. PPh pasal berapa yang berhubungan dengan transaksi tersebut?
a)
PPh Pasal 25
b)
PPh Pasal 27
c)
PPh Pasal 15
d)
PPh Pasal 17
17.
PT Kuku Kaka bergerak di bidang pertambangan dan memiliki lokasi operasi di daerah terpencil yang ditetapkan pemerintah sebagai daerah tertentu. Perusahaan memberikan berbagai bentuk natura kepada pegawainya, antara lain:
1. Makan siang di kantin perusahaan yang diberikan merata untuk seluruh karyawan,
2. Akomodasi berupa mess dan fasilitas kesehatan di lokasi tambang,
3. Pakaian pelindung, helm, dan sepatu safety,
4. Tiket pesawat untuk liburan akhir tahun seluruh karyawan ke luar negeri.
Sebagai konsultan pajak, Anda diminta untuk menentukan bentuk natura mana yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
a)
Semua bentuk natura tersebut dapat dikurangkan karena merupakan bagian dari strategi kesejahteraan dan produktivitas karyawan menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh.
b)
Hanya fasilitas akomodasi dan kesehatan di daerah terpencil yang dapat dikurangkan, karena termasuk dalam kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah.
c)
Makan siang bersama, fasilitas di daerah terpencil, dan perlengkapan keselamatan kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena memenuhi syarat penggantian natura yang diperbolehkan menurut PMK No. 167/PMK.03/2018.
d)
Hanya pakaian pelindung dan alat keselamatan kerja yang dapat dikurangkan, karena natura lain bersifat hiburan dan tidak wajib menurut PMK No. 167/PMK.03/2018.
18.
Revaldi adalah seorang karyawan tetap yang telah menikah dan memiliki 4 orang anak. Namun, diketahui bahwa 2 dari anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri. Pada bulan Maret, Revaldi menerima gaji sebesar Rp15.000.000 dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji pokok. Jika tarif efektif rata-rata (TER) yang digunakan adalah golongan B sebesar 12%, tentukan status PTKP yang paling sesuai serta besarnya PPh Pasal 21 terutang di bulan tersebut.
a)
Status PTKP: K/2, PPh 21 Terutang: Rp3.600.000
b)
Status PTKP: K/4, PPh 21 Terutang: Rp3.600.000
c)
Status PTKP: TK/0, PPh 21 Terutang: Rp3.600.000
d)
Status PTKP: K/2, PPh 21 Terutang: Rp1.800.000
19.
Phar Cell adalah CV yang bergerak di bidang distribusi produk handphone dan penyedia jasa jaringan. Pada Tahun Pajak 2021, Phar Cell menjual 50 unit handphone kepada instansi pemerintah, yaitu Kelurahan Ehnak, dengan harga Rp4.500.000 per unit (belum termasuk PPN dan PPh). Namun, dalam transaksi tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.
Akibatnya, fiskus mengoreksi laporan SPT dan menetapkan status Kurang Bayar. Phar Cell kemudian mengajukan keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak. Manakah pernyataan yang paling tepat dan sesuai ketentuan perpajakan?
a)
Phar Cell menerima penghasilan atas transaksi penjualan sebesar Rp225.000.000, sehingga wajib memungut PPh Pasal 22 senilai Rp3.375.000 sesuai Pasal 22 UU PPh.
b)
Phar Cell seharusnya memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp33.750.000 atas total transaksi, sesuai Pasal 23 UU PPh karena merupakan penjualan barang elektronik.
c)
Kelurahan Ehnak sebagai instansi pemerintah seharusnya memotong PPh Pasal 22 sebesar Rp3.375.000 (1,5% × Rp225.000.000) berdasarkan PMK 34/PMK.010/2017
d)
Karena nilai transaksi tidak signifikan dan dilakukan kepada instansi kelurahan, maka tidak termasuk objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
20.
PT Kancil memberikan pinjaman kepada mitra bisnisnya, PT Buaya, sebesar Rp 100 juta dengan bunga 10% per tahun. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai penghasilan yang dikenakan pajak, pajak terutang, dan dasar hukumnya?
a)
PT Kancil menerima penghasilan berupa pokok pinjaman Rp 100.000.000 dari PT Buaya sehingga dipotong pajak sebesar Rp 15.000.000 sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
b)
PT Buaya menerima penghasilan berupa bunga sebesar Rp 10.000.000 dari PT Kancil sehingga dipotong pajak sebesar Rp 2.000.000 sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
c)
PT Kancil menerima penghasilan berupa bunga sebesar Rp 10.000.000 dari PT Buaya sehingga dipotong pajak sebesar Rp 1.500.000 sesuai Pasal 23 UU PPh.
d)
PT Kancil menerima penghasilan berupa bunga sebesar Rp 10.000.000 dari PT Buaya dan tidak dipotong pajak karena pinjaman ini bukan objek pajak.
21.
PT 3A memperoleh penghasilan berupa laba usaha di Jepang sebesar Rp 1.450.750.300 (tarif pajak yang berlaku 24%). Di Jerman menderita kerugian sebesar Rp 960.600.750 (tarif pajak yang berlaku 20%). Di Amerika memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 2.000.100.700 (tariff pajak yang berlaku 23%). Berapa total PPh PT 3A yang harus dibayar di luar negeri?
a)
Rp 808.023.233
b)
Rp 616.083.083
c)
Rp 1.000.323.383
d)
Rp 808.203.233
22.
PT ABA memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2024 sebagai berikut:
1. Penghasilan dari luar negeri Rp 6.300.450.700 dengan tarif pajak sebesar 25%.
2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4.555.757.500
3. Omzet PT Schnider sebesar Rp 11.000.000.000
Berapakah besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan?
a)
Rp 1.575.112.675
b)
Rp 1.085.620.820
c)
Rp 2.714.052.050
d)
Rp 1.174.887.325
23.
Bank Dana Nasabah dalam laporan triwulan April sampai dengan Juni 2024 menunjukkan penghasilan neto sebesar Rp500.000.000. Hitung angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Juli, Agustus, September 2015 ?
a)
Rp35.000.000
b)
Rp75.000.000
c)
Rp25.000.000
d)
Rp50.000.000
24.
PT Harapan Bersinar adalah Wajib Pajak Badan yang baru berdiri dan mulai beroperasi sejak Januari 2025. Berikut adalah data keuangan bulan Januari 2025:
● Peredaran bruto: Rp 2.000.000.000
● Biaya operasional: Rp 1.300.000.000
Berapakah besar angsuran PPh Pasal 25 bulanan yang harus disetorkan?
a)
Rp 112.000.000
b)
Rp 154.000.000
c)
Rp 128.333.333
d)
Rp 140.000.000
25.
PT Amanah Sejahtera memiliki data penghasilan neto tahun pajak sebelumnya sebesar Rp 4.200.000.000. Dalam tahun berjalan, perusahaan ingin menghitung angsuran PPh 25. Berapakah angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan tiap bulan?
a)
Rp 77.000.000
b)
Rp 85.000.000
c)
Rp 92.000.000
d)
Rp 110.000.000
26.
Dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian di tahun pajak sebelumnya, maka bagaimana mekanisme penetapan angsuran PPh Pasal 25 di tahun berjalan?
a)
Tidak wajib menyetor angsuran PPh 25
b)
Menggunakan omzet sebagai dasar penghitungan
c)
Menggunakan perkiraan laba bulan berjalan disetahunkan
d)
Ditentukan oleh DJP secara otomatis
27.
Apa akibat hukum jika Wajib Pajak terlambat menyetor angsuran PPh Pasal 25?
a)
Denda administrasi Rp 100.000 per bulan
b)
Sanksi bunga sesuai tarif Pasal 13 ayat (2) UU KUP
c)
Sanksi pidana ringan
d)
Sanksi bunga sesuai tarif Pasal 15 ayat (2) UU KUP
28.
PT YD adalah perusahaan batu bara, pada tanggal 17 April 2020 membayar jasa teknik kepada Tn. Mehmet yang berkebangsaan Turki dengan mendapat imbalan jasa sebesar US $ 18.650 untuk jangka waktu satu tahun. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran adalah US $1 = Rp 16.162,00. Jika Tn. Mehmet tidak memiliki SKD, maka PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT YD adalah:
a)
Rp60.248.620
b)
Rp60.284.260
c)
Rp62.082.062
d)
Rp62.802.206
29.
UD TI merupakan perusahaan persewaan kendaraan alat berat. Pada tahun 2020 mengasuransikan semua kendaraannya ke perusahaan asuransi di luar negeri Savety Life Inc. sebesar Rp 5.500.000.000. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh UD TI adalah :
a)
Rp55.500.000.000
b)
Rp5.550.000.000
c)
Rp500.000.000
d)
semua jawaban salah
30.
UD TI tidak mengasuransikan kendaraannya langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri, tetapi mengasuransikan kendaraannya yang dimiliki kepada perusahaan asuransi dalam negeri yaitu Perusahaan Asuransi Adem Ayem dengan jumlah premi sebesar Rp 2.550.000.000. Untuk mengurangi resiko, Perusahaan asuransi Adem Ayem mengasuransikan sebagian polis asuransinya kepada perusahaan di luar negeri Style Insurance Ltd. Dengan premi sebesar Rp 750.000.000.PPh Pasal 26 yang harus dipotong Adem Ayem adalah :
a)
Rp15.000.000
b)
375.000.000
c)
51.000.000
d)
255.000.000
31.
Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 28 dalam sistem perpajakan Indonesia?
a)
Pajak atas penghasilan dari luar negeri baik orang pribadi maupun badan yang dapat dikreditkan pajaknya di Indonesia.
b)
Pajak atas penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas.
c)
Ketentuan mengenai kredit pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang PPh terutang dalam SPT Tahunan.
d)
Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak atas pembayaran pajaknya sejak wajib pajak tersebut memiliki NPWP
32.
Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis kredit pajak yang dapat dikurangkan dari PPh terutang?
a)
PPh Pasal 21
b)
PPh Pasal 24
c)
PPh Pasal 25
d)
PPh Pasal 26
33.
Seorang Wajib Pajak memiliki PPh terutang sebesar Rp100.000.000 dan total kredit pajak sebesar Rp88.000.000. Berapakah jumlah PPh yang harus dibayarkan?
a)
Rp12.000.000
b)
Rp88.000.000
c)
Rp100.000.000
d)
Rp188.000.000
34.
Menurut PPh Pasal 28A, apa yang terjadi jika jumlah kredit pajak melebihi PPh terutang?
a)
Kelebihan tersebut hangus dan tidak dapat diklaim.
b)
Kelebihan tersebut dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.
c)
Kelebihan tersebut otomatis dikompensasikan ke tahun berikutnya.
d)
Wajib Pajak harus membayar selisihnya.
35.
Pada tahun 2024, UD Jaya Makmur yang dimiliki oleh Ny. Nesa mempunyai Penghasilan Kena Pajak 850.000.000,00. Pada tahun tersebut Ny. Nesa telah membayar angsuran PPH Pasal 25 sebesar 15.800.000,- setiap bulan. Hitunglah berapa besaran PPh pasal 29?
a)
Rp 199.000.000
b)
Rp 189.600.000
c)
Rp 9.400.000
d)
Rp 9.300.000
36.
Pada tahun 2024, PT Cipta yang dimiliki oleh Tuan X mempunyai PKP 500.000.000,00. Pada tahun tersebut Tuan X telah membayar angsuran PPH Pasal 25 sebesar 7.000.000,- setiap bulan. Bagaimanakah jurnal yang tepat untuk mengakui PPh terutang?
a)
Beban Pajak Kini (D) – Rp 10.000.000; Utang PPh Pasal 29 (K) – Rp 10.000.000
b)
Utang PPh Pasal 29 (D) – Rp 84.00.000; Beban Pajak Kini (D) – Rp 10.000.000; Kas (K) – Rp 94.000.000
c)
Beban Pajak Kini (D) – Rp 94.000.000; Uang Muka PPh 25 (K) – Rp 84.000.000; Utang PPh Pasal 29 (K) – Rp 10.000.000
d)
Beban Pajak Kini (D) – Rp 10.000.000; Uang Muka PPh 25 (D) – Rp 84.000.000; Utang PPh Pasal 29 (K) – Rp 94.000.000
37.
PT ABC pada tahun 2019 mempunyai laba sebelum pajak sebesar Rp 4.000.000.000. Laba tersebut diperoleh dari omzet usaha sebesar Rp65.000.000.000. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, didapatkan laba kena pajak sebesar Rp 2.500.000.000,-. Selama tahun 2019, pajak-pajak yang telah dibayar PT ABC adalah sebagai berikut:
PPh Pasal 22 Impor - Rp 15.000.000
PPh Pasal 22 Bendahara - Rp 10.000.000
PPh Pasal 23 - Rp 18.000.000
PPh Pasal 24 - Rp 24.000.000
PPh Pasal 25 - Rp 180.000.000
Berapakah PPh terutang PT ABC pada tahun 2019?
a)
390.000.000
b)
235.000.000
c)
625.000.000
d)
860.000.000
38.
UD Makmur pada tahun 2025 mempunyai laba sebelum pajak sebesar Rp 4.000.000.000. Laba tersebut diperoleh dari omzet usaha sebesar Rp 65.000.000.000. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, didapatkan laba kena pajak sebesar Rp 2.500.000.000,-. Selama tahun 2019, pajak-pajak yang telah dibayar UD Makmur adalah sebagai berikut:
PPh Pasal 22 Impor - Rp 15.000.000
PPh Pasal 22 Bendahara - Rp 10.000.000
PPh Pasal 23 - Rp 18.000.000
PPh Pasal 24 - Rp 24.000.000
PPh Pasal 25 - Rp 180.000.000
Bagaimanakah jurnal yang harus dibuat oleh UD Makmur saat membayar PPh Pasal 29?
a)
Beban PPh Kini (D) - Rp 625.000.000; Kas (K) - Rp 625.000.000
b)
Utang PPh 29 (D) - Rp 390.000.000; Kas (K) - Rp 390.000.000
c)
Utang PPh 29 (D) - Rp 390.000.000; Beban PPh Kini (D) - Rp 235.000.000; Kas (K) - Rp 625.000.000
d)
Utang PPh 29 (D) - Rp 625.000.000; Kas (K) - Rp 625.000.000
39.
PT Maju Jaya memiliki perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sebesar Rp500.000.000 yang akan berbalik dalam 5 tahun ke depan. Berapa jumlah beban pajak tangguhan yang harus diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan?
a)
Rp110.000.000
b)
Rp100.000.000
c)
Rp22.000.000
d)
Rp10.000.000
40.
Manakah dari transaksi berikut yang termasuk perbedaan tetap dalam rekonsiliasi fiskal?
a)
Penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial
b)
Denda keterlambatan pembayaran pajak
c)
Pendapatan yang diakui secara akrual dalam akuntansi tetapi belum diterima secara fiskal
d)
Cadangan kerugian piutang
41.
PT Sejahtera mengalami rugi fiskal sebesar Rp1.000.000.000 pada tahun 2024. Perusahaan memperkirakan akan memperoleh laba fiskal sebesar Rp500.000.000 pada tahun 2025 dan Rp600.000.000 pada tahun 2026. Tarif pajak penghasilan adalah 22%. Berapa jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui pada akhir tahun 2024?
a)
Rp220.000.000
b)
Rp242.000.000
c)
Rp0
d)
Rp352.000.000
42.
Dalam laporan laba rugi, bagaimana beban pajak penghasilan disajikan?
a)
Sebagai bagian dari beban operasional
b)
Setelah laba sebelum pajak
c)
Sebagai bagian dari pendapatan lain-lain
d)
Tidak perlu disajikan secara terpisah
43.
PT Artha mencatat laba akuntansi sebelum pajak sebesar Rp1.000.000.000. Setelah rekonsiliasi fiskal, diketahui adanya koreksi positif sebesar Rp300.000.000. Tarif PPh Badan adalah 22%. Jurnal yang benar untuk mencatat beban pajak kini adalah:
a)
Dr Beban Pajak Penghasilan Rp220.000.000. Cr Utang Pajak Penghasilan Rp220.000.000
b)
Dr Beban Pajak Penghasilan Rp286.000.000. Cr Utang Pajak Penghasilan Rp286.000.000
c)
Dr Beban Pajak Penghasilan Rp300.000.000. Cr Utang Pajak Penghasilan Rp300.000.000
d)
Dr Utang Pajak Penghasilan Rp286.000.000. Cr Beban Pajak Penghasilan Rp286.000.000
44.
PT Maju Jaya memiliki selisih penyusutan fiskal sebesar Rp1.200.000.000 lebih besar daripada penyusutan komersial. Tarif PPh 22%. Selisih ini adalah perbedaan temporer yang akan berbalik. Jurnal pencatatan pajak tangguhan yang tepat adalah:
a)
Dr Liabilitas Pajak Tangguhan Rp264.000.000. Cr Beban Pajak Tangguhan Rp264.000.000
b)
Dr Beban Pajak Tangguhan Rp264.000.000. Cr Liabilitas Pajak Tangguhan Rp264.000.000
c)
Dr Beban Pajak Penghasilan Rp264.000.000. Cr Aset Pajak Tangguhan Rp264.000.000
d)
Dr Aset Pajak Tangguhan Rp264.000.000. Cr Beban Pajak Tangguhan Rp264.000.000
45.
Sebuah usaha katering bernama Dapoer Nusantara sedang mengikuti pelatihan pajak untuk pelaku UMKM. Dalam sesi diskusi, pemilik usaha menyebutkan beberapa jenis pajak yang selama ini dibayarkan, yaitu:
a)
Pajak Penghasilan (PPh) atas omzet usaha
b)
Pajak Reklame atas spanduk promosi
c)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bangunan dapur
d)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan produk tertentu
46.
Manakah yang sepenuhnya termasuk dalam kategori pajak pusat menurut sistem perpajakan di Indonesia?
a)
PPh, PPN, dan PBB
b)
PBB, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame
c)
Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, dan PPh
d)
Pajak Reklame, PBB, dan Pajak Penghasilan
47.
CV Tokek Berkokok adalah sebuah usaha baru di Kota Bonbin yang tengah menghadapi situasi di mana sebuah organisasi masyarakat (ormas) secara rutin menarik iuran wajib tanpa dasar hukum yang jelas dengan dalih untuk keamanan dan kelancaran aktivitas di sekitar lokasi usaha. Iuran ini tidak disertai kontrak resmi, imbalan, atau bukti formal apa pun. Sebagai konsultan pajak yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan pajak penghasilan tahunan, bagaimana Anda menentukan perlakuan pajak atas iuran tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku?
a)
Karena iuran diterima secara rutin dan meningkatkan kemampuan ekonomi CV Tokek Berkokok, iuran tersebut harus dicatat sebagai penghasilan kena pajak dan dilaporkan sesuai ketentuan.
b)
Iuran tersebut adalah pungutan liar yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha, sehingga bukan penghasilan dan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sehingga tidak dapat dijadikan pengurang atas penghasilan perusahaan.
c)
Iuran wajib tersebut harus diperlakukan sebagai sumbangan yang sah sehingga bisa dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh sepanjang digunakan untuk kegiatan sosial yang diakui negara.
d)
Iuran wajib harus dilaporkan sebagai penghasilan dan sekaligus bisa dijadikan biaya yang boleh dikurangkan karena terkait dengan keamanan usaha, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak.
48.
Tarif umum PPN adalah 11% berlaku sejak?
a)
21 April 2022
b)
01 September 2021
c)
01 April 2022
d)
21 September 2021
49.
Manakah dari kegiatan berikut yang bukan termasuk objek PPN?
a)
Penyerahan jasa transportasi umum
b)
Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam negeri
c)
Impor Barang Kena Pajak
d)
Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
50.
PT Sentosa Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur elektronik dan telah dikukuhkan sebagai Penghasilan K. Pada bulan Februari 2025, PT Sentosa Makmur melakukan penyerahan 100 unit kulkas kepada PT Segar Abadi dengan harga Rp5.000.000 per unit. Harga tersebut belum termasuk PPN. Barang dikirim dari pabrik di Bekasi ke gudang pembeli di Surabaya. Biaya pengiriman sebesar Rp10.000.000 ditanggung oleh penjual dan tidak ditagihkan ke pembeli. Berapakah total PPN yang harus dipungut oleh PT Sentosa Makmur atas transaksi tersebut?
a)
Rp55.000.000
b)
Rp50.000.000
c)
Rp60.000.000
d)
Rp66.000.000
51.
PPN atas transaksi pembelian barang dari luar negeri (impor) dipungut oleh:
a)
Direktorat Jenderal Pajak
b)
Bank Indonesia
c)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
d)
Kementerian Perdagangan
52.
PT Arsitektur Hijau, sebuah perusahaan konsultan desain interior, mengerjakan proyek desain untuk Hotel Nusa Raya. Nilai kontrak proyek adalah Rp220.000.000 (sudah termasuk PPN). PT Arsitektur Hijau telah mengirimkan faktur pajak dan menerima pembayaran lunas di bulan Maret 2025. Berapakah nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari transaksi tersebut?
a)
Rp200.000.000
b)
Rp220.000.000
c)
Rp198.198.198
d)
Rp180.180.180
53.
PT Surya Baja adalah PKP yang memproduksi baja ringan. Pada April 2025, perusahaannya memiliki data sebagai berikut:
● Penjualan lokal (terkena PPN): Rp1.100.000.000
● Penjualan ekspor (tarif 0%): Rp400.000.000
● Pembelian bahan baku (terkena PPN 11%): Rp550.000.000
● Pembelian alat kantor (terkena PPN 11%): Rp55.000.000
● PPN atas pembelian bahan baku: Rp60.500.000
● PPN atas pembelian alat kantor: Rp6.050.000
Berapakah PPN yang dapat dikreditkan oleh PT Surya Baja pada masa pajak April 2025?
a)
Rp6.665.000
b)
Rp60.500.000
c)
Rp54.000.000
d)
Rp6.050.000
54.
Berikut ini adalah tarif PPNBM yang berlaku sesuai regulasi, kecuali:
a)
15%
b)
20%
c)
75%
d)
150%
55.
Barang di bawah ini dikecualikan dari pengenaan PPNBM, kecuali:
a)
Alat kesehatan
b)
Pesawat terbang untuk angkutan niaga
c)
Mobil listrik ramah lingkungan
d)
Perhiasan emas dan berlian dibawah 5 gram
56.
Jasa Kena Pajak (JKP) dapat dikategorikan sebagai Objek PPN apabila memenuhi kriteria berikut, kecuali
a)
Jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak
b)
Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean atau dari luar pabean di luar pabean
c)
Penyerahan dilakukan dalam kegiatan jasa untuk menghasilkan barang karena pesanan
d)
Penyerahan dilakukan dalam kegiatan jasa untuk menghasilkan barang karena permintaan
57.
Kegiatan membangun sendiri mencakup aktivitas membangun yang hasilnya anda gunakan sendiri. Manakah peraturan dibawah ini yang membahas mengenai batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri?
a)
PMK No. 61/PMK.03/2022
b)
PMK No. 161/PMK.03/2015
c)
PMK No. 60/PMK.04/2015
d)
PMK No. 134 Tahun 2012
58.
Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (njop) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar, mempertimbangkan keputusan Bupati/walikota serta memperhatikan hal hal dibawah ini, kecuali
a)
Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
b)
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dengan letaknya yang berdekatan
c)
nilai perolehan lama
d)
penentuan nilai jual pajak (njop) pengganti
59.
Dalam menghitung PBB perhutanan sesuai per-36/PJ/2011, terdapat areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami pada hutan tanaman, atau areal hutan yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam. Areal tersebut disebut dengan ..
a)
Areal Emplasemene
b)
Areal Belum Belum Produktif
c)
Areal Produktif
d)
Areal Lainnya
60.
Asas pengaturan bea materai antara lain sebagai berikut, kecuali
a)
Kesederhanaan
b)
Efisiensi
c)
Kesejahteraan
d)
Keadilan
Reset
