a. Abraham Lincoln

b. John Locke

c. Montesquieu

d. J.J. Rousseau

a. Berdasarkan nilai-nilai Islam

b. Mengikuti sistem parlementer Eropa

c. Didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila

d. Dilandasi oleh hukum Barat

a. Jaminan hak asasi manusia

b. Kekuasaan tanpa batas

c. Pemerintahan oleh elite

d. Dominasi kelompok mayoritas

a. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Hak minoritas

c. Kebebasan pers

d. Pluralisme ekonomi

a. Equilibrium democracy

b. Developmental democracy

c. Protective democracy

d. Participatory democracy

a. Kebebasan berserikat dan pers

b. Musyawarah, pemilihan umum, dan referendum

c. Hak rapat, mufakat, gotong royong, hak protes, hak menyingkir

d. Persamaan hak dan pemilu

a. Kekuasaan mutlak penguasa

b. Kasta dan kedudukan

c. Tauhid, persamaan derajat manusia, dan keadilan

d. Pemujaan terhadap raja dan kekuasaan

a. Revolusi Perancis

b. Kekaisaran Romawi

c. Abad pencerahan

d. Renaisans dan Reformasi Protestan

a. Karena dijaga oleh kolonial Belanda

b. Karena mendukung sistem kasta

c. Karena tanah dimiliki bersama oleh rakyat, bukan raja

d. Karena terinspirasi dari demokrasi Yunani

a. Feodalisme yang kuat

b. Demokrasi liberal

c. Ketaatan kepada penjajah

d. Masyarakat yang lebih demokratis

a. Kemiskinan dan pendidikan tinggi

b. Adanya referendum langsung

c. Oligarki pascareformasi

d. Tingginya partisipasi rakyat

a. Demokrasi berdasarkan ideologi negara

b. Demokrasi terpimpin

c. Demokrasi liberal

d. Demokrasi tanpa hukum

a. Pemerintah bebas membuat hukum sendiri

b. Kekuasaan rakyat harus dikesampingkan demi stabilitas

c. Semua kebijakan pemerintah bersifat absolut

d. Kekuasaan negara harus memberi kepastian dan keadilan hukum

a. Meningkatkan martabat dan derajat manusia

b. Menekan opini publik

c. Menegakkan supremasi elit

d. Mewujudkan negara kekuasaan

a. Menyusun peraturan daerah

b. Legislasi, anggaran, dan pengawasan

c. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif

d. Membentuk kabinet

a. Kebebasan yang tunduk pada peraturan dan hukum

b. Kebebasan tanpa batas

c. Kebebasan hanya untuk elit

d. Kebebasan dalam segala bentuk

a. Keluarga

b. Pemerintah pusat

c. Masyarakat internasional

d. Partai politik

a. Pemusatan kekuasaan pada presiden

b. Adanya partai tunggal

c. Kebebasan tanpa batas

d. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan

a. Menggunakan kekuatan fisik jika diperlukan

b. Menghindari semua diskusi yang berbeda

c. Bertutur dan bertindak dengan hormat dan beretika

d. Bersikap keras demi ketertiban

a. Pemilu yang sangat bebas dan terbuka

b. Pelaksanaan demokrasi langsung

c. Penyimpangan dari prinsip demokrasi Pancasila

d. Sistem multipartai tanpa batas

a. Hak meminta keterangan kepada pemerintah

b. Hak menetapkan anggaran

c. Hak untuk mengubah konstitusi

d. Hak untuk memeriksa warga negara

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

b. Mewujudkan keadilan dan kepastian hukum

c. Menjaga kekuasaan pemerintah

d. Memperluas wilayah hukum negara

a. Kekayaan negara

b. Faktor masyarakat dan budaya

c. Kekuasaan militer

d. Jumlah penduduk

a. Negara kekuasaan

b. Negara berkembang

c. Negara hukum

d. Negara kesatuan

a. Keadilan

b. Kemanfaatan

c. Kekuasaan

d. Kepastian hukum

a. Peradilan Administratif

b. Peradilan Militer

c. Peradilan Internasional

d. Peradilan Pidana

a. Keputusan pejabat administrasi negara

b. Masalah perkawinan umat Islam

c. Sengketa antarpengusaha

d. Anggota militer

a. Hanya keamanan fisik warga

b. Ketertiban dan kesejahteraan rakyat

c. Mengatur tata niaga nasional

d. Pemusatan kekuasaan pada presiden

a. Menyidangkan kasus pidana berat

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

c. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada

d. Menguji undang-undang terhadap UUD

a. Sebagai lembaga pemutus

b. Sebagai lembaga pembela

c. Sebagai lembaga penuntut

d. Sebagai lembaga penyidik

a. Membentuk undang-undang baru

b. Menjalankan hukum material

c. Menyusun regulasi sosial

d. Menetapkan hukuman

a. Berperangai keras

b. Cenderung hidup berkelompok

c. Hidupnya soliter

d. Suka berkonflik

a. Keberhasilan penegakan hukum

b. Penegakan hukum yang lemah terhadap rakyat kecil

c. Perlindungan maksimal terhadap anak

d. Penerapan UU Perlindungan Anak yang efektif

a. Pandangan bangsa Indonesia tentang ekonomi global

b. Strategi pembangunan wilayah pesisir

c. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya

d. Konsep pertahanan keamanan nasional

a. Strategi ekonomi berbasis wilayah

b. Pandangan terhadap perbedaan budaya lokal

c. Pandangan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan

d. Strategi politik luar negeri Indonesia

a. 13 Desember 1957

b. 20 Mei 1908

c. 17 Agustus 1945

d. 28 Oktober 1928

a. Kesatuan pemerintah dan ekonomi

b. Kesatuan wilayah dan persatuan bangsa

c. Persatuan agama dan suku

d. Kesamaan bahasa dan budaya

a. Pasal 1 Ayat (3)

b. Pasal 25A

c. Pasal 28C

d. Pasal 33 Ayat (2)

a. GBHN

b. Ordonansi 1939

c. UNCLOS

d. Undang-Undang Kelautan

a. Hak veto di PBB

b. Kewenangan mengatur wilayah daratan negara lain

c. Luas wilayah laut Indonesia bertambah

d. Pengurangan utang luar negeri

a. Ir. Soekarno

b. Djuanda Kartawidjaja

c. Ki Hajar Dewantara

d. Hatta

a. Kebutuhan pertumbuhan ekonomi

b. Banyaknya imigran asing

c. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa

d. Kemajuan teknologi informasi

a. Penggunaan bahasa daerah secara luas

b. Ketimpangan pembangunan antar wilayah

c. Rendahnya anggaran pertahanan

d. Tingkat urbanisasi tinggi

a. Kepulauan yang dihubungkan oleh laut

b. Tanah subur yang subur dan sejahtera

c. Negara kepulauan yang berdiri sendiri

d. Bangsa besar dengan banyak pulau

a. Untuk mendukung dominasi suku mayoritas

b. Untuk memisahkan antara pulau besar dan kecil

c. Untuk memperkuat kesenjangan antarwilayah

d. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayah negara

a. Membentuk pandangan kolektif kebangsaan

b. Mengutamakan kepentingan daerah

c. Menjadikan Indonesia negara industri

d. Menghapus perbedaan budaya

a. Sistem hukum global

b. Landasan peran warga negara dalam pergaulan dunia

c. Alat ekspansi budaya lokal

d. Dasar kebijakan internasional asing

a. Meningkatkan ketergantungan regional

b. Menghapuskan sistem perjanjian internasional

c. Menyaingi kekuatan negara besar

d. Mencapai tujuan nasional melalui hubungan internasional

a. Tertutup dan mandiri

b. Proaktif dan agresif

c. Netral dan pasif

d. Bebas aktif

a. Menjadi objek politik dunia

b. Menjadi pendukung Blok Barat

c. Bergabung dalam pertarungan kekuatan dunia

d. Menjadi subjek dan menentukan sikap sendiri

a. Menyatakan dominasi atas Asia Tenggara

b. Menyatakan perang terhadap Cina militer

c. Menegaskan kedaulatan wilayah Indonesia

d. Mengganti peta dunia secara sepihak

a. Tidak mengikatkan diri dan tetap aktif berkontribusi pada perdamaian

b. Berkompromi dengan kepentingan negara adidaya

c. Tidak ikut campur terhadap masalah dunia

d. Bergabung dengan kekuatan militer negara lain

a. Membentuk aliansi militer baru

b. Mengurangi ekspor dan impor

c. Memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global

d. Meningkatkan perempuan dalam diplomasi

a. Menjadi anggota tetap Dewan HAM

b. Menjadi negara berkembang

c. Menjadi anggota NATO

d. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

a. Untuk memperluas wilayah kekuasaan

b. Untuk mengisolasi diri dari negara lain

c. Untuk menciptakan konflik ideologi

d. Karena saling ketergantungan antar negara

a. Konfrontatif dan kaku

b. Kreatif, antisipatif, dan tidak konvensional

c. Tertutup dan pasif

d. Militan dan ekspansif

a. Ingin menguasai Timur Tengah

b. Ingin memanfaatkan sumber daya alam

c. Konsisten pada prinsip keadilan sosial global

d. Tekanan dari negara-negara Arab

a. Ketangguhan bangsa menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan

b. Ketergantungan suatu bangsa terhadap negara lain

c. Kemampuan bangsa menghadapi ancaman dari luar

d. Kekuatan militer suatu negara dalam mempertahankan wilayah

a. Tri Dharma

b. Asta Gatra

c. Sapta Marga

d. Wawasan Nusantara

a. Ideologi, politik, dan ekonomi

b. Geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam

c. Hukum, pendidikan, dan kesehatan

d. Sosial budaya, pertahanan dan keamana

a. Asas komprehensif-integral

b. Asas kekeluargaan

c. Asas liberalisme dan kapitalisme

d. Asas kesejahteraan dan keamanan

a. Peraturan teknis penyelenggaraan negara

b. Sebuah kondisi sosial budaya yang dinamis

c. Strategi militer untuk pertahanan negara

d. Pedoman bangsa Indonesia menghadapi TAHG

a. Ketahanan individu

b. Ketahanan wilayah

c. Ketahanan nasional

d. Ketahanan regional

a. Karena keluarga mencerminkan kondisi ekonomi negara

b. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan formal

c. Karena keluarga merupakan sistem mikro yang memengaruhi sistem sosial yang lebih besar

d. Karena keluarga berperan dalam menjaga keamanan wilayah

a. Tekad, sikap, perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara

b. Kegiatan militer melawan ancaman luar negeri

c. Kegiatan tentara menjaga perbatasan

d. Tanggung jawab pemerintah menjaga stabilitas nasional

a. Seluruh warga negara

b. Kementerian Pertahanan

c. Pemerintah pusat

d. TNI dan Polri

a. Cinta tanah air

b. Partisipasi politik

c. Kepatuhan pada hukum

d. Disiplin dalam bekerja

a. Latihan militer wajib

b. Menjadi aparat keamanan

c. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan

d. Menjadi prajurit sukarela

a. Menjadi relawan bencana

b. Menjalankan profesi secara profesional dan etis

c. Menjadi tentara

d. Mengikuti pelatihan militer

a. Hatta

b. Jenderal Sudirman

c. Soekarno

d. Syafruddin Prawiranegara