WorksheetsGO APBD 4 2026
Total questions: 50
Worksheet time: 36mins
adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
dana desa
transfer daerah
pengelolaan dana desa
keuangan desa
adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
Alokasi afirmasi
Alokasi Dasar
Alokasi kinerja
Alokasi formula
adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
Alokasi Dasar
Alokasi Kinerja
Alokasi Afirmasi
Alokasi formula
adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
Alokasi Kinerja
Alokasi formula
Alokasi Dasar
Alokasi Afirmasi
adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Alokasi Formula
Alokasi Kinerja
Alokasi Dasar
Alokasi Afirmasi
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah?
pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi bendahara umum
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
Bendahara Umum Negara
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Kepanjangan dari PPA BUN
(a)
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah?
bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
unit eselon I di lingkungan Kernen terian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksana anggaran yang di salurkan oleh KPA BUN
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
dokumen pelaksana anggaran yang di rencanakan oleh KPA BUN
dokumen pelaksana anggaran yang dilaporakan oleh KPA BUN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah?
instansi otonom Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
instansi otonomi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah?
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat akta, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai?
Pemimpin Kepala Perimbangan keuangan desa
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
Pejabat perencana PPA BUN
Pejabat mencairkan dana desa
Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan ?
penjumlahan dana desa setiap desa pada kabupaten/kota bersangkutan
penjumlahan wagga desa setiap desa di kabupaten/kota bersangkutan
data yang ditetapkan dalam musyawarah desa di 1 kabupaten/kota
penjumlahan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula
Dana Desa setiap Desa diterbitkan oleh?
(a)
Desentralisasi fiskal daerah untuk pendapatan asli daerah pendanaannya dilaksanakan ?
sesuai potensi daerah
sesuai wilayah vertikal
sesuai imbalance horizontal
sesuai instrumen akselarasi
Konsepsi desentralisasi fiskal terbagi atas !
urusan absolut dan urusan konkuren
urusan absolut dan urusan pertahanan
urusan agama dan urusan wajib
urusan non layanan dasar untuk pangan
Desentralisasi fiskal untuk urusan konkuren bagi urusan pusat didanai oleh?
APBD
APBN
Belanja K/L & Non K/L
Daerah
urusan pertanahan termasuk dalam urusan?
nonlayanan dasar
layanan dasar
pilihan
daerah
DAU = ........
Kebijakan fiskal
Celah Fiskal (CF)
Dana alokasi daerah
Transfer daerah
Formulasi perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil, teriri dari?
90% alokasi kinerja dan 10% alokasi formula
90% berdasarkan kinerja dukungan
90% alokasi formula dan 10% alokasi kinerja
10% berdasarkan proporsi
Untuk alokasi Dana Bagi Hasil, pemenuhan kewajiban rekonsiliasi pajak termasuk alokasi?
(a)
Pembagian Dana Bagi hasil untuk kinerja sosial dan sawit berkelanjutan (DBH perkebunan sawit) termasuk dalam alokasi?
(a)
Peraturan menteri keuangan untuk penggunaan,pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dan reboisasi , PMK Nomor ?
(a)
suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Disebut?
Daerah sungai
dataran sungai
Daerah dataran aliran sungai
Daerah aliran sungai (DAS)
sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Disebut?
Daerah perhutanan
perhutanan sosial
datara perhutanan
huku perhutanan
Kepanjangan KPH adalah?
(a)
Kepanjangan HHBK ?
(a)
benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam. Disebut?
hasil hutan kayu
hasil hutan bukan kayu
kesatuan pengelola hutan
hutan
rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan. yaitu?
DBH DR
RKP DBH DR
sisa DBH DR
HHBK
pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dugunakan dana dari ?
Sisa dana Reboisasi
Sisa DBH DR Provinsi
sisa DBH DR Kabupaten/Kota
Dana DAS
pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi meliputi:
1. kinerja ·pengelolaan sampah; 2. kinerja pengelolaan air limbah; 3.kinerja sanitasi lingkungan; dan/ atau 4. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan,
jangka waktu pemberian bantuan; dan kondisi pemberian bantuan,
1. masyarakat di sekitar hutan; dan/ atau 2. masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
Tugas Kepala Daerah dalam struktur pengelola keuangan daerah adalah?
(a)
Tugas Sekretaris Daerah dalam struktur pengelola keuangan daerah adalah?
(a)
Kepanjangan dari TAPD ?
(a)
Kepanjangan dari SKPD ?
(a)
Dalam struktur pengelola keuangan daerah, Sekretaris Daerah mengatur?
TAPD, Kepala SKPD, Kepala SKPKD
TAPD dan SKPD
SKPD dan SKPKD
TAPD dan SKPKD
Kepanjangan dari SKPKD
(a)
Dalam struktur pengelola keuangan daerah, bendahara, PPTK, kuasa PA dan PPK - SKPD bertanggungjawab kepada?
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
Koordinator pengelola keuda
Tim anggaran pemerintah daerah
Kepala SKPKD selaku BUD
Kepanjangan dari PPK SKPD ?
(a)
Kepanjangan BUD dalam struktur pengelolaan keuangan daerah?
(a)
Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama,
hal ini adalah salah satu Wewenang ?
Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah?
Menetapkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran , adalah wewenang ?
Sekretaris daerah selaku koordinaotr pengelola keuangan daerah
Kepala Daerah selaku pemegangn kekuasaan pengelola keuangan daerah
Kepala SKPD
Kepala SKPKD
Menyusun RKA SKPD adalah tugas ?
(a)
Melaksanakan fungsi BUD adalah tugas ?
(a)
Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD, Tugas ?
(a)
Kepanjangan DPA?
(a)
Menerbitkan SP2D adalah tugas ?
(a)
Menyimpan uang daerah, adalah tugas?
(a)
Kepanjangan daeri SP2D ?
(a)
Kepanjangan daeri SPD?
(a)
