NEW
Font size
WorksheetsPOST TEST LATSAR CPNS 2025
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban bertanggung jawab kepada siapa?
Bupati Melalui Sekretaris Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sekretaris Daerah Melalui Bupati
Gubernur
Apa tugas utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban?
Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
Mengelola aset daerah
Melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah
Menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah
Jabatan apa yang diemban oleh Drs. Bambang Suhaji, M.A.P. CGCAE?
Sekretaris Inspektorat
Inspektur Pembantu V
Inspektur Utama
Kepala Bidang Pengawasan
Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, apa definisi korupsi?
Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang, baik itu pegawai negeri maupun bukan, yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Kecurangan dalam transaksi bisnis antar perusahaan
Pelanggaran etika profesi yang tidak merugikan keuangan negara
Tindakan penipuan yang merugikan individu
Faktor penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif, dikategorikan sebagai faktor apa?
Faktor Budaya
Faktor Eksternal
Faktor Sosial
Faktor Internal
Manakah dari berikut ini yang BUKAN termasuk dalam 7 bentuk korupsi menurut UU 31/1999 Jo UU 20/2001?
Penyalahgunaan Wewenang sehingga Merugikan Keuangan Negara
Nepotisme dalam proses rekrutmen karyawan swasta
Gratifikasi
Perbuatan Curang
Apa konsekuensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah divonis bersalah dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
Diberhentikan dengan hormat
Diberhentikan tidak dengan hormat
Penundaan kenaikan pangkat
Mutasi ke jabatan lain
Apa yang dimaksud dengan Gratifikasi?
Pemberian pinjaman dengan bunga rendah
Sumbangan sukarela untuk kepentingan umum
Pemberian dalam arti luas yang meliputi: pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Pemberian hadiah dalam acara resmi
Siapa yang menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI)?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Inspektorat Jenderal Kementerian
Apa tujuan utama dari Survei Penilaian Integritas (SPI)?
Menilai kinerja individu pegawai
Memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di K/L/PD
Menentukan peringkat kompetensi pegawai
Meningkatkan pendapatan asli daerah
Data primer untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) didapatkan dari siapa saja?
Hanya dari pegawai instansi K/L/PD
Pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan, dan eksper/ahli/pemangku kepentingan lainnya
Hanya dari laporan keuangan tahunan
Hanya dari data sekunder yang sudah ada
Unit kerja apa saja yang TIDAK masuk dalam sampling Survei Penilaian Integritas (SPI)?
Semua unit kerja wajib masuk dalam sampling
Unit kerja yang baru dibentuk
Hanya unit kerja yang memiliki anggaran besar
Unit Kerja Pengawasan Internal, BLUD, Unit Kerja Non Induk, dan Sekretariat DPRD
Jabatan Fungsional PPUPD adalah PNS yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan apa?
Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Pemerintahan Absolut
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar saja
Urusan Pemerintahan Umum
Apa saja metode yang digunakan JF PPUPD dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren?
Hanya pemeriksaan dokumen
Review, Monitoring, Evaluasi, dan Pemeriksaan
Hanya konsultasi dan bimbingan
Pelatihan dan pengembangan staf
Rumpun Jabatan Fungsional (Jafung) apa yang termasuk dalam JF PPUPD menurut PERMENPANRB 36/2020 Pasal 4 dan KEPRES No. 87/1999?
Rumpun Administrasi Umum
Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri
Rumpun Hukum dan Perundang-undangan
Rumpun Keuangan dan Akuntansi
