Mengikuti pendapat kepala desa karena beliau yang memimpin

Meminta voting untuk menentukan keputusan mayoritas

Memfasilitasi musyawarah hingga tercapai mufakat yang menguntungkan semua pihak

Menunda pembahasan hingga suasana membaik

Meminta keputusan dari pemerintah kabupaten

Menerima suap tersebut karena bisa menambah kas desa

Menolak dan memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kriteria yang adil

Menerima namun tetap memberikan bantuan kepada yang berhak

Melaporkan kepada kepala desa untuk mengambil keputusan

Memberikan bantuan kepada semua pihak agar tidak ada yang tersinggung

Membalas dengan emosi yang sama untuk menunjukkan wibawa

Mengusir warga tersebut karena tidak sopan

Mendengarkan keluhan dengan sabar dan mencari solusi yang manusiawi

Menyuruh warga tersebut kembali lain waktu saat sudah tenang

Melaporkan warga tersebut ke polisi karena menganggu ketertiban

Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas

Melibatkan semua unsur masyarakat tanpa memandang latar belakang

Membeda-bedakan pelayanan berdasarkan status sosial

Hanya bekerja sama dengan warga yang mendukung kepala desa

Mengutamakan kepentingan keluarga besar kepala desa

Pertama dan kedua

Kedua dan ketiga

Ketiga dan keempat

Keempat dan kelima

Kelima saja

Memaksakan pendapat mayoritas tanpa kompromi

Membatalkan musyawarah karena tidak ada kesepakatan

Mencari titik temu yang mengakomodasi kepentingan bersama

Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala desa

Meminta keputusan dari pemerintah kabupaten

Melayani dengan ramah dan tidak pilih kasih

Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi

Memberikan pelayanan istimewa kepada kerabat dan teman dekat

Menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah

Bekerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan desa

Mengutamakan kepentingan agama mayoritas dalam mengambil keputusan

Menghormati dan melindungi keya

Mengutamakan kepentingan agama mayoritas dalam mengambil keputusan

Menghormati dan melindungi keyakinan beragama semua warga desa

Memisahkan urusan agama dari urusan pemerintahan desa

Hanya melayani warga yang taat beragama

Membangun tempat ibadah untuk satu agama saja

Memberikan bantuan hanya kepada kerabat dekat

Memprioritaskan warga yang memberikan "terima kasih" lebih besar

Memberikan bantuan secara adil berdasarkan kriteria objektif kebutuhan

Memberikan bantuan kepada warga yang mendukung kepala desa

Menjual bantuan kepada yang mampu membayar lebih

Mengutamakan program yang menguntungkan suku mayoritas

Memisahkan program berdasarkan asal daerah warga

Melibatkan perwakilan dari semua kelompok dalam perencanaan

Membuat program terpisah untuk setiap suku

Hanya melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan

Memaksa peserta musyawarah untuk menerima usulan kepala desa

Memfasilitasi diskusi terbuka hingga tercapai kesepakatan bersama

Mengancam akan menghentikan program jika tidak ada kesepakatan

Meminta voting cepat untuk menghemat waktu

Menunda musyawarah hingga waktu yang tidak ditentukan

Hanya untuk kalangan menengah ke atas yang sudah mapan

Mengutamakan kelompok usaha yang sudah berhasil

Memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga untuk berkembang

Fokus pada sektor yang paling menguntungkan pemerintah desa

Memprioritaskan investor dari luar desa

Memihak kepada pihak yang secara ekonomi lebih kuat

Mendengarkan semua pihak secara adil dan mencari solusi yang bijaksana

Menyerahkan masalah kepada polisi tanpa mediasi

Meminta pihak yang salah untuk pindah dari desa

Membiarkan konflik selesai dengan sendirinya

Memberikan pelayanan lebih cepat kepada warga yang dikenal

Memungut biaya tambahan untuk pelayanan yang lebih baik

Memberikan pelayanan yang sama kualitasnya kepada semua warga

Memprioritaskan warga yang memberikan "amplop"

Menunda pelayanan bagi warga yang pernah berkonflik dengan perangkat

Melayani warga dengan ramah dan sopan

Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

Bekerja sama dengan lembaga lain untuk kemajuan desa

Mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik

Kepala desa memutuskan sendiri semua agenda tanpa diskusi

Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat

Hanya mendengarkan usulan dari RT

Kepala desa memutuskan sendiri semua agenda tanpa diskusi

Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat

Hanya mendengarkan usulan dari RT/RW yang dekat dengan kepala desa

Membatasi waktu bicara hanya untuk tokoh masyarakat tertentu

Menggunakan voting mayoritas untuk setiap keputusan

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Desa harus mengikuti semua instruksi dari pemerintah pusat

Desa memiliki otonomi penuh tanpa pengawasan

Desa memiliki hak mengatur urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan

Desa hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan kabupaten

Desa dapat membuat undang-undang sendiri

Membangun universitas di setiap desa

Mengirim semua anak desa ke sekolah di kota

Memastikan tersedianya akses pendidikan dasar yang layak bagi warga desa

Memberikan beasiswa hanya kepada anak pintar

Mewajibkan semua anak bekerja untuk membantu keluarga

Kepala desa yang memutuskan segalanya tanpa musyawarah

BPD yang mengambil alih semua kewenangan kepala desa

Musyawarah desa sebagai wadah partisipasi masyarakat

Pemilihan kepala desa oleh BPD saja

Keputusan semua urusan desa oleh pemerintah kabupaten

Hanya warga tertentu yang berhak mendapat pelayanan

Semua warga berhak mendapat pelayanan yang sama sesuai prosedur yang jelas

Pelayanan diberikan berdasarkan kedekatan dengan perangkat desa

Warga harus membayar untuk mendapat kepastian pelayanan

Kepala desa berhak menentukan siapa yang dilayani

BPD sebagai legislatif desa

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa

Sekretaris Desa sebagai koordinator

Camat sebagai wakil pemerintah

Bupati sebagai atasan langsung

Hak mendapat pelayanan gratis untuk semua urusan

Hak mendapat pelayanan sesuai status sosial

Hak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

Hak mengatur sendiri semua urusan pribadi

Hak menolak kewajiban sebagai warga negara

Desa dapat memisahkan diri dari negara

Desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa dapat membuat aturan yang bertentangan dengan negara

Desa tidak perlu mengikuti peraturan nasional

Desa dapat bergabung dengan negara lain

Presiden dengan persetujuan DPR

DPR dengan persetujuan Presiden

MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif

Gubernur

Presiden dengan persetujuan DPR

DPR dengan persetujuan Presiden

MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif

Gubernur dengan persetujuan DPRD

Mendapat pelayanan sesuai dengan status sosial

Diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi

Menentukan sendiri besaran retribusi yang dibayar

Mengabaikan kewajiban sebagai warga negara

Mendapat prioritas pelayanan jika memiliki kedekatan dengan perangkat

Rakyat dapat mengabaikan peraturan yang tidak sesuai keinginan

Semua keputusan harus diputuskan melalui referendum desa

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku

Kepala desa dapat membuat keputusan tanpa melibatkan masyarakat

BPD memiliki kewenangan absolut atas segala urusan desa

Membangun sekolah di setiap RT tanpa mempertimbangkan kebutuhan

Memfasilitasi akses pendidikan dan mendukung program pendidikan

Mewajibkan semua anak desa sekolah di luar daerah

Melarang anak desa sekolah di sekolah swasta

Membatasi akses pendidikan hanya untuk keluarga mampu

Presiden bertanggung jawab kepada DPR

Presiden dipilih oleh MPR

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Presiden harus berasal dari partai pemenang pemilu

Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas

Pembatasan kegiatan organisasi masyarakat yang tidak disukai

Fasilitasi pembentukan organisasi kemasyarakatan yang positif

Larangan berkumpul lebih dari 10 orang tanpa izin

Pembubaran paksa organisasi yang mengkritik pemerintah desa

Kewajiban semua organisasi untuk mendukung kepala desa

Wajib militer untuk semua pemuda desa

Partisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa

Pembentukan pasukan keamanan desa bersenjata

Kewajiban melaporkan tetangga yang mencurigakan

Patroli malam hari secara paksa untuk semua warga

Supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi

Checks and balances antar lembaga negara

Kekuasaan absolut presiden

Subordinasi yudikatif terhadap eksekutif

Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat

Privatisasi semua aset desa kepada swasta

Pengembangan BUM Desa dan koperasi masyarakat

Monopoli perdagangan oleh keluarga kepala desa

Larangan usaha swasta di wilayah desa

Penyerahan pengelolaan ekonomi desa kepada investor asing

Kepada: Bapak Lurah Desa Donorejo di Demak

Yth. Bapak Lurah Desa Donorejo

Kepada: Bapak Lurah Desa Donorejo di Demak

Yth. Bapak Lurah Desa Donorejo, Kec. Karangtengah, Kab. Demak

Kepada Yth. Bapak Kepala Desa Donorejo Karangtengah

Yang Terhormat Bapak Lurah di tempat

Yth. Lurah Desa Donorejo Demak

sampaikan

berikan

serahkan

publikasikan

sosialisasikan

"Usulan itu tidak bagus dan tidak bisa kami terima"

"Maaf, usulan tersebut sulit kami setujui karena bertentangan dengan peraturan"

"Kami tidak mau menerima usulan yang aneh-aneh"

"Usulan Bapak/Ibu kami tolak karena tidak masuk akal"

"Sebaiknya Bapak/Ibu pikir ulang usulan tersebut"

dr. (dokter), dsb (dan sebagainya)

Dr. (doktor), dll. (dan lain-lain)

dkk (dan kawan-kawan), dst (dan seterusnya)

a.n. (atas nama), u.b. (untuk beliau)

Semua pilihan di atas benar

mohon pengertian

mohon dimaklumi

harap dimaklumi

dimohon pengertiannya

mohon pengertian dan kerja samanya

Jalan Merdeka, No. 15, Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15, Demak Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15 Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15, Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15; Demak; Jawa Tengah

"Demikian surat ini kami buat, terima kasih"

"Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih"

"Sekian dan terima kasih"

"Demikian saja dari kami"

"Kami tunggu kabar baiknya"

Mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut

Dimohon untuk kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut

Mohon untuk Bapak/Ibu hadir dalam acara tersebut

Dimohon kehadiran Bapak/Ibu untuk acara tersebut

Mohon Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara tersebut

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat

Bersama ini kami sampaikan undangan rapat untuk Bapak/Ibu

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya rapat, kami mengundang Bapak/Ibu

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat

Melalui surat ini kami ingin mengundang Bapak/Ibu ke rapat

Kepada Yth. Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si

Kepada Yth. dr. Ir. Budi Santoso, M.Si.

Kepada Yth. Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si.

Kepada Yth. DR. IR. Budi Santoso, M.SI.

Kepada Yth. Dr Ir Budi Santoso M.Si

kirimkan

sampaikan

serahkan

berikan

laporkan

Usulan Saudara tidak dapat kami terima karena tidak sesuai ketentuan

Mohon maaf, usulan yang Saudara sampaikan belum dapat kami setujui karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Jalan Merdeka No. 15; Demak; Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15, Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15. Demak. Jawa Tengah

Jalan Merdeka No: 15, Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No 15 - Demak - Jawa Tengah

mohon dimengerti

mohon dipahami

harap dimaklumi

tolong dimaklumi

silakan dimaklumi

Rapat akan dimulai pukul 09.00, namun peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, tetapi peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, sedangkan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, dan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, sementara peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Demak, 15 januari 2024

Demak, 15 Januari 2024

Demak, 15 JANUARI 2024

Demak, 15/01/2024

Demak, 15-1-2024

memberitahukan

menyampaikan

mengumumkan

melaporkan

menginformasikan

Sentralisasi dan dekonsentrasi

Otonomi dan tugas pembantuan

Federalisme dan desentralisasi

Demokratisasi dan transparansi

Akuntabilitas dan responsibilitas

Atasan langsung kepala desa

Pembina dan pengawas pemerintahan desa

Penentu kebijakan desa

Koordinator BPD se-kabupaten

Pemimpin langsung perangkat desa

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Ekspor dan Impor

Pajak Bea Materai

Memberikan reward kepada daerah berprestasi

Membiayai program prioritas nasional di daerah

Mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah

Membayar gaji pegawai pemerintah daerah

Membiayai infrastruktur besar antar provinsi

DPRD provinsi

Pemerintah pusat melalui Mendagri

Mahkamah Agung

Gubernur sebagai wakil pusat

Musyawarah antar kepala daerah

Bersifat pemaksaan sedangkan pajak tidak

Ada kontraprestasi langsung sedangkan pajak tidak

Dipungut oleh swasta sedangkan pajak oleh negara

Untuk pendapatan daerah sedangkan pajak untuk pusat

Bersifat sukarela sedangkan pajak wajib

Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling tinggi

Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat

Semua urusan harus mendapat persetujuan pemerintah pusat

Pembagian urusan harus sama rata antar tingkat pemerintahan

Pemerintah daerah harus selalu berkonsultasi dengan pusat

Rapat koordinasi bulanan wajib

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Rapat DPRD dengan kepala desa

Pertemuan BPD se-kabupaten

Forum komunikasi informal

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada kepala daerah

Pembagian wilayah administratif menjadi daerah-daerah otonom

Pemindahan ibukota dari pusat ke daerah

Pembentukan daerah administratif baru

Otonomi terbatas

Otonomi seluas-luasnya

Otonomi bertanggung jawab

Otonomi khusus

Otonomi administratif

Pertahanan dan keamanan

Hubungan luar negeri

Pendidikan dan kesehatan

Moneter dan fiskal nasional

Agama dan yustisi

Desa membantu kabupaten melaksanakan program pembangunan

Kabupaten memberikan bantuan dana kepada desa

Desa melaksanakan tugas tertentu atas nama pemerintah yang lebih tinggi dengan biaya dari pemberi tugas

Pemerintah pusat membantu desa dalam perencanaan pembangunan

BPD membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan

Gubernur dengan Bupati/Walikota

Kepala Daerah dengan DPRD

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah dengan Kepala OPD

Camat dengan Kepala Desa

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cukai dan Bea Masuk

Pajak Ekspor

Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah

Membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai prioritas nasional

Memberikan insentif kepada daerah berprestasi

Membiayai gaji pegawai daerah

Mengganti dana yang hilang akibat pemekaran daerah

Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak penghasilan, PBB, dan sumber daya alam

Retribusi daerah dan pajak daerah

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

1 Agustus tahun anggaran sebelumnya

15 Agustus tahun anggaran sebelumnya

31 Agustus tahun anggaran sebelumnya

15 Oktober tahun anggaran sebelumnya

31 Oktober tahun anggaran sebelumnya

Retribusi jasa umum

Retribusi jasa usaha

Retribusi perizinan tertentu

Retribusi pajak daerah

Retribusi khusus

Mengangkat dan memberhentikan kepala desa secara langsung

Membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Menentukan besaran gaji dan tunjangan perangkat desa

Membubarkan BPD yang tidak menjalankan fungsinya

Mengambil alih pengelolaan keuangan desa yang bermasalah

6 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode

6 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 3 periode

8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode

8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 3 periode

8 tahun tanpa batas periode

Wilayah administratif terkecil di bawah kecamatan

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan

Kumpulan beberapa RT dan RW yang dipimpin kepala desa

Bagian dari kabupaten yang menjalankan tugas administratif

Unit pemerintahan terendah yang melaksanakan kebijakan pusat

Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa

Mengelola keuangan dan aset desa

Melaksanakan program pembangunan desa

Mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa

5%

8%

10%

15%

20%

Gubernur

Bupati/Walikota

Camat

BPD

DPRD Kabupaten

Dana Desa (DD)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pendapatan Asli Desa (PADes)

Bantuan Keuangan Provinsi

Menjadi pengurus partai politik

Menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan

Melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Menyalahgunakan wewenang

Melakukan kampanye untuk calon tertentu dalam pemilu

Keputusan Kepala Desa

Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Keputusan BPD

Izin dari Bupati

Persetujuan Camat

Membangun kantor desa yang megah

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Gaji dan tunjangan perangkat desa

Biaya operasional pemerintahan desa

Kegiatan politik dan kampanye

4 tahun

5 tahun

6 tahun

8 tahun

Sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa

Dapat mencalonkan diri lagi tanpa batas waktu

Harus menunggu 1 periode (8 tahun) sebelum boleh mencalonkan diri lagi

Tidak d

Dapat mencalonkan diri lagi tanpa batas waktu

Harus menunggu 1 periode (8 tahun) sebelum boleh mencalonkan diri lagi

Tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa

Dapat mencalonkan diri di desa lain dalam kabupaten yang sama

Dapat mencalonkan diri setelah menjalani masa istirahat 4 tahun

UU 6/2014: 6 tahun max 3 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 2 periode

UU 6/2014: 5 tahun max 2 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 3 periode

UU 6/2014: 6 tahun max 2 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 2 periode

UU 6/2014: 5 tahun max 3 periode, UU 3/2024: 6 tahun max 2 periode

Tidak ada perbedaan masa jabatan antara kedua undang-undang

6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa sebelumnya

5 tahun mengikuti siklus pemilu nasional

8 tahun selaras dengan masa jabatan kepala desa

4 tahun untuk menjaga check and balances

Tidak ditentukan, disesuaikan dengan kondisi desa

Harus mengundurkan diri dan dilakukan pemilihan ulang

Melanjutkan masa jabatan sesuai dengan UU sebelumnya hingga habis

Masa jabatannya otomatis diperpanjang mengikuti aturan baru

Harus mengikuti ujian kompetensi ulang

Statusnya menjadi penjabat hingga ada aturan transisi

Perencanaan jangka menengah desa dapat lebih konsisten dan berkelanjutan

Kepala desa memiliki waktu lebih sedikit untuk melaksanakan program

Program pembangunan harus diselesaikan dalam 4 tahun pertama

Tidak ada pengaruh terhadap perencanaan pembangunan

Perencanaan menjadi lebih rumit karena periode yang lebih panjang

Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, operasional pemerintahan

Pemberdayaan masyarakat, pembangunan, operasional pemerintahan

Operasional pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat

Pembangunan infrastruktur, operasional, kegiatan sosial

Pemberdayaan ekonomi, kegiatan adat, pembangunan fisik

Pendidikan Berkualitas

Infrastruktur, Industri, dan Inovasi

Kehidupan di Darat

Perdamaian dan Keadilan

Kemitraan Global

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina

Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei

Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar

Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos

Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja

Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

Kementerian Keuangan

Bursa Efek Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan