Memberikan bantuan hanya kepada kerabat dekat

Memprioritaskan warga yang memberikan "terima kasih" lebih besar

Memberikan bantuan secara adil berdasarkan kriteria objektif kebutuhan

Memberikan bantuan kepada warga yang mendukung kepala desa

Menjual bantuan kepada yang mampu membayar lebih

Mengutamakan program yang menguntungkan suku mayoritas

Memisahkan program berdasarkan asal daerah warga

Melibatkan perwakilan dari semua kelompok dalam perencanaan

Membuat program terpisah untuk setiap suku

Hanya melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan

Memaksa peserta musyawarah untuk menerima usulan kepala desa

Memfasilitasi diskusi terbuka hingga tercapai kesepakatan bersama

Mengancam akan menghentikan program jika tidak ada kesepakatan

Meminta voting cepat untuk menghemat waktu

Menunda musyawarah hingga waktu yang tidak ditentukan

Hanya untuk kalangan menengah ke atas yang sudah mapan

Mengutamakan kelompok usaha yang sudah berhasil

Memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga untuk berkembang

Fokus pada sektor yang paling menguntungkan pemerintah desa

Memprioritaskan investor dari luar desa

Memihak kepada pihak yang secara ekonomi lebih kuat

Mendengarkan semua pihak secara adil dan mencari solusi yang bijaksana

Menyerahkan masalah kepada polisi tanpa mediasi

Meminta pihak yang salah untuk pindah dari desa

Membiarkan konflik selesai dengan sendirinya

Memberikan pelayanan lebih cepat kepada warga yang dikenal

Memungut biaya tambahan untuk pelayanan yang lebih baik

Memberikan pelayanan yang sama kualitasnya kepada semua warga

Memprioritaskan warga yang memberikan "amplop"

Menunda pelayanan bagi warga yang pernah berkonflik dengan perangkat

Melayani warga dengan ramah dan sopan

Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

Bekerja sama dengan lembaga lain untuk kemajuan desa

Mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik

Kepala desa memutuskan sendiri semua agenda tanpa diskusi

Memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat

Hanya mendengarkan usulan dari RT/RW yang dekat dengan kepala desa

Membatasi waktu bicara hanya untuk tokoh masyarakat tertentu

Menggunakan voting mayoritas untuk setiap keputusan

Pertama dan kelima

Kedua dan ketiga

Ketiga dan keempat

Keempat dan kelima

Semua sila Pancasila

Pertama dan kelima

Kedua dan ketiga

Ketiga dan keempat

Keempat dan kelima

Semua sila Pancasila

Membangun di daerah yang paling strategis secara ekonomi

Mengutamakan wilayah yang mudah diakses transportasi

Mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kesulitan semua wilayah desa

Fokus pada pembangunan yang dapat meningkatkan PADes

Memprioritaskan daerah yang banyak pendukung kepala desa

Mendistribusikan secara transparan sesuai kriteria yang ditetapkan

Menyimpan sebagian untuk cadangan operasional desa

Memberikan porsi lebih besar kepada keluarga perangkat desa

Menjual kepada warga yang mampu untuk menambah kas desa

Menggunakan untuk keperluan pribadi karena sudah bekerja keras

Penyelesaian yang menguntungkan pemerintah desa

Solusi yang cepat meskipun tidak adil

Kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta objektif

Kepentingan pihak yang secara sosial lebih tinggi

Penyelesaian yang tidak menimbulkan masalah baru

Difokuskan pada warga yang sudah memiliki modal usaha

Diberikan kepada semua warga yang berminat tanpa diskriminasi

Diprioritaskan untuk keluarga perangkat desa

Hanya untuk warga yang memiliki ijazah minimal SMA

Dikenakan biaya untuk menutupi operasional pelatihan

Bekerja sama dengan desa lain dalam program pembangunan

Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas

Diskriminasi pelayanan berdasarkan status sosial ekonomi warga

Melaporkan kinerja secara berkala kepada masyarakat

Mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah kabupaten

Mengikuti pendapat yang disampaikan kepala desa tanpa diskusi

Melakukan musyawarah untuk mencari titik temu yang terbaik

Membiarkan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya

Meminta keputusan dari pemerintah kabupaten

Menggunakan voting untuk menentukan keputusan mayoritas

Hanya beribadah sesuai dengan agama masing-masing

Menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab

Bergaul hanya dengan sesama perangkat desa

Mengutamakan kepentingan keluarga dalam setiap keputusan

Menghindari konflik dengan cara tidak mengambil keputusan

Presiden dengan persetujuan DPR

DPR dengan persetujuan Presiden

MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif

Gubernur dengan persetujuan DPRD

Mendapat pelayanan sesuai dengan status sosial

Diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi

Menentukan sendiri besaran retribusi yang dibayar

Mengabaikan kewajiban sebagai warga negara

Mendapat prioritas pelayanan jika memiliki kedekatan dengan perangkat

Rakyat dapat mengabaikan peraturan yang tidak sesuai keinginan

Semua keputusan harus diputuskan melalui referendum desa

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku

Kepala desa dapat membuat keputusan tanpa melibatkan masyarakat

Membangun sekolah di setiap RT tanpa mempertimbangkan kebutuhan

Memfasilitasi akses pendidikan dan mendukung program pendidikan

Mewajibkan semua anak desa sekolah di luar daerah

Melarang anak desa sekolah di sekolah swasta

Membatasi akses pendidikan hanya untuk keluarga mampu

Presiden bertanggung jawab kepada DPR

Presiden dipilih oleh MPR

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Presiden harus berasal dari partai pemenang pemilu

Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas

Pembatasan kegiatan organisasi masyarakat yang tidak disukai

Fasilitasi pembentukan organisasi kemasyarakatan yang positif

Larangan berkumpul lebih dari 10 orang tanpa izin

Pembubaran paksa organisasi yang mengkritik pemerintah desa

Kewajiban semua organisasi untuk mendukung kepala desa

Wajib militer untuk semua pemuda desa

Partisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa

Pembentukan pasukan keamanan desa bersenjata

Kewajiban melaporkan tetangga yang mencurigakan

Patroli malam hari secara paksa untuk semua warga

Supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi

Checks and balances antar lembaga negara

Kekuasaan absolut presiden

Subordinasi yudikatif terhadap eksekutif

Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat

Privatisasi semua aset desa kepada swasta

Pengembangan BUM Desa dan koperasi masyarakat

Monopoli perdagangan oleh keluarga kepala desa

Larangan usaha swasta di wilayah desa

Penyerahan pengelolaan ekonomi desa kepada investor asing

Warga harus membayar untuk mendapat informasi

Hanya tokoh masyarakat yang berhak mendapat informasi lengkap

Semua warga berhak mendapat informasi publik yang transparan

Informasi hanya diberikan kepada warga yang mendukung pemerintah desa

Perangkat desa dapat menyembunyikan informasi untuk alasan keamanan

Kepala desa memiliki kewenangan mengadili semua kasus

Penyelesaian harus berdasarkan hukum dan keadilan yang objektif

BPD dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada warga

Perangkat desa dapat menahan warga yang melanggar aturan

Musyawarah desa dapat menggantikan proses peradilan formal

Semua jenis undang-undang tanpa kecuali

Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

Hanya undang-undang tentang pajak dan APBN

Undang-undang yang mengatur hubungan internasional

Semua peraturan pemerintah dan keputusan presiden

Jaminan pekerjaan di instansi pemerintah untuk semua warga

Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan

Pemberian modal usaha gratis kepada semua warga

Larangan warga bekerja di luar wilayah desa

Monopoli lapangan kerja oleh keluarga perangkat desa

Semua warga harus menganut agama yang sama dengan kepala desa

Kegiatan keagamaan harus mendapat izin dari pemerintah desa

Setiap warga bebas menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya

Hanya agama mayoritas yang boleh membangun tempat ibadah

Pemerintah desa dapat melarang kegiatan keagamaan tertentu

Hanya warga tertentu yang boleh memilih

Semua warga dewasa berhak memilih tanpa tekanan

Pilihan harus diketahui oleh perangkat desa

Pemilihan dapat diwakilkan kepada kepala keluarga

Warga harus memilih sesuai arahan tokoh masyarakat

Pembangunan rumah sakit besar di setiap desa

Penyediaan layanan kesehatan dasar yang terjangkau

Kewajiban warga membayar asuransi kesehatan mahal

Pengobatan gratis hanya untuk keluarga perangkat desa

Rujukan ke kota untuk semua jenis penyakit

Fleksibilitas hukum yang tinggi

Supremasi MPR atas lembaga lain

Stabilitas konstitusi dan proses perubahan yang tidak mudah

Kekuasaan absolut MPR

Ketidakperluan perubahan konstitusi

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat

Bersama ini kami sampaikan undangan rapat untuk Bapak/Ibu

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya rapat, kami mengundang Bapak/Ibu

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat

Melalui surat ini kami ingin mengundang Bapak/Ibu ke rapat

Kepada Yth. Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si

Kepada Yth. dr. Ir. Budi Santoso, M.Si.

Kepada Yth. Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si.

Kepada Yth. DR. IR. Budi Santoso, M.SI.

Kepada Yth. Dr Ir Budi Santoso M.Si

kirimkan

sampaikan

serahkan

berikan

laporkan

Usulan Saudara tidak dapat kami terima karena tidak sesuai ketentuan

Mohon maaf, usulan yang Saudara sampaikan belum dapat kami setujui karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Kami tolak usulan Saudara karena tidak bagus

Usulan yang Saudara kirim tidak bisa kami proses lebih lanjut

Maaf, kami tidak bisa menerima usulan Saudara yang tidak jelas itu

Jalan Merdeka No. 15; Demak; Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15, Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No. 15. Demak. Jawa Tengah

Jalan Merdeka No: 15, Demak, Jawa Tengah

Jalan Merdeka No 15 - Demak - Jawa Tengah

mohon dimengerti

mohon dipahami

harap dimaklumi

tolong dimaklumi

silakan dimaklumi

Rapat akan dimulai pukul 09.00, namun peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, tetapi peserta dih

Rapat akan dimulai pukul 09.00, namun peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, tetapi peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, sedangkan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, dan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Rapat akan dimulai pukul 09.00, sementara peserta diharapkan hadir 15 menit sebelumnya

Demak, 15 januari 2024

Demak, 15 Januari 2024

Demak, 15 JANUARI 2024

Demak, 15/01/2024

Demak, 15-1-2024

memberitahukan

menyampaikan

mengumumkan

melaporkan

menginformasikan

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Sekian laporan dari kami, terima kasih

Demikian saja laporan ini

Kami sudah melaporkan semuanya dengan jujur

Kepala desa donorejo

Kepala Desa donorejo

kepala desa Donorejo

Kepala Desa Donorejo

KEPALA DESA DONOREJO

bekerjasama

bermusyawarah

berhubungan

berkomunikasi

berinteraksi

Hujan deras turun sehingga jalan desa tergenang air

Hujan deras turun tetapi jalan desa tergenang air

Hujan deras turun dan jalan desa tergenang air

Hujan deras turun namun jalan desa tergenang air

Hujan deras turun atau jalan desa tergenang air

sosialisasikan

sosialisirkan

sosialiskan

disosialisasikan

tersosialisasi

dr (dokter), dsb (dan sebagainya)

Dr. (doktor), dll. (dan lain-lain)

dkk (dan kawan-kawan), dst (dan seterusnya)

yth (yang terhormat), ttd (tanda tangan)

Semua penulisan di atas benar

Kami perintahkan seluruh warga untuk mengikuti program kebersihan

Seluruh warga wajib mengikuti program kebersihan tanpa kecuali

Kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh warga dalam program kebersihan

Warga yang tidak ikut program kebersihan akan dikenai sanksi

Kami memaksa semua warga untuk ikut program kebersihan

Rapat memutuskan bahwa pembangunan jalan desa akan dikerjakan tahun depan oleh gotong royong warga

Hasil rapat: pembangunan jalan desa tahun depan pakai gotong royong

Rapat telah sepakat bahwa pembangunan jalan desa akan dilaksanakan pada tahun 2025 melalui kerja bakti masyarakat

Disepakati dalam rapat pembangunan jalan desa tahun depan dengan gotong royong

Keputusan rapat adalah pembangunan jalan desa tahun depan melalui gotong royong warga

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada kepala daerah

Pembagian wilayah administratif menjadi daerah-daerah otonom

Pemindahan ibukota dari pusat ke daerah

Pembentukan daerah administratif baru

Otonomi terbatas

Otonomi seluas-luasnya

Otonomi bertanggung jawab

Otonomi khusus

Otonomi administratif

Otonomi terbatas

Otonomi seluas-luasnya

Otonomi bertanggung jawab

Otonomi khusus

Otonomi administratif

Pertahanan dan keamanan

Hubungan luar negeri

Pendidikan dan kesehatan

Moneter dan fiskal nasional

Agama dan yustisi

Desa membantu kabupaten melaksanakan program pembangunan

Kabupaten memberikan bantuan dana kepada desa

Desa melaksanakan tugas tertentu atas nama pemerintah yang lebih tinggi dengan biaya dari pemberi tugas

Pemerintah pusat membantu desa dalam perencanaan pembangunan

BPD membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan

Gubernur dengan Bupati/Walikota

Kepala Daerah dengan DPRD

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah dengan Kepala OPD

Camat dengan Kepala Desa

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cukai dan Bea Masuk

Pajak Ekspor

Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah

Membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai prioritas nasional

Memberikan insentif kepada daerah berprestasi

Membiayai gaji pegawai daerah

Mengganti dana yang hilang akibat pemekaran daerah

Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak penghasilan, PBB, dan sumber daya alam

Retribusi daerah dan pajak daerah

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

1 Agustus tahun anggaran sebelumnya

15 Agustus tahun anggaran sebelumnya

31 Agustus tahun anggaran sebelumnya

15 Oktober tahun anggaran sebelumnya

31 Oktober tahun anggaran sebelumnya

Retribusi jasa umum

Retribusi jasa usaha

Retribusi perizinan tertentu

Retribusi pajak daerah

Retribusi khusus

Mengangkat dan memberhentikan kepala desa secara langsung

Membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Menentukan besaran gaji dan tunjangan perangkat desa

Membubarkan BPD yang tidak menjalankan fungsinya

Mengambil alih pengelolaan keuangan desa yang bermasalah

Membuat kebijakan yang mengikat kabupaten/kota di wilayahnya

Mengangkat bupati/walikota yang terpilih dalam pilkada

Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah

Menetapkan APBD kabupaten/kota di provinsinya

Mengawasi kinerja DPRD kabupaten/kota

Diselesaikan langsung oleh gubernur sebagai mediator

Dibawa ke pengadilan tata usaha negara

Diselesaikan melalui musyawarah dengan fasilitasi pemerintah kabupaten

Dimediasi oleh camat sebagai perwakilan pemerintah kabupaten

Diselesaikan oleh Mendagri sebagai instansi pembina

Setiap 3 bulan sekali

Setiap 6 bulan sekali

S

Setiap 3 bulan sekali

Setiap 6 bulan sekali

Setiap tahun

Setiap 2 tahun sekali

Sesuai kebutuhan atau jika ada laporan

Membuat sistem data terpisah untuk keperluan daerah

Mengintegrasikan data daerah dengan sistem data nasional

Menyerahkan semua pengelolaan data kepada pemerintah pusat

Membatasi akses data daerah hanya untuk internal pemerintah daerah

Membuat data daerah dalam format yang berbeda dengan standar nasional

Menyediakan aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan di kabupaten tersebut

Memberikan pelatihan dan bantuan teknis sistem informasi desa

Mengambil alih semua pelayanan desa ke tingkat kabupaten

Melarang desa menggunakan sistem manual

Mewajibkan semua desa menggunakan sistem yang sama persis

Instruksi langsung dari bupati kepada kepala desa

Penetapan program pembangunan yang seragam untuk semua desa

Forum Musrenbang berjenjang dari desa hingga kabupaten

Penyerahan seluruh perencanaan pembangunan kepada konsultan

Pembentukan tim khusus yang berisi hanya pegawai kabupaten

Membangun kantor desa yang megah

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Gaji dan tunjangan perangkat desa

Biaya operasional pemerintahan desa

Kegiatan politik dan kampanye

4 tahun

5 tahun

6 tahun

8 tahun

Sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa

Dapat mencalonkan diri lagi tanpa batas waktu

Harus menunggu 1 periode (8 tahun) sebelum boleh mencalonkan diri lagi

Tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa

Dapat mencalonkan diri di desa lain dalam kabupaten yang sama

Dapat mencalonkan diri setelah menjalani masa istirahat 4 tahun

UU 6/2014: 6 tahun max 3 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 2 periode

UU 6/2014: 5 tahun max 2 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 3 periode

UU 6/2014: 6 tahun max 2 periode, UU 3/2024: 8 tahun max 2 periode

UU 6/2014: 5 tahun max 3 periode, UU 3/2024: 6 tahun max 2 periode

Tidak ada perbedaan masa jabatan antara kedua undang-undang

6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa sebelumnya

5 tahun mengikuti siklus pemilu nasional

8 tahun selaras dengan masa jabatan kepala desa

4 tahun untuk menjaga check and balances

Tidak ditentukan, disesuaikan dengan kondisi desa

Harus mengundurkan diri dan dilakukan pemilihan ulang

Melanjutkan masa jabatan sesuai dengan UU sebelumnya hingga habis

Masa jabatannya otomatis diperpanjang mengikuti aturan baru

Harus mengikuti ujian kompetensi ulang

Statusnya menjadi penjabat hingga ada aturan transisi

Perencanaan jangka menengah desa dapat lebih konsisten dan berkelanjutan

Kepala desa memiliki waktu lebih sedikit untuk melaksanakan program

Program pembangunan harus diselesaikan dalam 4 tahun pertama

Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, operasional pemerintahan

Pemberdayaan masyarakat, pembangunan, operasional pemerintahan

Operasional pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat

Pembangunan infrastruktur, operasional, kegiatan sosial

Pemberdayaan ekonomi, kegiatan adat, pembangunan fisik

Disetor kembali ke kas daerah kabupaten/kota

Dibagi rata kepada seluruh warga desa

Diperhitungkan sebagai pendapatan desa tahun berjalan

Disimpan sebagai cadangan darurat desa

Digunakan untuk menambah gaji perangkat desa

Kepala desa menyampaikan laporan langsung ke Bupati

Kepala desa menyampaikan laporan ke BPD dan masyarakat melalui Musdes

BPD membuat laporan keuangan atas nama kepala desa

Sekretaris desa bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan

Laporan keuangan hanya untuk internal pemerintah desa

Meminta persetujuan langsung dari Bupati

Melakukan perubahan APBDes melalui Peraturan Desa

Menggunakan dana cadangan yang tersedia

Menunggu tahun anggaran berikutnya

Meminjam dari desa tetangga

Mendapat izin dari Dinas Koperasi kabupaten

Disetujui dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan potensi desa

Memiliki modal minimal Rp 500 juta

Berbentuk badan hukum PT atau CV

Dikelola oleh pihak swasta profesional

Ketua BPD sebagai pejabat tertinggi desa

Camat atas nama Bupati/Walikota

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Sekretaris desa sebagai pejabat karier tertinggi

Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan BPD

Mendapat persetujuan Gubernur sebagai koordinator

Dituangkan dalam kesepakatan bersama yang disahkan BPD masing-masing desa

Dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten

Membentuk badan hukum tersendiri

Mengikuti pola kerja sama yang ditetapkan pusat

Pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan APBDes

Kehidupan pribadi dan keluarga kepala desa

Pengambilan keputusan harian operasional

Hubungan kepala desa dengan pemerintah kabupaten

Aktivitas politik kepala desa di luar jam kerja

Kepala desa secara sepihak karena merupakan aset desa

BPD sebagai lembaga pengawas aset desa

Kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD melalui Musdes

Camat sebagai pengawas pemerintahan desa

Masyarakat desa melalui voting langsung

Struktur hierarkis di bawah kepala desa

Kemitraan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kompetisi dalam memperoleh dana desa

Pengawasan terhadap kinerja peran