wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz SMAP Kementerian PU

Total questions: 21

Worksheet time: 11mins

Name
Class
Date
1.

Sistem pelaporan dan penanganan pengaduan dari internal maupun eksternal dengan bukti yang relevan atas terjadinya pelanggaran di Kementerian Pekerjaan Umum disebut…

a)
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
b)
Atasan Langsung
c)
Whistleblowing System (WBS) Kementerian PU
d)
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
2.
Tata cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di Kementerian Pekerjaan Umum diatur dalam...
a)
Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2017
b)
Permen PUPR no 16 tahun 2018
c)
Permen PUPR no. 28 tahun 2018
d)
Permen PUPR nomor 14 tahun 2020
3.
Siapa yang berhak menggunakan Whistleblowing System (WBS) PUPR?
a)
Hanya pejabat struktural
b)
Hanya pegawai negeri sipil di PU
c)
Pegawai, mitra kerja, maupun masyarakat umum yang mengetahui adanya pelanggaran
d)
Hanya auditor internal
4.

Tindak lanjut dari pelaporan whistleblowing yang ada indikasi pelanggaran adalah..

a)

Akan diselidiki lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal

b)

Dibiarkan tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut

c)

Ketidakhadiran pegawai tanpa izinLangsung diberikan penghargaan kepada pelapor

d)

Permintaan cuti pegawaiDipublikasikan kepada seluruh pegawai tanpa penyaringan

5.
Melaporkan pelanggaran melalui mekanisme whistleblowing harus disertai dengan…
a)
Foto bersama atasan sebagai bukti
b)
Data, fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
c)
Bukti berupa opini pribadi
d)
Surat rekomendasi dari rekan kerja
6.
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas dapat diukur melalui…
a)
Tingkat kepuasan masyarakat dan hasil evaluasi internal maupun eksternal
b)
Banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun
c)
Jumlah pegawai baru yang direkrut
d)
Penyerapan anggaran sepenuhnya
7.
Tahap Terakhir Pembangunan ZI adalah…
a)
Reviu TPI
b)
Penetapan WBK/WBBM oleh KemenPANRB
c)
Pencanangan
d)
Sosialisasi
8.
Apa yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI)?
a)
Sistem kerja pegawai untuk mempercepat proyek
b)
Predikat untuk unit kerja yang berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM
c)
Alat monitoring anggaran pembangunan
d)
Mekanisme pengadaan barang/jasa
9.
Unit kerja yang berhasil WBK/WBBM diharapkan menjadi
a)
Model pencegahan KKN yang efektif
b)
Model pengadaan barang
c)
Model proyek fisik
d)
Model administrasi keuangan
10.

Rasio pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan RB No 90 Tahun 2021 adalah..

a)

Komponen Pengungkit 20% : Komponen Hasil 80%

b)

Komponen Pengungkit 40% : Komponen Hasil 60%

c)

Komponen Pengungkit 60% : Komponen Hasil 40%

d)

Komponen Pengungkit 80% : Komponen Hasil 20%

11.
Manfaat penerapan SMAP bagi masyarakat adalah
a)
Layanan publik yang transparan dan adil
b)
Proyek lebih tertutup
c)
Pegawai lebih sulit dihubungi
d)
Biaya Pelayanan lebih mahal
12.
Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?
a)
Uang makan siang harian
b)
Lembur sesuai aturan
c)
Segala bentuk pemberian kepada pegawai yang berhubungan dengan jabatan
d)
Pemberian bonus resmi sesuai aturan
13.
Standar Internasional yang menjadi acuan SMAP adalah…
a)
ISO 14001
b)
ISO 37001
c)
ISO 9001
d)
ISO 45001
14.
Jika ada pegawai yang terlibat penyuapan, maka konsekuensinya adalah…
a)
Mendapatkan penghargaan
b)
Dikenakan sanksi disiplin hingga pidana sesuai aturan
c)
Dibiarkan saja agar tidak ribut
d)
Diberikan kenaikan jabatan
15.
Dalam SMAP, siapa yang memiliki tanggungjawab utama menolak penyuapan?
a)
Hanya pimpinan
b)
Hanya staf keuangan
c)
Semua pegawai dan mitra kerja
d)
Hanya auditor eksternal
16.

Pengendalian internal manajemen resiko dilakukan oleh…

a)

Pegawai saja

b)

Kepala kementerian

c)

Outsourching

d)

Tata kelola pemerintahan yang baik Unit pemilik risiko (UPR) sejak dari hulu

17.
Manajemen risiko membantu kementerian PU untuk…
a)
Memperbesar potensi penyimpangan
b)
Memastikan proyek berjalan tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu
c)
menambah beban administrasi tanpa manfaat yang berguna
d)
mengurangi inovasi dan efisiensi pelayanan publik
18.

Profil risiko digunakan oleh APIP dalam menguji tingkat pengendalian intern UPR dengan tujuan utama adalah...

a)

Menentukan kebutuhan anggaran organisasi secara rinci

b)

Menyusun daftar inventaris barang milik negara

c)

Mengukur sejauh mana risiko telah diidentifikasi dan dikendalikan

d)

Memberikan penghargaan kepada unit kerja berprestasi

19.

Surat Edar yang berisi Pedoman tentang Penerapan Manajemen Resiko di Kementerian PU adalah...

a)

SE Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018

b)

SE Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2016

c)

SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024

d)

SE Menteri nomor 30 Tahun 2020

20.
Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah…
a)
Melakukan analisis dan penilaian risiko
b)
Menutup laporan tanpa tindak lanjut
c)
Menyerahkan ke pihak luar saja
d)
Mengabaikan risiko yang ada
21.

Kepanjangan dari BPBPK adalah?

a)

Balai Penataan Prasarana, Bangunan dan Kawasan

b)

Balai Prasarana Bangunan, Prasarana dan Kawasan

c)

Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan

d)

Balai Pengembangan Bangunan, Prasarana dan Kawasan