Font size
WorksheetsUjian Akhir Semester Pancasila
Total questions: 47
Worksheet time: 39mins
Sistem pemerintahan presiden yang digunakan sekarang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melaksanakan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan....
Fungsi anggaran
Fungsi kontrol
Fungsi perlindungan
Fungsi pendidikan
Fungsi informasi
Negara memiliki kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang. Namun, undang-undang yang dibuat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang negara. Pernyataan di atas adalah sifat dari negara....
Memaksa
Monopoli
Komprehensif
Regulasi
Dominan
Pembagian kekuasaan yudikatif termasuk dalam pembagian kekuasaan eksekutif menurut pendapat....
John Locke
Montesquieu
Prof. Van Vollenhoven
Aristoteles
Plato
Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, delegasi sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan pembagian kekuasaan negara....
Menurut prinsip Pacta Sunt Servanda
De Jure
Secara Vertikal
Secara Horizontal
De Facto
Apa yang termasuk dalam pembagian kekuasaan di luar pembagian trias politika adalah....
Konstitutif, eksekutif, dan legislatif
Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Legislatif, yudikatif, dan eksaminatif
Yudikatif, eksaminatif, dan moneter
Konstitutif, eksaminatif, dan moneter
Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2008, jumlah maksimum kementerian negara adalah....
20
23
34
40
43
Agensi Pemerintah Non-Menteri yang dalam melaksanakan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri tetapi langsung dari presiden adalah....
Badak Informasi Geospasial
Badak Intelijen Nasional
Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badak Pertanahan Nasional
Badak Energi Nuklir Nasional
Dalam praktik administrasi negara, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Ini adalah fungsi dari....
Dasar Negara Republik Indonesia
Wawasan Dunia Bangsa Indonesia
Kepribadian Bangsa Indonesia
Filsafat Negara Indonesia
Ideologi Negara Indonesia
Nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena nilai-nilai ini bersifat hierarkis, yang berarti....
Melengkapi
Memberi inspirasi dan terinspirasi
Memerlukan
Berhubungan
Terpisah
Nilai fundamental yang tercermin dalam sila kedua Pancasila adalah....
Tidak memaksakan agama kepada orang lain
Pengakuan akan martabat dan nilai manusia
Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok
Menghormati dan menghargai pendapat orang lain
Memanfaatkan sumber daya alam secara adil untuk bangsa Indonesia
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan para menterinya. Ini sesuai dengan nilai-nilai....
Memupuk harmoni di antara komunitas agama
Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain
Berunding dalam menyelesaikan semua urusan
Menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara
Amir akan melaksanakan shalat zhuhur saat istirahat makan siang karena adzan telah terdengar dari masjid. Namun, Arif mengundang Amir untuk makan terlebih dahulu di kantin. Sikap Arif adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan pernyataan di bawah ini, yaitu....
Kebebasan untuk menjalankan agama
Menghormati dan menghargai pendapat orang lain
Memanfaatkan sumber daya alam secara adil
Menghargai karya orang lain
Memberikan kebebasan dalam beribadah
Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah....
Menghormati orang tua
Menentang pendapat orang tua
Peduli terhadap kepentingan orang lain
Peduli terhadap kesulitan orang lain
Memanjat tembok di belakang sekolah
Berikut ini bukan merupakan kasus pelanggaran hak di negara dan negara bagian....
Pembunuhan Marsinah, seorang pekerja pabrik
Pembunuhan warga sipil di Timor Timur
Guru pembimbing yang merazia rambut
Polisi merazia pelanggaran lalu lintas
Menyenyapkan aspirasi rakyat
Wilayah suatu negara adalah bagian dari permukaan bumi di mana tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan warga negara tersebut berada. Pernyataan ini adalah definisi wilayah negara menurut....
Undang-Undang Dasar 1945
I. Wayan Parthiana
Ensiklopedia Umum
Deklarasi Djuanda
Undang-Undang No. 43 Tahun 2008
Orang-orang yang menjadi warga negara adalah masyarakat adat Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang diakui oleh hukum sebagai warga negara. Definisi kewarganegaraan ini ditemukan dalam....
Pasal 26 ayat 1 UUD 1945
Pasal 26 ayat 2 UUD 1945
Pasal 26 ayat 3 UUD 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, laut, udara, dan....
Koloni
Desa
Ekstraterestrial
Gurun
Wilayah
Apa yang membedakan antara penduduk dan warga negara adalah....
Asal mereka
Status ekonomi
Status sosial
Hak dan kewajiban
Kebebasan untuk memilih agama
Fadly adalah anak dari orang tua yang merupakan warga negara Malaysia yang menganut prinsip ius soli, tetapi ia lahir di China yang menganut prinsip ius sanguinis, jadi status kewarganegaraannya adalah....
Kewarganegaraan Malaysia
Kewarganegaraan China
Memiliki kewarganegaraan ganda
Tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless
Status bipatride untuk jangka waktu tertentu
Batas maksimum bagi seorang anak untuk menentukan kewarganegaraannya akibat pernikahan campuran adalah....
15 tahun
16 tahun
17 tahun
18 tahun
19 tahun
Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, seseorang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika....
Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu yang merupakan warga negara Indonesia
Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah yang merupakan warga negara Indonesia dan ibu asing
Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu yang merupakan warga negara Indonesia
Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Republik Indonesia sementara orang tuanya tidak diketahui
Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sementara orang tersebut...
Salah satu syarat untuk menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 adalah....
17 tahun atau sudah menikah
18 tahun dan/atau sudah menikah
Telah tinggal di luar Indonesia selama 10 tahun berturut-turut
Kewarganegaraan ganda
Bayar biaya kewarganegaraan sebanyak mungkin.
Berikut adalah contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa berdasarkan iman dan ketakwaan....
Semua warga negara menghormati pelaksanaan ibadah, baik agama mereka sendiri maupun agama lain.
Semua warga negara dapat mencampur ajaran agama.
Semua warga negara acuh tak acuh terhadap agama mereka dan agama orang lain.
Semua warga negara memilih untuk memaksakan agama mereka kepada orang lain.
Semua warga negara memilih fanatisme yang berlebihan terhadap agama mereka.
Menurut Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 'upaya pertahanan dan keamanan nasional dilakukan melalui'....
Sistem pertahanan dan keamanan yang komprehensif
Sistem integritas teritorial
Sistem pertahanan antar pulau
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat
Sistem pertahanan rakyat
Struktur politik pemerintahan yang terkait dengan institusi negara dan hubungan antara satu institusi dengan yang lain disebut....
Sistem politik
Infrastruktur politik
Superstruktur politik
Figur politik
Partai politik
Kelompok atau institusi politik dalam kehidupan komunitas yang dibentuk dan beroperasi di tingkat komunitas adalah....
Superstruktur politik
Kelompok tekanan
Infrastruktur politik
Media massa
Kelompok kepentingan
Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung adalah wewenang....
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Daerah
Institusi negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak termasuk dalam struktur konstitusi Indonesia setelah amandemen adalah....
Badan Audit Keuangan
Dewan Pertimbangan Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Yudisial
Pemerintahan yang baik adalah hubungan sinergis dan konstruktif antara sektor swasta dan masyarakat. Definisi pemerintahan yang baik menurut....
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)
Bank Dunia
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
Miriam Budiardjo
Carl Friedrich
Perhatikan hal-hal berikut!
Memperbaiki dan menetapkan Konstitusi
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
Membentuk undang-undang
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya
Membahas rancangan undang-undang
Di Indonesia, superstruktur politik didasarkan pada trias politica yang dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagian dari kekuasaan yudikatif adalah....
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial
Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum
Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial
Berikut ini bukanlah contoh kegiatan sebagai bentuk partisipasi politik....
Mempertahankan anggota partai
Memilih perwakilan
Manakah di antara berikut ini yang bukan contoh partisipasi politik?
Mempertahankan anggota partai politik
Memilih wakil dalam pemilihan umum
Demonstrasi
Menjual di trotoar
Mendukung dan menentang kandidat tertentu
Salah satu partisipasi masyarakat dalam sistem politik di bidang ekonomi adalah....
Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum
Menjadi anggota aktif partai politik
Mempertahankan persatuan nasional demi NKRI
Menciptakan sektor ekonomi yang produktif
Membela negara dalam arti luas sesuai kemampuan dan profesi
Transfer urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi disebut....
Otonomi daerah
Daerah otonom
Desentralisasi
Sentralisasi
Dekonsentrasi
Pernyataan di atas adalah definisi otonomi daerah menurut....
UUD 1945 Pasal 18
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Liang Gie
Patrick Sills
C. J. Franseen
Di bawah ini bukan merupakan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah....
Pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur urusan pemerintahan nasional
Pemerintah daerah bertindak sebagai pengatur urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama dengan DPRD
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pusat adalah Presiden
Pembagian tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berada di tangan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Gubernur/Bupati/Walikota)
Di bawah ini adalah urusan yang bukan wewenang pemerintah pusat....
Politik Luar Negeri
Pertahanan dan Keamanan
Yudikatif dan Moneter
Agama
Budaya
Dalam pemerintahan daerah, wewenang pengaturan dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sementara itu, wewenang pengelolaan dilaksanakan oleh....
Presiden dan DPRD
Pemerintah Pusat dan Daerah
Kepala Daerah dan DPR
Kepala Daerah dan DPD
Kepala Daerah dan aparat lainnya
Pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau satuan khusus yang diatur oleh undang-undang. Di bawah ini adalah daerah yang tidak diberikan otonomi khusus atau khusus....
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Provinsi Aceh
Provinsi Kalimantan
Provinsi Papua, Papua Barat
Hubungan fungsional sangat terkait dengan pembagian tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk....
Menciptakan tata kelola yang baik
Menerapkan prinsip otonomi klasik
Maksimalkan tugas bantuan
Meringankan beban pemerintah pusat
Menghindari beban pada pemerintah yang melebihi batas
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas! Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis di antara komponen negara, harus ada pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan fungsi masing-masing. Jelaskan alasan mengapa Indonesia mengadopsi sistem pembagian kekuasaan negara!
Jelaskan alasan Indonesia mengadopsi sistem distribusi kekuasaan di negara ini!
Why is the determination of national borders very important?
Seorang anak lahir di negara yang menganut prinsip Ius Soli. Sementara itu, ayah dan ibunya tinggal di negara yang menganut prinsip Ius Sanguinis. Apa status kewarganegaraan anak tersebut?
Apa saja tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial?
Jelaskan wewenang Kepala Regional dalam melaksanakan tugasnya?
