NEW
Font size
WorksheetsKuis Studi Kelembagaan Publik
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Menurut Douglas North (1990), konsep institusi secara fundamental dipahami sebagai...
Organisasi publik seperti kementerian dan dinas.
Batasan yang diciptakan manusia yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial.
Struktur hierarkis dalam birokrasi pemerintah.
Kebijakan publik yang diterbitkan oleh negara.
Dalam konteks sektor publik, definisi institusi diperluas menjadi sistem yang mencakup hal-hal di bawah ini, KECUALI...
Aturan formal seperti hukum dan prosedur.
Anggaran belanja negara untuk satu tahun fiskal.
Norma-norma informal seperti budaya dan nilai.
Struktur organisasi yang mengatur interaksi antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
Menurut W.R. Scott (2014), tiga pilar yang memberi legitimasi pada suatu institusi adalah...
Regulatif, Normatif, dan Kultural-Kognitif.
Formal, Informal, dan Penegakan.
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
Nilai, Stabilitas, dan Interaksi.
Contoh dari "aturan informal" (informal rules) dalam kelembagaan sektor publik adalah...
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
Budaya gotong royong dalam program pemerintah.
Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Salah satu urgensi kelembagaan sektor publik yang baik adalah untuk mengatasi masalah aksi kolektif (collective action problems). Ilustrasi yang tepat untuk masalah ini adalah...
Pemerintah menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.
Masyarakat sulit bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan karena kecenderungan "free rider".
Pengadilan yang independen menyelesaikan sengketa pertanahan.
Adanya mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif.
Bagaimana institusi sektor publik bekerja dalam membentuk perilaku aktor?
Dengan menciptakan sistem insentif dan disinsentif.
Dengan mengganti semua aktor lama dengan aktor baru.
Dengan mengandalkan kesadaran moral individu semata.
Dengan menghapuskan semua aturan formal yang ada.
Konsep yang menjelaskan bahwa pilihan kelembagaan di masa lalu membatasi dan membentuk pilihan yang tersedia di masa kini disebut...
Isomorfisme
Ketergantungan Jalur (Path Dependency)
Perubahan Inkremental
Agency dan Structure
Suatu organisasi publik mengadopsi struktur manajemen yang "terlihat modern" dan diakui secara internasional, meskipun struktur tersebut tidak efektif secara fungsional dalam konteks lokal. Fenomena ini dikenal sebagai...
Isomorfisme
Akuntabilitas
Good governance
Pendekatan reformasi kelembagaan yang menekankan pada fokus masalah lokal spesifik, eksperimen kecil-kecilan, iterasi, dan pembelajaran adaptif dikenal sebagai...
New Public Management
Blueprint Reform
Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA)
Birokrasi Weberian
Menurut Andrews et al. (2017), tujuan utama reformasi kelembagaan seharusnya adalah...
Menyalin bentuk-bentuk institusi dari negara maju (loading).
Membangun kapabilitas negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif.
Melakukan perubahan radikal dan besar-besaran dalam waktu singkat.
Memusatkan semua kekuasaan pada lembaga eksekutif.
Menurut W.R. Scott (2014), tiga pilar yang membentuk kelembagaan dan memberikan legitimasi adalah...
Regulatif, Normatif, dan Kultural-Kognitif
Formal, Informal, dan Struktural
Koersif, Mimetic, dan Normatif
Nilai, Aturan, dan Sanksi
Seorang pegawai tidak melakukan korupsi karena dalam pikirannya, perilaku jujur sudah menjadi satu-satunya cara yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Penjelasan ini paling tepat mencerminkan perspektif...
Regulatif
Normatif
Kultural-Kognitif
Institutional Work
Kecenderungan organisasi untuk menjadi serupa (isomorphic) karena tekanan dari lingkungan institusionalnya, seperti dengan meniru struktur organisasi lain yang dianggap sukses, dikenal sebagai mekanisme...
Koersif
Mimetic
Normatif
Decoupling
Fenomena di mana struktur formal suatu organisasi (seperti kebijakan atau prosedur) tidak mencerminkan praktik operasionalnya yang sebenarnya disebut...
Isomorfisme
Decoupling
Institutional Work
Legitimasi
Pendekatan Old Institutionalism dan New Institutionalism memiliki perbedaan utama dalam hal...
Old Institutionalism berfokus pada lingkungan institusional luas, sedangkan New Institutionalism berfokus pada politik internal organisasi.
Old Institutionalism berfokus pada politik internal dan infusi nilai, sedangkan New Institutionalism berfokus pada tekanan lingkungan eksternal untuk legitimasi.
Keduanya memiliki fokus yang sama pada efisiensi teknis organisasi.
New Institutionalism menolak konsep legitimasi yang diajukan oleh Old Institutionalism.
Konsep yang mempelajari upaya individu dan organisasi untuk secara aktif menciptakan, memelihara, atau mengubah institusi dikenal sebagai...
Isomorfisme
Institutional Logics
Institutional Work
Decoupling
Seorang pegawai tidak korupsi karena takut akan sanksi hukum dan dipenjara. Penjelasan ini paling sesuai dengan pilar kelembagaan...
Regulatif
Normatif
Kultural-Kognitif
Mimetic
Seorang dokter yang tetap mengikuti protokol medis meskipun tidak ada pengawasan, karena merasa itu adalah kewajiban moralnya, bertindak berdasarkan logika...
Instrumentality
Appropriateness
Orthodoxy
Expediency
Konsep "institutional logics" berargumen bahwa...
Hanya ada satu logika dominan yang mengatur semua organisasi.
Organisasi dan individu adalah arena tempat berbagai logika (seperti logika pasar, negara, dan profesi) bersaing.
Logika institusional sepenuhnya ditentukan oleh struktur ekonomi.
Logika institusional tidak relevan untuk memahami perubahan.
Perkembangan teori kelembagaan kontemporer berusaha mensintesiskan Old dan New Institutionalism dengan...
Menghilangkan konsep agency sama sekali.
Hanya berfokus pada tekanan koersif dari pemerintah.
Membawa kembali unsur agency, kepentingan, dan konflik ke dalam analisis.
Menolak konsep isomorfisme dan decoupling.
Definisi Lembaga Publik yang paling tepat berdasarkan materi adalah...
Organisasi profit yang melayani kebutuhan masyarakat atas dasar permintaan pasar.
Instrumen negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menyelenggarakan urusan bagi kepentingan bersama.
Kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela untuk mengadvokasi kebijakan tertentu.
Lembaga swadaya masyarakat yang didanai oleh donasi untuk kegiatan sosial.
Berikut ini adalah karakteristik utama dari lembaga publik, KECUALI...
Dasar hukum yang jelas berupa konstitusi, undang-undang, atau peraturan.
Pendanaan utama berasal dari laba usaha dan investasi swasta.
Bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.
Memiliki kewenangan publik untuk membuat dan menegakkan aturan.
Lembaga yang berfungsi sebagai "Pengatur dan Penjaga Aturan" (Regulator) dengan contoh Bank Indonesia, merupakan peran lembaga publik sebagai...
Penyelenggara Pelayanan Publik (Service Provider)
Pendorong Kesejahteraan (Social Justice & Welfare Promoter)
Pengatur (Regulator)
Penjaga Nilai-Nilai Demokrasi (Guardian of Democracy)
Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Presiden
Tantangan implementasi dari lembaga legislatif (DPR & DPD) dalam praktiknya adalah...
Proses legislasi yang sering didominasi kepentingan partai politik dan elite.
Putusan pengadilan yang tidak konsisten untuk kasus serupa.
Birokrasi pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien.
Temuan audit yang tidak ditindaklanjuti dengan serius.
Lembaga Yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan UUD 1945, dilaksanakan oleh...
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) saja.
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA).
Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara independen dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD adalah...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ombudsman Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Komisi Yudisial (KY)
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga independen seperti KPK dalam implementasinya adalah...
Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan.
Upaya pelemahan dari para koruptor melalui revisi undang-undang.
Kewenangannya yang terlalu besar sehingga dapat memaksakan kehendak.
Tidak diakui keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan.
Lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kebutuhan spesifik, seperti Komnas HAM dan Ombudsman, termasuk dalam kategori...
Lembaga Eksekutif
Lembaga Yudikatif
Lembaga Legislatif
Lembaga Konstitutif
Prinsip dasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen yang mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga adalah...
Sentralisasi kekuasaan
Pemusatan kekuasaan
Pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan checks and balances
Dominasi eksekutif atas legislatif
Berdasarkan materi, hubungan antara kelembagaan sektor publik dan manajemen sektor publik dapat dianalogikan sebagai...
Dua aktivitas yang terpisah dan independen.
Kompetitor dalam mengelola sumber daya.
'Kerangka' (the frame) dan 'proses' (the process) yang saling membutuhkan.
Pilihan yang harus dipilih salah satu oleh seorang manajer.
Salah satu karakteristik unik organisasi sektor publik yang membedakannya dari sektor swasta adalah...
Berorientasi pada profit (laba) sebagai tujuan utama.
Sumber pembiayaan utama berasal dari penjualan saham.
Bertujuan mencapai tujuan publik (public purpose) dan nilai-nilai seperti akuntabilitas dan keadilan.
Mengutamakan kompetisi bebas dalam semua layanannya.
Paradigma manajemen sektor publik yang mengimpor nilai-nilai dan teknik dari sektor swasta, seperti desentralisasi, kompetisi, dan orientasi pada hasil, dikenal sebagai...
Model Administrasi Klasik
New Public Management (NPM)
Public Governance
Public Value Management
Menurut Mark Moore (1995), tugas manajer publik dalam pendekatan Public Value Management adalah...
Hanya menjalankan program secara efisien sesuai anggaran.
Secara proaktif menciptakan nilai publik yang ditentukan secara kolektif oleh warga.
Mematuhi semua aturan dan prosedur hierarkis tanpa deviation.
Memusatkan kewenangan pada pimpinan tertinggi.
Tantangan manajemen sektor publik dimana tekanan untuk mencontoh praktik "terbaik" dari sektor swasta tanpa pertimbangan konteks lokal menyebabkan kegagalan, dikenal sebagai...
Goal Displacement
Institutional Isomorphism
Path Dependency
Risk Aversion
Seorang manajer publik yang sangat berhati-hati dan menghindari inovasi karena sistem akuntabilitas di institusinya hanya menghukum kegagalan, menggambarkan dampak dari...
Budaya organisasi yang terlalu inovatif.
Sistem akuntabilitas yang mendorong perilaku risk-averse.
Penganggaran kinerja yang terlalu fleksibel.
Desentralisasi kewenangan yang berlebihan.
Konsep "goal displacement" dalam manajemen kinerja sektor publik merujuk pada fenomena...
Pencapaian semua target kinerja secara optimal.
Pergeseran tujuan dari nilai publik yang substantif ke pencapaian indikator kinerja yang terukur saja.
Penghapusan semua indikator kinerja utama (KPI).
Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan.
Menurut materi, keberhasilan reformasi sektor publik sangat bergantung pada...
Fokus pada perubahan manajerial saja tanpa memperhatikan kelembagaan.
Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek kelembagaan dan manajerial secara simultan.
Peniruan (isomorfisme) praktik manajemen swasta tanpa adaptasi.
Sentralisasi semua proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks hubungan kelembagaan dan manajemen, praktik manajerial yang inovatif dan berhasil dapat berperan sebagai...
Pemberat yang memperlambat perubahan.
Agen perubahan kelembagaan.
Penghalang bagi akuntabilitas publik.
Pemicu sentralisasi kekuasaan.
Sistem anggaran yang kaku dan line-item akan cenderung menghasilkan...
Manajemen keuangan yang fleksibel dan berorientasi outcome.
Manajemen keuangan yang terkekang dan berorientasi pada kepatuhan input.
Inovasi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran.
Desentralisasi pengambilan keputusan keuangan.
Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi didefinisikan sebagai...
Pemusatan kewenangan dan tanggung jawab di pemerintah pusat.
Transfer kewenangan dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organisasi semi-otonom.
Penghapusan seluruh peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik.
Pemberian kewenangan penuh kepada sektor swasta untuk mengatur pemerintahan.
Salah satu tujuan utama dari desentralisasi adalah...
Memusatkan pengambilan keputusan untuk efisiensi nasional.
Meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik dengan menyesuaikannya pada kondisi lokal.
Mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Menghilangkan otonomi daerah untuk menciptakan keseragaman.
Bentuk desentralisasi yang inti dari otonomi daerah, di mana kepala daerah dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat, disebut...
Desentralisasi Administratif
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Politik
Desentralisasi Pasar
Menurut Bird (1993), kunci keberhasilan desentralisasi fiskal adalah...
Keselarasan antara pengeluaran, pendapatan, dan pinjaman.
Pemusatan pengelolaan keuangan di pemerintah pusat.
Penghapusan semua jenis pajak daerah.
Ketergantungan penuh pada pinjaman luar negeri.
Tantangan dalam implementasi desentralisasi di mana kebijakan yang terfragmentasi antar-daerah menciptakan ketimpangan dan inefisiensi ekonomi disebut...
Local Elite Capture
Koordinasi yang Lemah
Etnonasionalisme
Desentralisasi yang Tidak Tuntas
Fenomena di mana oligarki atau kepentingan bisnis lokal menguasai pemerintahan daerah untuk kepentingan mereka sendiri, menguntungkan masyarakat luas, dikenal sebagai...
Desentralisasi Pasar
Local Elite Capture
Devolusi
Dekonsentrasi
Reformasi kelembagaan, menurut North (1990), adalah proses perubahan yang disengaja terhadap...
Hanya aturan formal seperti hukum dan konstitusi.
Hanya aturan informal seperti norma dan budaya.
Aturan formal dan informal yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial.
Struktur fisik bangunan pemerintahan.
Salah satu tantangan desentralisasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 adalah...
Hilangnya otonomi daerah secara keseluruhan.
Munculnya praktik korupsi di tingkat daerah dan fenomena "raja-raja kecil".
Pemusatan kekuasaan fiskal kembali sepenuhnya ke pusat.
Penghapusan pemilihan langsung kepala daerah.
Menurut Grindle (2007), pendekatan yang dianjurkan dalam reformasi kelembagaan adalah fokus pada...
Pencapaian tata kelola yang ideal dan sempurna sejak awal.
Perubahan good enough governance, yaitu perbaikan bertahap dan kontekstual.
Peniruan (copy-paste) model kelembagaan dari negara lain tanpa adaptasi.
Sentralisasi semua proses reformasi.
Berdasarkan kesimpulan materi, desentralisasi pada hakikatnya adalah...
Tujuan akhir dari pembangunan politik suatu negara.
Sebuah alat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) dan kesejahteraan rakyat.
Sebuah proses yang hanya berfokus pada transfer kewenangan administratif.
Sebuah kebijakan yang harus dihindari karena memicu disintegrasi.
Menurut konsep teori kelembagaan, proses ketika organisasi berubah dari alat teknis menjadi entitas yang bernilai dan beridentitas sendiri disebut...
Legitimasi
Institusionalisasi
Akuntabilitas
Konsep yang menjelaskan bahwa keberlangsungan organisasi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma, nilai, dan budaya masyarakat, bukan hanya oleh efisiensi teknis, adalah...
Isomorfisme
Institusionalisasi
Legitimasi
Dekonsentrasi
Kecenderungan organisasi untuk menjadi serupa karena tekanan institusional, seperti regulasi, peniruan, atau standar profesi, dikenal sebagai...
Institusionalisasi
Legitimasi
Isomorfisme
Birokratisasi
Aliran neo-institusionalisme menekankan bahwa organisasi menyesuaikan diri terutama untuk...
Mencapai efisiensi teknis semata.
Mendapatkan legitimasi sosial.
Memusatkan kewenangan.
Menghindari semua bentuk regulasi.
Dalam studi kasus reformasi birokrasi Indonesia, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 berfokus pada hal-hal di bawah ini, KECUALI...
Penataan organisasi.
Penerapan sistem merit bagi ASN.
Pembangunan Zona Integritas.
Privatisasi seluruh BUMN.
Dari perspektif pilar regulatif, contoh aturan formal dalam reformasi birokrasi Indonesia adalah...
Budaya gotong royong.
PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
Keyakinan bahwa jabatan adalah "rezeki".
Norma profesionalisme informal.
Pilar kelembagaan yang menjelaskan tantangan reformasi dari sisi budaya, mindset, dan anggapan yang dianggap "wajar" seperti "uang pelicin" adalah pilar...
Regulatf
Normatif
Kultural-Kognitif
Koersif
Upaya reformasi birokrasi melalui penerapan e-Government dan sistem pengadaan elektronik (SPSE) merupakan upaya untuk mengatasi tantangan pada pilar...
Regulatf
Normatif
Kultural Kognitif
Mimetic
Menurut analisis studi kasus, mengapa kepatuhan terhadap aturan formal dalam reformasi birokrasi seringkali hanya bersifat formalitas?
Karena tidak ada aturan yang jelas.
Karena lemahnya pengawasan.
Karena semua aparat sudah memiliki integritas tinggi.
Karena masyarakat tidak mendukung.
Implikasi utama bagi praktisi sektor publik dari analisis studi kasus reformasi birokrasi ini adalah...
Penyusunan aturan yang ketat sudah cukup untuk menjamin keberhasilan reformasi.
Perlu fokus tidak hanya pada aturan, tetapi juga pada internalisasi nilai dan transformasi budaya.
Reformasi teknis administratif adalah satu-satunya kunci keberhasilan.
Peran masyarakat tidak penting dalam proses reformasi.
