Hubungan serasi antara kota dengan wilayah belakangnya

Hubungan harmonis antar pemukiman di dalam kota

Peningkatan fungsi transportasi kota

Pengendalian jumlah penduduk

Karena sumber daya manusia tidak terbatas

Karena lahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan terbatas

Karena semua rencana dapat diubah kapan saja

Karena tidak ada kepentingan politik dalam perencanaan

Perencanaan wilayah pedesaan

Perencanaan tata ruang keseluruhan wilayah

Perencanaan transportasi

Perencanaan khusus perkotaan

Perencanaan tata ruang nasional

Perencanaan ruang perkotaan

 Perencanaan infrastruktur regional

Perencanaan sosial ekonomi

Pengumpulan data masa lalu hingga kini

Analisis data untuk memahami isu masa kini dan masa depan

Penyusunan langkah-langkah mencapai tujuan

Penyusunan regulasi politik sebagai legitimasi hukum

Karena melibatkan kepentingan individu secara langsung

Karena hasilnya berdampak pada masyarakat luas dan perlu legitimasi publik

Karena hanya pemerintah pusat yang berhak menyusunnya

1.       Karena prosesnya hanya bersifat administratif

Perbedaan peran pemerintah daerah dan pusat dalam pengendalian ruang

Tingkat kompleksitas perencanaan yang berbeda

Keterbatasan sumber daya manusia dalam merencanakan

Legalitas dokumen perencanaan berdasarkan politik

Geografis dan tapak

Sejarah, kebudayaan, dan politik

Kondisi ekonomi dan hubungan sosi

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkanJumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan

Ketidakpastian dapat dihilangkan dengan data lengkap

Ketidakpastian, risiko, dan ketidakjelasan selalu ada dalam perencanaan

Ketidakpastian hanya muncul pada perencanaan perkotaan, bukan regional

Ketidakpastian dapat diabaikan jika fokus pada infrastruktur

Sistem perkotaan dan sistem administrasi wilayah

Sistem wilayah (kewilayahan) dan sistem internal perkotaan

Sistem fungsional dan sistem homogen

Sistem nodal dan sistem perencanaan

Wilayah dengan dominasi kegiatan pertanian dan distribusi hasil panen

Wilayah yang memiliki kegiatan utama non-pertanian dengan fungsi permukiman, pelayanan, dan ekonomi

Wilayah dengan kepadatan rendah, luas areal besar, serta dominasi agraris

Wilayah administratif dengan batas jelas berdasarkan yurisdiksi pemerintah

Kota besar

Metropolitan (Kota Raya)

Megapolitan

Kota sedang

Wilayah administratif, wilayah homogen, wilayah nodal

Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal

Kota kecil, kota sedang, kota besar

Kawasan pesisir, kawasan hutan, kawasan industri

Permukiman berpenduduk besar dengan kepadatan tinggi

Wilayah nonagraris dengan hubungan rasional dan ekonomis

Tempat pemusatan kegiatan fungsional penduduk

Kawasan dengan pola hubungan dominan agraris dan komunal

Wilayah homogen

Wilayah nodal

Wilayah administratif

Wilayah perencanaan

Kabupaten Donggala

Wilayah pesisir

Kota Makassar sebagai provinsi

Kecamatan Palu Barat

Keseragaman karakteristik fisik

Adanya pusat kegiatan yang memengaruhi wilayah sekitarnya

Kesamaan yurisdiksi administratif

Pola hubungan yang bersifat homogen

Kota kecil

Kota sedang

Kota besar

Metropolitan

Struktur ruang dan pola ruang dengan jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah

Sistem internal kota yang mengatur fungsi perumahan

Sistem fungsional dalam batas administratif

Sistem politik dalam penentuan tata ruang

Aturan tertulis yang mengikat semua perencana

Refleksi atas baik/buruk, benar/salah dalam tindakan perencana

Kewajiban hukum untuk melaksanakan perencanaan sesuai regulasi

Kebiasaan sosial masyarakat yang menjadi acuan

Refleksi kritis terhadap nilai-nilai profesi

Kewajiban untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan

Kode etik yang ditetapkan asosiasi perencana

Pedoman teknis penyusunan rencana tata ruang

Kemendesakan individu

Perilaku individu

Ketidakjelasan aturan/pedoman

Keterbatasan kapasitas teknologi perencanaan

1967 di Bandung

1971 di Jakarta

1975 di Yogyakarta

1994 di Surabaya

Mengawasi implementasi RTRW oleh pemerintah daerah

Menjadi wadah pembinaan, komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar perencana

Menentukan kebijakan anggaran pembangunan wilayah dan kota

Menggantikan peran pemerintah dalam perencanaan tata ruang

Perencana junior, perencana madya, perencana senior

Ahli perencana muda, ahli perencana madya, ahli perencana utama

Perencana teknis, perencana profesional, perencana strategis

Ahli pratama, ahli madya, ahli utama

Mengutamakan kepentingan pemberi kerja di atas segalanya

Menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan

Menyusun rencana sesuai arahan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan publik

Menjaga kerahasiaan seluruh informasi meski berdampak pada publik

PWK menentukan bentuk peradaban manusia sejak awal sejarah

Setiap perubahan peradaban memengaruhi karakter wilayah dan kota

PWK hanya berkembang pada era industri modern

Peradaban manusia tidak memengaruhi pola ruang kota

Kota kuno – Kota klasik – Kota barok – Kota abad pertengahan

Kota kuno – Kota Mesir – Kota klasik – Kota abad pertengahan – Kota modern

Kota Mesir – Kota Aegea – Kota barok – Kota klasik

Kota abad pertengahan – Kota neoklasik – Kota Aegea – Kota barok

Terbentuknya tata ruang berdasarkan filsafat rasional Yunani

Adanya fungsi religius yang dominan pada ruang kota

Perencanaan berbasis zoning modern

Penggunaan konsep boulevard barok

Penguatan fungsi pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan dakwah

Tata kota berbasis arsitektur barok

Penerapan sistem kanal seperti di Belanda

Penataan ruang berdasarkan zoning industri

Kota tradisional berbasis pada aktivitas agraris, kota modern berbasis industri dan jasa

Kota tradisional memiliki zoning jelas, kota modern tidak

Kota tradisional bersifat rasional dan ekonomis, kota modern religius

Kota tradisional berbasis industri, kota modern berbasis agraris

Penataan ruang kota berbasis agraris

Pembangunan jaringan kanal, benteng, dan kawasan perdagangan

Kota dengan pola acak tanpa pusat kegiatan

Penerapan zoning industri sejak era pra-kolonial

Struktur ruang berfokus pada jaringan dan pusat permukiman, sedangkan pola ruang pada distribusi peruntukan ruang

Struktur ruang hanya mengatur kawasan lindung, pola ruang mengatur jaringan prasarana

Struktur ruang bersifat administratif, pola ruang bersifat fungsional

Struktur ruang terkait penggunaan lahan, pola ruang terkait sarana prasarana

Karena ruang bersifat tidak terbatas sementara aktivitas manusia terbatas

Karena ruang terbatas, aktivitas manusia meningkat, dan ruang juga dibutuhkan hewan serta tumbuhan

Karena ruang hanya diperuntukkan bagi manusia

Karena populasi manusia menurun sementara ruang bertambah

Pencemaran air dan udara

Ketimpangan sosial, pemukiman liar, keamanan

Kekurangan air bersih dan listrik

Konflik budaya dan hilangnya tradisi

Polusi udara menurunkan kualitas kesehatan

Kemacetan dan infrastruktur tidak memadai menurunkan produktivitas

Pemukiman liar memicu konflik sosial

Penurunan kualitas air memengaruhi lingkungan

Warna blok untuk fungsi lindung dan budi daya

Garis untuk jaringan prasarana dan titik untuk lokasi fasilitas umum

Simbol administratif berdasarkan yurisdiksi wilayah

Layer digital yang menampilkan zoning lahan

Kekurangan sumber daya air global

Permukiman padat dan kumuh serta konflik antarguna lahan

Perubahan iklim global

Ketimpangan perdagangan internasional

Jaringan air bersih

Lokasi fasilitas Pendidikan

Zona ruang terbuka hijau

jaringan jalan