Menjamin hak veto bagi anggota yang berpengaruh

Menetapkan setiap keputusan melalui musyawarah mufakat

Menentukan keputusan hanya oleh pengurus inti

Mengutamakan keputusan mayoritas tanpa musyawarah

Karena koperasi merupakan badan usaha tertua di Indonesia

Karena koperasi mencerminkan sistem ekonomi demokratis yang berkeadilan sosial

Karena koperasi dijamin penuh oleh negara

Karena koperasi wajib menggantikan peran pasar bebas

Pergeseran ekonomi dari asas kekeluargaan menuju kapitalistik individual

Meningkatnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan

Diperkuatnya demokrasi ekonomi

Bertambahnya pengawasan pemerintah atas koperasi

Koperasi tidak boleh tunduk pada aturan negara

Koperasi harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Koperasi wajib mengikuti sistem ekonomi liberal

Koperasi hanya boleh didirikan oleh pemerintah

Alat untuk mempertahankan loyalitas anggota

Mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan koperasi

Sarana formal bagi pengurus untuk mendapatkan kepercayaan

Instrumen administratif dalam RAT

Karena keterbukaan menimbulkan risiko kehilangan identitas lokal koperasi

Karena prinsip tersebut menolak kerja sama antar lembaga

Karena globalisasi menuntut sistem tertutup agar efisien

Karena prinsip sukarela tidak dapat diterapkan pada organisasi modern

Meningkatnya SHU bagi anggota baru

Munculnya ketimpangan kekuasaan berbasis modal

Berkurangnya partisipasi pengurus

Tumbuhnya solidaritas anggota

Koperasi akan kehilangan dasar legalitasnya

Terjadi ketidakseimbangan antara partisipasi ide dan kontribusi nyata

SHU meningkat tidak proporsional

Koperasi menjadi lembaga keuangan murni

Karena solidaritas mendorong pembagian SHU secara sama rata

Karena solidaritas menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam setiap keputusan

Karena solidaritas menjamin otonomi pengurus

Karena solidaritas mencegah kehadiran pengawas eksternal

Koperasi tetap berjalan normal karena struktur sudah mapan

Menurunnya kemampuan anggota memahami nilai dan tujuan koperasi

Meningkatnya efisiensi administrasi koperasi

Terbentuknya kompetisi internal yang sehat

Menghindari pengawasan pemerintah

Memperkuat jaringan ekonomi berbasis solidaritas antar lembaga

Menghapus otonomi setiap koperasi

Meningkatkan ketergantungan terhadap modal eksternal

Untuk memperluas usaha pribadi

Untuk menandingi sistem pasar bebas

Untuk melawan praktik eksploitasi kapitalis dengan solidaritas ekonomi

Untuk memenuhi perintah pemerintah Inggris

Menekankan peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi

Menyusun sistem pembagian keuntungan berdasarkan modal

Mengatur struktur demokratis dan pembagian hasil secara adil

Menetapkan kewajiban tunggal bagi anggota baru

Memberdayakan petani miskin di Purwokerto

Menolong pegawai agar lepas dari lintah darat

Mendirikan usaha pertanian kolektif

Mengembangkan ekonomi ekspor

Menjadi alat propaganda partai

Membangun kesadaran ekonomi rakyat sebagai bagian perjuangan kemerdekaan

Menjadi lembaga distribusi hasil kolonial

Menggantikan sistem kapitalis dengan ekonomi liberal

Menetapkan koperasi sebagai badan usaha negara

Melahirkan Gerakan Koperasi Nasional

Menetapkan Mohammad Hatta sebagai Ketua Pengurus Pusat

Membubarkan koperasi kolonial

Ia menulis Undang-Undang Perkoperasian pertama

Ia memandang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat dalam demokrasi ekonomi

Ia mendirikan Puskopma Indonesia

Ia memimpin koperasi besar di Bandung

Koperasi tetap sah karena pengurus adalah pemimpin utama

Koperasi kehilangan legitimasi demokratis dan melanggar prinsip partisipatif

RAT dapat digantikan oleh pengawas tanpa persetujuan anggota

Tidak berdampak karena semua keputusan dapat disahkan secara administratif

Karena keputusan hanya boleh diambil bersama demi menghindari otoritarianisme dalam organisasi

Karena tanggung jawab pengurus dibagi berdasarkan jumlah simpanan

Karena setiap pengurus memiliki jabatan tetap selama satu periode

Karena AD/ART melarang pengurus membuat kebijakan apa pun

Menolak laporan dan meminta audit independen sebagai bentuk kontrol demokratis

Menyerahkan seluruh wewenang kepada pemerintah

Menghapus posisi pengurus tanpa alasan

Mengundurkan diri dari koperasi

Pengurus harus tunduk pada tekanan mayoritas

Pengurus wajib membuka seluruh kebijakan kepada publik dan bertanggung jawab kepada anggota

Pengurus berhak menutup laporan demi efisiensi

Pengurus hanya bertanggung jawab pada pengawas

Modal dan subsidi pemerintah

Legitimasi sebagai wadah demokrasi ekonomi yang dijalankan bersama

Dukungan pengurus pusat

Hak untuk menjalankan prinsip solidaritas

RAT menjadi ruang konkret di mana asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dijalankan

RAT hanya berfungsi untuk memilih pengurus baru

RAT merupakan satu-satunya sarana pembagian SHU

RAT menandai akhir masa jabatan pengawas

A. Agar anggota dapat melakukan koreksi, evaluasi, dan ikut menentukan arah kebijakan

B. Agar anggota mengetahui besaran SHU masing-masing

C. Agar pemerintah mudah mengaudit koperasi

D. Agar pengawas dapat mengganti pengurus

Karena keputusan tanpa kuorum tidak mewakili kehendak kolektif anggota

Karena kuorum menambah jumlah SHU yang dibagikan

Karena kuorum mengatur batas maksimal kehadiran

Karena kuorum hanya formalitas hukum

Memberikan sanksi administratif tanpa musyawarah

Menyelamatkan koperasi dari krisis kepercayaan anggota

Membubarkan koperasi tanpa proses hukum

Menunda laporan RAT tahunan

Demokrasi ekonomi lebih diutamakan daripada kepemilikan modal

Hak suara anggota lama lebih kuat

Pengurus boleh memiliki dua suara

Keputusan hanya diambil oleh ketua RAT

Berdasarkan jumlah modal dan saham anggota

Berdasarkan keaktifan dan partisipasi anggota dalam usaha

Berdasarkan masa keanggotaan

Berdasarkan jabatan pengurus

Mengurangi hak anggota terhadap SHU

Menutup kerugian sekaligus memperkuat modal jangka panjang koperasi

Membatasi transaksi simpan pinjam

Menyediakan tunjangan pengurus

Simpanan pokok hanya dibayar saat RAT

Simpanan pokok bersifat permanen dan tidak dapat ditarik selama menjadi anggota

Simpanan wajib dapat dihapus setelah satu tahun

Simpanan pokok dapat diambil kapan pun

Membangun kepercayaan anggota terhadap integritas organisasi

Menghapus kebutuhan akan RAT

Mempercepat pembagian SHU

Mengurangi keterlibatan pengawas

Menolak laporan dan meminta audit independen

Mengusulkan pembubaran RAT

Menunda pembagian SHU

Bentuk moralitas ekonomi berbasis kejujuran dan tanggung jawab sosial

Upaya memperbanyak investasi eksternal

Strategi politik untuk memperluas pengaruh

Kewajiban administratif bagi pemerintah

Kemauan berpartisipasi dalam kegiatan dan transaksi koperasi

Besarnya simpanan wajib

Lamanya menjadi anggota

Hubungan dengan pengurus

Dengan membatasi jumlah anggota baru

Dengan menegakkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif

Dengan menaikkan biaya pendaftaran

Dengan mewajibkan loyalitas permanen

Demokrasi ekonomi

Otonomi individu

Liberalisme ekonomi

Kepemimpinan tunggal

Meningkatkan pendidikan perkoperasian yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap koperasi

Mengurangi frekuensi RAT

Memberikan insentif tanpa evaluasi

Keaktifan dalam RAT dan kesediaan bertransaksi di unit usaha koperasi

Banyaknya SHU yang diterima

Hubungan dekat dengan pengurus

Kepemilikan modal besar

Menurunnya partisipasi ekonomi dan melemahnya solidaritas organisasi

Bertambahnya modal dari luar

Pengurus semakin kuat secara politik

RAT berjalan lebih efisien

Inovasi harus selaras dengan prinsip kekeluargaan dan kebutuhan nyata anggota

Inovasi harus meniru model perusahaan swasta

Inovasi hanya boleh dilakukan oleh pengurus

Inovasi berarti meninggalkan nilai-nilai koperasi

Karena melibatkan partisipasi anggota dan memperkuat solidaritas ekonomi di lingkungan kampus

Karena mengikuti tren pasar global

Karena menambah profit tanpa risiko

Karena bersifat eksklusif bagi anggota lama

Keputusan ekonomi tetap berlandaskan musyawarah dan kebersamaan

Pengurus dapat bertindak lebih cepat

Modal dapat digunakan tanpa batas

Pemerintah memberi izin otomatis

Menyebar risiko dan memperluas peluang ekonomi tanpa meninggalkan nilai kebersamaan

Memisahkan anggota berdasarkan unit usaha

Mengurangi jumlah anggota aktif

Meningkatkan peran pengawas

A. Akan tertinggal dalam kompetisi pasar modern

B. Tidak perlu mengikuti RAT

C. Dapat bergantung sepenuhnya pada pemerintah

D. SHU-nya tetap meningkat

Etika sosial dan tanggung jawab terhadap anggota

Peningkatan harga produk

Keterlibatan investor luar negeri

Pengurangan peran anggota

Kopma menjadi laboratorium ekonomi demokratis yang membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan semangat gotong royong mahasiswa

Kopma berfungsi sebagai lembaga bisnis kampus untuk memperoleh keuntungan

Kopma bertujuan menggantikan peran lembaga keuangan universitas

Kopma berorientasi pada profit semata bagi pengurus aktif

Karena mampu menggabungkan teori ekonomi dengan praktik partisipatif dan sosial di lingkungan akademik

Karena menjadi alat politik kampus

Karena memiliki dukungan penuh dari pemerintah

Karena menjadi penyalur subsidi bagi mahasiswa

Mendidik anggota agar memahami prinsip demokrasi ekonomi dan manajemen sosial

Meningkatkan daya saing antar kampus

Mengatur dana universitas

Menghapus sistem simpan pinjam

Mengkoordinasikan Kopma di seluruh kampus dan memperkuat posisi gerakan koperasi mahasiswa secara nasional

Mengambil alih seluruh kegiatan usaha Kopma daerah

Menghapus fungsi pendidikan perkoperasian

Mengatur sistem keuangan kampus

Edukasi berkelanjutan, penguatan rasa memiliki, dan inovasi usaha yang melibatkan seluruh anggota

Pembatasan jumlah anggota

Pemotongan SHU untuk anggota pasif

Pemisahan unit usaha dari kegiatan anggota

Sejauh mana Kopma mampu menjadi sarana pendidikan karakter ekonomi, kepemimpinan, dan kebersamaan bagi mahasiswa

Jumlah anggota baru yang direkrut tiap tahun

Banyaknya unit usaha yang dibuka

Keterlibatan dosen sebagai pengurus

Melaksanakan RAT luar biasa untuk menegakkan demokrasi dan akuntabilitas keputusan

Mengandalkan keputusan pengurus lama

Membentuk komite sementara tanpa RAT

Mengusulkan audit independen dan menunda pengesahan laporan hingga terbukti kebenarannya

Menyetujui laporan secara simbolik agar kegiatan tetap berjalan

Menghapuskan posisi pengawas

Menyerahkan penyelesaian kepada pemerintah

Memberi sanksi sesuai AD/ART namun tetap menjaga asas kekeluargaan

Menghapus hak suara mereka tanpa pemberitahuan

Memecat langsung seluruh anggota pasif

Menutup keanggotaan baru

Tidak sah karena melanggar prinsip demokrasi ekonomi dan mekanisme musyawarah anggota

Sah selama menguntungkan koperasi

Diperbolehkan jika disetujui pengawas

Sah karena merupakan keputusan bisnis

Dikelola secara terbuka melalui mekanisme RAT dan menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi anggota

Diselesaikan dengan pemecatan langsung

Diabaikan hingga masa jabatan berakhir

Diserahkan ke pihak eksternal tanpa forum anggota

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan organisasi

Dominasi pengurus dalam pengambilan kebijakan

Keputusan sepihak demi efisiensi

Penundaan pelaporan tahunan

Karena koperasi berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan akumulasi modal individu

Karena koperasi tidak boleh bertransaksi digital

Karena koperasi wajib bergantung pada bantuan pemerintah

Karena koperasi harus menghindari kompetisi pasar

Karena koperasi dapat mengubah keterbatasan modal menjadi kekuatan solidaritas dan partisipasi anggota

Karena modal kecil menghindarkan dari pengawasan pajak

Karena modal kecil tidak perlu pembukuan

Karena modal kecil meningkatkan SHU per anggota

Kurangnya kesadaran anggota terhadap nilai koperasi dan manfaat keanggotaannya

Kelebihan jumlah anggota aktif

Pengawasan pemerintah yang terlalu ketat

Pembagian SHU yang terlalu besar

Berdasarkan kedekatan personal, bukan kompetensi profesional

Mengacu pada pendidikan formal

Ditetapkan oleh lembaga eksternal

Diatur oleh pemerintah pusat

Memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai partisipatif dan kekeluargaan

Meniru sistem manajemen korporasi global sepenuhnya

Meningkatkan ketergantungan pada investor luar negeri

Menutup kerja sama dengan koperasi lain

Sebagai sarana memperluas akses, efisiensi, dan transparansi bagi anggota

Sebagai alat menggantikan fungsi pengurus

Sebagai ancaman yang harus dihindari

Sebagai sistem pengawasan eksternal

Karena koperasi harus menjaga nilai solidaritas dan keadilan di tengah budaya kompetitif individual

Karena koperasi menolak setiap bentuk perubahan

Karena koperasi bergantung pada modal asing

Karena koperasi tidak mengikuti tren global

Pendidikan, pelatihan, dan informasi sebagai pilar pemberdayaan anggota

Otonomi dan kemandirian

Kerja sama antar koperasi

Kepedulian terhadap komunitas

Membangun jejaring antar koperasi (networking) untuk memperkuat posisi tawar ekonomi kolektif

Menghapus sistem RAT tahunan

Menyerahkan keputusan bisnis kepada investor

Mengurangi jumlah anggota aktif

Inovasi dan digitalisasi harus dijalankan tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan dan keadilan sosial

Pengurus muda wajib mengutamakan profit maksimal

Anggota muda tidak perlu terlibat dalam RAT

Koperasi harus fokus menjadi lembaga simpan pinjam saja