Menentukan jenis pidana

Mencari dan menemukan kebenaran

Memberikan efek jera bagi pelaku

Menjalankan pidana denda

Hukum pidana formil berdiri sendiri tanpa memerlukan hukum pidana materiil

Hukum pidana materiil hanya berisi asas-asas umum tanpa sanksi

Hukum pidana formil berfungsi mengabdi pada hukum pidana materiil

Hukum pidana materiil mengatur tata cara pemeriksaan di pengadilan

Pelanggaran administratif

Tindak pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP)

Pelanggaran etik

Kesalahan prosedural ringan

Upaya mencari keadilan secara prosedural

Proses menemukan kebenaran materiil

Pemberian efek jera kepada pelaku

Pelaksanaan pidana denda

Sah karena untuk kepentingan penyidikan

Melanggar prinsip kewenangan karena tanpa izin pengadilan

Dibenarkan jika barang bukti dianggap penting

Termasuk bentuk upaya hukum luar biasa

A. Nominal dan formal

B. Substansi dan pelaksanaan

C. Preventif dan represif

D. Norma dan asas

Proses peradilan menjadi lebih cepat

Penegakan hukum menjadi inkonsisten

Putusan hakim menjadi otomatis batal

Pidana tidak dapat dijalankan sama sekali

Moeljatno, karena menekankan pada pelaksanaan sanksi pidana

Van Bemmelen, karena menekankan pencarian kebenaran sejak tahap persangkaan

S.M. Amin, karena menekankan prosedur administratif

Subekti, karena menitikberatkan pada fungsi penuntutan

Melanjutkan perkara untuk menjaga wibawa pengadilan

Menolak bukti pengakuan dan memerintahkan penyidikan ulang

Mengurangi hukuman karena pengakuan dianggap meringankan

Menyerahkan keputusan pada jaksa penuntut umum

Tujuan antara hukum acara pidana

Prinsip pembuktian sah dan jujur

Asas ultimum remedium

Asas ne bis in idem

Banyaknya lembaga yang berwenang

Keseragaman prosedur antarinstansi penegak hukum

Tingginya ancaman pidana dalam KUHP

Jumlah aparat penegak hukum yang besar

Hukum adat dan kebiasaan lokal

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR dan Peraturan Pemerintah

Prinsip common law system

Asas persamaan di hadapan hukum

Asas legalitas

Asas akusatur

Asas oportunitas

Dalam hukum pidana materiil mengatur kewajiban penuntut umum untuk menuntut

Dalam hukum acara pidana berkaitan dengan hak terdakwa atas pembelaan

Dalam hukum acara pidana menekankan kewajiban penuntut umum untuk menuntut setiap delik

Dalam hukum pidana materiil menegaskan hak jaksa untuk tidak menuntut

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku

Tidak menuntut perkara tertentu demi kepentingan umum

Menyidik perkara yang belum dilaporkan

Menentukan hakim pemeriksa perkara

Legalitas

Oportunitas

Presumption of innocence

Kesetaraan hukum

Putusan tetap sah karena substansi sudah dibahas

Putusan batal demi hukum

Putusan dapat diajukan kasasi

Putusan bersifat administratif

Penahanan bagian dari hak penyidik tanpa batas waktu

Penahanan harus dilakukan untuk setiap tersangka

Penahanan hanya dapat dilakukan sesuai syarat undang-undang

Penahanan boleh dilakukan atas dasar pertimbangan subjektif aparat

Keduanya memberi kewenangan kepada hakim dalam menuntut

Asas legalitas menuntut setiap delik, sedangkan asas oportunitas memberi ruang untuk tidak menuntut

Asas oportunitas bersifat wajib, sedangkan asas legalitas bersifat fakultatif

Keduanya hanya berlaku bagi jaksa di tingkat pengadilan

Melindungi masyarakat dari tindak pidana baru

Menjamin hak asasi tersangka/terdakwa selama proses hukum

Mengatur mekanisme banding dan kasasi

Menentukan batas waktu penahanan

Salah, karena semua perkara wajib terbuka

Benar, karena perkara kesusilaan dapat dikecualikan dari asas terbuka untuk umum

Salah, karena hanya terdakwa anak yang boleh disidang tertutup

Benar, karena persetujuan terdakwa cukup tanpa dasar pasal

Negara telah memenuhi kewajiban hukumnya

Hak tersangka dilindungi secara sempurna

Sistem bantuan hukum belum berjalan efektif

Tersangka wajib mencari penasihat hukum sendiri

Cepat dan sederhana

Kepastian hukum

Akusatur

Proporsionalitas

Dibenarkan karena untuk kepentingan penyidikan

Melanggar asas perlindungan hak asasi manusia

Termasuk penundaan prosedural yang sah

Tidak dapat digugat oleh tersangka

Hukum acara pidana lebih menekankan kepentingan negara daripada individu

Semua asas tersebut bertujuan membatasi kekuasaan penegak hukum agar tidak sewenang-wenang

Asas legalitas bertentangan dengan asas oportunitas

Perlindungan HAM hanya berlaku dalam tahap pengadilan

Permintaan korban agar pelaku ditindak menurut hukum

Pemberitahuan kepada pejabat berwenang tentang dugaan tindak pidana

Pernyataan saksi di bawah sumpah tentang tindak pidana

Penjelasan tertulis dari penyidik kepada penuntut umum

Pemberitahuan disertai permintaan agar pelaku ditindak menurut hukum

Keterangan korban kepada polisi tanpa permintaan hukuman

Pernyataan saksi tentang peristiwa pidana

Surat dari kejaksaan kepada pengadilan

Laporan dapat dibuat oleh siapa saja, sedangkan pengaduan hanya dapat dibuat oleh pihak yang dirugikan.

Laporan hanya dapat dibuat oleh polisi, sedangkan pengaduan oleh masyarakat.

Pengaduan harus disertai bukti, sedangkan laporan tidak perlu bukti.

Laporan dan pengaduan tidak memiliki perbedaan.

A. Laporan berasal dari pejabat, sedangkan pengaduan dari masyarakat

B. Laporan memerlukan bukti kuat, pengaduan tidak

C. Laporan dapat dilakukan siapa saja, sedangkan pengaduan hanya oleh pihak dirugikan

D. Laporan wajib dicabut, pengaduan tidak dapat dicabut

Pengaduan karena ia saksi kejadian

Laporan karena bersifat umum dan bukan korban langsung

Delik aduan relatif

Tindakan penyidikan

Laporan resmi dari media

Pengaduan dari pihak yang dirugikan

Informasi dari pemberitaan media massa

Tertangkap tangan

A. Pengaduan

B. Mengetahui sendiri

C. Tertangkap tangan

D. Penuntutan umum

Tidak ada alat bukti yang cukup

Perkara perdata

Telah kedaluwarsa

Tersangka tertangkap tangan

Langsung meneruskan ke kejaksaan

Menunda proses penyidikan sampai ada pengaduan

Menutup perkara demi hukum

Melakukan penahanan segera

Laporan hanya dapat dibuat oleh korban delik biasa

Delik biasa memerlukan laporan korban untuk memulai penyidikan

Laporan dapat dibuat siapa saja karena delik biasa tidak butuh pengaduan

Laporan hanya sah jika dibuat oleh pejabat negara

Tidak dapat dipidana karena belum terjadi kejahatan

Dapat dipidana karena melanggar kewajiban hukum untuk melapor

Hanya dikenakan sanksi administratif

Tidak relevan dengan hukum pidana

Sebagai sumber bukti utama dalam peradilan pidana

Sebagai sarana kontrol sosial yang membantu penyelidikan awal

Sebagai alat penuntutan resmi

Sebagai pengganti laporan masyarakat

Tepat, karena belum ada pengaduan korban

Tepat, karena rekaman bukan alat bukti sah

Tidak tepat, karena video dapat menjadi petunjuk sebagai alat bukti awal

Tidak relevan, karena polisi berwenang menolak laporan

Banyaknya saksi

Kesesuaian antara bukti dan unsur tindak pidana

Kesaksian dari korban saja

Kecepatan laporan dibuat

Salah, karena hanya polisi boleh menangkap

Tepat, karena termasuk penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan

Salah, karena belum ada laporan resmi

Tidak sah, karena tidak dilakukan di kantor polisi

Menggantikan KUHP dan KUHAP sekaligus

Mendampingi KUHP baru yang berlaku mulai Januari 2026

Menghapus semua asas dalam KUHAP 1981

Mengurangi kewenangan lembaga peradilan

Menjamin hak penyidik dalam menggunakan upaya paksa

Mengutamakan kepentingan negara di atas individu

Mengatur pembatasan upaya paksa agar tidak sewenang-wenang

Membatasi hak tersangka untuk membela diri

Mengembalikan semua keputusan kepada penyidik

Menghadirkan hakim untuk menguji keabsahan penahanan

Menunda sidang praperadilan hingga perkara pokok selesai

Membiarkan tersangka menunggu masa tahanan habis

Menahan di Rutan demi keadilan formal

Mengalihkan penahanan menjadi tahanan rumah

Memperpanjang masa tahanan untuk pengawasan

Memeriksa di kantor tanpa surat penahanan

Upaya paksa adalah bagian dari keadilan prosedural karena membatasi hak warga negara

Keadilan prosedural hanya berlaku setelah putusan hakim

Upaya paksa tanpa pengawasan yudisial justru meniadakan keadilan prosedural

Keadilan prosedural tidak relevan dalam tahap penyidikan

Terlalu singkat dalam mengatur upaya paksa

Tidak mampu dioperasionalkan sesuai asas-asas yang diatur

Tidak mengatur prosedur penyelidikan

Melanggar prinsip sistem peradilan terpadu

Rumah tersebut milik tersangka yang tertangkap tangan

Penyidik memiliki bukti kuat meski tanpa izin

Penghuni rumah memberikan izin lisan

Penyidik melapor ke atasan setelahnya

Lama waktu pelaksanaan

Lembaga yang melakukan tindakan tersebut

Jenis benda yang diambil

Tempat penyimpanan benda

Sah karena bertujuan menemukan alat bukti

Tidak sah karena melanggar ketentuan izin Ketua PN

Sah jika istri tersangka bukan saksi

Sah jika disetujui oleh penuntut umum