wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Untitled Quiz

Total questions: 100

Worksheet time: 55mins

Name
Class
Date
1.

Pencarian pemasok yang dilakukan oleh suatu organisasi korporasi maupun institusi merupakan segmen/komponen rantai pasok pada….

a)

Rantai Pasok Hilir

b)

Rantai Pasok Hulu

c)

Rantai Pasok eksternal

d)

Rantai Pasok Internal

2.

Pembangunan Puskesmas pada Kabupaten/Kota merupakan contoh rantai pasok pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kategori….

a)

Rantai pasok panjang

b)

Rantai pasok kompleks

c)

Rantai pasok pendek

d)

Rantai pasok sederhana

3.

Penyusunan regulasi dan prosedur pendukung proses operasionalisasi Manajemen Rantai Pasok (MRP) merupakan penerapan MRP pada Level….

a)

Perencanaan

b)

Strategis

c)

Taktis

d)

Operasional

4.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APBDesa yang prosesnya adalah sejak ….

a)

A. Perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

b)

B. Perencanaan sampai dengan pembayaran

c)

C. Persiapan sampai dengan pembayaran

d)

D. Persiapan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

5.

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tepat adalah....

a)

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Pinjaman/Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri

b)

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

c)

Jawaban A dan B salah

d)

Jawaban A dan B benar

6.

PPK pada Kabupaten A membeli 100 unit laptop bermerek XXX pada aplikasi katalog elektronik karena laptop merek tersebut memiliki TKDN ditambah BMP sebanyak 42%. Hal yang dilakukan PPK Kabupaten A tersebut mendukung Tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut....

a)

Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan.

b)

Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri

c)

Meningkatkan peran serta usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

d)

Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional

7.

Pokja Pemilihan Kabupaten Y mengumumkan persyaratan pemilihan secara luas agar banyak pelaku usaha di Indonesia yang dapat mengikuti proses pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah. Hal ini selaras dengan tujuan....

a)

Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri

b)

Meningkatkan peran serta usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

c)

Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional

d)

Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan.

8.

Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut....

a)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

d)

Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha

9.

Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten A melakukan identifikasi kebutuhan, dan menyediakan anggaran pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut....

a)

Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

b)

Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

c)

Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

d)

Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

10.

PPK Kabupaten X dalam menyusun spesifikasi teknis untuk pengadaan kertas memasukkan persyaratan ekolabel untuk produk ramah lingkungan dalam rangka mendukung kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut....

a)

Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

b)

Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

c)

Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan

d)

Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

11.

Spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk uji kompetensi. Hal ini TIDAK sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai berikut....

a)

Efisien

b)

Efektif

c)

Akuntabel

d)

Transparan

12.

Pokja Pemilihan Kota Y melakukan evaluasi yang sama terhadap seluruh Penyedia yang memasukan Penawaran. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai berikut....

a)

Transparan

b)

Terbuka

c)

Bersaing

d)

Adil

13.

Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten X menginstruksikan kepada Pokja Pemilihan untuk memenangkan PT KLM dalam tender paket Pengadaan Alat Mesin Pertanian. Hal ini TIDAK sesuai dengan etika pengadaan sebagai berikut....

a)

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ

b)

Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ

c)

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

d)

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang PBJ

14.

Andi adalah PPK pada Dinas X dan ketua Koperasi Pegawai Dinas X. Pada paket pengadaan makan-minum di Dinas X, Koperasi Pegawai Dinas X tidak berpartisipasi sebagai calon Penyedia Barang/Jasa. Hal ini telah sesuai dengan etika pengadaan sebagai berikut....

a)

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ

b)

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

c)

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

d)

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ

15.

Aspek hukum Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan perselisihan antara PPK dengan penyedia pada tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi di Dinas ABC adalah ....

a)

Hukum Pidana

b)

Hukum Perdata

c)

Hukum Persaingan Usaha

d)

Hukum Administrasi Negara

16.

Dinas Kesehatan Kota X akan melakukan pengadaan alat kesehatan. Pelaku pengadaan yang memiliki kewenangan menetapkan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak pada pekerjaan tersebut adalah....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

Pokja Pemilihan

17.

Pelaku pengadaan yang melaksanakan pengadaan seragam batik Kabupaten XYZ secara e-purchasing senilai Rp. 250 Juta adalah ....

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Pejabat Pengadaan

d)

Pokja Pemilihan

18.

Perusahaan XYZ mengajukan sanggah karena kalah dalam tender pengadaan alat pertanian di Dinas Pertanian Kota ABC. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berwenang menjawab sanggahan Perusahaan XYZ yaitu....

a)

Pengguna Anggaran (PA)

b)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

c)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

d)

Kelompok Kerja Pemilihan

19.

DIPA Kementerian XYZ memiliki anggaran belanja barang/jasa sebesar Rp2.000.000.000,00. maka alokasi anggaran minimal yang diprioritaskan untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri yaitu....

a)

Rp400.000.000,00

b)

Rp600.000.000,00

c)

Rp800.000.000,00

d)

Rp1.000.000.000,00

20.

Penilaian dan pemberian rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing terhadap produk impor untuk alat kesehatan yang memiliki subtitusi Produk Dalam Negeri dapat dilakukan oleh....

a)

Perangkat Daerah

b)

Kementerian Kesehatan

c)

Institusi lainnya

d)

Penyedia

21.

Berikut ini yang termasuk Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa adalah ....

a)

Pengelola PBJ

b)

Pemberi Keterangan Ahli

c)

Pengelola LPSE

d)

Personil Lainnya

22.

Pada proses pencantuman katalog terdapat penyedia yang menyangkan produk dalam negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, sehingga penyedia tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi yang BUKAN termasuk sebagai sanksi administrasi tersebut adalah ....

a)

Pemberian surat peringatan

b)

Penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing

c)

Sanksi Daftar hitam

d)

penurunan pencantuman Penyedia

23.

Aspek yang perlu diperhatikan oleh PPK pada kementerian A dalam melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas tahun 2024 adalah:

a)

Kesesuaian dengan kebutuhan organisasi

b)

Jumlah pegawai yang pensiun

c)

Lokasi parkir kendaraan pribadi

d)

Jenis bahan bakar kendaraan umum

24.

Identifikasi kebutuhan tersebut adalah....

a)

Jumlah tenaga ahli

b)

Jadwal kebutuhan

c)

Jumlah produsen

d)

Keinginan dari PA/KPA

25.

Dinas PU Kota DEF akan melakukan identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan Konstruksi. Dalam penyusunan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut, antara lain....

a)

Kontrak Pekerjaan Konstruksi

b)

Kompleksitas pekerjaan konstruksi: standar/sederhana, tidak sederhana dan kompleks

c)

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

d)

Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

26.

Pengadaan dalam rangka penyusunan studi kelayakan pembangunan bendungan termasuk dalam jenis pengadaan....

a)

barang

b)

pekerjaan konstruksi

c)

jasa lainnya

d)

jasa konsultansi

27.

Salah satu fungsi penetapan spesifikasi teknis dalam pekerjaan pembangunan gedung asrama haji yaitu....

a)

membandingkan penawaran harga dari peserta pemilihan

b)

mengetahui nilai TKDN

c)

memberikan informasi kebutuhan pembeli kepada pelaku usaha

d)

menentukan jumlah tenaga ahli yang diperlukan

28.

Informasi yang dapat digunakan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK adalah....

a)

produk usaha non kecil

b)

produk ramah lingkungan

c)

produk impor

d)

penyebutan merek untuk pemilihan melalui Tender

29.

Berikut merupakan kondisi yang memungkinkan PPK menyebutkan merek dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu....

a)

pengadaan laptop menggunakan katalog elektronik

b)

pengadaan mobil operasional melalui tender

c)

Pengadaan Jasa Konsultansi melalui seleksi

d)

pengadaan alat berat spesifikasi khusus melalui tender cepat

30.

Berikut merupakan hal yang TIDAK menjadi pertimbangan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan mobil dinas yaitu....

a)

spesifikasi mutu

b)

spesifikasi pelayanan

c)

spesifikasi kualitas

d)

spesifikasi penyedia

31.

Contoh pencantuman spesifikasi teknis yang mendefinisikan fungsi dan kinerja adalah....

a)

kadar maksimal kandungan zat kimia berbahaya

b)

mampu mengangkat beban sebesar 100 ton

c)

kapasitas ruang penyimpanan 128 GB SSD

d)

menggunakan bahan ramah lingkungan

32.

Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya pada pengadaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan stadion olah raga adalah....

a)

spesifikasi teknis

b)

kerangka acuan kerja

c)

harga perkiraan sendiri

d)

dokumen pemilihan

33.

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis akan mencantumkan spesifikasi pelayanan yang harus dipenuhi penyedia. Contoh penerapan spesifikasi pelayanan tersebut adalah....

a)

pengiriman laptop sebanyak 10 unit

b)

garansi purna jual selama 1 tahun

c)

ukuran layar 42 inch

d)

ketepatan lokasi pengiriman di kantor dinas kabupaten ABC

34.

Berikut hal yang harus tercantum dalam kerangka acuan kerja pada pengadaan jasa konsultansi penyusunan kajian kelayakan lingkungan mencakup....

a)

kompetensi tenaga ahli

b)

harga perkiraan sendiri

c)

spesifikasi peralatan yang digunakan

d)

remunerasi tenaga ahli

35.

Berikut ini yang merupakan ketentuan dalam penyusunan dan penetapan HPS yaitu....

a)

batas tertinggi penawaran pada pengadaan jasa konsultansi

b)

harga satuan tertinggi

c)

harga satuan terendah

d)

harga perkiraan sendiri

36.

Berikut ini tahapan penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan barang/jasa, yaitu....

a)

pengumpulan data/informasi; identifikasi komponen pekerjaan; penentuan biaya dan/atau harga satuan; penyusunan rincian RAB.

b)

penentuan biaya dan/atau harga satuan; penyusunan rincian RAB; pengumpulan data/informasi; identifikasi komponen pekerjaan.

c)

identifikasi komponen pekerjaan; penentuan biaya dan/atau harga satuan; penyusunan rincian RAB; pengumpulan data/informasi.

d)

identifikasi komponen pekerjaan; pengumpulan data/informasi; penyusunan rincian RAB; penentuan biaya dan/atau harga satuan.

37.

Komponen biaya langsung personel pada pengadaan jasa konsultansi telah memperhitungkan....

a)

gaji dasar, biaya sosial, biaya tidak langsung dan profit.

b)

gaji personel, biaya ekonomi, biaya tidak langsung dan profit.

c)

gaji pegawai, biaya ekonomi, biaya tidak langsung dan profit.

d)

gaji tim konsultan, biaya sosial, biaya langsung dan profit.

38.

Berikut ini merupakan pengadaan yang menggunakan HPS yaitu....

a)

Tender jasa lainnya dengan nilai 201 juta.

b)

Pengadaan langsung ATK senilai 10 juta.

c)

E-purchasing APAR senilai 210 juta.

d)

Pekerjaan terintegrasi pada pembangunan asrama atlet ASEAN Games senilai 300 Miliar.

39.

PPK menentukan cara pengadaan barang/jasa, apakah melalui penyedia atau pengadaan secara swakelola. Berikut ini contoh pengadaan yang dapat dilakukan secara swakelola adalah....

a)

Pemeliharaan kendaraan tempur.

b)

Pembangunan gedung kantor.

c)

Pengadaan laptop pegawai.

d)

Pengadaan ATK kantor.

40.

Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Strategi pengadaan yang dilakukan adalah....

a)

Mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.

b)

Mendorong inovasi pengadaan barang/jasa.

c)

Menyelenggarakan fungsi LPSE untuk semua jenis pengadaan.

d)

Memperkuat SDM dan kelembagaan pengadaan.

41.

Strategi pengadaan barang/jasa pada tahap proses perencanaan dilakukan melalui strategi pemaketan. Pemaketan barang/jasa dilakukan dengan mempertimbangkan....

a)

Keluaran barang/jasa, volum barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan pelaku usaha dan/atau ketersediaan anggaran.

b)

Keluaran barang/jasa, volum barang/jasa, ketersediaan tenaga ahli, kemampuan pelaksana swakelola dan/atau kecukupan anggaran.

c)

Keluaran barang/jasa, volum barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan pelaku pengadaan dan/atau keterbatasan anggaran.

d)

Keluaran barang/jasa, volum barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, dan/atau ketersediaan anggaran.

42.

Konsolidasi pengadaan merupakan strategi menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan oleh....

a)

KPA/PPK pada tahap perencanaan.

b)

KPA/PA pada persiapan pengadaan.

c)

PPK/PA pada tahap persiapan pemilihan

d)

PPK/UKPBJ pada tahap pemilihan.

43.

Pembentukan UKPBJ Kabupaten X secara struktural berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan regulasi dilakukan oleh....

a)

Kepala Daerah.

b)

Kuasa Pengguna Anggaran.

c)

Pengguna Anggaran.

d)

Pejabat Pembuat Komitmen.

44.

UKPBJ merupakan unit yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Berikut ini bidang pada UKPBJ yang melakukan fungsi pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yaitu....

a)

pengelolaan LPSE

b)

pengelolaan pengadaan barang/jasa

c)

pembinaan SDM dan kelembagaan

d)

pendampingan, konsultasi dan bimtek.

45.

Bidang keempat pada UKPBJ yang belum disebutkan adalah:

a)

Bidang yang melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan secara elektronik (e-procurement)

b)

Bidang yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan

c)

Bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan internal

d)

Bidang yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset

46.

Bidang yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimtek PBJ. Berikut ini bidang yang dapat digabungkan adalah....

a)

3 dan 4

b)

2 dan 3

c)

2 dan 1

d)

1 dan 4

47.

Reviu Dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan pokja pada tahap....

a)

Perencanaan Pengadaan

b)

Persiapan Pemilihan

c)

Pemilihan Penyedia

d)

Pelaksanaan pengadaan

48.

Reviu dokumen persiapan pengadaan dilakukan terhadap hal-hal berikut....

a)

Spek tek/KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Dokumen Anggaran Belanja, ID Paket RUP, Waktu penggunaan barang/jasa, analisa pasar, Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan resiko (bila diperlukan)

b)

Spek tek/KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Dokumen Anggaran Belanja, ID Paket RUP, Waktu pemilihan barang/jasa, analisa pasar, Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan resiko (bila diperlukan)

c)

Spektek/KAK, HPS, Kontrak, Dokumen Anggaran Belanja, ID Paket RUP, Waktu penggunaan barang/jasa, analisa pasar, Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan resiko (bila diperlukan)

d)

Spek tek/KAK, HPS, Kontrak, Dokumen Anggaran Belanja, ID Paket RUP, Waktu pemilihan barang/jasa, analisa pasar, Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan resiko (bila diperlukan)

49.

Dalam hal hasil reviu dokumen persiapan pengadaan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan, maka....

a)

Pokja melakukan perbaikan dokumen persiapan pengadaan

b)

PPK mengusulkan kepada Pokja untuk dilakukan perubahan.

c)

Pokja mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan.

d)

Pokja mengusulkan kepada APIP untuk dilakukan perubahan.

50.

Berikut ini yang BUKAN merupakan tujuan penyusunan dokumen pemilihan adalah....

a)

Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa

b)

Memberikan informasi hasil reviu dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa

c)

Memberikan informasi yang lengkap tentang ketentuan ketentuan pelaksanaan pekerjaan

d)

Menyediakan acuan bagi peserta pemilihan penyedia barang/jasa untuk menyusun penawaran

51.

Pokja pemilihan Kabupaten XYZ akan melaksanakan pengadaan pembangunan rumah dinas Bupati senilai Rp 3 M. Metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah....

a)

Pengadaan langsung

b)

Penunjukan langsung

c)

Tender

d)

Seleksi

52.

Hal yang dievaluasi dalam penilaian kualifikasi adalah....

a)

Kemampuan administrasi, teknis, dan keuangan peserta.

b)

Jumlah peserta yang hadir dalam seleksi.

c)

Lama waktu pelaksanaan seleksi.

d)

Lokasi pelaksanaan seleksi.

53.

Berikut yang BUKAN termasuk evaluasi penawaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah....

a)

Evaluasi administrasi

b)

Evaluasi kualifikasi

c)

Evaluasi teknis

d)

Evaluasi harga

54.

Pokja pemilihan Kabupaten XYZ akan melaksanakan pemilihan jasa konsultan perencanaan pembangunan rumah dinas Bupati senilai Rp180 juta. Metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah....

a)

satu file

b)

dua file

c)

satu tahap

d)

dua tahap

55.

Metode evaluasi penawaran yang tepat pada pekerjaan rancang bangun pembangunan kompleks perkantoran IKN senilai Rp200 M adalah....

a)

Harga terendah sistem gugur

b)

Kualitas

c)

Kualitas dan biaya

d)

Sistem nilai

56.

Peserta pemilihan yang tidak setuju pada jawaban sanggah pokja pemilihan pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan menyampaikan sanggah banding yang ditujukan kepada....

a)

A. Pokja

b)

B. PPK

c)

C. APIP

d)

D. KPA

57.

Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya yaitu....

a)

Penunjukan Langsung

b)

Pengadaan Langsung

c)

Tender Cepat

d)

Tender

58.

Pokja Pemilihan XYZ melakukan evaluasi penawaran untuk pekerjaan kajian pengembangan Sumber Daya Manusia yang ruang lingkup, jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK yaitu...

a)

Kualitas

b)

Pagu Anggaran

c)

Biaya Terendah

d)

Kualitas dan Biaya

59.

Metode Kualifikasi yang ditetapkan Pokja Pemilihan untuk seleksi badan usaha penyusunan dokumen DED pembangunan jalan senilai Rp1,6 Miliar adalah:

a)

Prakualifikasi

b)

Pascakualifikasi

c)

Penunjukan Langsung

d)

Pengadaan Langsung

60.

Berikut adalah evaluasi administrasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan yaitu....

a)

Kesesuaian persyaratan spesifikasi teknis

b)

Kesesuaian dan keabsahan jaminan penawaran, dan surat penawaran

c)

Kesesuaian metode pelaksanaan

d)

Ketepatan proposal teknis berupa layanan, metodologi, kaidah keilmuan

61.

Peserta pemilihan pada tender pengadaan pemeliharaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi senilai Rp1 Miliar pada Pusat Data dan Informasi Kementerian ABC mengajukan sanggah dan sanggah dinyatakan benar oleh Pokja Pemilihan. Tindak lanjut yang paling tepat yaitu....

a)

Pokja Pemilihan menerbitkan SPPBJ

b)

Pokja Pemilihan mencairkan jaminan penawaran

c)

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang

d)

Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan penyedia

62.

Peserta Pemilihan pada paket pengadaan bahan makanan taruna dengan nilai Rp900 juta dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan kondisi....

a)

Pokja Pemilihan sudah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan

b)

Pokja Pemilihan belum melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan

c)

Pokja Pemilihan sudah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan dan sanggah diterima

d)

Pokja Pemilihan sudah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan dan sanggah ditolak

63.

Tujuan dari penyusunan daftar penyedia barang/jasa yaitu....

a)

Tersedianya informasi profil pelaku usaha atau penyedia barang/jasa berdasarkan kinerja

b)

Bahan pembinaan untuk meningkatkan omzet pelaku usaha atau penyedia barang/jasa

c)

Mempermudah persyaratan penyedia dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa

d)

Tersedianya database pelaku usaha pada bidang tertentu untuk mempermudah proses pengadaan langsung/penunjukan langsung

64.

Pemerintah Provinsi XYZ menyusun daftar penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan pekerjaan serta melaksanakan kewajibannya seperti dalam kontrak secara memuaskan. Penyusunan daftar penyedia tersebut menggunakan kategori penyedia barang/jasa yang disebut sebagai ....

a)

Approve Supplier

b)

Prefered Supplier

c)

Emergency Supplier

d)

Temporary Supplier

65.

Kementerian ABC menyusun daftar penyedia barang/jasa namun belum mendapatkan pekerjaan, sehingga belum terbukti apakah dapat melaksanakan kewajibannya dengan kinerja yang memuaskan. Penyusunan daftar penyedia tersebut menggunakan kategori penyedia barang/jasa yang disebut sebagai ....

a)

Approve Supplier

b)

Prefered Supplier

c)

Emergency Supplier

d)

Temporary Supplier

66.

Negosiasi dapat diterapkan dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut....

a)

Pengadaan bahan instrumen set medis Dinas Kesehatan pada Provinsi Sukatengah

b)

Pengadaan Jasa Kebersihan pada Dinas Bersih Sehat

c)

Pengadaan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Jaringan Distribusi Pipa Air pada Dinas Pekerjaan dan Umum

d)

Renovasi gedung rawat inap Rumah Sakit Sehat Bahagia Sejahtera

67.

PPK Provinsi Kokoh Jaya melakukan negosiasi dalam melaksanakan pengadaan Meubelair dengan tujuan sebagai berikut....

a)

Untuk mengembangkan lingkup pekerjaan pada kontrak dan memperdalam pemahaman antara pihak-pihak

b)

untuk mengeksplorasi kondisi yang tidak biasa atau kompleks yang muncul

c)

untuk memperbaiki tawaran saat ini

d)

ketika risiko substansial teridentifikasi dalam pengadaan dan para pihak mencari cara untuk mengurangi atau mentransfer paparan risiko

68.

Para pihak yang terlibat dalam negosiasi teknis dan biaya pada proses Pengadaan Barang/Jasa yaitu....

a)

PPK sebelum penandatangan kontrak melakukan negosiasi bila perlu dilakukan perubahan rancangan kontrak

b)

... (opsi lain tidak terlihat di gambar)

69.

Langkah awal yang dilakukan pada Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah yang harus segera dilaksanakan dalam Penanganan Keadaan Darurat akibat Bencana Tanah Longsor di Provinsi XYZ yaitu ....

a)

Menerbitkan SPPBJ

b)

Melakukan perencanaan pengadaan

c)

Menyerahkan lokasi pekerjaan

d)

Memeriksa lokasi pekerjaan

70.

Berikut ini yang BUKAN merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan....

a)

Air bersih

b)

Hotel

c)

Tiket transportasi

d)

Koran/majalah

71.

Pelaku usaha asing dapat mengikuti tender/seleksi pada pengadaan ....

a)

Penyusunan pembangunan perancangan ibukota negara baru dengan nilai paket Rp30 M

b)

Pembangunan stadion dengan nilai paket Rp980 M

c)

Pengadaan alat traktor pertanian sebanyak 100 unit senilai Rp20 M

d)

Pengadaan Jasa lainnya Reformasi Administrasi Perpajakan dengan nilai

72.

Pekerjaan pengadaan penanganan covid-19 tahun 2021 untuk pengadaan masker dan APD paling tepat menggunakan jenis kontrak....

a)

Harga Satuan

b)

Lumsum

c)

Kontrak Payung

d)

Biaya plus imbalan

73.

Pejabat Pengadaan akan melakukan pengadaan ATK dengan volume yang pasti untuk 1 tahun. Jenis kontrak yang tepat adalah....

a)

Lumsum

b)

Harga Satuan

c)

Kontrak Payung

d)

Putar Kunci

74.

PPK akan melakukan e-purchasing material konstruksi dengan total nilai pengadaannya di atas Rp650 Juta Bentuk kontrak yang tepat adalah....

a)

Kuitansi

b)

Surat Perintah Kerja (SPK)

c)

Surat Perjanjian

d)

Surat Pesanan

75.

Untuk pengadaan pembangunan kantor dinas wali kota dengan nilai kontrak sebesar Rp18 M maka uang muka yang dapat diberikan sebesar....

a)

Maksimal diberikan 30% dari nilai kontrak

b)

Maksimal diberikan 20% dari nilai kontrak

c)

Maksimal diberikan 20% dari nilai kontrak tahun jamak

76.

Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan ATK yang tepat adalah....

a)

Sekaligus

b)

Termin

c)

Bulanan

d)

Harian

77.

Jaminan pemeliharaan pada pekerjaan konstruksi diberikan sebesar....

a)

10% dari harga penawaran

b)

5% dari kontrak

c)

5% dari HPS

d)

10% dari kontrak

78.

Jaminan apa yang bisa digunakan untuk pengadaan barang....

a)

1, 2, 4

b)

1, 2, 6

c)

2, 4, 6

d)

4, 5, 6

79.

Dokumen yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan kontrak adalah...

a)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

b)

Surat Lamaran Kerja

c)

Ijazah Pendidikan

d)

Laporan Pribadi

80.

Tahapan dalam pembuatan kontrak yang benar adalah sebagai berikut....

a)

Rancangan kontrak - penetapan SPPBJ- finalisasi kontrak - penandatanganan kontrak

b)

Rancangan kontrak - penetapan SPPBJ - dokumen pengadaan - penandatanganan kontrak

c)

Pokok perjanjian - perumusan kontrak - finalisasi kontrak - penandatanganan kontrak

d)

Pokok perjanjian - syarat syarat umum kontrak – SPPBJ - finalisasi kontrak

81.

Tim yang bertugas membantu PPK dalam pengelolaan kontrak secara administrasi/keuangan adalah...

a)

Tim Pendukung

b)

Tim Ahli

c)

Tim Teknis

d)

Tenaga Ahli

82.

Tim yang bertugas membantu PPK dalam kegiatan serah terima hasil pekerjaan dalam aspek teknisnya adalah....

a)

Tim Pendukung

b)

Tim Ahli

c)

Tim Teknis

d)

Tenaga Ahli

83.

Apabila setelah dilakukan Show Cause Meeting, penyedia tidak dapat mencapai perbaikan target yang ditetapkan oleh PPK, maka tindak lanjut yang dilakukan PPK menerbitkan....

a)

Surat Adendum Kontrak

b)

Surat Perintah Kerja

c)

Surat Peringatan

d)

Surat Pemutusan Kontrak

84.

Berikut ini yang merupakan instrumen pengendalian kontrak adalah....

a)

Diagram Batang

b)

Berita Acara Serah Terima (BAST)

c)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ)

d)

Contract Change Order (CCO)

85.

Setelah dilakukan pengajuan kepada PPK oleh penyedia untuk serah terima, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah....

a)

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK

b)

Serah terima ke PA/KPA

c)

Serah terima dengan PPK

d)

Penandatanganan Berita Acara Hasil Pekerjaan

86.

Perubahan kontrak yang disebabkan adanya keadaan darurat dapat dilakukan dengan ketentuan ....

4 lines
87.

Kondisi yang mana belum bisa dilakukan evaluasi kinerja penyedia adalah....

a)

PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

b)

PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan.

c)

Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi.

d)

Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan Berita Acara Serah Terima Sementara sebelum memasuki masa pemeliharaan

88.

Pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Negeri di kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan durasi masa pemeliharaan dari bulan April sampai dengan Oktober 2023. Pada saat masa pemeliharaan, penyedia lambat untuk merespon konfirmasi dari pemilik pekerjaan, maka aspek yang dinilai untuk evaluasi kinerja penyedia adalah...

a)

Waktu

b)

Layanan

c)

Biaya

d)

Kualitas

89.

Informasi yang tidak wajib ada di dalam kuitansi adalah....

a)

nama penjual

b)

uraian barang/jasa yang dibeli/dibayar

c)

Jumlah pembayaran

d)

Alamat PPK

90.

Bentuk Kontrak untuk pekerjaan pembelian ATK sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) adalah....

a)

Surat Perjanjian

b)

Bukti Pembelian

c)

Surat Pesanan

d)

Surat Perintah Kerja

91.

Dalam pekerjaan pembuatan command center pada Pemerintah Kota M, ditemukan bahwa penyedia mempunyai kinerja yang tidak bagus. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa dokumen pemilihan yang dibuat tidak mencerminkan karakteristik pekerjaan yang dibutuhkan dikarenakan adanya kesalahan dalam perencanaannya. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk pekerjaan sejenis untuk kedepannya adalah....

a)

Memberikan training kepada Pokja Pemilihan

b)

Melakukan analisis pasar dan mendetailkan spesifikasi teknis dengan spesifikasi yang mencerminkan kebutuhan

c)

Melakukan optimalisasi pengelolaan kinerja Penyedia

d)

Memberikan surat peringatan kepada Pokja Pemilihan

92.

PPK pada Kementerian A sebelum melaksanakan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) akan melakukan langkah-langkah mitigasi. Berikut yang bisa dilaksanakan oleh PPK dalam rangka mitigasi risiko dalam

4 lines
93.

Penerbitan SPPBJ adalah....

a)

melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (MC-0)

b)

melakukan langkah-langkah penyerahan lokasi pekerjaan dengan tertib

c)

mereviu berita acara hasil pemilihan dari Pokja Pemilihan

d)

melaksanakan Show Cause Meeting

94.

PPK Dinas B akan melakukan penyusunan Rencana Umum Pengadaan. Pada saat sampai pada bagian penentuan cara pengadaan, PPK mengalami dilema, apakah akan dikerjakan secara swakelola atau melalui penyedia. Jika dilaksanakan dengan cara swakelola maka salah satu pertimbangannya adalah....

a)

ada penyedia yang mampu dan mau

b)

tidak memiliki sumber daya

c)

pemberdayaan masyarakat

d)

kewajiban pelaksanaan swakelola sebanyak 40%

95.

Salah satu Suku di pedalaman sebuah Provinsi A masih memiliki kendala buta huruf. Dalam benak Suku ini, mereka tidak mau diajari untuk membaca dan berhitung. Namun, terdapat satu Badan Hukum Perkumpulan Sokola Merenung. Jika perkumpulan ini yang akan diajak kerja sama Provinsi A, maka dalam Rencana Umum Pengadaan cara pengadaannya melalui....

a)

swakelola tipe I

b)

swakelola tipe II

c)

swakelola tipe III

d)

swakelola tipe IV

96.

Siapakah yang berperan sebagai tim pelaksana dan siapakah yang menetapkannya?

a)

oleh PPK

b)

oleh PA/KPA

c)

oleh Pimpinan Ormas

d)

oleh Pimpinan OPD

97.

Dinas A memiliki kegiatan swakelola tipe IV senilai Rp 1 miliar, termasuk didalamnya anggaran belanja bahan/material sebesar Rp250 juta. Salah satu cara pengadaan bahan material yang dapat dipilih adalah.....

a)

Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan melalui Kontrak Terpisah PPK

b)

Tender oleh Pokja Pemilihan dalam hal seluruh anggaran diserahkan ke Kelompok Masyarakat

c)

Dilaksanakan oleh tim pelaksana dari kelompok masyarakat dengan mengacu prinsip dan etika

d)

Dilaksanakan oleh tim persiapan dari kelompok masyarakat dengan mengacu prinsip dan etika

98.

Dinas Pertanian Kabupaten A memiliki pekerjaan swakelola dengan kelompok tani untuk melakukan pekerjaan irigasi sederhana. Cara pembayaran prestasi kerja dalam pelaksanaan swakelola tersebut adalah....

a)

dibayar sesuai dengan prestasi dan sesuai kesepakatan dalam kontrak

b)

hanya bisa dibayar secara sekaligus

c)

tidak dapat dibayarkan termin

d)

dibayarkan sesuai dengan kebijakan PPK

99.

Total penyelenggara swakelola adalah 34 orang terdiri dari 10 tim persiapan, 20 tim pelaksana dan 4 tim pengawas. Dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga ahli yang memahami tentang sejarah budaya, maka jumlah tenaga ahli tersebut maksimal sebesar....

a)

17 orang

b)

2 orang

c)

10 orang

d)

1 orang

100.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan kelurahan sepanjang 100 meter melalui swakelola tipe IV, pada progres 50% terdapat bagian jalan yang spesifikasi ketebalannya kurang dari yang dipersyaratkan. Terhadap kondisi ini maka....

a)

Tim Pelaksana melaporkan kepada Tim Pengawas

b)

Tim Pengawas menyampaikan ketidaksesuaian kepada Tim Pelaksana dan PPK

c)

Tim Pengawas menulis dalam laporan sebagai bahan serah terima 100%

d)

Tim Pelaksana dan Tim Pengawas melakukan permakluman