WorksheetsUTS ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI KONTRAK
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Pengadaan barang dan jasa konstruksi diatur secara umum oleh peraturan yang bertujuan untuk...
Menghambat kompetisi antar penyedia jasa
Menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
Mengurangi partisipasi masyarakat
Meningkatkan biaya proyek
Lembaga yang berwenang mengatur kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah...
BPK
KPK
LKPP
Bappenas
Salah satu prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah...
Diskresi dan efisiensi
Efisiensi, efektifitas, dan persaingan sehat
Monopoli dan efisiensi
Kerahasiaan penawaran
Dokumen hukum yang menjadi dasar utama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah...
Surat Perintah Kerja (SPK)
Dokumen Kontrak
Nota Dinas
Memorandum of Understanding (MoU)
Aspek hukum dalam pengadaan konstruksi menekankan pentingnya...
Proses yang tertutup
Akuntabilitas dan kepatuhan hukum
Pengurangan jumlah peserta
Penunjukan langsung tanpa dasar
Tujuan utama regulasi pengadaan barang dan jasa adalah untuk...
Menghambat investasi asing
Meningkatkan profesionalisme dan tata kelola proyek
Menekan kompetisi
Mempercepat penunjukan langsung
Dalam konteks hukum kontrak, hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa disebut sebagai...
Hubungan sosial
Hubungan hukum
Hubungan internal
Hubungan administrasi
Project procurement management adalah proses yang berhubungan dengan...
Pengelolaan tenaga kerja proyek
Perolehan barang dan jasa dari pihak luar organisasi
Pemasaran proyek
Penilaian lingkungan proyek
Tahapan utama dalam project procurement management adalah...
Initiation – Execution – Closing
Planning – Conducting – Controlling – Closing
Monitoring – Reporting – Evaluating
Sourcing – Producing – Delivering
Dokumen penting dalam tahap perencanaan pengadaan adalah...
Bill of Quantity (BoQ)
Procurement Management Plan
Contract Summary
Audit Report
Salah satu risiko dalam proses procurement adalah...
Pengendalian biaya yang ketat
Keterlambatan pengiriman material
Ketepatan waktu pelaksanaan
Kepastian hukum kontrak
Dalam pengadaan proyek, evaluasi kinerja penyedia dilakukan pada tahap...
Contract initiation
Contract performance
Procurement planning
Contract closing
Dalam manajemen pengadaan, metode pemilihan penyedia tergantung pada...
Nilai dan kompleksitas pekerjaan
Lokasi proyek
Jumlah peserta tender
Jenis tenaga kerja yang digunakan
Salah satu dokumen hasil tahap penutupan pengadaan adalah...
Kontrak kerja baru
Laporan serah terima pekerjaan
Dokumen tender
Daftar calon penyedia
Dasar hukum utama pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia adalah...
Perpres No. 12 Tahun 2021
UU No. 18 Tahun 1999
Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020
Keppres No. 80 Tahun 2003
Dalam hukum kontrak konstruksi, asas kebebasan berkontrak berarti...
Pihak boleh membuat kontrak tanpa memperhatikan hukum
Pihak bebas menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum
Kontrak harus mengikuti format pemerintah
Kontrak tidak perlu disahkan secara hukum
Aspek legalitas dalam pengadaan memastikan bahwa...
Semua penyedia berasal dari BUMN
Proses pengadaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan
Tidak ada keterlibatan pihak ketiga
Tender dilakukan secara manual
Salah satu bentuk sanksi hukum dalam pengadaan konstruksi adalah...
Peringatan administratif
Penghargaan penyedia terbaik
Kenaikan nilai kontrak
Perpanjangan waktu pelaksanaan
Peraturan LKPP berfungsi sebagai...
Panduan pelaksanaan tender dan kontrak pemerintah
Panduan penyusunan APBN
Regulasi tenaga kerja konstruksi
Regulasi pajak sektor konstruksi
Aspek hukum yang dilanggar dalam pengadaan dapat berimplikasi pada...
Penghentian proyek atau pembatalan kontrak
Penambahan dana proyek
Penggantian penyedia secara langsung
Penundaan audit proyek
UU yang menjadi dasar hukum kegiatan jasa konstruksi adalah...
UU No. 18 Tahun 1999
UU No. 2 Tahun 2017
UU No. 11 Tahun 2020
UU No. 28 Tahun 2002
UU Jasa Konstruksi mengatur hubungan hukum antara...
Pemerintah dan masyarakat
Pengguna jasa dan penyedia jasa
Pemerintah pusat dan daerah
Investor dan kontraktor asing
Tujuan utama pembaruan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 adalah...
Memperkuat monopoli kontraktor besar
Menjamin keselamatan, mutu, dan profesionalisme jasa konstruksi
Membatasi peran tenaga kerja asing
Meningkatkan tarif pajak jasa konstruksi
Dalam UU No. 2 Tahun 2017, penyelenggaraan jasa konstruksi harus memperhatikan aspek...
Mutu, keamanan, dan keselamatan
Profit, efisiensi, dan percepatan
Monopoli dan pengendalian pasar
Perpajakan dan audit
UU Jasa Konstruksi mengatur sertifikasi bagi...
Hanya badan usaha
Tenaga kerja konstruksi dan badan usaha
Hanya tenaga kerja asing
Pengguna jasa saja
Dalam hierarki peraturan, UU Jasa Konstruksi berada di bawah...
Konstitusi UUD 1945
Peraturan Menteri
Keputusan Gubernur
Peraturan Daerah
Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan oleh...
Kementerian PUPR
BPK
KPK
LKPP
Kontrak Lump Sum berarti...
Pembayaran dilakukan berdasarkan volume pekerjaan
Nilai kontrak tetap tidak berubah selama pekerjaan
Pembayaran dilakukan setiap bulan
Nilai kontrak tergantung harga pasar
Kontrak Harga Satuan digunakan bila…
Volume pekerjaan dapat diukur secara pasti
Volume pekerjaan belum pasti sepenuhnya
Harga ditentukan setelah proyek selesai
Tidak ada dokumen BoQ
Dokumen administrasi kontrak mencakup…
SPK, Addendum, dan Berita Acara
RAB dan RAP
Surat Pesanan
Nota Kesepahaman
Kontrak gabungan (turnkey contract) mencakup...
Hanya tahap konstruksi
Perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil akhir
Pengawasan proyek
Audit administrasi
Dalam kontrak cost plus fee, keuntungan penyedia ditentukan berdasarkan...
Harga pasar
Persentase dari biaya aktual
Penawaran terendah
Volume material
Administrasi kontrak bertujuan untuk memastikan...
Penyimpangan terhadap spesifikasi
Kepatuhan terhadap ketentuan kontrak
Perubahan harga terus menerus
Penundaan pekerjaan
Aspek hukum dalam kontrak konstruksi meliputi...
Keuangan, sosial, dan budaya
Hak dan kewajiban para pihak
Faktor lingkungan
Kondisi cuaca
Aspek teknis dalam kontrak konstruksi berkaitan dengan...
Gaya kepemimpinan
Spesifikasi dan metode pelaksanaan pekerjaan
Hubungan hukum antar pihak
Audit keuangan
Aspek administrasi berfokus pada...
Pengawasan mutu lapangan
Penataan dokumen dan pelaporan proyek
Pelaksanaan tender
Desain bangunan
Salah satu aspek keuangan dalam kontrak konstruksi adalah...
Pembayaran termin dan retensi
Penentuan desain teknis
Penilaian mutu material
Audit lingkungan
Aspek keselamatan kerja dalam kontrak konstruksi berkaitan dengan...
Kesejahteraan penyedia jasa
Kepatuhan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Pengendalian inflasi proyek
Biaya tambahan proyek
Dalam suatu kontrak konstruksi, tanggung jawab utama terhadap risiko pekerjaan berada pada...
Penyedia jasa
Pengguna jasa
Auditor
Konsultan hukum
Dalam administrasi kontrak, addendum digunakan untuk…
Membatalkan kontrak
Mengubah atau menambah ketentuan dalam kontrak
Menghapus pihak dalam kontrak
Menambah volume tanpa persetujuan
