wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UTS ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI KONTRAK

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Pengadaan barang dan jasa konstruksi diatur secara umum oleh peraturan yang bertujuan untuk...

a)

Menghambat kompetisi antar penyedia jasa

b)

Menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

c)

Mengurangi partisipasi masyarakat

d)

Meningkatkan biaya proyek

2.

Lembaga yang berwenang mengatur kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah...

a)

BPK

b)

KPK

c)

LKPP

d)

Bappenas

3.

Salah satu prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah...

a)

Diskresi dan efisiensi

b)

Efisiensi, efektifitas, dan persaingan sehat

c)

Monopoli dan efisiensi

d)

Kerahasiaan penawaran

4.

Dokumen hukum yang menjadi dasar utama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah...

a)

Surat Perintah Kerja (SPK)

b)

Dokumen Kontrak

c)

Nota Dinas

d)

Memorandum of Understanding (MoU)

5.

Aspek hukum dalam pengadaan konstruksi menekankan pentingnya...

a)

Proses yang tertutup

b)

Akuntabilitas dan kepatuhan hukum

c)

Pengurangan jumlah peserta

d)

Penunjukan langsung tanpa dasar

6.

Tujuan utama regulasi pengadaan barang dan jasa adalah untuk...

a)

Menghambat investasi asing

b)

Meningkatkan profesionalisme dan tata kelola proyek

c)

Menekan kompetisi

d)

Mempercepat penunjukan langsung

7.

Dalam konteks hukum kontrak, hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa disebut sebagai...

a)

Hubungan sosial

b)

Hubungan hukum

c)

Hubungan internal

d)

Hubungan administrasi

8.

Project procurement management adalah proses yang berhubungan dengan...

a)

Pengelolaan tenaga kerja proyek

b)

Perolehan barang dan jasa dari pihak luar organisasi

c)

Pemasaran proyek

d)

Penilaian lingkungan proyek

9.

Tahapan utama dalam project procurement management adalah...

a)

Initiation – Execution – Closing

b)

Planning – Conducting – Controlling – Closing

c)

Monitoring – Reporting – Evaluating

d)

Sourcing – Producing – Delivering

10.

Dokumen penting dalam tahap perencanaan pengadaan adalah...

a)

Bill of Quantity (BoQ)

b)

Procurement Management Plan

c)

Contract Summary

d)

Audit Report

11.

Salah satu risiko dalam proses procurement adalah...

a)

Pengendalian biaya yang ketat

b)

Keterlambatan pengiriman material

c)

Ketepatan waktu pelaksanaan

d)

Kepastian hukum kontrak

12.

Dalam pengadaan proyek, evaluasi kinerja penyedia dilakukan pada tahap...

a)

Contract initiation

b)

Contract performance

c)

Procurement planning

d)

Contract closing

13.

Dalam manajemen pengadaan, metode pemilihan penyedia tergantung pada...

a)

Nilai dan kompleksitas pekerjaan

b)

Lokasi proyek

c)

Jumlah peserta tender

d)

Jenis tenaga kerja yang digunakan

14.

Salah satu dokumen hasil tahap penutupan pengadaan adalah...

a)

Kontrak kerja baru

b)

Laporan serah terima pekerjaan

c)

Dokumen tender

d)

Daftar calon penyedia

15.

Dasar hukum utama pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia adalah...

a)

Perpres No. 12 Tahun 2021

b)

UU No. 18 Tahun 1999

c)

Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020

d)

Keppres No. 80 Tahun 2003

16.

Dalam hukum kontrak konstruksi, asas kebebasan berkontrak berarti...

a)

Pihak boleh membuat kontrak tanpa memperhatikan hukum

b)

Pihak bebas menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum

c)

Kontrak harus mengikuti format pemerintah

d)

Kontrak tidak perlu disahkan secara hukum

17.

Aspek legalitas dalam pengadaan memastikan bahwa...

a)

Semua penyedia berasal dari BUMN

b)

Proses pengadaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

c)

Tidak ada keterlibatan pihak ketiga

d)

Tender dilakukan secara manual

18.

Salah satu bentuk sanksi hukum dalam pengadaan konstruksi adalah...

a)

Peringatan administratif

b)

Penghargaan penyedia terbaik

c)

Kenaikan nilai kontrak

d)

Perpanjangan waktu pelaksanaan

19.

Peraturan LKPP berfungsi sebagai...

a)

Panduan pelaksanaan tender dan kontrak pemerintah

b)

Panduan penyusunan APBN

c)

Regulasi tenaga kerja konstruksi

d)

Regulasi pajak sektor konstruksi

20.

Aspek hukum yang dilanggar dalam pengadaan dapat berimplikasi pada...

a)

Penghentian proyek atau pembatalan kontrak

b)

Penambahan dana proyek

c)

Penggantian penyedia secara langsung

d)

Penundaan audit proyek

21.

UU yang menjadi dasar hukum kegiatan jasa konstruksi adalah...

a)

UU No. 18 Tahun 1999

b)

UU No. 2 Tahun 2017

c)

UU No. 11 Tahun 2020

d)

UU No. 28 Tahun 2002

22.

UU Jasa Konstruksi mengatur hubungan hukum antara...

a)

Pemerintah dan masyarakat

b)

Pengguna jasa dan penyedia jasa

c)

Pemerintah pusat dan daerah

d)

Investor dan kontraktor asing

23.

Tujuan utama pembaruan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 adalah...

a)

Memperkuat monopoli kontraktor besar

b)

Menjamin keselamatan, mutu, dan profesionalisme jasa konstruksi

c)

Membatasi peran tenaga kerja asing

d)

Meningkatkan tarif pajak jasa konstruksi

24.

Dalam UU No. 2 Tahun 2017, penyelenggaraan jasa konstruksi harus memperhatikan aspek...

a)

Mutu, keamanan, dan keselamatan

b)

Profit, efisiensi, dan percepatan

c)

Monopoli dan pengendalian pasar

d)

Perpajakan dan audit

25.

UU Jasa Konstruksi mengatur sertifikasi bagi...

a)

Hanya badan usaha

b)

Tenaga kerja konstruksi dan badan usaha

c)

Hanya tenaga kerja asing

d)

Pengguna jasa saja

26.

Dalam hierarki peraturan, UU Jasa Konstruksi berada di bawah...

a)

Konstitusi UUD 1945

b)

Peraturan Menteri

c)

Keputusan Gubernur

d)

Peraturan Daerah

27.

Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan oleh...

a)

Kementerian PUPR

b)

BPK

c)

KPK

d)

LKPP

28.

Kontrak Lump Sum berarti...

a)

Pembayaran dilakukan berdasarkan volume pekerjaan

b)

Nilai kontrak tetap tidak berubah selama pekerjaan

c)

Pembayaran dilakukan setiap bulan

d)

Nilai kontrak tergantung harga pasar

29.

Kontrak Harga Satuan digunakan bila…

a)

Volume pekerjaan dapat diukur secara pasti

b)

Volume pekerjaan belum pasti sepenuhnya

c)

Harga ditentukan setelah proyek selesai

d)

Tidak ada dokumen BoQ

30.

Dokumen administrasi kontrak mencakup…

a)

SPK, Addendum, dan Berita Acara

b)

RAB dan RAP

c)

Surat Pesanan

d)

Nota Kesepahaman

31.

Kontrak gabungan (turnkey contract) mencakup...

a)

Hanya tahap konstruksi

b)

Perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil akhir

c)

Pengawasan proyek

d)

Audit administrasi

32.

Dalam kontrak cost plus fee, keuntungan penyedia ditentukan berdasarkan...

a)

Harga pasar

b)

Persentase dari biaya aktual

c)

Penawaran terendah

d)

Volume material

33.

Administrasi kontrak bertujuan untuk memastikan...

a)

Penyimpangan terhadap spesifikasi

b)

Kepatuhan terhadap ketentuan kontrak

c)

Perubahan harga terus menerus

d)

Penundaan pekerjaan

34.

Aspek hukum dalam kontrak konstruksi meliputi...

a)

Keuangan, sosial, dan budaya

b)

Hak dan kewajiban para pihak

c)

Faktor lingkungan

d)

Kondisi cuaca

35.

Aspek teknis dalam kontrak konstruksi berkaitan dengan...

a)

Gaya kepemimpinan

b)

Spesifikasi dan metode pelaksanaan pekerjaan

c)

Hubungan hukum antar pihak

d)

Audit keuangan

36.

Aspek administrasi berfokus pada...

a)

Pengawasan mutu lapangan

b)

Penataan dokumen dan pelaporan proyek

c)

Pelaksanaan tender

d)

Desain bangunan

37.

Salah satu aspek keuangan dalam kontrak konstruksi adalah...

a)

Pembayaran termin dan retensi

b)

Penentuan desain teknis

c)

Penilaian mutu material

d)

Audit lingkungan

38.

Aspek keselamatan kerja dalam kontrak konstruksi berkaitan dengan...

a)

Kesejahteraan penyedia jasa

b)

Kepatuhan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

c)

Pengendalian inflasi proyek

d)

Biaya tambahan proyek

39.

Dalam suatu kontrak konstruksi, tanggung jawab utama terhadap risiko pekerjaan berada pada...

a)

Penyedia jasa

b)

Pengguna jasa

c)

Auditor

d)

Konsultan hukum

40.

Dalam administrasi kontrak, addendum digunakan untuk…

a)

Membatalkan kontrak

b)

Mengubah atau menambah ketentuan dalam kontrak

c)

Menghapus pihak dalam kontrak

d)

Menambah volume tanpa persetujuan