Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bea Materai

PPh Badan

PPN

Meningkatkan pemerataan pendapatan

Mendorong keadilan vertikal

Memudahkan administrasi dan perhitungan

Menyesuaikan kemampuan wajib pajak

Semakin besar penghasilan, semakin besar tarif

Besar pajak selalu sama berapapun dasar pengenaan pajaknya

Selalu berdasarkan prosentase

Dapat berubah tiap tahun

Tidak adil bagi wajib pajak berpenghasilan rendah

Sulit diterapkan

Membutuhkan administrasi yang rumit

Tidak sesuai asas kemudahan

Persentasenya meningkat sesuai kenaikan penghasilan

Persentasenya menurun sesuai kenaikan penghasilan

Persentasenya tetap berapapun penghasilannya

Ditetapkan dengan nominal tertentu

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bea Materai

Adil bagi wajib pajak dengan penghasilan tinggi

Menjamin keadilan vertikal

Mudah dihitung karena menggunakan persentase tetap

Menekan konsumsi barang mewah

Tarif sebanding

Tarif progresif

Tarif regresif

Tarif khusus

Tidak memperhatikan kemampuan membayar

Sulit diterapkan pada semua jenis pajak

Tidak efisien dalam pengumpulan

Tidak jelas dasar hukumnya

Persentase tarif pajak naik seiring bertambahnya penghasilan

Persentase tarif pajak menurun seiring bertambahnya penghasilan

Tarif pajak tetap walau penghasilan naik

Tarif pajak berkurang secara proporsional

Meningkatkan penerimaan negara

Mencapai pemerataan keadilan sosial

Menyederhanakan sistem perpajakan

Mendorong konsumsi masyarakat

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Pertambahan Nilai

Bea Materai

Cukai Rokok

Keadilan horizontal

Keadilan vertikal

Keadilan formal

Keadilan administratif

Mengurangi kesetaraan

Dapat menurunkan motivasi kerja wajib pajak berpenghasilan tinggi

Tidak dapat meningkatkan pendapatan negara

Tidak sesuai asas keadilan

Persentase pajak meningkat seiring penghasilan naik

Persentase pajak menurun seiring penghasilan naik

Tarif pajak tetap setiap penghasilan

Tarif pajak bergantung pada inflasi

Mendorong konsumsi masyarakat kaya

Memberi insentif bagi kelompok berpenghasilan tinggi

Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pemerataan pendapatan

Adil secara sosial

Tidak adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Sesuai asas kemampuan membayar

Tidak efisien

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tarif cukai tertentu

Iuran jaminan sosial dengan batas atas penghasilan

Pajak penghasilan orang pribadi

Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif

Semakin tinggi penghasilan, persentase pajaknya turun

Tarif tetap untuk semua penghasilan

Menggunakan sistem progresif bertingkat

Cara penetapan besarnya pajak yang harus dibayar

Jenis pajak berdasarkan objek

Waktu pemungutan pajak

Mekanisme sanksi perpajakan

Mengurangi penerimaan pajak

Meningkatkan efisiensi dan kepatuhan

Menyulitkan administrasi

Memungkinkan banyak interpretasi

Tingkat pendidikan masyarakat

Struktur ekonomi dan kemampuan membayar

Warisan budaya

Letak geografis

Semua orang membayar tarif sama

Mendorong konsumsi barang pokok

Menyesuaikan kemampuan wajib pajak

Meningkatkan beban bagi penghasilan rendah

Mengatur tingkat konsumsi dan produksi

Menurunkan penerimaan pajak

Menghapuskan bea masuk

Menghindari keadilan sosial

Membuka impor seluas-luasnya

Melindungi industri dalam negeri

Menekan daya saing produk lokal

Menghapus ekspor

Menurunkan harga barang lokal

Meningkatkan impor

Melindungi produsen dalam negeri

Menurunkan pendapatan negara

Menstabilkan perekonomian

Menghambat pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan ketimpangan sosial

Mengurangi konsumsi domestik

Hubungan antara negara dengan wajib pajak dalam pemungutan pajak

Cara menentukan tarif pajak

Penetapan pidana bagi pelaku kejahatan pajak

Pembagian hasil pajak antar daerah

Menjamin efisiensi pemungutan pajak

Mengatur sanksi pidana pajak

Mendorong penyelundupan pajak

Menghapus kewajiban perpajakan

Pengadilan Negeri

Dirjen Pajak dan Wajib Pajak

Mahkamah Agung

Kepolisian

Pendaftaran NPWP

Penetapan pajak

Pembayaran pajak

Penjatuhan hukuman penjara

KUHP

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

UU Peradilan Umum

Peraturan Menteri Keuangan

Menegakkan keadilan administrasi

Memberi sanksi atas pelanggaran yang bersifat kejahatan pajak

Mengatur tarif pajak

Menetapkan dasar pengenaan pajak

Kesalahan tulis dalam SPT

Tidak melaporkan SPT dengan sengaja

Lupa menyimpan bukti transaksi

Terlambat mengajukan keberatan

Administratif dan korektif

Represif dan menimbulkan efek jera

Persuasif dan edukatif

Netral dan tidak memaksa

Tidak melaporkan SPT tahunan

Salah menghitung PPN karena kelalaian

Menghilangkan pembukuan untuk menghindari pajak

Kejaksaan Agung

Direktorat Jenderal Pajak

Pengadilan Pajak

Kementerian Perdagangan

Eksekutif

Yudikatif

Legislatif

Konsultatif

Mengatur administrasi perpajakan

Menyelesaikan sengketa antara fiskus dan wajib pajak

Menetapkan tarif pajak

Menyidik tindak pidana pajak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Tidak mengikat

Final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

Sementara dan dapat dibatalkan

Hanya berlaku 1 tahun

Wajib Pajak dan Jaksa

Wajib Pajak dan Dirjen Pajak

Pengadilan Pajak dan DPR

Mahkamah Agung dan Kemenkeu

Mahkamah Agung

Direktorat Jenderal Pajak

Pengadilan Pajak

Menteri Keuangan

1 bulan sejak diterimanya SKP

3 bulan sejak diterimanya SKP

6 bulan sejak diterimanya SKP

12 bulan sejak diterimanya SKP

Dilampiri bukti setor pajak minimal 50%

Diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas

Diajukan secara lisan di kantor pajak

Disampaikan ke Pengadilan Negeri

Wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Dirjen Pajak

Wajib pajak belum menerima SKP

Wajib pajak salah hitung pajak

Wajib pajak tidak setuju dengan tarif pajak

Direktorat Jenderal Pajak

Pengadilan Pajak

Mahkamah Konstitusi

Kementerian Keuangan

30 hari

45 hari

60 hari

90 hari

Pemohon banding

Termohon banding

Tergugat

Saksi

Kasasi

Peninjauan Kembali

Keberatan ulang

Penghapusan pajak

Direktorat Jenderal Pajak

Menteri Keuangan

Mahkamah Agung

Pengadilan Pajak

Wajib pajak tidak puas dengan tarif

Ditemukannya bukti baru (novum)

Ketidaksengajaan dalam pelaporan

Kesalahan pengetikan SPT

3 bulan setelah keputusan banding

6 bulan sejak ditemukannya bukti baru

1 tahun setelah keputusan keberatan

2 tahun sejak SKP diterbitkan

Menghukum pelaku pajak secara fisik

Memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan

Menghapus kewajiban pajak

Mengganti denda dengan hukuman pidana

Penjara

Denda, bunga, dan kenaikan pajak

Skorsing kerja

Penyitaan aset tanpa keputusan