NEW
Font size
WorksheetsBABAK PENYISIHAN LCC BPK MUDA 2025
Total questions: 30
Worksheet time: 10mins
Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025, Pelaksana BPK didefinisikan sebagai apa?
Seluruh pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan tugas pemeriksaan di lingkungan BPK
Unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi BPK di bidang pemeriksaan, penunjang, dan sekretariat
Aparat pengawasan internal yang membantu Ketua BPK dalam pengawasan keuangan
Unit kerja yang melaksanakan pemeriksaan investigatif dan penegakan hukum
Unsur pelaksana BPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 terdiri antara lain berikut ini, kecuali mana?
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi
Biro Hubungan Masyarakat
Inspektorat Utama
Salah satu fungsi Sekretariat Jenderal menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK No. 1 Tahun 2025 adalah apa?
Melaksanakan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT
Menyelenggarakan perencanaan strategis, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi
Melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat
Melaksanakan pembinaan auditor internal
Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di BPK menurut Peraturan No. 1 Tahun 2025 dimaksudkan terutama untuk apa?
Meningkatkan kecepatan proses pemeriksaan
Mencegah tumpang tindih antarunit dan memperkuat sinergi organisasi
Memperluas kewenangan pemeriksa daerah
Memisahkan fungsi administratif dan pemeriksaan
Peran utama Sekretariat Jenderal BPK dalam penerapan SPBE menurut Peraturan BPK No. 1 Tahun 2025 adalah apa?
Mengelola data elektronik, backup, dan pemusnahan arsip digital pemeriksaan
Menetapkan standar audit TI pada pemeriksaan investigatif
Melaksanakan audit keuangan berbasis sistem elektronik
Melakukan sertifikasi auditor berbasis TIK
Dalam struktur organisasi BPK, Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi memiliki peran strategis yaitu apa?
Melakukan audit keuangan atas seluruh kementerian dan Lembaga yang menggunakan uang negara
Melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara yang mengandung unsur pidana
Menyusun laporan tahunan BPK
Menetapkan pedoman pelaporan hasil pemeriksaan kinerja
Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun berdasarkan prinsip keterpaduan antara apa saja?
Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Implementasi Renstra (RIR)
Laporan Audit, SPKN, dan Peer Review
Evaluasi Tahunan, Anggaran, dan LHP
Visi, Misi, dan Standar Operasional Prosedur
Dalam pelaksanaan Voluntary National Review (VNR), peran BPK paling erat terkait dengan apa?
Evaluasi pencapaian SDGs melalui audit dan rekomendasi berbasis bukti
Penetapan kebijakan nasional TPB
Penyusunan indikator SDGs tingkat kementerian
Penyaluran dana APBN untuk proyek pembangunan berkelanjutan
Peer Review yang dilakukan terhadap BPK Indonesia bertujuan untuk apa?
Mengevaluasi kinerja keuangan BPK oleh Lembaga terkait
Menilai kualitas sistem pengendalian mutu pemeriksaan BPK oleh SAI
Menguji independensi auditor BPK dalam konteks politik
Menggantikan proses audit internal
Dalam konsep good governance, keberadaan Inspektorat Utama BPK menjadi penting karena apa?
Menjamin integritas proses audit dan pengendalian internal lembaga
Mengawasi penggunaan APBN pada instansi pemerintah
Melakukan audit kinerja terhadap kementerian
Mengeluarkan opini atas laporan keuangan pemerintah
Istilah "audit trail" dijelaskan sebagai jejak bukti pemeriksaan yang harus dapat ditelusuri secara bagaimana?
Vertikal dari perencanaan hingga pelaporan
Horizontal dari auditor ke entitas
Logis dari transaksi ke laporan keuangan
Terstruktur dari bukti awal hingga kesimpulan audit
Menurut Ensiklopedia BPK, Independensi pemeriksa meliputi tiga dimensi utama. Kombinasi yang benar adalah mana?
Organisasi, personal, dan operasional
Struktural, perilaku, dan profesional
Organisasi, individu, dan pelaporan
Perilaku, laporan, dan hukum
Apabila dalam peer review ditemukan bahwa prosedur audit BPK belum sepenuhnya sesuai dengan ISSAI, tindak lanjut yang benar adalah apa?
Revisi terhadap hasil audit yang terdampak
Penundaan seluruh kegiatan audit berikutnya
Penyusunan action plan untuk peningkatan kapasitas dan sistem mutu
Audit ulang oleh lembaga eksternal
Dalam UU No. 15 Tahun 2004, apabila entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari, maka apa konsekuensinya?
Dikenakan sanksi administratif oleh BPK
Dilaporkan ke DPR/DPRD untuk ditindaklanjuti secara politik
Diteruskan ke aparat penegak hukum
Dimasukkan dalam daftar pemantauan khusus audit
Menurut UU No. 15 Tahun 2006, BPK dapat menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan cara apa?
Audit ulang seluruh entitas
Melakukan reviu atas laporan tindak lanjut
Menerbitkan pedoman audit khusus tindak lanjut
Menyusun kebijakan nasional tindak lanjut
Dalam laporan tahunan pelayanan informasi publik, jika 60% pemohon adalah LSM dan akademisi, rekomendasi peningkatan kualitas layanan yang paling relevan adalah...
Menambah jumlah call center
Meningkatkan kemampuan analisis data petugas PPID
Membuat format permohonan khusus untuk jurnalis
Meningkatkan kesiapan dokumen audit yang sering diminta untuk riset
Dalam layanan informasi publik, salah satu ukuran kinerja adalah rasio penyelesaian permohonan. Jika rasio 98% tetapi tingkat kepuasan hanya 65%, kesimpulan paling tepat adalah...
Permohonan selesai, tetapi kualitas jawaban/kejelasan informasi kurang baik
Pemohon terlalu banyak meminta informasi rahasia
Pemohon dan kepuasaan tidak maksimal
Ada kesalahan dalam input data PPID
Dalam alur permohonan informasi publik BPK, informasi yang "dikecualikan" hanya dapat ditetapkan setelah...
Persetujuan Sekjen BPK
Mengikuti uji konsekuensi oleh PPID
Permintaan auditor BPK
Putusan sidang Komisi Informasi
Indikator efektivitas audit kinerja BPK yang paling relevan adalah...
Kepatuhan entitas terhadap aturan
Efisiensi penggunaan sumber daya
Manfaat (outcome) hasil pemeriksaan
Banyaknya aktivitas pemeriksaan
Peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan keuangan negara secara umum adalah...
UU No. 15 Tahun 2006
UU No. 15 Tahun 2004
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2025
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2025
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan ini sesuai dengan amanat pasal...
23 E Ayat 1
23 E Ayat 2
23 F Ayat 2
23 G Ayat 1
BPK memiliki kewenangan untuk mengatur standar pemeriksaan keuangan negara. Apa dasar hukum BPK dalam menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)?
Pasal 23E ayat (1) UUD 1945
Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006
Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2004
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017
Salah satu rekomendasi penting dari hasil peer review terhadap BPK adalah penguatan fungsi follow-up internal. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip...
Independensi lembaga
Akuntabilitas kelembagaan
Transparansi publik
Integritas personal auditor
UU No. 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa kas umum negara hanya dikelola oleh satu pihak di tingkat pusat, yaitu...
BPK
Menteri Keuangan
Bank Indonesia
Presiden
Berdasarkan Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018, pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat berat akan diperiksa oleh...
Majelis Kehormatan Kode Etik
Inspektorat Utama BPK
Sekretaris Jenderal BPK
Tim Pemeriksa Disiplin Internal
Independensi pemeriksa BPK mencakup dua aspek penting, yaitu...
Independensi organisasi dan independensi waktu
Independensi keuangan dan independensi moral
Independensi pikiran dan independensi penampilan
Independensi publik dan independensi pribadi
Standar umum dalam SPKN menuntut auditor untuk memiliki independensi. Berikut yang bukan termasuk bentuk ancaman terhadap independensi auditor adalah...
Ancaman kepentingan pribadi
Ancaman intimidasi
Ancaman pengaruh sosial
Ancaman profesionalisme
Dalam pemeriksaan kinerja, suatu program berhasil mencapai target output tetapi menggunakan sumber daya jauh lebih besar dari yang direncanakan. Berdasarkan kriteria SPKN, penilaian yang tepat terhadap program tersebut adalah...
Efektif tetapi tidak efisien
Efisien tetapi tidak efektif
Tidak efektif dan tidak efisien
Efisien dan ekonomis
Auditor BPK melakukan wawancara dengan pegawai dan survei untuk meninjau lokasi kegiatan secara langsung guna memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan laporan. Kegiatan tersebut termasuk dalam tahapan...
Perencanaan pemeriksaan
Pelaksanaan pemeriksaan (prosedur pengujian lapangan)
Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
Tindak lanjut rekomendasi
BPK menemukan penyimpangan dalam penggunaan APBN oleh salah satu kementerian. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006, setelah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR, langkah yang seharusnya dilakukan BPK adalah...
Memanggil pejabat yang bersangkutan untuk dijatuhi sanksi administratif
Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Presiden untuk menentukan hukuman
Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas terkait
Mengumumkan hasil pemeriksaan melalui media sebelum disampaikan ke DPR
