WorksheetsSAS PKN KELAS XII SMAS TERPADU DARUR ROJA
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Name
Class
Date
1.
Soal HOTS Model Pilihan Ganda Tunggal (10 Soal)
1 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras membersihkan sungai dari sampah untuk mencegah banjir. Namun, data menunjukkan tingginya jumlah warga yang masih membuang sampah rumah tangga ke sungai. Tindakan ini merupakan pengingkaran kewajiban menjaga lingkungan.
Soal:
Bagaimana Anda menghubungkan pengingkaran kewajiban membuang sampah pada tempatnya dengan terabaikannya hak asasi warga lain?
a)
A. Pengingkaran kewajiban hanya merugikan keuangan negara karena biaya pembersihan meningkat.
b)
B. Tindakan ini secara langsung melanggar Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat bagi warga lain dan berkontribusi pada bencana alam yang merugikan hak properti mereka.
c)
C. Hak asasi warga lain tidak terabaikan, karena banjir adalah fenomena alam yang tidak dapat dihindari.
d)
D. Hubungannya tidak kausal, karena membersihkan sungai sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan warga.
e)
E. Pengingkaran kewajiban tersebut hanya melanggar norma sosial, bukan hak konstitusional.
2.
2 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Nilai Dasar Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial, menjadi acuan tertinggi bagi substansi hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945 (Nilai Instrumental).
Soal:
Bagaimana substansi Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945) dapat dihubungkan dengan Nilai Dasar Pancasila?
a)
A. Berhubungan erat dengan Sila Ketiga, karena hanya persatuan yang menjamin kepastian hukum.
b)
B. Berhubungan erat dengan Sila Pertama, karena hukum adalah manifestasi dari nilai ketuhanan.
c)
C. Berhubungan secara fundamental dengan Sila Kedua dan Kelima, karena menjamin perlakuan yang adil (Kemanusiaan) dan kesamaan di hadapan hukum (Keadilan Sosial).
d)
D. Berhubungan dengan Sila Keempat, karena jaminan hukum harus melalui proses musyawarah.
e)
E. Tidak ada hubungan langsung, karena Nilai Dasar Pancasila hanya bersifat filosofis.
3.
3 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk mewujudkannya, negara harus mengoptimalkan sumber daya dan membuat kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.
Soal:
Implikasi kewajiban negara yang paling mendasar yang dapat dihubungkan dengan pemenuhan hak tersebut adalah...
a)
A. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara gratis.
b)
B. Kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
c)
C. Kewajiban negara untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mengatur pasar agar tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat kecil.
d)
D. Kewajiban negara untuk menyediakan hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu gugat.
e)
E. Kewajiban negara untuk memberikan gaji yang sama kepada semua warga negara tanpa terkecuali.
4.
4 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Sekolah menerapkan tata tertib yang ketat, termasuk larangan menggunakan ponsel saat jam pelajaran. Di sisi lain, siswa memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi.
Soal:
Prinsip keseimbangan antara hak siswa mendapatkan informasi dan kewajiban menaati tata tertib di sekolah dapat dihubungkan dengan...
a)
A. Penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat mutlak, sehingga tata tertib sekolah harus ditiadakan.
b)
B. Pembatasan hak harus dilakukan demi memastikan kewajiban utama siswa (belajar) terpenuhi, yang pada akhirnya menjamin hak siswa atas pendidikan yang efektif.
c)
C. Sekolah harus memprioritaskan hak atas informasi, karena teknologi lebih penting daripada tata tertib.
d)
D. Tata tertib hanya berlaku untuk siswa yang melanggar, bukan untuk seluruh siswa.
e)
E. Keseimbangan dapat dicapai dengan memperbolehkan siswa menggunakan ponsel hanya untuk bermain game saat istirahat.
5.
5 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Bela negara tidak hanya dilakukan melalui jalur militer. Dalam konteks modern, bela negara juga dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan non-fisik bangsa.
Soal:
Bentuk partisipasi non-militer yang paling relevan untuk menghubungkan Hak dan Kewajiban Bela Negara (Pasal 27 ayat 3) bagi pelajar adalah...
a)
A. Wajib mengikuti Pendidikan Dasar Militer (Wamil) setelah lulus SMA.
b)
B. Aktif dalam kegiatan politik praktis dan demonstrasi.
c)
C. Menjaga citra dan nama baik bangsa dengan berprestasi di kancah internasional dan menyaring informasi asing yang merusak ideologi negara.
d)
D. Melaporkan semua tindak kejahatan kepada kepolisian.
e)
E. Wajib bergabung dengan organisasi keamanan lingkungan (Hansip).
6.
6 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Konsep Hak Warga Negara adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan statusnya sebagai anggota suatu negara, sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal dan melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya.
Soal:
Bagaimana Hak Warga Negara untuk mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah dapat dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?
a)
A. Hak Warga Negara lebih kuat daripada HAM karena diatur dalam konstitusi negara.
b)
B. Hak Warga Negara untuk mendapat pendidikan gratis adalah bentuk implementasi dan fasilitasi oleh negara terhadap Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pendidikan.
c)
C. Hak Warga Negara dan HAM adalah dua konsep yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan.
d)
D. HAM merupakan bagian dari Hak Warga Negara, sehingga HAM di Indonesia hanya berlaku untuk WNI.
e)
E. Hak Warga Negara hanya bersifat moral, sedangkan HAM bersifat legal dan mengikat.
7.
7 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Dalam beberapa kasus pelayanan publik, oknum aparat penegak hukum seringkali meminta pungutan liar (pungli) kepada masyarakat yang mengurus dokumen atau laporan.
Soal:
Bagaimana tindakan pengingkaran kewajiban (tidak profesional, melakukan pungli) oleh aparat tersebut menghubungkan pada pelanggaran hak warga negara?
a)
A. Pungli hanyalah pelanggaran disiplin internal instansi, bukan pelanggaran hak warga negara.
b)
B. Tindakan pungli secara langsung melanggar Hak warga negara atas pelayanan publik yang bersih, adil, dan bebas korupsi, serta melanggar hak atas jaminan hukum yang merata.
c)
C. Pungli merupakan wujud praktik demokrasi yang membebaskan aparat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
d)
D. Warga negara tidak berhak mengeluh karena pungli sudah menjadi budaya di Indonesia.
e)
E. Pungli melanggar kewajiban, tetapi tidak melanggar hak warga negara.
8.
8 (Menghubungkan - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Konsep Supremasi Hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945) berarti bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi di negara, dan tidak ada satu orang pun yang kebal hukum.
Soal:
Bagaimana konsep Supremasi Hukum dapat dihubungkan dengan kewajiban setiap warga negara, termasuk Presiden, untuk tunduk pada hukum?
a)
A. Supremasi hukum berarti bahwa hanya hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden yang wajib ditaati.
b)
B. Supremasi hukum menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan menempatkan semua orang (dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi) dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pilihan Ganda Tunggal).
c)
C. Kewajiban tunduk pada hukum hanya berlaku jika hukum tersebut menguntungkan rakyat.
d)
D. Pejabat negara memiliki imunitas sehingga Supremasi Hukum tidak berlaku bagi mereka.
e)
E. Hukum hanya menjadi supremasi jika memenangkan kelompok mayoritas.
9.
9 (Menghubungkan - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam proses pidana, yaitu sebagai penuntut umum yang mengajukan perkara ke pengadilan.
Soal:
Bagaimana peran Kejaksaan sebagai penuntut umum dapat dihubungkan dengan terwujudnya kepastian hukum bagi terdakwa dan korban?
a)
A. Kejaksaan hanya mewakili kepentingan negara, bukan kepentingan korban atau terdakwa.
b)
B. Peran Kejaksaan dalam penuntutan menjamin kepastian hukum karena memastikan bahwa semua kasus yang cukup bukti akan dibawa ke proses peradilan yang sah dan tuntas.
c)
C. Kepastian hukum sepenuhnya ditentukan oleh Hakim di pengadilan, bukan oleh Kejaksaan.
d)
D. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua terdakwa akan dihukum seberat-beratnya.
e)
E. Tugas Kejaksaan hanya menerima laporan dari Kepolisian, tanpa memiliki peran aktif dalam penuntutan.
10.
10 (Menghubungkan - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Advokat (pengacara) berperan penting dalam memberikan jasa hukum. Sayangnya, banyak masyarakat miskin yang tidak mampu menyewa jasa advokat.
Soal:
Bagaimana peran Advokat dapat dihubungkan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)?
a)
A. Advokat hanya diperlukan untuk membela pejabat atau orang kaya yang memiliki kasus besar.
b)
B. Advokat menjamin prinsip kesamaan karena, melalui bantuan hukum gratis, mereka memastikan bahwa setiap warga negara (kaya atau miskin) memiliki hak yang sama untuk didampingi dan dibela secara hukum.
c)
C. Kesamaan di hadapan hukum hanya berlaku untuk Hakim dan Jaksa, bukan Advokat.
d)
D. Advokat hanya bertugas meyakinkan Hakim untuk membebaskan kliennya.
e)
E. Prinsip ini hanya berlaku di luar pengadilan, bukan di dalam persidangan.
11.
Soal HOTS Model Pilihan Ganda Kompleks (10 Soal)
11 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah perdagangan anak (human trafficking). Kelompok remaja dan pelajar seringkali menjadi target atau bahkan terlibat (secara tidak langsung) dalam jaringan ini.
Soal:
Merefleksi kasus tersebut, pilih dua peran preventif yang paling efektif dilakukan oleh pelajar untuk mencegah pelanggaran hak anak di lingkungan sekitarnya! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Mengambil peran sebagai aktivis dengan melakukan sweeping terhadap lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat perdagangan.
b)
B. Melakukan sosialisasi dan edukasi digital tentang bahaya grooming dan cara melaporkan akun mencurigakan yang menargetkan anak-anak.
c)
C. Melaporkan kepada pihak berwajib (Polisi/KPAI) jika menemukan indikasi anak yang dieksploitasi atau dipekerjakan secara ilegal.
d)
D. Mengorganisir demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemerintah daerah mengeluarkan peraturan baru.
12.
12 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Di beberapa daerah, sengketa tanah kerap terjadi antara warga dan perusahaan, di mana seringkali proses pengadilan dimenangkan oleh pihak perusahaan karena warga tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap.
Soal:
Merefleksi kasus sengketa tanah tersebut, pilih dua pengingkaran kewajiban yang paling utama dilanggar oleh pihak perusahaan! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Kewajiban membayar pajak properti kepada negara.
b)
B. Kewajiban untuk menghormati Hak Milik dan Hak Asasi warga lain yang telah tinggal di lahan tersebut secara turun temurun.
c)
C. Kewajiban untuk membiayai semua biaya perkara di pengadilan.
d)
D. Kewajiban untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan tidak melakukan intimidasi atau penyerobotan (perbuatan melanggar hukum).
13.
13 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Pembajakan digital (pelanggaran hak cipta) marak terjadi di Indonesia. Meskipun terkesan sepele, tindakan ini merugikan pencipta dan perekonomian kreatif.
Soal:
Merefleksi dampak dari pelanggaran hak cipta/HAKI tersebut, pilih dua dampak sosial yang paling signifikan terhadap perkembangan kreativitas nasional! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Menurunnya jumlah kasus sengketa di pengadilan karena masyarakat dapat mengakses karya secara gratis.
b)
B. Menurunnya motivasi para kreator dan seniman untuk berkarya karena hasil jerih payah mereka tidak dihargai secara finansial.
c)
C. Menciptakan budaya instan dan ketidakpedulian terhadap penghargaan atas karya orang lain di kalangan generasi muda.
d)
D. Meningkatnya kualitas karya karena terjadi persaingan harga yang sangat ketat.
14.
14 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, sebagian besar warga negara cenderung apatis dan tidak peduli terhadap isu-isu politik yang terjadi.
Soal:
Merefleksi pengingkaran kewajiban berpartisipasi dalam politik oleh warga negara, pilih dua dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang kurang kompeten karena tingkat partisipasi yang rendah.
b)
B. Terciptanya sistem politik yang sangat stabil dan damai karena minimnya konflik kepentingan.
c)
C. Abainya pemerintah terhadap kepentingan rakyat karena tidak ada tekanan/kontrol yang berarti dari masyarakat sipil.
d)
D. Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum karena berkurangnya jumlah pemilih.
15.
15 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban)
Stimulus:
Media massa memiliki kebebasan pers (Hak Asasi) tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial (Kewajiban) untuk menyajikan informasi yang berimbang dan tidak memihak.
Soal:
Merefleksi peran media massa dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, pilih dua peran positif yang dapat dimainkan media! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Mendorong kesadaran hukum masyarakat dengan memberitakan kasus pelanggaran secara tuntas dan edukatif.
b)
B. Membentuk opini publik agar menghakimi terdakwa sebelum vonis pengadilan dikeluarkan.
c)
C. Menjadi watchdog (pengawas) yang menguak kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang disembunyikan oleh pihak berwenang.
d)
D. Memberikan ruang khusus kepada aparat penegak hukum untuk mempromosikan citra positif tanpa kritik.
16.
16 (Merefleksi - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penyidik utama memiliki kewajiban untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
Soal:
Merefleksi peran Polri dalam penegakan hukum, pilih dua indikator pelayanan yang paling mencerminkan kualitas penegakan hukum berbasis keadilan! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Kecepatan dalam menangkap pelaku pelanggaran kecil, namun mengabaikan kasus besar.
b)
B. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus.
c)
C. Perlakuan yang setara terhadap semua pelapor tanpa memandang status sosial atau kekayaan.
d)
D. Mempersulit birokrasi pelaporan untuk mencegah membludaknya laporan yang tidak perlu.
17.
17 (Merefleksi - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Pelanggaran hukum seperti pencurian ringan seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Meskipun hukum pidana menuntut hukuman, pendekatan keadilan restoratif (solusi damai) mulai diterapkan.
Soal:
Merefleksi kasus tersebut, pilih dua prinsip yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai solusi penegakan hukum yang berbasis keadilan! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Pelaku harus dipidana seberat-beratnya untuk memberikan efek jera.
b)
B. Pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dianggap lebih penting daripada pembalasan (retributif).
c)
C. Pengakuan pelaku atas perbuatannya dan upaya perbaikan kerugian yang ditimbulkan menjadi fokus utama.
d)
D. Keadilan restoratif hanya boleh diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.
18.
18 (Merefleksi - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Kasus korupsi di Indonesia terus terjadi meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja keras.
Soal:
Merefleksi kasus mafia peradilan (aparat penegak hukum yang terlibat korupsi) yang menghambat tujuan tegaknya keadilan, pilih dua konsekuensi terburuk dari kasus tersebut! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Korupsi menyebabkan proses hukum berjalan lambat, tetapi tujuan keadilan tetap tercapai.
b)
B. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
c)
C. Tergerusnya prinsip Supremasi Hukum karena hukum dapat "dibeli" dan tidak berlaku sama bagi semua orang.
d)
D. Peningkatan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum.
19.
19 (Merefleksi - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Kejahatan di era digital (kejahatan siber) semakin canggih, seperti penipuan online dan peretasan data pribadi, seringkali melampaui yurisdiksi dan kemampuan hukum nasional.
Soal:
Merefleksi perkembangan dinamika pelanggaran hukum tersebut, pilih dua kebutuhan paling mendesak yang harus dipenuhi oleh negara melalui pembaharuan undang-undang! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Pembentukan undang-undang yang bersifat sangat umum agar mudah diterapkan di berbagai kasus.
b)
B. Kebutuhan akan regulasi yang spesifik dan adaptif terhadap teknologi baru (misal: UU Perlindungan Data Pribadi).
c)
C. Peningkatan kerja sama hukum internasional untuk mengatasi kejahatan siber lintas batas negara.
d)
D. Pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus siber bukan wewenangnya.
20.
20 (Merefleksi - Penegakan Hukum)
Stimulus:
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara menjalankan fungsi perlindungan hukum melalui TNI/Polri, Lembaga Pemasyarakatan, dan instansi lainnya.
Soal:
Merefleksi kasus narkoba, pilih dua perbedaan mendasar antara perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam konteks penanganannya! (Pilih lebih dari satu)
a)
A. Penegakan hukum berfokus pada penangkapan dan penjatuhan sanksi (tindakan), sedangkan perlindungan hukum berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi (preventif).
b)
B. Perlindungan hukum dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, sedangkan penegakan hukum dilakukan oleh BNN dan DPR.
c)
C. Penegakan hukum bertujuan untuk mengadili pelaku, sedangkan perlindungan hukum bertujuan mengayomi masyarakat dari ancaman narkoba.
d)
D. Perlindungan hukum selalu melibatkan Advokat, sedangkan penegakan hukum tidak.
21.
Soal HOTS Model Pilihan Ganda Kompleks – Kategori (10 Soal)
21 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban: Kategori Sesuai/Tidak Sesuai)
Stimulus:
Sebuah perusahaan pertambangan diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan rehabilitasi lingkungan. Dana CSR ini digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar.
Pernyataan:
Pelaksanaan CSR berupa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut sesuai dengan upaya menghubungkan kewajiban perusahaan dengan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan.
a)
Sesuai
b)
Tidak Sesuai
22.
22 (Menghubungkan - Penegakan Hukum: Kategori Benar/Salah)
Stimulus:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap seorang pejabat tinggi yang melakukan korupsi dan berhasil menyita asetnya sebesar Rp100 Miliar.
Pernyataan:
Peran KPK dalam menyita aset koruptor tersebut hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana dan tidak berhubungan dengan upaya pengembalian kerugian negara (pemulihan hak publik).
a)
Benar
b)
Salah
23.
23 (Menghubungkan - Penegakan Hukum: Kategori Relevan/Tidak Relevan)
Stimulus:
Kasus sengketa batas tanah antarwarga di desa X berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Lembaga Peradilan) melalui putusan kasasi yang final dan mengikat.
Pernyataan:
Fungsi Lembaga Peradilan dalam putusan kasasi tersebut relevan dengan tujuannya, yaitu menyelesaikan sengketa di masyarakat secara final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum.
a)
Relevan
b)
Tidak Relevan
24.
24 (Menghubungkan - Penegakan Hukum: Kategori Benar/Salah)
Stimulus:
Hukum pidana menerapkan sanksi penjara bagi pelaku kejahatan. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memberikan ganti rugi finansial kepada korban.
Pernyataan:
Tujuan utama sanksi pidana (penjara) adalah menghubungkan efek jera dan upaya pencegahan kejahatan di masa mendatang, bukan ganti rugi finansial.
a)
Benar
b)
Salah
25.
25 (Menghubungkan - Penegakan Hukum: Kategori Sesuai/Tidak Sesuai)
Stimulus:
Pasal 28G UUD NRI 1945 menjamin Hak Atas Keamanan dan Perlindungan. Negara wajib menjamin hak ini melalui fungsi TNI/Polri.
Pernyataan:
Tindakan negara memberikan jaminan keamanan dan ketertiban melalui fungsi kepolisian tidak sesuai dengan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan oleh Advokat dan Hakim.
a)
Sesuai/
b)
Tidak Sesuai
26.
26 (Menghubungkan - Pelanggaran Hak & Kewajiban: Kategori Benar/Salah)
Stimulus:
Dalam sebuah kasus perselisihan antarwarga yang melibatkan kekerasan, tokoh masyarakat adat (ketua suku) berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan menerapkan sanksi adat yang disepakati bersama.
Pernyataan:
Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik tersebut menghubungkan dan mendukung sistem hukum formal negara karena membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah kasus kecil masuk ke pengadilan.
a)
Benar
b)
Salah
27.
27 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban: Kategori Sesuai/Tidak Sesuai)
Stimulus:
Anda mengikuti penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kehidupan remaja, termasuk sanksi hukum dan dampak sosialnya.
Pernyataan:
Merefleksi pengalaman ini, penyuluhan hukum yang efektif dan relevan akan tidak sesuai dengan peningkatan kesadaran hukum di lingkungan Anda jika tidak diikuti dengan sanksi tegas bagi pelanggar.
a)
Sesuai
b)
Tidak Sesuai
28.
28 (Merefleksi - Penegakan Hukum: Kategori Benar/Salah)
Stimulus:
Hakim di Pengadilan Negeri memutuskan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penggelapan uang perusahaan, sedangkan korban (perusahaan) hanya menuntut ganti rugi.
Pernyataan:
Merefleksi kasus ini, putusan Hakim tersebut merupakan dilema karena penegakan hukum yang tegas (pidana) mungkin bertentangan dengan kebutuhan korban akan keadilan restoratif (ganti rugi).
a)
Benar
b)
Salah
29.
29 (Merefleksi - Pelanggaran Hak & Kewajiban: Kategori Benar/Salah)
Stimulus:
Sejumlah besar warga negara di suatu daerah menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim terhadap upaya pelestarian hutan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di kawasan tersebut.
Pernyataan:
Ketidakpedulian warga negara terhadap isu lingkungan tersebut merefleksikan keberhasilan negara dalam menjamin Hak Atas Lingkungan Sehat bagi masyarakat.
a)
Benar
b)
Salah
30.
30 (Merefleksi - Penegakan Hukum: Kategori Sesuai/Tidak Sesuai)
Stimulus:
Seorang Hakim dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial karena terbukti menerima suap.
Pernyataan:
Sanksi yang dijatuhkan Komisi Yudisial tersebut sesuai dengan upaya merefleksi tujuan tegaknya keadilan, karena menjamin integritas lembaga peradilan.
a)
Sesuai
b)
Tidak Sesuai
100 %
