wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz MOOC PPPK

Total questions: 35

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

Apa kepanjangan dari MOOC PPPK yang disebutkan dalam gambar?

a)

Massive Open Online Course Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

b)

Modul Online Organisasi Pemerintah dan Pegawai Kerja

c)

Materi Online Optimalisasi Pegawai Pemerintah

d)

Manajemen Online Operasional Pegawai Kerja

2.

Apa nama lembaga yang tercantum dalam gambar sebagai penyelenggara MOOC PPPK?

a)

LAN RI

b)

KEMENDIKBUD

c)

BKN

d)

KPK

3.

Berdasarkan gambar, berapa jumlah soal yang tersedia dalam paket 6 MOOC PPPK?

a)

50 soal

b)

25 soal

c)

100 soal

d)

10 soal

4.

Apa jaminan yang diberikan dalam gambar terkait dengan hasil belajar dari soal MOOC PPPK 2023?

a)

Dijamin lulus

b)

Mendapat sertifikat

c)

Mendapat hadiah

d)

Mendapat promosi jabatan

5.

Salah satu komentar dalam gambar menyebutkan nilai yang diperoleh setelah belajar dari video. Nilai berapa yang disebutkan oleh Diego22?

a)

98

b)

96

c)

94

d)

100

6.

Apa tujuan utama dari MOOC PPPK menurut gambar?

a)

Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

b)

Untuk siswa sekolah menengah

c)

Untuk dosen universitas

d)

Untuk masyarakat umum

7.

Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses informasi adalah...

a)

PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi

b)

PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia / tidak

c)

PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu

d)

PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

8.

Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:

a)

Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi

b)

Sejauh mana potensi terhadap kerugian instansi atau negara

c)

Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik

d)

Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

9.

Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:

a)

Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu

b)

Pengukuran dan analisis capaian kinerja

c)

Akuntabilitas keuangan

d)

Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

10.

Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi

b)

Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional

c)

Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

d)

Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya

11.

Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal tersebut merupakan:

a)

Akuntabilitas kejujuran dan hukum

b)

Akuntabilitas kebijakan

c)

Akuntabilitas proses

d)

Akuntabilitas program

12.

Nama Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata disebut juga sebagai:

a)

Si Manuk Dadali

b)

Si Jalak Harupat

c)

Si Jalak dari Bandung

d)

Si Burung Jalak

13.

Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya:

a)

Sarekat Islam

b)

Taman Siswa

c)

Indische partij

d)

Budi Utomo

14.

Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya:

a)

Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda

b)

Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

c)

Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah

d)

Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia

15.

Kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD Kota Semarang dalam mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu adalah:

a)

Relevansi

b)

Validitas

c)

Daya Guna

d)

Objektivitas

16.

Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah:

a)

Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand

b)

Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan

c)

Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami

d)

Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan

17.

Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah adalah:

a)

Adanya tidak patuhan selektif terhadap hukum

b)

Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular

c)

Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut

d)

Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi

18.

Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, pada tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan apa?

a)

Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi

b)

Memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera

c)

Memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

d)

Pembentukan organisasi wanita putri mardika

19.

Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:

a)

Frederickson dan Hart

b)

Mc Donalds

c)

Collins Cobuild

d)

Gene Blocker

20.

Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:

a)

Pelanggaran Etika Publik

b)

Penyimpangan Moral

c)

Pelanggaran Integritas

d)

Wujud perilaku beretika

21.

Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:

a)

Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi

b)

Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi

c)

Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor

d)

Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku

22.

Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?

a)

Peraturan perundangan

b)

Kewenangan

c)

Kekuasaan

d)

Kepantasan sosial

23.

Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai: 1. Sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu 2. Mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hasil yang baik dan yang buruk 3. Mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Manakah pernyataan yang benar?

a)

Hanya 1 dan 2 yang benar

b)

Hanya 1 dan 3 yang benar

c)

Hanya 2 dan 3 yang benar

d)

Benar semua

24.

Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:

a)

Kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik

b)

Kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik

c)

Kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik

d)

Kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik

25.

Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hukuman disiplin berat dapat diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari berapa persen?

a)

10%

b)

15%

c)

25%

d)

30%

26.

Proses mengembangkan dan mengekspresikan gagasan yang diperkirakan bermanfaat, merupakan konsep dari:

a)

Mutu

b)

Kreativitas

c)

Efisien

d)

Inovatif

27.

Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut:

a)

Revolusioner

b)

Demesioner

c)

Evolusioner

d)

Temporer

28.

Complier adalah:

a)

Individu atau kelompok dimana pekerjaan utama dirancang untuk membantu mereka

b)

Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kinerja organisasi atau sistem pemerintah

c)

Subyek penegakkan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan peraturan, misalnya wajib pajak

d)

Individu atau kelompok lain dimana pekerjaan dirancang untuk memberi manfaat kepada mereka tetapi sifatnya tidak langsung kepada pelanggan utama

29.

Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah:

a)

Pergeseran selera pasar

b)

Perkembangan ekonomi

c)

Pergeseran gaya hidup

d)

Dorongan melakukan perubahan

30.

Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah:

a)

Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas & kemampuan berpikir kritis

b)

Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas & kemampuan berpikir dinamis

c)

Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas & kemampuan berpikir sinergis

d)

Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas & kemampuan berpikir populis

31.

Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya apa?

a)

Kualitas produk dan layanan yang prima

b)

Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat

c)

Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi

d)

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

32.

Yang termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:

a)

Jujur

b)

Tegas

c)

Simpati

d)

Toleransi

33.

Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:

a)

Jujur, mandiri dan peduli

b)

Jujur, amanah dan adil

c)

Jujur, tanggung jawab, sederhana

d)

Jujur, berani, kerja keras.

34.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut:

a)

Kerugian keuangan negara

b)

Suap Menyuap

c)

Benturan kepentingan dalam jabatan

d)

Penggelapan dalam jabatan

35.

Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan:

a)

Kerugian Keuangan Negara

b)

Perbuatan Curang

c)

Penyuapan

d)

Gratifikasi