wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

INTRODUCTION PBJP LEV 1

Total questions: 90

Worksheet time: 8hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

  1. 1. Pengadaan catering pada kegiatan Pelatihan PBJP Tingkat Dasar termasuk jenis pengadaan ....

a)

Pekerjaan Konstruksi

b)

Jasa Konsultansi

c)

Barang

d)

Jasa Lainnya

e)

Pekerjaan Terintegrasi

2.

  1. 2. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....

a)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan

b)

Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Meningkatkan penggunaan dalam negeri

d)

Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional dan internasional

e)

Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab

3.

  1. 3. Yang BUKAN merupakan etika pengadaan barang/jasa ialah ….

a)

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

b)

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

c)

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 ttg administrasi pemerintahan

d)

Profesional, Mandiri dan Menjaga Rahasia

e)

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

4.

  1. 4. Persyaratan dalam dokumen pengadaan yang tidak mengarah pada satu spesifikasi atau penyedia tertentu ialah contoh penerapan prinsip pengadaan barang/jasa ....

a)

Adil

b)

Bersaing

c)

Efektif

d)

Terbuka

e)

Akuntabel

5.

  1. 5. Yang termasuk pengadaan jasa lainnya ialah……

a)

Jasa design gedung

b)

Jasa kebersihan gedung

c)

Jasa pengawasan pembangunan gedung

d)

Jasa manajemen gedung

e)

Jasa konsultasi

6.

  1. 6. Pihak yang berwenang menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia yang terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia ialah PA/KPA atas usulan……

a)

PPK

b)

Pokja Pemilihan

c)

PA/KPA

d)

Pejabat Pengadaan

e)

Kepala UKPBJ

7.

  1. 7. Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya merupakan prinsip…….

a)

Efisien

b)

Efektif

c)

Transparan

d)

Terbuka

e)

Kompetitif

8.

  1. 8. Yang termasuk Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain …

a)

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan hadiah

b)

Mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan

c)

Pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan

d)

Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

e)

Melakukan pengawasan secara langsung proyek konstruksi

9.

  1. 9. Yang merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu…

a)

Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan

b)

Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

c)

Meningkatkan kualitas perencanaan PBJ

d)

Meningkatkan impor barang untuk meningkatkan daya saing

e)

Melakukan kegiatan pengadaan baran/jasa yang efektif

10.

  1. 10. Salah satu Fungsi UKPBJ ialah...

a)

Membina dan menetapkan pelaksana penelitian

b)

Khusus mengelola pengadaan yang telah tercantum dalam katalog elektronik

c)

Mengelola pengadaan yang dilaksanakan sesuai praktek bisnis yang sudah mapan

d)

Membina  SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa

e)

Melakukan intervensi terhadap pengelolaan barang/jasa katalog elektronik

11.

  1. 11. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa ialah....

a)

Pokja pemilihan bekerja secara professional dan tidak merangkap sebagai penyedia

b)

Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi

c)

Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana

d)

Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

e)

KPA merangkap PPK pada paket pekerjaan yang sama

12.

  1. 12. Salah satu contoh BUKAN kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah ....

a)

Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %

b)

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15 miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis

c)

Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

d)

K/L/Pemda Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik

e)

KLPD/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai APBN/APBD KLPD/Institusi Lainnya

13.

  1. 13. Proses pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No.46 tahun 2025 dilaksanakan sejak..

a)

Perencanaan sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan

b)

Identifikasi kebutuhan sampai dengan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

c)

Identifikasi kebutuhan sampai dengan Penandatanganan Kontrak

d)

Identifikasi Kebutuhan sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan

e)

Perencanaan sampai dengan Tandatangan Kontrak

14.

  1. 14. Value for money yang merupakan seluruh aktifitas berupak kegiatan menghasilkan barang/jasa yg tepat dari setiap uang yg dibelanjakan dapat diukur dari aspek kualitas , kuantitas, waktu, biaya, lokasi. Aktifitas ini merupakan adalah

a)

Prinsip pengadaan

b)

Tujuan pengadaan

c)

Kebijakan pengadaan

d)

Etika pengadaan

e)

Tata kelola pengadaan

15.

  1. 15. Kementerian Pariwisata Negara Konoha akan melaksanakan Penyusunan Blue Print Promosi Pariwisata Danau Toba di mancanegara dengan anggaran Rp. 150 juta. Jenis pengadaan yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut adalah

a)

Pekerjaan Konstruksi

b)

Pekerjaan Terintegrasi

c)

Barang

d)

Jasa lainnya

e)

Jasa Konsultansi

16.

  1. 16. Kementerian Pertanahan ABC menyusun pemetaan lokasi PULAU PISANG sebagai tempat kawasan ekonomi khusus dengan menyewa peralatan seperti Satelit. Pengadaan ini termasuk paket..

a)

Jasa lainnya

b)

Jasa konsultansi

c)

Barang

d)

Pekerjaan Konstruksi

e)

Pekerjaan Terintegrasi

17.

  1. 17. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait APB Desa adalah

a)

Pembangunan kantor Bulog dengan anggaran Bulog (BUMN) di Desa Makmur Kec. Pelalawan Kab. Kampar Prop. Riau

b)

Pembangunan Pasar Bersih dengan anggaran PT Riau Properti (BUMD) di Desa Makmur Kec. Pelalawan Kab. Kampar Prop. Riau

c)

Pembangunan pembangunan Kawasan Memancing Maniak dengan anggaran BUM desa di Desa Makmur Kec. Pelalawan Kab. Kampar Prop. Riau

d)

Pembangunan jalan desa di RW 01 dengan anggaran APBDesa di Desa Makmur Kec. Pelalawan Kab. Kampar Prop. Riau

e)

Pembangunan Kawasan HUtan oleh Kementrian Kehutanan di Desa Makmur Kec. Pelalawan Kab. Kampar Prop. Riau

18.

  1. 18. Bukan bagian dari value for money terkait aspek tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah adalah

a)

lokasi

b)

kuantitas

c)

kualitas

d)

pelaku usaha

e)

waktu

19.

  1. 19. Berikut yang merupakan langkah langkah mendorong pengadaan yang akuntabel adalah…

a)

Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh masyarakat.

b)

Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan

c)

Adanya dokumen pengadaan yang sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku

d)

Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa

e)

Adanya kebijakan pengadaan barang jasa yang diatur dengan hukum positif

20.

  1. 20. Hal-hal berikut BUKAN implementasi kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda maupun Satuan Kerja (Satker) untuk meningkatkan peranan usaha kecil yaitu….

a)

Kantor Wilayah Hukum Memesan barang-barang dari hasil orang-orang binaan Lembaga Pemasyarakatn dengan  spesifikasi yang sangat berkualitas

b)

Pemerintah Daerah lebih memperbanyak paket barang/jasa yang diperuntukan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi

c)

Membagi paket pengadaan barang dan jasa kepada pelaku usaha kecil

d)

Mendahulukan usaha mikro, kecil dan koperasi untuk pengadaan mobil operasional KPPN Pati

e)

Menggunakan konsultan lokal untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

21.

  1. 21. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak tertentu pada proses pengadaan adalah salah satu pelanggaran penerapan prinsip PBJ yaitu prinsip ...

a)

Terbuka

b)

Transparan

c)

Efektif

d)

Adil

e)

Akuntabel

22.

  1. 22. Aktifitas yang mengakibatkan memperoleh Rumah Negara dari pelaku usaha dilakukan secara kompetitif dan sesusi mekanisme pasar, merupakan contoh dari penerapan prinsip :

a)

Efektif

b)

Adil

c)

Bersaing

d)

Efisien

e)

Akuntabel

23.

  1. 23. Aktifitas yang dikategorikan Etika Pengadaan Barang/Jasa antara lain…..

a)

Nilai Pagu Anggaran dan Nilai Kontrak dalam pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

b)

Menetapkan Pengadaan Renovasi Rumah Dinas dengan Paket Rp 200 juta dengan Swakelola Tipe 1

c)

PPK, Pokja dan Pelaku Usaha memiliki kedudukan yang sama dalam Proses Pengadaan barang jasa Pemerintah

d)

PPK menerima tempat ibadah sebagai bonus dari penyelesian pekerjaan Pembangunan Kantor di Satker A

e)

Dokumen hasil tender/seleksi/penagadaan langsung/penunjukan langsung tidak diberikan kepada siapapun oleh PPK kecuali ditentukan lain oleh UU

24.

  1. 24. Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah....

a)

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

b)

Mengembangkan lokapasar Pengadaan Barang/Jasa

c)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

d)

Meningkatkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

e)

Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

25.

  1. 25. KPP Bogor menunjuk UKPBJ LKPP menjadi AGEN PENGADAAN yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut pengadaan dengan cara...

a)

Tender

b)

Seleksi

c)

Penunjukan Langsung

d)

Tender Cepat

e)

Swakelola

26.

  1. 26. Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah….

a)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

b)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

c)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,  Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

d)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

e)

Perencanaan Pemilihan, Persiapan Pemilihan, Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

27.

  1. 27. Saudara berdinas di Kementerian Pertanian.  UKPBJ di lingkungan Kementerian Pertanaian sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah….

a)

Melalui e-vendor management

b)

Melalui e-buying

c)

Melalui e-marketplace

d)

Melalui e-purchasing

e)

Melalui e-tender

28.

  1. 28. Yang memiliki hak untuk menjawab sanggah banding dari pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp 25 Milyar adalah...

a)

Kelompok Kerja

b)

Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Pejabat Perbendaharaan

e)

Pejabat Pengadaan

29.

  1. 29. Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit A digunakan dengan sebagian pendanaannya dengan pijaman luar negeri. Apakah pengadaan pembangunan Rumah Sakit tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup Perpres No. 16 tahun 2018 jo Perpres No 12 tahun 2021 jo Perpres No.46 tahun 2025?

a)

Tidak, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat  menggunakan dana keseluruhan dari hibah.

b)

Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat  menggunakan dana sebagian atau seluruh dari pinjaman.

c)

Tidak, seharusnya Pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri

d)

Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan seharusnya berasal dari APBD

e)

Tidak, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tidak dapat  menggunakan dana dari PHLN.

30.

  1. 30. Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya merupakan prinsip…….

a)

Efisien

b)

Adil

c)

Efektif

d)

Akuntabel

e)

Kompetitif

31.

  1. 31. Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain ....

a)

Pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan

b)

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan hadiah

c)

Mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan

d)

Melakukan pengawasan secara langsung proyek konstruksi

e)

Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

32.

  1. 32. kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu…

a)

Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

b)

Meningkatkan impor barang untuk meningkatkan daya saing

c)

Melakukan kegiatan pengadaan baran/jasa yang efektif

d)

Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan

e)

Meningkatkan kualitas perencanaan PBJ

33.

  1. 33. Fungsi UKPBJ ialah...

a)

Melakukan intervensi terhadap pengelolaan barang/jasa katalog elektronik

b)

Mengelola pengadaan yang dilaksanakan sesuai praktek bisnis yang sudah mapan

c)

Membina  SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa

d)

Membina dan menetapkan pelaksana penelitian

e)

Khusus mengelola pengadaan yang telah tercantum dalam katalog elektronik

34.

  1. 34. Regulasi yang mengizinkan untuk mengimpor barang sesuai Perpres No. 16/2018 jo Perpres No.12/2021 jo Perpres No. 46/2025 antara lain…

a)

Barang produksi luar negeri merupakan rekomendasi dalam pengadaan barang/jasa

b)

Barang produksi luar negeri dengan merek tertentu lebih dijamin mutu dan kualitasnya

c)

Barang impor sudah tertuang didalam Dokumen Anggaran yang sudah disetujui DPR/DPRD

d)

Harga barang impor lebih murah dibanding harga barang produksi dalam negeri

e)

Volume barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan

35.

  1. 35. fungsi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ialah...

a)

Evaluasi proses pengadaan barang/jasa

b)

Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi pengadaan barang/jasa

c)

Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna  sistem informasi pengadaan barang/jasa

d)

Pengelolaan pengadaan barang/jasa

e)

Pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa

36.

  1. 36. Yang menjadi kewenangan PPK diantaranya...

a)

Menetapkan pemenang e purchasing pengadaan barang senilai Rp250 juta

b)

Menetapkan pemenang tender Senilai Rp 1 Milyar

c)

Menjawab Sanggah banding

d)

Menetapkan sanksi daftar hitam

e)

Menetapkan pemenang seleksi Senilai Rp150 juta

37.

  1. 37. 1.    Perhatikan prinsip - prinsip berikut :

    a.    Adil

    b.    Produktif

    c.    Efisien

    d.    Terbuka

    e.    Ekonomis

    f.     Efektif

           yang termasuk dalam prinsip - prinsip PBJ adalah …..

a)

a, b, c dan d

b)

a, b, c dan e

c)

a, c, d dan f

d)

a, c, d dan e

e)

a, d, e dan f

38.

  1. 38. Berikut merupakan cara pemilihan penyedia yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha KECUALI….

a)

Tender dengan persyaratan

b)

Tender yang bersifat Tertutup

c)

Tender yang bersifat diskriminatif

d)

Tender yang Transparan

e)

Tender yang bersifat Tertutup

39.

  1. 39. Pengaduan yang dapat disampaikan oleh Pelaku usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia atau masyarakat KECUALI….

a)

Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ

b)

Menemukan indikasi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan PBJ

c)

Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia

d)

Menemukan ketidaksesuaian pada dokumen penawaran

e)

Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia

40.

  1. 40. Proses pengadaan Pembelian 10 unit laptop senilai Rp 250 juta dengan e-purchasing dilakukan oleh…

a)

Pengguna Anggaran

b)

Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Pejabat Pengadaan

e)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

41.

  1. 41. Yang BUKAN merupakan tanggung jawab dari penyedia berdasarkan Perpres No.16/2018 jo PerPres No.12/2021 jo Perpres No.46/2025 adalah ….

a)

Pengajuan kepada PPK dari penyedia untuk dilakukan Serah Terima

b)

Kuantitas Barang/Jasa

c)

Penilaian kinerja Penyedia

d)

Ketepatan Waktu Penyerahan

e)

Kualitas Barang/Jasa

42.

  1. 42. Pokja Pemilihan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun termasuk atasannya yang menghendaki PT. ABC jadi pemenang. Ini berarti Pokja Pemilihan menerapkan prinsip dasar:

a)

Efektif

b)

Efisien

c)

Akuntabel

d)

Adil

e)

Bersaing

43.

  1. 43. Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan:

a)

barang

b)

jasa lainnya

c)

jasa konsultansi

d)

pekerjaan konstruksi

e)

pekerjaan terintegrasi

44.

  1. 44. Sanggahan mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penyedia barang/jasa ditujukan kepada:

a)

Kelompok Kerja (Pokja)

b)

Kuasa Pengguna Anggaran

c)

UKPBJ

d)

Pejabat Pembuat Komitmen

e)

Pejabat Perbendaharaan

45.

  1. 45. Pengguna Anggaran menetapkan pemenang dalam proses pengadaan antara lain KECUALI

a)

Pengadaan Laptop senilai Rp101 Milyar melalui E Purchasing

b)

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi senilai Rp101 Milyar melalui Tender

c)

Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi senilai Rp10 Milyar melalui seleksi

d)

Pengadaan Mobil Operasional senilai Rp150 Milyar melalui E Katalog

e)

Pengadaan Bibit Padi Unggul senilai Rp111 Milyar melalui penunjukkan langsung

46.

  1. 46. Pokja tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadaan :

a)

Event Organizer senilai Rp500 juta

b)

Jasa Konsultansi senilai Rp9 Milyar

c)

Renovasi Rumah Dinas Rp1 milyar

d)

Pengadaan Mobil Operasional senilai Rp100 Milyar melalui Tender

e)

Pengadaan Laptop Dengan E-Puchasing senilai Rp5 Milyar

47.

  1. 47. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Timur Jauh selaku Pengguna Anggaran di salah satu propinsi memiliki peran untuk memperluas peran serta usaha kecil dan/atau koperasi. Bentuk kewenangan Kepala Dinas dalam hal ini adalah kecuali :

a)

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.

b)

Memperbanyak Nilai paket Pengadaan barang diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi kecuali tidak terpenuhinya kompetensi teknis.

c)

Nilai paket Pengadaan Jasa Konsultansi konstruksi sampai dengan  Rp 1 Milyar diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.

d)

Menetapkan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2,5 Miliar, dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil dan/atau koperasi

e)

Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

48.

  1. 48. Dalam dokumen pemilihan, besaran nominal jaminan penawaran hanya ditetapkan oleh PPK. Pernyataan berikut yang benar adalah :

a)

Dokumen tersebut sudah benar tetapi seharusnya yang menetapkan besar jaminan penawaran adalah Ketua UKPBJ dengan Persetujuan PPK

b)

Dokumen tersebut sudah benar, tetapi seharusnya ditanda tangani juga oleh Pokja

c)

Dokumen tersebut sudah benar

d)

Dokumen tersebut salah dan harus diperbaiki, seharusnya yang menetapkan nominal jaminan penawaran adalah Pokja

e)

Dokumen tersebut salah dan harus diperbaiki, seharusnya yang menetapkan nominal jaminan penawaran adalah PA/KPA

49.

  1. 49. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa disimpan dan dijaga keutuhannya yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban pokok dari:

a)

Kuasa Pengguna Anggaran

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pejabat Pengadaan

d)

Pejabat Penandatangan SPM

e)

Kelompok Kerja (Pokja)

50.

  1. 50. Siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah :

a)

Pejabat Penandatangan SPM

b)

Kelompok Kerja (POKJA)

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Pejabat Perbendaharaan

e)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

51.

  1. 51. Dibawah ini yang TIDAK termasuk dalam katalog elektronik ialah....

a)

Katalog elektronik nasional

b)

Katalog elektronik sektoral

c)

Katalog elektronik regional

d)

Katalog yang dikelola Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e)

Katalog elektronik lokal

52.

  1. 52. Yang TIDAK merupakan fungsi dari UKPBJ adalah....

a)

pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

b)

pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis

c)

pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

d)

Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

e)

melakukan E-purchasing

53.

  1. 53. Aspek dalam pengadaan berkelanjutan ialah

a)

Ekonomi, sosial, adat istiadat dan institusional

b)

Ekonomi, budaya, lingkungan hidup dan institusional

c)

sosial, lingkungan hidup dan institusional

d)

Ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan institusional

e)

Ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

54.

  1. 54. Salah satu kebijakan untuk mendorong instansi pemerintah mengadaakan barang-barang yang berkualitas adalah

a)

Mendorong pengadaan berkelanjutan

b)

Mendorong penggunaan produk dalam negeri

c)

Menggunakan produk barang/jasa berstandar SNI

d)

Menggunakan produk barang/jasa berstandar Internasional

e)

Mendorong penggunaan merk terkenal

55.

  1. 55. Apa pengertian akuntabel ?

a)

a.Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

b)

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

c)

a.memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

d)

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

e)

pengadaan yang berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku

56.

  1. 56. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan value for money adalah

a)

Simplikasi

b)

Diperbolehkan menyebut merk/type

c)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

d)

Meningkatkan jumlah anggaran

e)

Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

57.

  1. 57. Pelaku Pengadaan barang/jasa yang wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan adalah

a)

Agen Pengadaan

b)

PPK

c)

KPA

d)

Tim Penyelenggara Swakelola

e)

Penyedia

58.

  1. 58. Pihak yang dapat bertindak sebagai agen pengadaan adalah

a)

Aparat penegak hukum (APH)

b)

UKPBJ instansi lain, badan usaha, perorangan

c)

Instansi lain, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat

d)

Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan

e)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

59.

  1. 59. Siapa yang memproses pengadaan laptop dengan nilai paket Rp. 150 juta melalui epurchasing?

a)

PPK

b)

Pokja Pemilihan

c)

KPA

d)

Pejabat Pengadaan

e)

Agen Pengadaan

60.

  1. 60. Salah satu tim Penyelenggara swakelola terdiri dari

a)

Tim Perencanaan

b)

Tim Persiapan

c)

Tim Teknis

d)

Tim Pengawasan

e)

Tim Pemeriksa

61.

  1. 61. Pada Lembaga ANRI, telah dibentuk unit kerja Pengadaan barang/jasa. Siapa yang berkewajiban membentuk UKPBJ pada lembaga ANRI?

a)

Kepala Daerah yang merupakan struktur dibawah Lembaga ANRI

b)

Menteri yang terkait dengan lembaga ANRI

c)

Pimpinan lembaga ANRI

d)

Kepala LKPP yang merupakan partner lembaga ANRI

e)

Menteri Sekretariat Negara

62.

  1. 62. Yang tidak dapat melakukan Penetapan penyedia barang/jasa dengan cara Penunjukan Langsung adalah:

a)

Pokja Pemilihan

b)

Pejabat Pengadaan

c)

Pengguna Anggaran

d)

Kuasa Pengguna Anggaran

e)

Pejabat Perbendaharaan

63.

  1. 63. Tindakan Unit Layanan Pengadaan dengan memberikan informasi mengenai variabel-variabel yg akan digunakan dalam evaluasi penawaran hanya kepada beberapa peserta, merupakan tindakan yg melanggar prinsip dasar:

a)

Efisien dan Efektif

b)

Transparan dan adil

c)

Terbuka dan bersaing

d)

Akuntabel dan bersaing

e)

Transparan dan Terbuka

64.

  1. 64. Pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli merupakan pengadaan :

a)

Barang

b)

Jasa Konsultansi

c)

Jasa Lainnya

d)

Pekerjaan Konstruksi

e)

Pekerjaan Terintegrasi

65.

  1. 65. Yang tidak termasuk ruang lingkup pengaturan pengadaan barang jasa pemerintah adalah :

a)

Pengadaan Jembatan dengan pembiayaan pijaman luar negeri

b)

Pengadaan pemeliharaan istana presiden

c)

pengadaan sewa gedung kantor

d)

pengadaan sewa mobil operasional

e)

Pengadaan Assesment Pegawai

66.

  1. 66. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA dalam hal menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan tim teknis. Pernyataan ini adalah..

a)

BENAR

b)

SALAH

67.

  1. 67. Salah satu tugas Pejabat Pengadaan ialah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dengan metode Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung. Pernyataan diatas ini adalah...

a)

BENAR

b)

SALAH

68.

  1. 68. Salah satu tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ialah menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. Pernyataan ini adalah....

a)

BENAR

b)

SALAH

69.

  1. 69. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik atau menyampaikan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh APIP. Pernyataan ini adalah

a)

BENAR

b)

SALAH

70.

  1. 70. Pengadaan perencanaan pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP termasuk jenis pekerjaan konstruksi.

a)

BENAR

b)

SALAH

71.

  1. 71. PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

a)

BENAR

b)

SALAH

72.

  1. 72. Pembuatan kajian pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan - BPPK - Kemenkeu dapat dilaksanakan secara swakelola oleh LAN dengan perencanaan dan pengawasannya oleh BPPK - Kemenkeu

a)

BENAR

b)

SALAH

73.

  1. 73. Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang salah satunya diukur dari aspek biaya/harga yang paling murah.

a)

BENAR

b)

SALAH

74.

  1. 74. Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa ialah mendorong perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan perpajakan.

a)

BENAR

b)

SALAH

75.

  1. 75. Salah satu prinsip pengadaan barang/jasa ialah transparan, yaitu pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh semua pelaku usaha barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

a)

BENAR

b)

SALAH

76.

  1. 76. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama merupakan salah satu pertentangan kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

a)

BENAR

b)

SALAH

77.

  1. 77. Salah satu tugas Pejabat Pengadaan ialah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dengan metode Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.

a)

BENAR

b)

SALAH

78.

  1. 78. Penetapan Pemenang untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp 15 Miliar ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

a)

BENAR

b)

SALAH

79.

  1. 79. Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

a)

BENAR

b)

SALAH

80.

  1. 80. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA dalam hal menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan tim teknis.

a)

BENAR

b)

SALAH

81.

  1. 81. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

a)

BENAR

b)

SALAH

82.

  1. 82. Salah satu etika dalam pengadaan barang/jasa ialah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

a)

BENAR

b)

SALAH

83.

  1. 83. Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ialah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.

a)

BENAR

b)

SALAH

84.

  1. 84. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia terdiri dari Katalog Nasional, Katalog Sektoral dan Katalog Lokal.

a)

BENAR

b)

SALAH

85.

  1. 85. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

a)

BENAR

b)

SALAH

86.

  1. 86. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik ditindak lanjuti oleh APIP dan/atau APH.

a)

BENAR

b)

SALAH

87.

  1. 87. Pelayanan hukum kepada Pelaku PBJ dalam menghadapi permasalahan hukum terkait PBJ diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap penyidikan.

a)

BENAR

b)

SALAH

88.

  1. 88. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

a)

BENAR

b)

SALAH

89.

  1. 89. Melakukan pembelian dengan E-purchasing merupakan salah satu fungsi dari UKPBJ.

a)

BENAR

b)

SALAH

90.

  1. 90. Pemberian sanksi administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan ketika lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya.

a)

BENAR

b)

SALAH

Similar Resources on Wayground

pluralisme

92 questions

pluralisme

quiz

Worksheet

•

12th Grade

kelas benua

90 questions

kelas benua

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

kearifan lokal

86 questions

kearifan lokal

quiz

Worksheet

•

12th Grade

BIMA KESENIAN

86 questions

BIMA KESENIAN

quiz

Worksheet

•

12th Grade

iks 1

86 questions

iks 1

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Quiz despre TSA și Neurodiversitate

86 questions

Quiz despre TSA și Neurodiversitate

quiz

Worksheet

•

12th Grade

latihan lomba unas

95 questions

latihan lomba unas

quiz

Worksheet

•

12th Grade