wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

kuis Kelas 9 SAS PKN 2025

Total questions: 80

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Jaminan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia secara tegas diatur dalam undang-undang organik, yaitu

a)

UU No. 39 Tahun 1999

b)

UU No. 9 Tahun 1998

c)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28

d)

UU No. 14 Tahun 2008

2.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara

a)

Tanpa batas dan aturan

b)

Bebas dan bertanggung jawab

c)

Sesuka hati tanpa peduli orang lain

d)

Rahasia dan tertutup

3.

Era keterbukaan informasi ditandai dengan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital. Salah satu dampak positif utamanya adalah

a)

Penyebaran berita bohong (hoax) semakin mudah

b)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah (kontrol sosial)

c)

Berkurangnya interaksi sosial secara langsung

d)

Menurunnya minat baca masyarakat

4.

Meskipun kita memiliki hak kemerdekaan berpendapat, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi. Batasan tersebut di antaranya adalah kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menjaga

a)

Kepentingan pribadi

b)

Stabilitas ekonomi

c)

Keamanan dan ketertiban umum

d)

Popularitas diri

5.

Pernyataan yang benar mengenai hubungan antara kemerdekaan berpendapat dan era keterbukaan informasi adalah

a)

Keterbukaan informasi membatasi kemerdekaan berpendapat

b)

Kemerdekaan berpendapat tidak relevan lagi di era digital

c)

Era keterbukaan informasi memfasilitasi dan memperkuat pelaksanaan kemerdekaan berpendapat

d)

Keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan

6.

Apa peran utama Pancasila, khususnya sila keempat, dalam pelaksanaan kemerdekaan berpendapat di Indonesia

a)

Menjamin kebebasan tanpa musyawarah

b)

Menekankan pengambilan keputusan berdasarkan aklamasi saja

c)

Menjadi landasan etika bahwa pendapat harus disampaikan secara hikmat, bijaksana, dan melalui musyawarah

d)

Mengutamakan suara mayoritas tanpa peduli minoritas

7.

Dalam menyampaikan pendapat di media sosial, sikap yang bertanggung jawab ditunjukkan dengan cara

a)

Menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok lain

b)

Memposting informasi yang belum terverifikasi kebenarannya

c)

Menyampaikan kritik membangun dengan bahasa yang santun dan fakta yang valid

d)

Melakukan cyberbullying terhadap orang yang berbeda pandangan

8.

Salah satu kewajiban asasi manusia dalam konteks berpendapat adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal

a)

28A

b)

28D

c)

28J ayat (2)

d)

28E ayat (1)

9.

Apa sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi individu yang menyebarkan berita bohong (hoax) yang menimbulkan kerugian publik di Indonesia

a)

Sanksi moral saja

b)

Sanksi adat saja

c)

Tidak ada sanksi karena itu hak berpendapat

d)

Sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan peraturan terkait

10.

Ketika mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa di muka umum, peserta wajib mematuhi beberapa aturan, kecuali

a)

Mematuhi protokol kesehatan

b)

Menjaga ketertiban umum

c)

Merusak fasilitas umum untuk menarik perhatian

d)

Menghormati hak dan kebebasan orang lain

11.

Perbedaan pendapat atau pandangan politik di era keterbukaan informasi seringkali memicu perdebatan di media sosial. Sikap yang paling bijak untuk mengatasi hal tersebut adalah

a)

Memblokir semua orang yang berbeda pendapat

b)

Memaksakan pandangan kita yang paling benar

c)

Melakukan black campaign terhadap lawan

d)

Menerima perbedaan dengan sikap toleransi dan saling menghargai

12.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dijamin dalam Pasal

a)

28F UUD NRI Tahun 1945

b)

28G UUD NRI Tahun 1945

c)

28H UUD NRI Tahun 1945

d)

28I UUD NRI Tahun 1945

13.

Kemerdekaan berpendapat memiliki manfaat penting bagi negara demokrasi, yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk

a)

Menggulingkan pemerintahan yang sah

b)

Mengekspresikan ketidakpuasan tanpa solusi

c)

Melakukan kontrol sosial dan partisipasi dalam kebijakan publik

d)

Menciptakan konflik horizontal di masyarakat

14.

Media massa (televisi, radio, portal berita online) memiliki peran krusial dalam era keterbukaan informasi. Peran tersebut adalah sebagai pilar penyedia informasi yang harus bersifat

a)

Subyektif dan berpihak

b)

Objektif, akurat, dan berimbang

c)

Mencari sensasi dan viral

d)

Mengutamakan keuntungan komersial semata

15.

Suatu informasi yang disebarkan dengan sengaja untuk menutupi fakta yang sebenarnya, sering disebut sebagai...

a)

Fakta

b)

Opini

c)

Hoax atau berita bohong

d)

Berita valid

16.

Yang BUKAN merupakan etika dalam menyampaikan pendapat di era keterbukaan informasi adalah...

a)

Menggunakan kata-kata yang sopan dan beradab

b)

Berdasarkan data dan fakta yang jelas

c)

Menghindari fitnah dan pencemaran nama baik

d)

Menggunakan huruf kapital semua (capslock) untuk menunjukkan emosi

17.

Perwujudan nyata penerapan sila ketiga Pancasila dalam konteks berpendapat di era digital adalah dengan menghindari konten yang dapat memecah belah...

a)

Status ekonomi

b)

Persatuan dan kesatuan bangsa

c)

Hobi dan minat

d)

Kepentingan keluarga

18.

Mengapa literasi digital sangat penting bagi warga negara di era keterbukaan informasi?

a)

Agar bisa membeli paket data yang mahal.

b)

Agar dapat memilah informasi yang benar dari yang salah (hoax) dan menggunakan media digital secara produktif.

c)

Agar bisa membuat konten viral tanpa aturan.

d)

Agar dapat bermain game online sepanjang hari.

19.

Hak asasi manusia untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

28A

b)

28B

c)

28G ayat (1)

d)

28I ayat (1)

20.

Rapat RT di lingkungan desa mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Hal ini merupakan contoh penerapan nilai Pancasila sila ke...

a)

Satu

b)

Dua

c)

Tiga

d)

Empat

21.

Aparat keamanan (Polri) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu...

a)

Membubarkan paksa setiap kegiatan unjuk rasa

b)

Menangkap semua peserta unjuk rasa

c)

Memberikan perlindungan keamanan untuk menjamin hak peserta dan ketertiban umum

d)

Melarang adanya kegiatan unjuk rasa

22.

Era keterbukaan informasi juga membawa risiko privasi data pribadi. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Ini berkaitan dengan perlindungan HAM atas...

a)

Hak hidup

b)

Hak milik

c)

Hak perlindungan diri pribadi

d)

Hak berpolitik

23.

Ketika sebuah media massa memberitakan suatu kasus secara tidak berimbang atau sepihak, masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan...

a)

Cyberbullying massal

b)

Hak jawab atau hak koreksi

c)

Tuntutan langsung ke pengadilan tanpa mediasi

d)

Pembakaran kantor media tersebut

24.

Kemerdekaan berpendapat di muka umum secara lisan dapat disampaikan dalam bentuk...

a)

Tulisan di blog

b)

Poster dan spanduk

c)

Pidato atau orasi

d)

Surat terbuka di koran

25.

Partisipasi masyarakat melalui petisi online untuk menolak suatu kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan adalah contoh pelaksanaan kemerdekaan berpendapat di era digital yang efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip...

a)

Monarki absolut

b)

Demokrasi

c)

Otoritarianisme

d)

Komunisme

26.

Pemerintah wajib menjamin kemerdekaan warganya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini termaktub dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, yang kemudian diperluas dalam pasal-pasal HAM setelah amandemen. Pasal tersebut berbunyi...

a)

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

b)

"Setiap orang berhak untuk hidup."

c)

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

d)

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara."

27.

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Tujuan utama diterbitkannya UU ini adalah untuk...

a)

Membatasi dan menekan hak warga negara

b)

Menjamin kepastian hukum dan keseimbangan antara hak berpendapat dan kewajiban menjaga ketertiban

c)

Melarang total adanya demonstrasi

d)

Mengurangi jumlah partai politik

28.

Ketika menggunakan media sosial, ada baiknya kita menerapkan prinsip "Saring Sebelum Sharing". Prinsip ini bertujuan untuk...

a)

Memperlambat penyebaran informasi

b)

Menjamin informasi yang dibagikan valid dan tidak merugikan

c)

Menghemat kuota internet

d)

Mencegah orang lain mengakses informasi

29.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik dari badan publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menjunjung tinggi asas...

a)

Rahasia negara

b)

Praduga tak bersalah

c)

Transparansi dan akuntabilitas

d)

Diskriminasi informasi

30.

Menghindari penggunaan kata-kata kasar, makian, dan ancaman saat berargumen di grup chat WhatsApp adalah bentuk penerapan sikap...

a)

Egois

b)

Tidak peduli

c)

Santun dan beradab

d)

Pemberontak

31.

Pada era keterbukaan informasi, setiap warga negara diharapkan mampu berpikir kritis. Apa yang dimaksud berpikir kritis dalam konteks ini?

a)

Selalu menyalahkan pemerintah.

b)

Mampu menganalisis informasi secara mendalam, membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah termakan isu.

c)

Mampu menciptakan berita palsu yang meyakinkan.

d)

Mampu mengkritik tanpa memberikan solusi.

32.

Sebagai pelajar, bentuk penerapan kemerdekaan berpendapat yang paling tepat di lingkungan sekolah adalah...

a)

Melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor kepala sekolah

b)

Menyampaikan usul perbaikan fasilitas sekolah melalui forum OSIS atau wali kelas dengan cara yang baik

c)

Mencoret-coret tembok sekolah sebagai bentuk protes

d)

Membolos saat pelajaran karena tidak setuju dengan metode mengajar guru

33.

Apa konsekuensi jika kemerdekaan berpendapat dilaksanakan tanpa batas dan tanggung jawab, terutama di era keterbukaan informasi?

a)

Masyarakat menjadi lebih maju dan modern.

b)

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

c)

Terjadinya kekacauan sosial, konflik horizontal, dan perpecahan bangsa.

d)

Ekonomi negara menjadi lebih stabil.

34.

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

28D ayat (1)

b)

28D ayat (2)

c)

28D ayat (3)

d)

28D ayat (4)

35.

Penggunaan media sosial untuk mengkritik kebijakan pemerintah diperbolehkan asalkan kritik tersebut bersifat...

a)

Menjatuhkan nama baik pribadi pejabat

b)

Memfitnah tanpa bukti

c)

Konstruktif (membangun) dan berlandaskan fakta

d)

Mengajak untuk melakukan kerusuhan

36.

Salah satu tujuan negara menjamin kemerdekaan berpendapat adalah agar pemerintah dapat mengetahui secara langsung...

a)

Keinginan pribadi para pejabat

b)

Aspirasi dan keinginan rakyat

c)

Jumlah pengguna media sosial

d)

Berapa banyak kritik yang bisa diredam

37.

Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan di media massa adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya adalah...

a)

Pembaca atau penonton

b)

Pemerintah saja

c)

Jurnalis dan redaksi media massa yang bersangkutan (Dewan Pers)

d)

Netizen atau warganet

38.

Hak kebebasan berpendapat dijamin oleh negara, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh mengganggu...

a)

Waktu tidur orang lain

b)

Hak dan ketertiban umum

c)

Akses internet orang lain

d)

Agenda liburan pejabat

39.

Yang BUKAN termasuk bentuk penyampaian pendapat di muka umum sesuai UU No. 9 Tahun 1998 adalah...

a)

Unjuk rasa atau demonstrasi

b)

Pawai

c)

Rapat umum

d)

Mencuri data pribadi orang lain

40.

Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir disebut...

a)

Kewajiban

b)

Tanggung jawab

c)

Hak

d)

Wewenang

41.

Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab disebut...

a)

Hak

b)

Kewajiban

c)

Kebebasan

d)

Tuntutan

42.

Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara diatur secara rinci dalam...

a)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

b)

Pancasila, terutama Sila ke-5

c)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

d)

UU tentang Kewarganegaraan

43.

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Hal ini dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

27 ayat (1)

b)

27 ayat (2)

c)

28A

d)

31 ayat (1)

44.

Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

27 ayat (1)

b)

27 ayat (2)

c)

28B

d)

30 ayat (1)

45.

Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

27 ayat (1)

b)

27 ayat (3)

c)

30 ayat (1)

d)

31 ayat (2)

46.

Salah satu hak dasar warga negara di bidang pendidikan adalah mendapatkan pengajaran yang layak. Hal ini termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

28C

b)

30 ayat (1)

c)

31 ayat (1)

d)

34

47.

Setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Hak ini dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

28F

b)

28J ayat (2)

c)

29 ayat (1)

d)

29 ayat (2)

48.

Kewajiban dasar setiap warga negara untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah diatur dalam...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Daerah

c)

UUD NRI Tahun 1945

d)

Kesepakatan masyarakat

49.

Menggunakan fasilitas umum sesuai dengan aturannya merupakan perwujudan dari pelaksanaan...

a)

Hak asasi manusia

b)

Kewajiban sebagai warga negara

c)

Hak politik

d)

Kebebasan individu

50.

Hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

27 ayat (3)

b)

28E ayat (3)

c)

30 ayat (2)

d)

33 ayat (1)

51.

Yang BUKAN termasuk contoh pelaksanaan kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat adalah...

a)

Membayar iuran kebersihan

b)

Mengikuti kerja bakti rutin

c)

Mendapat bantuan sosial dari pemerintah

d)

Menjaga ketertiban saat ada acara desa

52.

Sikap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan...

a)

Kekacauan sosial

b)

Kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis

c)

Keuntungan pribadi yang maksimal

d)

Dominasi hak atas kewajiban

53.

Apabila seorang warga negara menuntut haknya terus-menerus tanpa pernah menjalankan kewajibannya, maka akan terjadi...

a)

Keseimbangan hidup

b)

Ketimpangan dan konflik sosial

c)

Keadilan yang merata

d)

Kemajuan bangsa

54.

Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (hak politik) diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

27 ayat (1)

b)

28D ayat (1)

c)

28J ayat (1)

d)

31 ayat (1)

55.

Yang termasuk kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam Indonesia adalah...

a)

Mengeksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin

b)

Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan

c)

Membuang limbah sembarangan ke sungai

d)

Membakar hutan untuk membuka lahan

56.

Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

28A

b)

28B

c)

28C

d)

28D

57.

Kewajiban bagi setiap warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

28I ayat (1)

b)

28J ayat (1)

c)

28J ayat (2)

d)

29 ayat (2)

58.

Partisipasi warga negara dalam pemilu (pemilihan umum) merupakan perwujudan dari...

a)

Hak dan kewajiban politik

b)

Kewajiban ekonomi

c)

Hak sosial budaya

d)

Kewajiban bela negara

59.

Negara Indonesia menganut prinsip bahwa hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Artinya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berada dalam koridor...

a)

Aturan adat istiadat saja

b)

Norma agama saja

c)

Hukum dan perundang-undangan yang berlaku

d)

Keputusan kepala daerah

60.

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam hubungannya dengan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila merupakan...

a)

Penjabaran lebih lanjut dari UUD

b)

Sumber hukum tertinggi yang menjiwai UUD

c)

Pelengkap dari aturan yang ada di UUD

d)

Hasil amandemen dari UUD

61.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia. Aturan-aturan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam...

a)

Tap MPR

b)

Undang-undang

c)

Pancasila

d)

Peraturan Pemerintah

62.

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan material. Secara formal, rumusan Pancasila tercantum secara jelas dalam...

a)

Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945

b)

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

c)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat

d)

Pasal Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945

63.

Secara material, UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran atau perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Artinya, seluruh pasal dan ayat dalam UUD harus mencerminkan...

a)

Kehendak penguasa

b)

Nilai-nilai Pancasila

c)

Aturan hukum internasional

d)

Norma-norma adat

64.

Semboyan bangsa Indonesia yang menjadi landasan persatuan dalam keragaman adalah...

a)

Tut Wuri Handayani

b)

Ing Ngarso Sung Tulodo

c)

Pancasila Abadi

d)

Bhinneka Tunggal Ika

65.

Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika?

a)

Berbeda-beda tetapi sama saja

b)

Walaupun berbeda, tetap satu jua

c)

Persatuan adalah kekuatan

d)

Perbedaan adalah pemisah

66.

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dalam bingkai...

a)

Negara Serikat

b)

Negara Konfederasi

c)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

d)

Negara Kerajaan

67.

Prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan adanya...

a)

Keseragaman dalam segala aspek kehidupan

b)

Toleransi dan saling menghargai perbedaan

c)

Pengabaian terhadap perbedaan budaya

d)

Dominasi satu suku atas suku lainnya

68.

NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang disepakati sejak awal kemerdekaan dan tidak dapat diubah. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...

a)

1 ayat (1)

b)

29 ayat (2)

c)

31 ayat (1)

d)

33 ayat (3)

69.

Menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengamalan Pancasila sila ke...

a)

Satu

b)

Dua

c)

Tiga

d)

Empat

70.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai...

a)

Dasar hukum utama negara

b)

Petunjuk arah bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku

c)

Satu-satunya sumber pendapatan negara

d)

Sistem pemerintahan yang sah

71.

Konsekuensi dari penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat adalah...

a)

Terjadinya konflik antar suku

b)

Munculnya sikap fanatisme kedaerahan

c)

Terwujudnya persatuan dalam keragaman

d)

Hilangnya budaya-budaya lokal

72.

Segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, harus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai...

a)

Cita-cita bangsa

b)

Jiwa bangsa

c)

Sumber dari segala sumber hukum

d)

Perjanjian luhur

73.

Persatuan Indonesia (Sila ke-3 Pancasila) diwujudkan melalui semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sikap yang mencerminkan hal tersebut adalah...

a)

Mengutamakan produk luar negeri

b)

Mempelajari dan melestarikan budaya daerah lain di Indonesia

c)

Menganggap rendah suku lain

d)

Tidak peduli dengan perkembangan negara

74.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan tatanan negara, namun ada bagian yang tidak boleh diubah, yaitu...

a)

Jumlah kementerian

b)

Bentuk NKRI dan Pembukaan UUD NRI 1945

c)

Masa jabatan presiden

d)

Struktur organisasi MPR

75.

Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat integral, artinya...

a)

Keduanya terpisah dan tidak berhubungan

b)

Pancasila hanya berlaku di era Orde Baru

c)

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh

d)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 lebih tinggi kedudukannya dari Pancasila

76.

Perbedaan keyakinan agama di Indonesia diwadahi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan sikap...

a)

Fanatik terhadap agama sendiri

b)

Tidak menghormati hari raya agama lain

c)

Toleransi dan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing

d)

Memaksakan agama kepada orang lain

77.

Mengapa bentuk NKRI penting untuk dipertahankan?

a)

Agar Indonesia bisa menjadi negara adidaya.

b)

Karena NKRI adalah wadah pemersatu berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia.

c)

Agar memudahkan pemerintah pusat mengontrol daerah.

d)

Karena negara lain menganut bentuk negara kesatuan.

78.

Setiap produk hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila atau UUD NRI Tahun 1945, lembaga yang berwenang mengujinya adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK)

d)

Presiden

79.

Tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah perwujudan dari nilai Pancasila sila ke...

a)

Dua dan Tiga

b)

Tiga dan Empat

c)

Empat dan Lima

d)

Dua dan Lima

80.

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia secara terperinci termasuk dalam...

a)

Program pembangunan nasional

b)

Sila-sila Pancasila

c)

Pembukaan UUD alinea IV

d)

Pasal-pasal UUD 1945