NEW
Font size
Worksheetskuis Kelas 9 SAS PKN 2025
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Jaminan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia secara tegas diatur dalam undang-undang organik, yaitu
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 9 Tahun 1998
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28
UU No. 14 Tahun 2008
Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara
Tanpa batas dan aturan
Bebas dan bertanggung jawab
Sesuka hati tanpa peduli orang lain
Rahasia dan tertutup
Era keterbukaan informasi ditandai dengan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital. Salah satu dampak positif utamanya adalah
Penyebaran berita bohong (hoax) semakin mudah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah (kontrol sosial)
Berkurangnya interaksi sosial secara langsung
Menurunnya minat baca masyarakat
Meskipun kita memiliki hak kemerdekaan berpendapat, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi. Batasan tersebut di antaranya adalah kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menjaga
Kepentingan pribadi
Stabilitas ekonomi
Keamanan dan ketertiban umum
Popularitas diri
Pernyataan yang benar mengenai hubungan antara kemerdekaan berpendapat dan era keterbukaan informasi adalah
Keterbukaan informasi membatasi kemerdekaan berpendapat
Kemerdekaan berpendapat tidak relevan lagi di era digital
Era keterbukaan informasi memfasilitasi dan memperkuat pelaksanaan kemerdekaan berpendapat
Keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan
Apa peran utama Pancasila, khususnya sila keempat, dalam pelaksanaan kemerdekaan berpendapat di Indonesia
Menjamin kebebasan tanpa musyawarah
Menekankan pengambilan keputusan berdasarkan aklamasi saja
Menjadi landasan etika bahwa pendapat harus disampaikan secara hikmat, bijaksana, dan melalui musyawarah
Mengutamakan suara mayoritas tanpa peduli minoritas
Dalam menyampaikan pendapat di media sosial, sikap yang bertanggung jawab ditunjukkan dengan cara
Menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok lain
Memposting informasi yang belum terverifikasi kebenarannya
Menyampaikan kritik membangun dengan bahasa yang santun dan fakta yang valid
Melakukan cyberbullying terhadap orang yang berbeda pandangan
Salah satu kewajiban asasi manusia dalam konteks berpendapat adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
28A
28D
28J ayat (2)
28E ayat (1)
Apa sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi individu yang menyebarkan berita bohong (hoax) yang menimbulkan kerugian publik di Indonesia
Sanksi moral saja
Sanksi adat saja
Tidak ada sanksi karena itu hak berpendapat
Sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan peraturan terkait
Ketika mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa di muka umum, peserta wajib mematuhi beberapa aturan, kecuali
Mematuhi protokol kesehatan
Menjaga ketertiban umum
Merusak fasilitas umum untuk menarik perhatian
Menghormati hak dan kebebasan orang lain
Perbedaan pendapat atau pandangan politik di era keterbukaan informasi seringkali memicu perdebatan di media sosial. Sikap yang paling bijak untuk mengatasi hal tersebut adalah
Memblokir semua orang yang berbeda pendapat
Memaksakan pandangan kita yang paling benar
Melakukan black campaign terhadap lawan
Menerima perbedaan dengan sikap toleransi dan saling menghargai
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dijamin dalam Pasal
28F UUD NRI Tahun 1945
28G UUD NRI Tahun 1945
28H UUD NRI Tahun 1945
28I UUD NRI Tahun 1945
Kemerdekaan berpendapat memiliki manfaat penting bagi negara demokrasi, yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk
Menggulingkan pemerintahan yang sah
Mengekspresikan ketidakpuasan tanpa solusi
Melakukan kontrol sosial dan partisipasi dalam kebijakan publik
Menciptakan konflik horizontal di masyarakat
Media massa (televisi, radio, portal berita online) memiliki peran krusial dalam era keterbukaan informasi. Peran tersebut adalah sebagai pilar penyedia informasi yang harus bersifat
Subyektif dan berpihak
Objektif, akurat, dan berimbang
Mencari sensasi dan viral
Mengutamakan keuntungan komersial semata
Suatu informasi yang disebarkan dengan sengaja untuk menutupi fakta yang sebenarnya, sering disebut sebagai...
Fakta
Opini
Hoax atau berita bohong
Berita valid
Yang BUKAN merupakan etika dalam menyampaikan pendapat di era keterbukaan informasi adalah...
Menggunakan kata-kata yang sopan dan beradab
Berdasarkan data dan fakta yang jelas
Menghindari fitnah dan pencemaran nama baik
Menggunakan huruf kapital semua (capslock) untuk menunjukkan emosi
Perwujudan nyata penerapan sila ketiga Pancasila dalam konteks berpendapat di era digital adalah dengan menghindari konten yang dapat memecah belah...
Status ekonomi
Persatuan dan kesatuan bangsa
Hobi dan minat
Kepentingan keluarga
Mengapa literasi digital sangat penting bagi warga negara di era keterbukaan informasi?
Agar bisa membeli paket data yang mahal.
Agar dapat memilah informasi yang benar dari yang salah (hoax) dan menggunakan media digital secara produktif.
Agar bisa membuat konten viral tanpa aturan.
Agar dapat bermain game online sepanjang hari.
Hak asasi manusia untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
28A
28B
28G ayat (1)
28I ayat (1)
Rapat RT di lingkungan desa mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Hal ini merupakan contoh penerapan nilai Pancasila sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Aparat keamanan (Polri) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu...
Membubarkan paksa setiap kegiatan unjuk rasa
Menangkap semua peserta unjuk rasa
Memberikan perlindungan keamanan untuk menjamin hak peserta dan ketertiban umum
Melarang adanya kegiatan unjuk rasa
Era keterbukaan informasi juga membawa risiko privasi data pribadi. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Ini berkaitan dengan perlindungan HAM atas...
Hak hidup
Hak milik
Hak perlindungan diri pribadi
Hak berpolitik
Ketika sebuah media massa memberitakan suatu kasus secara tidak berimbang atau sepihak, masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan...
Cyberbullying massal
Hak jawab atau hak koreksi
Tuntutan langsung ke pengadilan tanpa mediasi
Pembakaran kantor media tersebut
Kemerdekaan berpendapat di muka umum secara lisan dapat disampaikan dalam bentuk...
Tulisan di blog
Poster dan spanduk
Pidato atau orasi
Surat terbuka di koran
Partisipasi masyarakat melalui petisi online untuk menolak suatu kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan adalah contoh pelaksanaan kemerdekaan berpendapat di era digital yang efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip...
Monarki absolut
Demokrasi
Otoritarianisme
Komunisme
Pemerintah wajib menjamin kemerdekaan warganya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini termaktub dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, yang kemudian diperluas dalam pasal-pasal HAM setelah amandemen. Pasal tersebut berbunyi...
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
"Setiap orang berhak untuk hidup."
"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara."
UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Tujuan utama diterbitkannya UU ini adalah untuk...
Membatasi dan menekan hak warga negara
Menjamin kepastian hukum dan keseimbangan antara hak berpendapat dan kewajiban menjaga ketertiban
Melarang total adanya demonstrasi
Mengurangi jumlah partai politik
Ketika menggunakan media sosial, ada baiknya kita menerapkan prinsip "Saring Sebelum Sharing". Prinsip ini bertujuan untuk...
Memperlambat penyebaran informasi
Menjamin informasi yang dibagikan valid dan tidak merugikan
Menghemat kuota internet
Mencegah orang lain mengakses informasi
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik dari badan publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menjunjung tinggi asas...
Rahasia negara
Praduga tak bersalah
Transparansi dan akuntabilitas
Diskriminasi informasi
Menghindari penggunaan kata-kata kasar, makian, dan ancaman saat berargumen di grup chat WhatsApp adalah bentuk penerapan sikap...
Egois
Tidak peduli
Santun dan beradab
Pemberontak
Pada era keterbukaan informasi, setiap warga negara diharapkan mampu berpikir kritis. Apa yang dimaksud berpikir kritis dalam konteks ini?
Selalu menyalahkan pemerintah.
Mampu menganalisis informasi secara mendalam, membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah termakan isu.
Mampu menciptakan berita palsu yang meyakinkan.
Mampu mengkritik tanpa memberikan solusi.
Sebagai pelajar, bentuk penerapan kemerdekaan berpendapat yang paling tepat di lingkungan sekolah adalah...
Melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor kepala sekolah
Menyampaikan usul perbaikan fasilitas sekolah melalui forum OSIS atau wali kelas dengan cara yang baik
Mencoret-coret tembok sekolah sebagai bentuk protes
Membolos saat pelajaran karena tidak setuju dengan metode mengajar guru
Apa konsekuensi jika kemerdekaan berpendapat dilaksanakan tanpa batas dan tanggung jawab, terutama di era keterbukaan informasi?
Masyarakat menjadi lebih maju dan modern.
Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Terjadinya kekacauan sosial, konflik horizontal, dan perpecahan bangsa.
Ekonomi negara menjadi lebih stabil.
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
28D ayat (1)
28D ayat (2)
28D ayat (3)
28D ayat (4)
Penggunaan media sosial untuk mengkritik kebijakan pemerintah diperbolehkan asalkan kritik tersebut bersifat...
Menjatuhkan nama baik pribadi pejabat
Memfitnah tanpa bukti
Konstruktif (membangun) dan berlandaskan fakta
Mengajak untuk melakukan kerusuhan
Salah satu tujuan negara menjamin kemerdekaan berpendapat adalah agar pemerintah dapat mengetahui secara langsung...
Keinginan pribadi para pejabat
Aspirasi dan keinginan rakyat
Jumlah pengguna media sosial
Berapa banyak kritik yang bisa diredam
Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan di media massa adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya adalah...
Pembaca atau penonton
Pemerintah saja
Jurnalis dan redaksi media massa yang bersangkutan (Dewan Pers)
Netizen atau warganet
Hak kebebasan berpendapat dijamin oleh negara, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh mengganggu...
Waktu tidur orang lain
Hak dan ketertiban umum
Akses internet orang lain
Agenda liburan pejabat
Yang BUKAN termasuk bentuk penyampaian pendapat di muka umum sesuai UU No. 9 Tahun 1998 adalah...
Unjuk rasa atau demonstrasi
Pawai
Rapat umum
Mencuri data pribadi orang lain
Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir disebut...
Kewajiban
Tanggung jawab
Hak
Wewenang
Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab disebut...
Hak
Kewajiban
Kebebasan
Tuntutan
Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara diatur secara rinci dalam...
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pancasila, terutama Sila ke-5
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
UU tentang Kewarganegaraan
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Hal ini dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
27 ayat (1)
27 ayat (2)
28A
31 ayat (1)
Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
27 ayat (1)
27 ayat (2)
28B
30 ayat (1)
Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
27 ayat (1)
27 ayat (3)
30 ayat (1)
31 ayat (2)
Salah satu hak dasar warga negara di bidang pendidikan adalah mendapatkan pengajaran yang layak. Hal ini termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
28C
30 ayat (1)
31 ayat (1)
34
Setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Hak ini dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
28F
28J ayat (2)
29 ayat (1)
29 ayat (2)
Kewajiban dasar setiap warga negara untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah diatur dalam...
Undang-undang
Peraturan Daerah
UUD NRI Tahun 1945
Kesepakatan masyarakat
Menggunakan fasilitas umum sesuai dengan aturannya merupakan perwujudan dari pelaksanaan...
Hak asasi manusia
Kewajiban sebagai warga negara
Hak politik
Kebebasan individu
Hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
27 ayat (3)
28E ayat (3)
30 ayat (2)
33 ayat (1)
Yang BUKAN termasuk contoh pelaksanaan kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat adalah...
Membayar iuran kebersihan
Mengikuti kerja bakti rutin
Mendapat bantuan sosial dari pemerintah
Menjaga ketertiban saat ada acara desa
Sikap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan...
Kekacauan sosial
Kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis
Keuntungan pribadi yang maksimal
Dominasi hak atas kewajiban
Apabila seorang warga negara menuntut haknya terus-menerus tanpa pernah menjalankan kewajibannya, maka akan terjadi...
Keseimbangan hidup
Ketimpangan dan konflik sosial
Keadilan yang merata
Kemajuan bangsa
Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (hak politik) diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
27 ayat (1)
28D ayat (1)
28J ayat (1)
31 ayat (1)
Yang termasuk kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam Indonesia adalah...
Mengeksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin
Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan
Membuang limbah sembarangan ke sungai
Membakar hutan untuk membuka lahan
Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
28A
28B
28C
28D
Kewajiban bagi setiap warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
28I ayat (1)
28J ayat (1)
28J ayat (2)
29 ayat (2)
Partisipasi warga negara dalam pemilu (pemilihan umum) merupakan perwujudan dari...
Hak dan kewajiban politik
Kewajiban ekonomi
Hak sosial budaya
Kewajiban bela negara
Negara Indonesia menganut prinsip bahwa hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Artinya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berada dalam koridor...
Aturan adat istiadat saja
Norma agama saja
Hukum dan perundang-undangan yang berlaku
Keputusan kepala daerah
Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam hubungannya dengan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila merupakan...
Penjabaran lebih lanjut dari UUD
Sumber hukum tertinggi yang menjiwai UUD
Pelengkap dari aturan yang ada di UUD
Hasil amandemen dari UUD
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia. Aturan-aturan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam...
Tap MPR
Undang-undang
Pancasila
Peraturan Pemerintah
Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan material. Secara formal, rumusan Pancasila tercantum secara jelas dalam...
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat
Pasal Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945
Secara material, UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran atau perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Artinya, seluruh pasal dan ayat dalam UUD harus mencerminkan...
Kehendak penguasa
Nilai-nilai Pancasila
Aturan hukum internasional
Norma-norma adat
Semboyan bangsa Indonesia yang menjadi landasan persatuan dalam keragaman adalah...
Tut Wuri Handayani
Ing Ngarso Sung Tulodo
Pancasila Abadi
Bhinneka Tunggal Ika
Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
Berbeda-beda tetapi sama saja
Walaupun berbeda, tetap satu jua
Persatuan adalah kekuatan
Perbedaan adalah pemisah
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dalam bingkai...
Negara Serikat
Negara Konfederasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Negara Kerajaan
Prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan adanya...
Keseragaman dalam segala aspek kehidupan
Toleransi dan saling menghargai perbedaan
Pengabaian terhadap perbedaan budaya
Dominasi satu suku atas suku lainnya
NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang disepakati sejak awal kemerdekaan dan tidak dapat diubah. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
1 ayat (1)
29 ayat (2)
31 ayat (1)
33 ayat (3)
Menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengamalan Pancasila sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai...
Dasar hukum utama negara
Petunjuk arah bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku
Satu-satunya sumber pendapatan negara
Sistem pemerintahan yang sah
Konsekuensi dari penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat adalah...
Terjadinya konflik antar suku
Munculnya sikap fanatisme kedaerahan
Terwujudnya persatuan dalam keragaman
Hilangnya budaya-budaya lokal
Segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, harus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai...
Cita-cita bangsa
Jiwa bangsa
Sumber dari segala sumber hukum
Perjanjian luhur
Persatuan Indonesia (Sila ke-3 Pancasila) diwujudkan melalui semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sikap yang mencerminkan hal tersebut adalah...
Mengutamakan produk luar negeri
Mempelajari dan melestarikan budaya daerah lain di Indonesia
Menganggap rendah suku lain
Tidak peduli dengan perkembangan negara
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan tatanan negara, namun ada bagian yang tidak boleh diubah, yaitu...
Jumlah kementerian
Bentuk NKRI dan Pembukaan UUD NRI 1945
Masa jabatan presiden
Struktur organisasi MPR
Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat integral, artinya...
Keduanya terpisah dan tidak berhubungan
Pancasila hanya berlaku di era Orde Baru
Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 lebih tinggi kedudukannya dari Pancasila
Perbedaan keyakinan agama di Indonesia diwadahi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan sikap...
Fanatik terhadap agama sendiri
Tidak menghormati hari raya agama lain
Toleransi dan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing
Memaksakan agama kepada orang lain
Mengapa bentuk NKRI penting untuk dipertahankan?
Agar Indonesia bisa menjadi negara adidaya.
Karena NKRI adalah wadah pemersatu berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia.
Agar memudahkan pemerintah pusat mengontrol daerah.
Karena negara lain menganut bentuk negara kesatuan.
Setiap produk hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila atau UUD NRI Tahun 1945, lembaga yang berwenang mengujinya adalah...
MPR
DPR
Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK)
Presiden
Tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah perwujudan dari nilai Pancasila sila ke...
Dua dan Tiga
Tiga dan Empat
Empat dan Lima
Dua dan Lima
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia secara terperinci termasuk dalam...
Program pembangunan nasional
Sila-sila Pancasila
Pembukaan UUD alinea IV
Pasal-pasal UUD 1945
