WorksheetsKuis TWK Paket 1 (1 - 100) B6
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau Dokuritsu Junbi Cosakai, secara resmi dibentuk dan diresmikan oleh Jepang pada tanggal...
1 Maret 1945
29 April 1945
29 Mei 1945
7 Agustus 1945
Ketua BPUPKI yang memimpin jalannya Sidang Pertama adalah...
Ir. Soekarno
Prof. Mr. Mohammad Yamin
Dr. K.R.T. Radjiman Widyoinigrat
Mr. A. A. Maramis
Agenda pembahasan utama pada sidang perdana tersebut adalah...
A. Pembahasan Piagam Jakarta dan Rancangan Batang Tubuh UUD.
B. Penetapan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Bahasa Indonesia.
C. Pembahasan bentuk negara, filsafat negara (Dasar Negara), dan negara Indonesia Merdeka.
D. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pertama RI.
Istilah “Pancasila” yang mengacu pada lima asas dasar negara pertama kali secara resmi diucapkan dan diusulkan oleh siapa dan pada tanggal berapa?
Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Panitia Sembilan (22 Juni 1945)
Panitia Sembilan berhasil menyusun dokumen penting pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan nama...
Teks Proklamasi
Batang Tubuh UUD
Deklarasi Djuanda
Piagam Jakarta
Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UUD 1945 yang disahkan PPKI dilakukan dengan pertimbangan utama...
Permintaan langsung dari delegasi Jepang.
Melaksanakan usulan dari Mr. Achmad Soebardjo.
Demi persatuan bangsa dan agar diterima oleh semua golongan.
Agar rumusan sila-sila lebih ringkas dan mudah dihafal.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang menggantikan tugas BPUPKI, secara resmi dibentuk pada tanggal...
1 Juni 1945
7 Agustus 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan fundamental dan bersejarah, yaitu...
Menetapkan 8 Provinsi pertama dan 12 Kementerian.
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Mengesahkan UUD 1945 dan Pancasila, serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden.
Membahas rancangan UUD secara keseluruhan dan Piagam Jakarta.
Dalam konteks Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maknanya yang utama adalah bahwa setiap manusia di Indonesia mempunyai...
Kebebasan untuk memilih dan menjalankan keyakinan agama masing-masing.
Semangat untuk mencapai kemakmuran yang merata dan dinamis.
Derajat yang sama dihadapan hukum.
Kewajiban untuk mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
Makna dari Sila Persatuan Indonesia adalah nasionalisme dan persatuan, yang secara operasional berarti...
Semua kebijakan negara harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
Setiap manusia harus menghargai karya orang lain.
Permusyawaratan diupayakan mencapai keputusan yang bulat.
Perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh bangsa yang ada dalam masyarakat.
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan Kepala Banteng. Hewan ini melambangkan semangat musyawarah karena...
Banteng adalah lambang kedaulatan dan kekuatan negara.
Banteng merupakan hewan yang berani dan pantang menyerah.
Banteng adalah Hewan Sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah.
Banteng merupakan simbol kemakmuran rakyat.
Lambang Padi dan Kapas pada Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dimaknai sebagai...
Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
Kebutuhan utama (pangan dan sandang) untuk menuju kemakmuran dan keadilan sosial.
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Upaya peningkatan produksi pertanian dan tekstil nasional.
Asal mula terbentuknya Pancasila yang merujuk pada sumber bahan penggalian nilai-nilai Pancasila, yaitu dari nilai masyarakat Indonesia sehari-hari (adat, budaya, religi), dikenal sebagai...
Kausa Formalis
Kausa Materialis
Kausa Efisien
Kausa Finalis
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Perbedaan utama antara Ideologi Terbuka dengan Ideologi Tertutup terletak pada sifatnya. Ideologi Terbuka bersifat...
Berasal dari pemikiran pemimpin tunggal.
Fleksibel sesuai perkembangan zaman.
Menghapuskan peran institusi keagamaan.
Bersifat memaksa dan indoktrinatif.
Sikap kesediaan untuk memahami perasaan dan penderitaan orang lain, yang secara eksplisit tertulis sebagai butir pengamalan "Tenggang rasa dan Tepa Selira" merupakan perwujudan dari...
Sila ke-5
Sila ke-3
Sila ke-4
Sila ke-2
Butir pengamalan yang secara langsung mengatur penggunaan sumber daya dan hak milik oleh individu agar tidak merugikan pihak lain (misal: tidak melakukan pemerasan) adalah pengamalan...
Sila ke-5
Sila ke-2
Sila ke-3
Sila ke-4
Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila memiliki fungsi tertinggi di mana segala peraturan perundang-undangan harus bersumberkan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Fungsi ini dikenal sebagai...
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan.
Pancasila sebagai Perjanjian Luhur.
Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa.
Menurut pandangan tokoh hukum tata negara, K. C. Wheare, Konstitusi didefinisikan sebagai...
Hukum dasar tertulis yang menjadi landasan berdirinya negara.
Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan.
Kumpulan peraturan yang mengatur hubungan individu dan negara.
Kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang termuat dalam dokumen UUD.
Kebiasaan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam dokumen resmi namun tetap dilaksanakan secara berulang dan ditaati, seperti Pidato Presiden 16 Agustus, diklasifikasikan sebagai...
Konstitusi Tertulis.
Hukum Dasar Formal.
Konvensi.
Hukum Adat saja.
Nilai Konstitusi yang menunjukkan bahwa Konstitusi tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga sebagai norma yang benar-benar berlaku dan ditaati dalam masyarakat, disebut nilai...
Nominal
Normatif
Semantik
Yuridis
Tata urutan perundang-undangan di Indonesia menempatkan UUD 1945 pada posisi tertinggi. Di bawah UUD 1945 (sebelum amandemen UU No 12/2011) biasanya adalah... (Catatan: Soal ini merujuk pada prinsip hierarki hukum)
Peraturan Pemerintah
Ketetapan MPR (Tap MPR) / UU
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Jenis Hukum yang terbentuk karena adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan kasus serupa, disebut...
Undang-Undang
Kebiasaan
Traktat
Yurisprudensi
Ciri utama yang membedakan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Parlementer adalah...
Presiden diangkat oleh DPR.
Perdana Menteri bertanggung jawab kepada DPR.
Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri.
Kata "Bhinneka" dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara filosofis merujuk pada...
Persatuan dan kesatuan bangsa.
Cita-cita dan tujuan negara.
Adanya perbedaan dan keberagaman (realitas sosial).
Kekuatan yang terpusat pada satu pemerintahan.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam karya sastra lama, yaitu Kitab Sutasoma. Siapakah pengarang kitab tersebut?
Mpu Prapanca
Mpu Sedah
Mpu Tantular
Mpu Panuluh
Jika kata "Bhinneka" berarti beraneka ragam, maka kata "Tunggal Ika" dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna filosofis yang merujuk pada...
Pengakuan atas keragaman agama yang bersifat mutlak.
Tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa (cita-cita kebangsaan).
Penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah.
Pengendalian penuh oleh pemerintah pusat.
Kepala burung Garuda Pancasila yang menoleh ke arah kanan memiliki simbolisme yang merujuk pada prinsip...
Keadilan dan Kebajikan (Kebenaran)
Kekuasaan dan Kekuatan
Kebebasan dan Kemerdekaan
Kejayaan masa lalu
Faktor internal utama yang memicu timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia pada awal abad ke-20 adalah...
Kemenangan Jepang atas Rusia 1905.
Timbulnya paham baru (Nasionalisme, Liberalisme) di Eropa.
Penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berkepanjangan dan kenangan kejayaan masa lalu.
Gerakan Turki Muda.
Faktor eksternal yang secara psikologis memberikan dampak besar berupa kepercayaan diri bagi bangsa Asia dan menganggap bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat adalah...
Gerakan Turki Muda.
Revolusi Nasional Cina.
Timbulnya paham sosialisme.
Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905.
Berdasarkan definisi yang berlaku, sebuah organisasi dapat disebut sebagai Negara apabila memiliki unsur-unsur utama konstitutif, kecuali...
A. Rakyat.
B. Wilayah tertentu.
C. Pemerintah yang berdaulat.
D. Sistem ekonomi sosialis.
Teori yang menyatakan bahwa Hukum merupakan sumber kedaulatan tertinggi dalam negara, sehingga kekuasaan pemerintah harus tunduk dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi serta norma hukum yang berlaku, adalah...
Teori Kedaulatan Tuhan.
Teori Kedaulatan Hukum.
Teori Kedaulatan Rakyat.
Teori Kedaulatan Negara.
Teori yang menyatakan bahwa Negara itu sendiri adalah sumber kedaulatan, di mana segala bentuk kekuasaan tunduk pada kehendak dan kepentingan negara (sering dikaitkan dengan tokoh Jean Bodin), adalah...
Teori Kedaulatan Tuhan.
Teori Kedaulatan Hukum.
Teori Kedaulatan Rakyat.
Teori Kedaulatan Negara.
Hubungan antara lembaga Eksekutif (Presiden) dan Legislatif (DPR) memiliki prinsip...
DPR dapat menjatuhkan Presiden melalui mosi tidak percaya setiap saat.
Presiden bertanggung jawab langsung kepada DPR.
Presiden dan DPR memiliki masa jabatan yang tetap (fixed term) dan tidak dapat saling menjatuhkan (kecuali melalui pemakzulan/impeachment).
Presiden dapat membubarkan DPR.
Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak (mangkat, berhenti, atau diberhentikan), pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh Triumvirat (Mendagri, Menlu, Menhan). Selanjutnya, MPR wajib memilih Presiden dan Wakil Presiden baru paling lambat dalam waktu...
60 Hari.
30 Hari.
90 Hari.
7 Hari.
Norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan berisi ajaran, perintah, serta larangan, yang menuntut kepatuhan individu kepada Penciptanya dengan sanksi berupa dosa, disebut...
Norma Kesusilaan.
Norma Hukum.
Norma Agama.
Norma Kesopanan.
Norma yang memiliki sifat memaksa dan mengikat karena dibuat oleh pejabat berwenang, berfungsi untuk mengatur ketertiban dengan sanksi yang tegas dan nyata, disebut...
Norma Agama.
Norma Kesopanan.
Norma Hukum.
Norma Kesusilaan.
Norma yang bersumber dari hati nurani manusia (suara hati) dan berfungsi untuk menentukan mana yang baik dan buruk bagi diri sendiri (moralitas), disebut...
Norma Kesopanan.
Norma Agama.
Norma Kesusilaan.
Norma Hukum.
Amandemen UUD 1945 Tahap Pertama yang disahkan pada 19 Oktober 1999 berfokus pada pembatasan kekuasaan eksekutif. Materi pokoknya meliputi pasal-pasal tentang...
Pemerintahan Daerah.
Kekuasaan Presiden dan DPR (misal: masa jabatan Presiden).
Hak Asasi Manusia.
Wilayah Negara.
Di antara pasal-pasal berikut, manakah pasal UUD 1945 yang tidak pernah mengalami perubahan (amandemen) dari Tahap Pertama (1999) hingga Tahap Keempat (2002)?
Pasal 37 (Perubahan UUD)
Pasal 20 (DPR)
Pasal 26 (Warga Negara)
Pasal 29 (Agama)
Amandemen Tahap Keempat (Agustus 2002) menyempurnakan pasal-pasal yang belum tuntas. Materi krusial yang dibahas meliputi...
Perekonomian Nasional (Pasal 33) dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 34).
Hak Asasi Manusia (HAM).
Masa jabatan Presiden.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Materi tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif baru hasil amandemen yang mewakili kepentingan daerah, diatur dalam UUD NRI 1945 pada BAB...
BAB VII.
BAB VI A.
BAB VII B.
BAB IX.
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Setelah Amandemen, jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara rinci dan komprehensif dalam satu bab khusus, yaitu...
BAB X
BAB IX A
BAB X A
BAB XI
Salah satu sifat UUD 1945 adalah Supel atau Fleksibel. Hal ini berarti...
Isinya hanya memuat aturan-aturan pokok sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman melalui undang-undang pelaksanaannya.
Dapat diubah kapan saja dengan mudah.
Mengatur hal-hal yang sangat teknis dan rinci.
Tidak memiliki kepastian hukum.
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut asas...
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Sentralisasi
Tugas Perbantuan
Pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, disebut asas...
Desentralisasi
Sentralisasi
Tugas Perbantuan
Dekonsentrasi
Salah satu isi pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya masa Demokrasi Liberal adalah...
Pembentukan Partai-partai politik baru.
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat.
Pembubaran Mahkamah Agung.
Selain memberlakukan kembali UUD 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga memerintahkan pembentukan lembaga negara sementara, yaitu...
DPR dan DPA.
Mahkamah Agung dan BPK.
MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).
Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Komposisi pengajuannya adalah...
9 orang diajukan oleh Presiden.
3 diajukan Presiden, 3 diajukan DPR, dan 3 diajukan Mahkamah Agung.
5 diajukan Presiden, 4 diajukan DPR.
Semua diajukan oleh Komisi Yudisial.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas utama...
Mengadili penyelewangan keuangan negara.
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menetapkan kebijakan moneter.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pada sikap saling menghargai keberagaman dan memandang masyarakat Indonesia sebagai entitas yang majemuk disebut prinsip...
Sekatrian
Pluralistik dan Multikultural
Formalisitis
Divergen
Larangan moral yang terdiri dari lima hal yang diawali dengan huruf 'M' (madat, madon, minum, main, dan maling) yang dilarang dalam ajaran moral masa kerajaan (khususnya masa penyebaran Islam oleh Sunan Ampel) dikenal dengan istilah...
Panca Krida
Panca Sila
Panca Dharma
Ma-Lima
Dalam daftar larangan Ma-Lima, praktik moral yang dilarang berupa perbuatan main perempuan atau berzina diistilahkan dengan...
Minum
Main
Madon
Madat
Tiga asas fundamental yang mendasari adat istiadat masyarakat Indonesia, meliputi asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan, dikenal dengan istilah...
Catur Sila
Tri Guna
Dwi Tunggal
Tri-Prakara
Manakah dari pilihan berikut yang merupakan salah satu unsur utama dari Tri-Prakara sebagai pondasi adat istiadat masyarakat Indonesia?
Asas Ekonomi
Asas Religius
Asas Sosial
Asas Hukum Pidana
Batas wilayah Indonesia di sebelah Utara berbatasan langsung dengan laut dan daratan negara-negara berikut, kecuali...
Malaysia
Vietnam
Singapura
Australia
Batas wilayah Indonesia di sebelah Timur berbatasan langsung dengan daratan dan perairan negara...
Timor Leste
Papua New Guinea
Perairan Australia
Thailand
Batas wilayah Indonesia di sebelah Selatan berbatasan dengan daratan dan perairan negara-negara berikut:
Singapura dan Samudera Hindia
Papua New Guinea dan Samudera Pasifik
Timor Leste, Perairan Australia, dan Samudera Hindia
Filipina dan Laut Cina Selatan
Tujuan utama dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah untuk...
Menetapkan status Irian Barat dalam PBB.
Mengganti sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial.
Menyatakan laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah satu kesatuan wilayah NKRI (Laut sebagai penghubung, bukan pemisah).
Menetapkan kedaulatan Indonesia atas selat Malaka.
Pengakuan internasional terhadap Deklarasi Djuanda melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 memberikan konsekuensi penting bagi Indonesia, yaitu...
Indonesia menjadi negara dengan kedaulatan teritorial terkecil di Asia Tenggara.
Indonesia harus menyerahkan kedaulatan laut kepada PBB.
Diakuinya konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State) sehingga wilayah laut antar pulau menjadi wilayah kedaulatan mutlak RI.
Wilayah laut Indonesia menyempit hanya 3 mil dari garis pantai.
Batas wilayah laut sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, disebut...
Landasan Kontinen
Laut Teritorial
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Tambahan
Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat disebut...
Hak Angket
Hak Interpelasi
Hak Menyatakan Pendapat
Hak Imunitas
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut...
Hak Interpelasi
Hak Budget
Hak Angket
Hak Protokoler
Kewenangan DPR dalam hal menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden merupakan perwujudan dari fungsi...
A. Legislasi
B. Anggaran
C. Pengawasan
D. Yudikasi
Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Hak ini disebut...
Hak Protokoler
Hak Keuangan
Hak Imunitas
Hak Veto
Pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" adalah...
Pasal 27 ayat (3)
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 28 D
Pasal 34
Dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang berkedudukan sebagai Komponen Utama adalah...
Rakyat Terlatih
Kepolisian RI
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa (contoh: Ideologi, Politik, Ekonomi), disebut ancaman...
Militer
Hibrida
Non-Militer (Nirmiliter)
Tradisional
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut...
Ketahanan Nasional
Wawasan Nusantara
Geopolitik Asing
Sistem Pertahanan Semesta
Salah satu asas Wawasan Nusantara adalah "Kejujuran", yang bermakna...
Berani berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun pahit.
Adanya kesesuaian pembagian hasil yang adil.
Adanya kerja sama yang saling memberi manfaat.
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama.
Dalam konsep Astagatra (Ketahanan Nasional), aspek Trigatra meliputi tiga hal berikut, kecuali...
A. Posisi dan Lokasi Geografi
B. Keadaan dan Kekayaan Alam
C. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
D. Ideologi dan Politik
Aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dalam Astagatra dikenal dengan Pancagatra (Ipoleksosbudhankam). Unsur "Sosbud" merujuk pada...
A. Sosial dan Budaya
B. Sosialis dan Budayawan
C. Sosiologi dan Budi pekerti
D. Sosial dan Budi daya alam
Paham kebangsaan yang berlebihan dengan mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain disebut...
Patriotisme
Nasionalisme
Chauvinisme
Etnosentrisme
Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, serta memiliki jiwa pantang menyerah, adalah definisi dari...
Nasionalisme
Patriotisme
Sukuisme
Primordialisme
Jumlah bulu pada sayap burung Garuda Pancasila adalah 17, sedangkan jumlah bulu pada ekor adalah 8. Hal ini melambangkan...
Tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Jumlah Provinsi di Indonesia saat merdeka
Tanggal pengesahan UUD 1945
Jumlah sila Pancasila
Semboyan pada Pita Garuda Tulisan "Bhinneka Tunggal Ika" pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa...
Sansekerta
Jawa Kuno
Melayu
Indonesia Ejaan Lama
Nilai Pancasila yang bersifat abstrak, tetap, tidak berubah, dan berisi tujuan serta cita-cita luhur (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan) dikategorikan sebagai...
Nilai Instrumental
Nilai Dasar
Nilai Praktis
Nilai Vital
Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila yang bersifat dinamis dan berupa arahan operasional seperti UUD 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah disebut...
Nilai Dasar
Nilai Praktis
Nilai Instrumental
Nilai Kehormatan
Realisasi dari nilai instrumental yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, seperti sikap gotong royong dan toleransi, disebut sebagai...
Nilai Abstrak
Nilai Instrumental
Nilai Praktis
Nilai Material
Menurut Prof. Notonegoro, nilai yang segala sesuatunya berguna bagi unsur jasmani manusia (kebutuhan fisik/raga) disebut nilai...
Nilai Vital
Nilai Material
Nilai Kerohanian
Nilai Keindahan
Menurut Notonegoro, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas (contoh: cangkul bagi petani) disebut nilai...
Nilai Vital
Nilai Material
Nilai Moral
Nilai Kebenaran
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki Dimensi Realitas, yang mengandung makna bahwa...
Nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, bukan jiplakan negara lain.
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di masa depan.
Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Pancasila adalah ideologi yang kaku dan tertutup.
Dimensi yang menekankan bahwa Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta motivasi kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa adalah dimensi...
Realitas
Fleksibilitas
Idealisme
Stabilitas
Kemampuan Pancasila untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya disebut dimensi...
Fleksibilitas
Idealisme
Realitas
Normatif
Susunan sila-sila Pancasila bersifat Hierarkis Piramidal, yang berarti...
Sila-sila Pancasila sejajar dan tidak saling mempengaruhi.
Sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila di bawahnya, dan sila kelima dijiwai oleh keempat sila di atasnya.
Sila Persatuan adalah sila yang paling penting karena menyatukan bangsa.
Urutan sila boleh dibolak-balik sesuai kebutuhan.
Dalam teori asal mula Pancasila, Kausa Materialis (asal mula bahan) merujuk pada...
PPKI sebagai pembentuk negara.
Soekarno dan Hatta sebagai proklamator.
Nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu.
Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen resmi.
Kausa Formalis (asal mula bentuk) merujuk pada proses perumusan Pancasila hingga termuat dalam dokumen resmi kenegaraan, yaitu...
Pidato Soekarno 1 Juni
Pembukaan UUD 1945
Dekrit Presiden
Sumpah Pemuda
Kausa Efisien (asal mula karya) adalah pihak yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah, yaitu...
A. BPUPKI
B. Panitia Sembilan
C. PPKI
D. MPR
Kausa Finalis (asal mula tujuan) berkaitan dengan tujuan para pendiri bangsa merumuskan Pancasila, yaitu untuk dijadikan sebagai...
Dasar Negara Republik Indonesia.
Alat pemersatu partai politik.
Simbol perlawanan terhadap Jepang.
Slogan revolusi.
Butir pengamalan "Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain" merupakan wujud nyata dari sila...
A. Ke-2
B. Ke-5
C. Ke-1
D. Ke-3
Sikap "Berani membela kebenaran dan keadilan" serta "Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan" adalah cerminan dari sila...
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Persatuan Indonesia.
Keadilan Sosial.
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sikap "Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa" merupakan pengamalan sila...
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Prinsip "Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah" adalah inti dari sila...
A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...
B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Persatuan Indonesia.
D. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Perilaku "Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban" serta "Menghargai hasil karya orang lain" merupakan butir pengamalan sila...
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri pada 20 Mei 1908 dan menjadi tonggak Kebangkitan Nasional adalah...
Sarekat Islam
Indische Partij
Budi Utomo
Perhimpunan Indonesia
Pada awalnya, Budi Utomo bukanlah organisasi politik, melainkan bergerak di bidang...
Perdagangan dan Ekonomi
Sosial, Pendidikan, dan Kebudayaan
Keagamaan dan Dakwah
Militer dan Pertahanan
Organisasi pergerakan yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan dengan tujuan awal untuk...
Melawan pemerintah Belanda secara fisik.
Memajukan kepentingan pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing
Mendirikan negara Islam.
Menyebarkan ajaran marxisme.
Organisasi pergerakan pertama yang secara tegas menyatakan tujuan politiknya untuk mencapai "Indonesia Merdeka" dan bersifat non-kooperatif adalah...
Budi Utomo
Sarekat Islam
Indische Partij
PNI
Tokoh pendiri Indische Partij dikenal dengan julukan "Tiga Serangkai", yaitu...
Soekarno, Hatta, Sjahrir.
Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
H. Samanhudi, Tjokroaminoto, Agus Salim.
Yamin, Soepomo, Soekarno.
Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Salah satu inti ikrarnya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu...
Bahasa Melayu
Bahasa Belanda
Bahasa Indonesia
Bahasa Daerah
Lagu "Indonesia Raya" diperdengarkan secara instrumental (dengan biola) oleh penciptanya, yaitu...
Ismail Marzuki
Cornel Simanjuntak
W.R. Supratman
H. Mutahar
