wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Lembaga Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Total questions: 105

Worksheet time: 53mins

Name
Class
Date
1.

Apa saja yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945?

a)

Pembukaan empat alinea

b)

Aturan Peralihan lengkap

c)

Pasal-pasal UUD 1945

d)

Penjelasan resmi UUD 1945

2.

Siapa yang berwenang mengangkat anggota Komisi Yudisial?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MA

d)

MPR

3.

Apa peran utama DPD dalam proses legislasi nasional?

a)

Mengadili sengketa kewenangan

b)

Menetapkan undang-undang final

c)

Mengusulkan RUU tertentu ke DPR

d)

Menyusun kebijakan luar negeri

4.

Siapa yang menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia?

a)

Komisi Yudisial

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Menteri Dalam Negeri

5.

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah?

a)

Monarki konstitusional

b)

Presidensial

c)

Semi-presidensial

d)

Parlementer

6.

Siapa saja yang termasuk lembaga tertinggi negara di Indonesia menurut materi?

a)

DPR, DPD, Presiden, MA, MK, Komisi Yudisial

b)

MPR, DPR, KPU, Presiden dan Wakil Presiden, MA

c)

DPR, Presiden, KPU, BPK, MA, MK

d)

MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK

7.

Siapa kepala pemerintahan menurut UUD 1945?

a)

Ketua MPR

b)

Wakil Presiden

c)

Presiden

d)

Perdana Menteri

8.

Apa fungsi utama MPR menurut UUD 1945?

a)

Menetapkan UUD dan melantik Presiden dan Wakil

b)

Mengawasi kabinet harian dan membuat peraturan

c)

Mengelola anggaran negara dan fiskal tahunan

d)

Mengangkat hakim agung dan komisioner lembaga

9.

Siapa yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi menurut UUD 1945?

a)

Presiden

b)

MPR

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

DPR

10.

Mengapa MK diberi kewenangan membubarkan partai politik?

a)

Mengurangi jumlah partai agar pemilu lebih sederhana

b)

Mencegah oposisi agar kebijakan cepat dijalankan

c)

Menjaga agar partai tidak bertentangan UUD dan demokrasi

d)

Memberi keuntungan pada pemerintah yang berkuasa

11.

Siapa yang berwenang mengajukan perubahan pertama kali pada UUD 1945?

a)

Presiden

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

MPR

d)

DPR

12.

Apa tugas MK terkait pembubaran partai politik?

a)

Mengadili tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final

b)

Melaksanakan verifikasi administrasi partai sebelum pemilu

c)

Memberi rekomendasi kepada Presiden untuk pertimbangan

d)

Mengeluarkan peraturan internal partai politik nasional

13.

Fungsi presiden sebagai kepala negara diatur dalam bagian apa?

a)

Bab VII UUD 1945

b)

Bab V UUD 1945

c)

Bab III UUD 1945

d)

Bab I UUD 1945

14.

Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Mahkamah Agung Indonesia

c)

Menteri Hukum dan HAM

d)

Presiden Republik Indonesia

15.

Pasal UUD yang memuat pokok tugas dan wewenang Presiden tersebar pada rentang pasal apa?

a)

Pasal 25 sampai Pasal 32

b)

Pasal 4 sampai Pasal 16

c)

Pasal 1 sampai Pasal 3

d)

Pasal 17 sampai Pasal 24

16.

Mengapa dipisahkan kewenangan TNI dan Polri dalam struktur keamanan nasional?

a)

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

b)

Mengurangi anggaran pertahanan

c)

Menyederhanakan birokrasi pusat

d)

Memperkuat kewenangan presiden

17.

Peraturan daerah ditetapkan oleh pihak mana dalam pemerintahan daerah?

a)

Kementerian Dalam Negeri

b)

DPRD bersama kepala daerah

c)

MPR bersama presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

18.

Apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan?

a)

Pedoman internal kementerian

b)

Aturan pelaksana undang-undang

c)

Putusan lembaga peradilan

d)

Keputusan kepala daerah

19.

Kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dengan cara apa?

a)

Ditunjuk oleh DPRD saja

b)

Secara demokratis oleh rakyat

c)

Diwariskan secara turun-temurun

d)

Diangkat oleh presiden langsung

20.

Siapa Ketua BPUPKI pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia?

a)

Mohammad Yamin

b)

Soepomo

c)

dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

d)

Soekarno

21.

Siapa yang menjabat sebagai wakil ketua BPUPKI?

a)

Sjahrir dan Amir

b)

Soekarno dan Hatta

c)

Yamin dan Soepomo

d)

Ichibangase dan Soeroso

22.

Apa hasil sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei–1 Juni?

a)

Rancangan Dasar Negara

b)

Naskah Proklamasi

c)

Piagam Jakarta final

d)

Maklumat Pemerintah

23.

Dalam usulan Mr. Supomo, poin yang termasuk rancangan dasar negara mencakup nomor mana?

a)

1, 2, dan 3

b)

2, 5, dan 6

c)

1, 5, dan 6

d)

2, 3, dan 4

24.

Rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis kepada BPUPKI oleh seorang tokoh bangsa disebutkan sebagai karya siapa?

a)

Soepomo

b)

Hatta

c)

Mohammad Yamin

d)

Soekarno

25.

Sebutkan tiga tokoh perumus Pancasila yang menonjol dalam sidang BPUPKI!

a)

Amir, Natsir, Kartini

b)

Soedirman, Hatta, Agus Salim

c)

Sjahrir, Hatta, Tan Malaka

d)

Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno

26.

Jika DPRD dan kepala daerah tidak sepakat atas rancangan peraturan daerah, langkah konstitusional yang paling tepat adalah apa?

a)

Mengundangkannya sepihak oleh DPRD

b)

Minta putusan Mahkamah Agung

c)

Mencabut kewenangan kepala daerah

d)

Melakukan pembahasan ulang bersama

27.

Panitia Sembilan adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan sembilan orang. Sebutkan 3 tokoh yang termasuk ke dalam anggota Panitia Sembilan.

a)

Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin

b)

KH. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir

c)

Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara

d)

Abdul Wahid Hasyim, Achmad Soebardjo, Alexander Andries Maramis

28.

Perhatikan pernyataan berikut ini: 1) Menetapkan dasar negara 2) Menetapkan UUD 1945 3) Memilih Presiden dan wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta 4) Membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia 5) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dari pernyataan di atas, yang termasuk hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan dengan nomor?

a)

2, 4, dan 5

b)

1, 2, dan 4

c)

2, 3, dan 5

d)

1, 3, dan 5

29.

Mengapa sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”?

a)

Untuk memperkuat kewenangan BPUPKI

b)

Untuk menyesuaikan dengan tekanan pihak asing

c)

Untuk menegaskan syariat agama tertentu

d)

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

30.

Dalam merumuskan Pancasila, para pendiri negara mempunyai komitmen yang sangat luar biasa yang seharusnya diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen yang dimiliki para pendiri negara di antaranya...

a)

Mengabaikan kebangsaan, memprioritaskan kelompok, dan sektarianisme

b)

Menjaga persatuan, semangat perjuangan, dan nasionalisme

c)

Mengejar kekuasaan, kepentingan golongan, dan pragmatisme

d)

Menolak kompromi, mengutamakan perpecahan, dan eksklusivisme

31.

Siapa pengusul Pancasila sebagai dasar negara?

a)

Drs. Mohammad Hatta

b)

KH. Agus Salim

c)

Mr. Mohammad Yamin

d)

Ir. Soekarno

32.

Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan?

a)

22 Juni 1945

b)

1 Juni 1945

c)

18 Agustus 1945

d)

17 Agustus 1945

33.

Kapan UUD 1945 disahkan secara resmi sebagai konstitusi negara?

a)

17 Agustus 1945

b)

14 November 1945

c)

18 Agustus 1945

d)

19 Agustus 1945

34.

Siapa tokoh yang menggagas Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan?

a)

Soepomo

b)

Ir. Soekarno

c)

Mohammad Hatta

d)

Mohammad Yamin

35.

Siapa ketua PPKI pada saat pengesahan UUD 1945?

a)

Soepomo

b)

Ir. Soekarno

c)

Mohammad Hatta

d)

Radjiman Wedyodiningrat

36.

Kapan UUD 1945 mulai berlaku setelah disahkan?

a)

17 Agustus 1945

b)

14 November 1945

c)

20 Agustus 1945

d)

18 Agustus 1945

37.

Bagaimana kekuasaan legislatif dijalankan pada awalnya setelah proklamasi kemerdekaan sebelum MPR/DPR terbentuk?

a)

Melalui Kementerian Dalam Negeri

b)

Melalui kabinet presiden

c)

Melalui KNIP sementara

d)

Melalui PPKI sementara

38.

Kapan kabinet semi-presidensial pertama pada masa awal kemerdekaan dibentuk?

a)

1 Januari 1946

b)

18 Agustus 1945

c)

19 Agustus 1945

d)

14 November 1945

39.

Siapa wakil ketua PPKI saat pengesahan UUD 1945?

a)

Mohammad Hatta

b)

Soepomo

c)

Radjiman Wedyodiningrat

d)

Ki Hadjar Dewantara

40.

Panitia kecil yang merancang UUD 1945 disebut apa?

a)

Panitia Kecil Naskah Konstitusi

b)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

c)

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

d)

Komite Nasional Indonesia Pusat

41.

Siapa Ketua Panitia Perancang UUD?

a)

Mohammad Hatta

b)

Soepomo

c)

Ahmad Subardjo

d)

Sutan Sjahrir

42.

Apa hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945?

a)

Menjadi naskah awal yang dirumuskan dalam Pembukaan

b)

Tidak berkaitan dengan rumusan Pembukaan

c)

Dokumen ratifikasi setelah Pembukaan disahkan

d)

Lampiran undang-undang biasa tanpa pengaruh

43.

Siapa perumus naskah Piagam Jakarta?

a)

Panitia Sembilan

b)

Panitia Empat

c)

BPUPKI

d)

PPKI

44.

Pada tanggal berapa Piagam Jakarta disusun?

a)

10 Juli 1945

b)

1 Juni 1945

c)

17 Agustus 1945

d)

22 Juni 1945

45.

Bagian mana dari Piagam Jakarta yang diubah sebelum dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945?

a)

Semua pasal ekonomi dipindahkan

b)

Kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

c)

Judul Piagam Jakarta diganti menjadi Pembukaan UUD

d)

Pasal tentang bentuk negara dihapus seluruhnya

46.

Siapa Presiden ketika proses amandemen dimulai?

a)

Susilo Bambang Yudhoyono

b)

Abdurrahman Wahid

c)

Megawati Soekarnoputri

d)

B.J. Habibie

47.

Apa isi Pasal I Aturan Peralihan UUD?

a)

Menetapkan masa jabatan presiden pertama

b)

Membentuk lembaga negara baru secara langsung

c)

Menghapus semua undang-undang sebelumnya

d)

Peraturan yang ada tetap berlaku sampai ada yang baru

48.

Apa isi Pasal II Aturan Peralihan?

a)

Menyerahkan semua kewenangan pada presiden sementara

b)

Menunda pemilihan umum hingga konstitusi selesai

c)

Membubarkan lembaga negara lama setelah amandemen

d)

Semua lembaga negara yang ada tetap berfungsi sementara

49.

Apa isi Pasal III Aturan Peralihan?

a)

Mahkamah Agung mengambil alih fungsi legislatif sementara

b)

MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara sementara

c)

DPR harus bersidang tiap bulan selama transisi

d)

Mahkamah Konstitusi dibentuk paling lambat 17 Agustus 2003

50.

Mengapa aturan peralihan penting?

a)

Mencegah kekosongan hukum saat perubahan konstitusi

b)

Menetapkan ibukota baru selama masa transisi

c)

Mempercepat pengesahan anggaran tanpa debat

d)

Menghapus kewenangan lembaga yudikatif lama

51.

Apa dampak keberadaan aturan peralihan terhadap hubungan hukum yang sudah ada?

a)

Menunda putusan pengadilan sampai ada undang baru

b)

Memastikan tindakan hukum sebelumnya tidak dirugikan

c)

Mengubah otomatis semua peraturan daerah

d)

Membatalkan semua kontrak yang sudah berjalan

52.

Pernyataan yang menegaskan keputusan diambil secara bertanggung jawab, menjunjung martabat manusia, serta mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama paling tepat mencerminkan nilai Pancasila sila ke berapa?

a)

Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

b)

Sila ke-3: Persatuan Indonesia

c)

Sila ke-4: Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

d)

Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

53.

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud kebanggaan nasional di sekolah paling tepat merefleksikan nilai Pancasila sila ke berapa?

a)

Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Sila ke-3: Persatuan Indonesia

c)

Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

d)

Sila ke-4: Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

54.

Di kelas, pilih semua tindakan yang merupakan pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah: 1) saling menghormati teman berbeda agama, 2) bekerja sama dalam Pramuka, 3) ketua kelas memutuskan sendiri masalah kelas, 4) wali kelas mengajak musyawarah kebersihan kelas, 5) menghormati orang yang beribadah, 6) memotong pendapat teman saat diskusi. Manakah kombinasi jawaban yang paling tepat?

a)

1, 3, 4, dan 6

b)

1, 2, 3, dan 5

c)

2, 3, 5, dan 6

d)

1, 2, 4, dan 5

55.

Di sekolah, kebebasan mengemukakan pendapat harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Manakah pilihan yang paling mencerminkan praktik yang sesuai nilai sila ke-4?

a)

Menyebarkan opini di media sosial tanpa verifikasi sumber

b)

Menyampaikan kritik tanpa data dan menyerang pribadi

c)

Melakukan musyawarah, memberi alasan, dan menghargai giliran bicara

d)

Memaksakan keputusan mayoritas tanpa mendengar minoritas

56.

Nilai demokrasi Pancasila yang paling tepat untuk diutamakan dalam pengambilan keputusan bersama adalah...

a)

Pemungutan suara mayoritas tanpa musyawarah

b)

Musyawarah mufakat menghargai setiap warga

c)

Keputusan pemimpin tanpa partisipasi warga

d)

Hak individu di atas kepentingan bersama

57.

Cara menghormati keanekaragaman budaya Indonesia ditunjukkan oleh sikap...

a)

Memaksakan kebiasaan sendiri pada orang lain

b)

Bangga pada karya budaya dalam negeri

c)

Menghina adat kelompok yang berbeda

d)

Menyelidiki ras orang lain dalam pergaulan

58.

Perilaku yang mencerminkan menghargai diri sendiri selaras dengan nilai Pancasila adalah...

a)

Tidak sadar memiliki kelebihan dan kelemahan

b)

Menjadikan kelemahan sebagai penghambat besar

c)

Berani mempertanggungjawabkan perbuatan pribadi

d)

Menyelesaikan tugas dengan santai berlarut-larut

59.

Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa ditunjukkan melalui...

a)

Bersikap intoleran terhadap perbedaan suku

b)

Memaksakan pendapat saat musyawarah dilakukan

c)

Taat hukum dengan kesadaran penuh diri

d)

Bekerja sama hanya dengan sesama agama

60.

Perilaku yang sesuai dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah...

a)

Musyawarah untuk semua keputusan kelas

b)

Mencipta pergaulan kompetitif di sekolah

c)

Menjamin kebebasan beribadah tiap warga

d)

Mengejek teman berbeda keyakinan

61.

Dalam konteks demokrasi Pancasila, tindakan yang paling tepat saat terjadi perbedaan pendapat adalah...

a)

Menang suara terbanyak tanpa diskusi

b)

Mengutamakan musyawarah mencapai mufakat

c)

Membiarkan pemimpin menentukan sendiri

d)

Mengedepankan hak individu semata

62.

Pernyataan yang paling mencerminkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah...

a)

Suka bekerja keras dalam keseharian

b)

Mengembangkan rasa cinta tanah air

c)

Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban

d)

Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira

63.

Tujuan utama kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah...

a)

Menjamin peradilan yang adil

b)

Mempercepat proses legislasi

c)

Meningkatkan partisipasi politik

d)

Memperkuat peran eksekutif

64.

Berapa jumlah pasal dalam Aturan Peralihan UUD 1945?

a)

5 pasal

b)

4 pasal

c)

3 pasal

d)

2 pasal

65.

Syarat DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden berdasarkan Pasal 7B adalah adanya...

a)

Dugaan pelanggaran hukum dibuktikan MK

b)

Mosi tidak percaya dari mayoritas partai

c)

Penurunan dukungan elektoral nasional

d)

Keputusan bersama MPR dan DPR

66.

Total pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah... (di luar Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan)

a)

68 pasal

b)

70 pasal

c)

73 pasal

d)

75 pasal

67.

Tujuan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah...

a)

Meningkatkan dominasi kelompok mayoritas

b)

Menghapus semua bentuk pemerintahan

c)

Mencapai kemajuan ekonomi regional saja

d)

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

68.

Dalam konteks UUD 1945, apa yang dimaksud dengan konstitusi?

a)

Hukum dasar tertulis pedoman penyelenggaraan negara

b)

Kesepakatan politik sementara para pemimpin daerah

c)

Kumpulan adat istiadat tanpa kekuatan hukum formal

d)

Rencana kerja tahunan lembaga eksekutif nasional

69.

Mengapa UUD 1945 digolongkan sebagai konstitusi tertulis?

a)

Karena hanya berisi nilai moral tanpa pasal hukum

b)

Karena dituangkan resmi dalam naskah hukum negara

c)

Karena disepakati melalui kebiasaan masyarakat

d)

Karena diwariskan secara lisan turun-temurun

70.

Pengaruh utama Pancasila terhadap sistem pemerintahan Indonesia adalah apa?

a)

Mendorong demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat

b)

Mewajibkan sistem monarki absolut turun-temurun

c)

Menetapkan pemerintahan berbasis partai tunggal permanen

d)

Menghapus pemilu sebagai mekanisme perwakilan rakyat

71.

Mengapa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam pasal-pasal UUD?

a)

Karena Pancasila hanya simbol budaya tanpa konsekuensi

b)

Karena Pancasila landasan dasar hukum negara Indonesia

c)

Karena Pancasila ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan

d)

Karena Pancasila sekadar pedoman etika pribadi warga

72.

Apa dampak sila kelima bagi kebijakan sosial?

a)

Mendorong program-program kesejahteraan sosial nasional

b)

Menghapus bantuan sosial bagi masyarakat rentan

c)

Mengutamakan pembangunan militer daripada kesejahteraan

d)

Membatasi layanan kesehatan hanya bagi pegawai negeri

73.

Pada tahap apa penerapan nilai Pancasila dilakukan dalam proses perundang-undangan?

a)

Eksklusif pada tahap penyusunan naskah akademik awal

b)

Semata pada tahap sosialisasi setelah aturan berlaku

c)

Hanya pada tahap pengesahan presiden di akhir proses

d)

Pada seluruh tahap pembentukan peraturan perundangan

74.

Siapa yang bertanggung jawab menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara?

a)

Hanya pejabat eksekutif pusat dan daerah

b)

Seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan

c)

Tokoh agama tanpa keterlibatan warga lainnya

d)

Semata aparat penegak hukum dan kejaksaan

75.

Sila keempat Pancasila mempengaruhi proses legislasi di DPR dengan menekankan apa dalam pengambilan keputusan?

a)

Voting mayoritas cepat tanpa musyawarah

b)

Musyawarah dan mufakat dalam keputusan bersama

c)

Keputusan sepihak oleh pimpinan fraksi

d)

Delegasi penuh pada komisi teknis

76.

Manakah yang termasuk tuntutan utama pada awal Era Reformasi di Indonesia?

a)

Penguatan dwifungsi ABRI dalam politik

b)

Penghapusan KKN dan penegakan supremasi hukum

c)

Pembatasan kebebasan pers nasional

d)

Sentralisasi kekuasaan pada MPR

77.

Apa kelemahan sistem pemerintahan yang menempatkan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi?

a)

Checks and balances antar lembaga menguat

b)

Presiden dipilih langsung oleh rakyat

c)

Kekuasaan terlalu terpusat pada MPR

d)

Hubungan pemerintah–rakyat makin dekat

78.

Dalam penyusunan RAPBN, bila DPR tidak menyetujui rancangan dari pemerintah, langkah yang seharusnya dilakukan adalah apa?

a)

Menerapkan RAPBN secara sepihak oleh pemerintah

b)

Membekukan anggaran hingga tahun berikutnya

c)

Melakukan revisi dan dialog sampai tercapai kesepakatan

d)

Mengalihkan kewenangan kepada Mahkamah Agung

79.

Apa makna penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia?

a)

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan moral

b)

Memperkuat ekonomi lewat industrialisasi cepat

c)

Menambah kursi DPR untuk perwakilan daerah

d)

Menekankan persaingan global di atas karakter

80.

UUD Sementara 1950 berlaku pada rentang tahun berapa?

a)

18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949

b)

1 Januari 1949 hingga 17 Agustus 1950

c)

17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959

d)

5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966

81.

Mengapa ideologi komunis dilarang di Indonesia?

a)

Tidak didukung oleh mayoritas partai politik

b)

Tidak tercantum dalam konstitusi kolonial Belanda

c)

Bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara

d)

Bertentangan dengan sistem ekonomi pasar bebas

82.

Tujuan utama pasal-pasal HAM dalam UUD adalah...

a)

Meningkatkan peran partai politik oposisi

b)

Mengatur mekanisme pemilu legislatif nasional

c)

Memperkuat kedudukan lembaga kementerian

d)

Menjamin perlindungan hak dasar warga negara

83.

Hubungan Pancasila dan UUD 1945 ditunjukkan oleh pernyataan...

a)

UUD 1945 menggantikan seluruh nilai-nilai Pancasila

b)

Pancasila merupakan dasar negara yang diatur dalam UUD 1945

c)

UUD 1945 ditetapkan sebagai ideologi politik global

d)

Pancasila hanya berlaku pada masa UUD Sementara 1950

84.

Apa yang dimaksud nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara?

a)

Kebijakan luar negeri dan pertahanan regional

b)

Program pembangunan ekonomi lima tahun nasional

c)

Aturan teknis administrasi dan birokrasi harian

d)

Landasan hukum, prinsip moral, dan pedoman pemerintahan

85.

Pancasila sebagai pandangan hidup berarti...

a)

Menjadi kurikulum wajib khusus di perguruan tinggi

b)

Menjadi alat propaganda partai politik yang berkuasa

c)

Menjadi simbol upacara kenegaraan pada hari tertentu

d)

Menjadi pedoman bagi seluruh rakyat dalam kehidupan sehari-hari

86.

Contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang tepat adalah...

a)

Mengesampingkan hukum demi kepentingan pribadi

b)

Menolak musyawarah demi keputusan sepihak yang cepat

c)

Menghormati hak orang lain dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan

d)

Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan umum

87.

Apa saja yang termasuk 4 Pilar Kebangsaan Indonesia?

a)

UUD 1945, Sapta Prasetya, NKRI, Garuda

b)

Pancasila, Trisakti, GBHN, NKRI

c)

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI

d)

Pancasila, UU Keuangan, BUMN, NKRI

88.

Menurut UUD, bagaimana status Bank Indonesia dalam sistem keuangan negara?

a)

Bank komersial milik pemerintah pusat

b)

Bank sentral independen dengan tugas moneter

c)

Unit perbankan daerah berstatus otonom

d)

Lembaga fiskal di bawah Kementerian Keuangan

89.

Makna sila kedua Pancasila menekankan sikap…

a)

Mengedepankan kemakmuran materi semata

b)

Menjunjung kekuasaan tanpa batas

c)

Mengutamakan kepentingan golongan tertentu

d)

Menghormati martabat manusia dan adil

90.

Keadilan sosial dalam Pancasila bermakna…

a)

Pembatasan kesejahteraan pada kelas tertentu

b)

Pemerataan hanya di wilayah ibu kota negara

c)

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi

d)

Hak istimewa untuk kelompok mayoritas saja

91.

Apa landasan ideologi negara Indonesia?

a)

Pancasila sebagai dasar bernegara

b)

NKRI sebagai bentuk negara

c)

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan

d)

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi

92.

Apa tugas utama MPR menurut Pasal 3 UUD 1945?

a)

Menjalankan pemerintahan harian

b)

Mengawasi kebijakan moneter

c)

Menyusun APBN tahunan

d)

Mengubah dan menetapkan UUD

93.

Susunan UUD 1945 terdiri atas bagian…

a)

Pendahuluan, Inti, Aturan Pelaksana, Lampiran

b)

Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

c)

Pembukaan, Lampiran, Penjelasan, Aturan Khusus

d)

Mukadimah, Bab Tambahan, Peraturan Teknis

94.

Negara hukum bertradisi Anglo Saxon menggunakan istilah…

a)

Legal Supremacy sebagai asas

b)

Judicial Sovereignty sebagai teori

c)

Common Justice sebagai konsep

d)

The Rule of Law sebagai prinsip

95.

Syarat warga negara untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden mencakup…

a)

Tidak pernah mengkhianati negara dan mampu jasmani rohani

b)

Pernah menjabat menteri minimal tiga tahun

c)

Berusia di atas lima puluh lima tahun pasti

d)

Memiliki gelar akademik doktor wajib

96.

Siapa yang berhak mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden?

a)

Mahkamah Konstitusi sebagai pengusul

b)

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengusul

c)

Mahkamah Agung sebagai pengusul

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengusul

97.

Jika MK memutuskan Presiden terbukti melanggar hukum, apa langkah DPR selanjutnya?

a)

Mengadakan sidang paripurna meneruskan usul ke MPR

b)

Menyampaikan putusan langsung memberhentikan

c)

Mengusulkan referendum nasional kehendak rakyat

d)

Membentuk panitia khusus menghukum Presiden

98.

Lembaga yang terlibat dalam proses impeachment di Indonesia adalah…

a)

DPR, MK, dan MPR bersama

b)

DPR, MA, dan BPK gabungan

c)

MK, KPK, dan Kejaksaan agung

d)

MPR, KPU, dan Kemendagri

99.

Dalam upacara pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden melakukan sumpah atau janji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA. Apa makna utama tindakan ini?

a)

Penetapan program kerja nasional

b)

Pengesahan kabinet oleh DPR

c)

Legitimasi moral pemerintahan baru

d)

Pemindahan kewenangan eksekutif

100.

Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri dalam kabinet?

a)

Presiden Republik Indonesia

b)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

101.

Fungsi anggaran DPR utamanya berkaitan dengan RAPBN. Manakah pernyataan yang tepat?

a)

Mengawasi penyerapan belanja kementerian

b)

Menyusun dan mengeksekusi seluruh RAPBN

c)

Menentukan pajak daerah tanpa pemerintah

d)

Membahas, mengubah, dan menetapkan RAPBN

102.

Apa sifat kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan tugasnya?

a)

Sentralistik dan hirarkis

b)

Konsultatif dan eksekutif

c)

Bebas dan mandiri

d)

Koordinatif dan subordinatif

103.

Apa dasar hukum independensi BPK yang menegaskan kedudukan lembaga tersebut?

a)

Pasal 23E ayat (1) UUD 1945

b)

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

c)

Undang-Undang Keuangan Negara

d)

Peraturan Pemerintah tentang BPK

104.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga apa saja?

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

DPR dan DPD bersama Presiden

c)

Komisi Yudisial dan BPK

d)

MPR dan Kementerian Hukum

105.

Siapa yang memiliki Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung?

a)

Presiden

b)

Hakim Agung

c)

DPR

d)

Komisi Yudisial