Secara konsep benar karena adanya perlindungan terhadap non traditional mark

Secara praktek video tersebut lebih merupakan sarana promosi dan bukan sebagai merek

Video dan audio visual adalah bentuk karya sinematografi yang tunduk pada uu Hak Cipta

A, b dan c dapat dipahami

Karena ketidakpahaman masyarakat

Karena dimungkinkan oleh aturan UU

Karena adanya motif penyiastaan dan penyelundupan hukum

A, b dan c benar

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat informasi yang berstatus Rahasia Dagang tersebut

nilai manfaat (utility) dari informasi rahasia tersebut

a dan b benar

Nilai ekonomi lukisan melekat pada nilai estetika/pada nilai fisik lukisan. Nilai ekonomi logo sangat relative

Logo cenderung difungsikan sebagai symbol atau tanda seperti layaknya fungsi merek

Tidak lazim orang berjualan logo, kecuali dalam bentuk badge atau poster

A, b dan c dapat dibenarkan

Sebagai konsekuensi logis dari bentuk dan siat natuur obyek-obyek perlindungan HKI

Sebagai ekses dari rivalitas dagang di kalangan pelaku usaha

Sebagai akibat dari ketidakmengertian masyarakat, khususnya pelaku usaha

A, b dan c merupakan fakta dan fenomena yang dapat dipahami

Tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik orang lain

Dilengkapi dengan statemen of ownership

A dan b benar

Jangka waktu perlindungan yang berbeda antara merek dengan hak cipta

Gambar lebih difungsikan sebagai tanda pembeda dan bukan sebagai karya seni

Konsumen senang membeli produk karena adanya gambar yang estetik pada produk tersebut

A dan b lebih dapat dimengerti

Secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan atau difiksasikan

Berdasarkan pendaftaran

Berdasarkan pengumuman dan penatatan di Ditjen KI

Memiliki nilai estetika, nyaman dan aman untuk digunakan

Mengutamakan keamanan produk

Merupakan bagian dari karya produk desain industry sebelumnya

Bentuk logo sebagai karya seni digunakan sebagai tanda pembeda produk

UU Merek mengakui logo sebagai gambar yang layak didaftarkan sebagai merek

Logo tidak bermakna Tunggal sebagai karya seni, tapi juga berdimensi komersial

Ukuran massal (massive product) ditentukan berdasarkan jumlah pembuatan yang lebih dari 50 pieces

Ukuran massal itu relevan untuk memastikan bahwa produk dibuat secara berulang-ulang dengan hasil yang sama berdasarkan satu pola atau cetakan

Jawaban a dan b benar

Produk dan proses yang dapat memecahkan masalah (problem solving)

Artificial intelligence

Komputer program atau program komputer untuk menjalankan fungsi atau proses kerja secara digital

10 tahun dan dapat diperpanjang

20 tahun dan dapat diperpanjang

20 tahun saja

Karena obyeknya beririsan

Sebagai konsekuensi dari jabaran lingkup pengaturan bidang-bidang HKI

Karena ada pihak-pihak yang menafsirkannya seperti itu

Karena ketidakpahaman law maker dan masyarakat

Berasal dari ide, gagasan atau inspirasi pencipta (stem from author)

Tidak sama dengan ciptaan public domain

Baru dan tidak memiliki eleen ciptaan yang berasal dari karya cita orang lain

Harus baru, mengandung Langkah inventif dan memiliki nilai ekonomi

Harus novel, memiliki nilai ekonomi dan dapat diterapkan di bidang industry

Harus novel, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaan sesuai dengan kepatutan dan ukuran kewajaran

Dimungkinkan dan dapat dijelaskan landasan yuridis normatifnya

Tidak dimungkinkan karena frasa tidak dapat dilindungi oleh hukum merek

Irisan perlindungan hanya berlaku untuk karya seni, bukan frasa atau diksi

Frasa atau diksi hanya dapat dilindungi oleh hak cipta, bukan merek

Perkembangan hukum merek melindungi penggunaan merek non tradisional sebagai merek dagang/merek jasa, termasuk sound mark

Memiliki kualifikasi sebagai tanda pembeda

Dapat digunakan sebagai merek tetapi tetap harus Bersama-sama dengan unsur merek lainnya (traditional mark), misalnya walls, yang mencakup suara dan kata

Semua jawaban dapat dipahami

DJBC

Juru sita pengadilan niaga

Hakim pengadilan niaga dan panitera pengganti

Right holder/pemilik hak

Penegahan

Penegahan dan penangguhan sementara

Penegahan, penangguhan sementara, dan penyitaan

Penegahan, penangguhan sementara, penyitaan dan penyidikan

Nilai barang yang akan ditangguhkan dan biaya-biaya

200 juta

100 juta

50 juta

54 s.d. 74

64 s.d. 74

54 s.d. 64

Skema pemusnahan

Skema penyitaan

Skema judicial

Skema ex officio

DJBC dengan termoho

Termohon dan kuasanya

DJKI dengan DJBC

Pemohon atau kuasanya

Adanya permintaan segera dikeluarkannya barang yang diduga melanggar HKI oleh pihak Pelabuhan

Adanya pengajuan permohonan dari termohon kepada ketua pengadilan untuk mengakhiri penangguhan sementara dikarenakan barang cepat rusak dengan menyerahkan uang jaminan

Adanya pengajuan permohonan dari pemohon kepada ketua pengadilan untuk mengakhiri penangguhan sementara dikarenakan barang cepat rusak dengan menyerahkan uang jaminan

Hakim memperpanjang jangka waktu penangguhan sementara

Diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan Tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana

Diserahkan kepada juru sita pengadilan dalam hal pemilik atau pemegang hak mengajukan gugatan dan/atau permohonan sita

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Semua jawaban benar

Penetapan perintah penangguhan sementara dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, namun tidak dapat diajukan peninjauan Kembali

Penetapan perintah penangguhan sementara hanya dapat diajukan peninjauan Kembali

Penetapan perintah penangguhan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum apapun

Penetapan perintah penangguhan sementara hanya dapat diajukan banding dan kasasi

Barang bawaan penumpang/awak sarana pengangkut/pelintas batas, atau barang kiriman yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial

Barang bawaan penumpang/awak sarana pengangkut/pelintas batas, atau barang kiriman yang dimaksudkan untuk tujuan tidak dipakai sendiri

Barang bawaan penumpang/awak sarana pengangkut/pelintas batas, atau barang kiriman yang dimaksudkan untuk tujuan komersial

Semua jawaban benar

DJBC, POLRI, DJKI, Right Holder dan importir/eksportir

DJBC, POLRI, Pengadilan Niaga, Right Holder dan importir/eksportir

DJBC, DJKI, Pengadilan Niaga, Right Holder dan importir/eksportir

DJBC, POLRI, Pengadilan Niaga, kuasa hukum dan importir/eksportir

Pasal 161 UU 13 tahun 2016

Pasal 162 UU 13 tahun 2016

Pasal 163 UU 13 tahun 2016

Semua jawaban benar

Penyidik Polri dan PPNS tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum

Penyidik Polri

Penyidik PPNS

Semua jawaban salah

Menyediakan produk yang diberi paten

Menggunakan proses produksi untuk membuat barang

Menggunakan proses produksi untuk menyediakan barang

Menggunakan proses produksi untuk menjual barang

Kejahatan

Kejahatan dan delik aduan

Pelanggaran luar biasa

Delik aduan

Kejahatan

Delik aduan

Kejahatan dan delik aduan

Semua jawaban benar

Kejahatan

Pelanggaran luar biasa

Kejahatan dan delik aduan

Delik aduan

Pasal 6 ayat (3) UU 29/2000

Pasal 71 sampai dengan 74 UU 29/2000

Pasal 13 (1) UU 29/2000

Pasal 30 ayat (3) UU 29/2000

Pasal 112

Pasal 116

Pasal 119

Pasal 112 sampai dengan Pasal 119

Memakai barang

Menjual barang

Membuat barang yang diberi hak desain industry

Mengekspor barang

Perbuatan ingkar janji (wanprestasi)

Kejahatan

Perbuatan melawan hukum

Pelanggaran

kejahatan

delik aduan

kejahatan dan delik aduan

semua jawaban benar

Pasal 101 UU 20/2016

Pasal 100 dan 101 UU 20/2016

Pasal 100 dan 102 UU 20/2026

Pasal 101 dan 102 UU 20/2016

Pasal 13 UU 30 Tahun 2000

Pasal 14 UU 30 Tahun 2000

Pasal 16 UU 30 Tahun 2000

Pasal 17 UU 30 Tahun 2000

Delik aduan

Kejahatan

Masalah perdata

delik aduan dan Kejahatan

Ditetapkan perlakuan yang sama untuk semua anggota (most favored nation treatment).

Penegakan hukum juga ditetapkan di dalamnya.

Tidak ada sistem untuk memberikan sanksi terhadap negara yang melanggar Perjanjian TRIPS.

Tingkat perlindungan HKI yang ditetapkan oleh Perjanjian TRIPS lebih tinggi daripada Konvensi Paris dan Konvensi Bern.

Jika menetapkan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada AS, maka harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara lain.

Perlakuan yang sama untuk semua anggota (most favored nation treatment) mengakui eksepsi perlakuan nasional (national treatment).

Perlakuan yang sama untuk semua anggota (most favored nation treatment) hanya dapat diterapkan pada saat pendaftaran hak

Negara afiliasi bisa menentukan secara bebas apakah menerapkan prinsip perlakuan yang sama untuk semua anggota (most favoured nation treatment) atau tidak.

Perjanjian TRIPS tidak melindungi hak cipta.

Dalam hal fungsi penyelesaian sengketa, Perjanjian TRIPS setaraf dengan Konvensi Paris dan Konvensi Bern.

Perjanjian TRIPS menetapkan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan tidak hanya memerintahkan untuk menghilangkan barang pelanggaran HKI dari jalur distribusi serta pemusnahannya, tetapi juga memerintahkan untuk menghilangkan materi dan alat yang pada dasarnya digunakan untuk memproduksi barang pelanggaran dari jalur distribusi.

TRIPS tidak melindungi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Yang dimaksud adalah memperlakukan WNA lebih menguntungkan daripada warga negara setempat.

Yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap WNA dengan warga negara setempat.

Yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap WNA suatu negara dengan WNA negara lain.

Yang dimaksud adalah memperlakukan WNA dari sebagian negara lebih menguntungkan daripada WNA negara lain.

Indonesia sudah menjadi anggota WTO pada saat WTO dibentuk pada tahun 1970.

Indonesia wajib mengimplementasikan Perjanjian TRIPS 5 (lima) tahun sejak diberlakukan Perjanjian TRIPS, yakni sejak tanggal 1 Januari 2000.

Karena Indonesia memutuskan untuk ratifikasi pada Perjanjian TRIPS, maka tidak ratifikasi pada Konvensi Paris.

Karena Indonesia keluar dari Konvensi Bern pada tahun 1958, maka sampai saat ini Indonesia tidak ratifikasi pada Konvensi Bern.

Negara afiliasi wajib untuk membuat prosedur untuk tindakan sementara dan border measure (pengawasan di perbatasan).

Negara afiliasi wajib membuat prosedur tindakan sementara, tetapi pembuatan border measure bersifat opsional.

Negara afiliasi wajib membuat border measure, tetapi prosedur tindakan sementara bersifat opsional.

Negara afiliasi tidak perlu membuat tindakan sementara maupun border measure.

Indonesia sejak awal berafiliasi pada WTO dan Perjanjian TRIPS.

Indonesia menjadi anggota WTO sejak awal, tetapi ratifikasi pada perjanjian TRIPS adalah tahun 2002.

Indonesia sejak awal ratifikasi pada Perjanjian TRIPS, tetapi menjadi anggota WTO pada tahun 2002.

Indonesia tidak ratifikasi pada WTO maupun Perjanjian TRIPS.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan ganti rugi.

Jika salah satu pihak memenuhi syarat tertentu, Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada lawannya untuk menyerahkan bukti dengan syarat menjaga rahasia informasi dari lawan tersebut.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan supaya barang pelanggaran diserahkan kepada pemilik hak.

Pada saat mengadopsi Perjanjian TRIPS, Indonesia memberikan persyaratan untuk sebagian ketentuan.

Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang seperti UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri, UU Rahasia Dagang dan sebagainya supaya sesuai dengan isi/substansi Perjanjian TRIPS.

Indonesia ratifikasi pada WTO dan Perjanjian TRIPS setelah membentuk UU Paten dan UU Merek pada tahun 1997.

Karena sudah ratifikasi pada Perjanjian TRIPS, maka tidak ada alasan lagi untuk meratifikasi pada Konvensi Parts dan Konvensi Bem. maka Indonesia telah keluar dari konvensi tersebut.

Menetapkan perlindungan rahasia dagang.

Menetapkan perlindungan merek.

Menetapkan perlindungan hak milik tanah.

Menetapkan perlindungan hak cipta.

Karena Indonesia tidak memiliki ketentuan mengenai pemusnahan barang pelanggaran HKI dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut ditetapkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Dengan kondisi yang sama dengan Perjanjian TRIPS, Indonesia membuat ketentuan untuk menolak pendaftaran merek terkenal yang dimiliki orang lain untuk jenis barang/jasa yang tidak sama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah menunjukkan pertimbangan bahwa merek terkenal harus dilindungi melalui ketentuan Perjanjian TRIPS apabila tidak ada ketentuan/aturan pelaksanaan detail dalam hukum domestik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah menunjukkan pertimbangan bahwa merek terkenal harus dilindungi melalui ketentuan Perjanjian TRIPS apabila tidak ada ketentuan/aturan pelaksanaan detail dalam hukum domestik.

Perjanjian TRIPS tidak melindungi hak cipta.

Dalam hal fungsi penyelesaian sengketa, Perjanjian TRIPS setara dengan Konvensi Paris dan Konvensi Bern.

Perjanjian TRIPS menetapkan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan tidak hanya memerintahkan untuk menghilangkan barang pelanggaran HKI dari jalur distribusi serta pemusnahannya, tetapi juga memerintahkan untuk menghilangkan materi dan alat yang pada dasarnya digunakan untuk memproduksi barang pelanggaran dari jalur distribusi.

Perjanjian TRIPS tidak melindungi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Pada saat mengadopsi Perjanjian TRIPS, Indonesia memberikan persyaratan untuk sebagian ketentuan.

Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang seperti UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri, UU Rahasia Dagang dan sebagainya supaya sesuai dengan isi/substansi Perjanjian TRIPS.

Indonesia ratifikasi pada WTO dan Perjanjian TRIPS setelah membentuk UU Paten dan UU Merek pada tahun 1997.

Karena sudah ratifikasi pada Perjanjian TRIPS, maka tidak ada alasan lagi untuk meratifikasi pada Konvensi Paris dan Konvensi Bern, maka Indonesia telah keluar dari konvensi tersebut.

Perlindungan HKI dapat direalisasikan melalui proses perkara perdata dan prosedur administrasi, maka negara afiliasi tidak perlu menata proses perkara pidana.

Sistem border measure (pengawasan di perbatasan) yang ditata oleh negara afiliasi tidak harus melibatkan badan yudikatif.

Ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum (enforcement) dalam Perjanjian TRIPS meminta kepada semua negara afiliasi untuk menetapkan proses administrasi dalam peraturan dan perundang-undangan domestik supaya negara afiliasi bisa mengambil tindakan yang efektif terhadap tindakan pelanggaran HКІ

Negara afiliasi Perjanjian TRIPS wajib mematuhi ketentuan dalam Konvensi Paris tanpa dipertanyakan apakah sudah afiliasi pada Konvensi Paris atau tidak.

Perjanjian TRIPS menetapkan perlindungan HKI yang berkaitan dengan perdagangan, sedangkan Konvensi Paris menetapkan perlindungan HKI di bidang yang tidak berkaitan dengan perdagangan.

Untuk menjadi negara afiliasi Konvensi Paris, harus ratifikasi pada Perjanjian TRIPS secara bersamaan.

Perjanjian TRIPS maupun Konvensi Paris menganut prinsip perlakuan nasional (national treatment) dan perlakuan yang sama untuk semua anggota (most favored nation treatment).

Tingkat perlindungan merek terkenal/well known trademark di Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris itu sama.

Perjanjian TRIPS hanya melindungi merek saja, dan tidak melindungi merek jasa (service mark).

Permohonan untuk membatalkan merek terdaftar berdasarkan itikad tidak baik harus diterima minimal dalam waktu 20 tahun:

Berdasarkan kondisi tertentu, Perjanjian TRIPS mengijinkan untuk menolak pendaftaran merek terkenal/ well known trademark yang dimiliki oleh orang lain untuk jenis barang yang tidak sama.

Konvensi Paris 1883 untuk Kekayaan Industrial dan Konvensi Berne 1886 untuk Hak Cipta

WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performance and Phonogram Treaty

Patent Cooperation Treaty dan Madrid Protocol

Konstitutif

Deklaratif

Kerahasiaan

Pengakuan Negara

Jawaban a, b, c, dan d semuanya benar

Konstitutif

Deklaratif

Kerahasiaan

Pengakuan Negara

Jawaban a, b, c, dan d semuanya benar

World Trade Organization (WTO) - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement

Convention on Biological Diversity (CBD)

Paris Convention 1883 (Industrial Property)

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Patent Law Treaty (PLT)

Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)

Negosiasi

Mediasi

Litigasi baik perdata maupun pidana (Pengadilan).

Semua jawaban benar

Konstitutif

Deklaratif

Kerahasiaan

Pengakuan Negara

Jawaban a, b, c, dan d semuanya benar

National treatment, Automatic protection, dan First to File.

National treatment, Automatic protection, dan Independence.

Declarative, independence, dan automatic protection.

National treatment, declarative, dan Independence.

Automatic protection, declarative, dan Independence.

HKI Komunal dan Hak Cipta

Hak Cipta dan HKI Personal

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industrial

Hak Kekayaan Industri dan HKI Komunal

HKI Komunal dan HKI Personal