• Mata kuliah dasar sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya;

• Mata kuliah latihan berpikir;

• Mata kuliah yang menjelaskan pandangan khusus mengenai Ilmu Pengetahuan Hukum secara spesifik;

• Mata kuliah yang tidak memiliki hubungan dengan mata kuliah hukum lainnya.

• Metode Sosiologis;

• Metode Komparatif;

• Metode Normatif;

• Metode Idealis.

• Aristoteles

• Grotius

• Carl von Savigny

• Paul Scholten

• Hans Kelsen

• Gabriel Marcelly

• Von Kirchmann

• Roscoe Pound.

• Merubah undang-undang

• Managemen konflik

• Rekrutmen politik

• Komunikasi politik

• Komposisi anggota

• Ideologis

• Kekuatan

• Sifat dan orientasinya

• Loyal pada semua partai politik

• Golput

• Belum menentukan partai ketika pemilu

• Loyal pada salah satu partai politik

• Islam

• Pancasila–Islam

• Komunis

• Nasionalis–Agama–Komunis

• PKI

• PNI

• Masyumi

• NU

• Dengan sendirinya

• Secara spontan

• Sengaja diciptakan

Secara kebetulan

• Benar semuanya

• Asimetris

• Searah

• Serasi

• Kesamaan-kesamaan

• Perbedaan-perbedaan

• Keragaman-keragaman

• Keseimbangan-keseimbangan

• Empat Unsur

• Enam Unsur

Tiga Unsur

• Dua Unsur

• Salah semuanya

Perbedaan-perbedaan

Keajegan-keajengan

Kesamaan-kesamaan

• Pasal 3

• Pasal 2 ayat (1)

• Pasal 12

Pasal 2 ayat (2)

• Pidana Denda

Pidana Kurungan

Tidak ada satu pun tindak pidana korupsi dalam UU PTPK yang diancam dengan pidana kurungan

Pidana Penjara

Pidana Mati

Pasal 103 KUHP

Pasal 1 ayat (1) KUHP

Pasal 1 ayat (2) KUHP

Pasal 10 KUHP

Pidana Penjara dan Pidana Denda

Pidana Kurungan dan Pidana Denda

Pidana Mati dan Pidana Denda

Pidana Mati dan Pidana Penjara

Model gabungan

Model kumulatif

Model alternatif

Model minimalis

• UU Nomor 5 tahun 1976

UU Nomor 5 tahun 1974

• UU Nomor 5 tahun 1975

• UU Nomor 5 tahun 1973

• UU No. 33 tahun 2004

• UU No. 32 tahun 2004

• UU No. 22 tahun 2004

• UU No. 23 tahun 2004

Kepala Daerah

• Kepala Dinas

• Organisasi Masyarakat

• LSM

• DPRD dan DPD

• DPRD dan SKPD

• DPRD dan Bappeda

DPRD dan Kepala Daerah

• Pembentukan Perda

• Pemilihan anggota

• Lokasi

Pemilihan Kepala Daerah

• Sebagai bentuk partisipasi rakyat

• Sebagai wujud demokrasi

Melanggengkan kekuasaan

• Memilih wakil rakyat

• Bakti sosial

• Forum kebangsaan

Ujaran kebencian

• Pawai visi misi

• DPR

• Presiden

• MPR

KPU

• Distrik tunggal

Distrik berwakil banyak

• Proporsional dengan daftar Terbuka

Proporsional

• Mendorong adanya oposisi agar terjadi transparansi

• Ada hubungan yang harmonis antara kandidat dengan pemilih

Suara minoritas tidak diperhitungkan

Terjadi penyederhanaan partai politik

• Kebijakan publik harus melalui persetujuan DPR

• Dianggap akan mendapat kesulitan di parlemen

• Tidak memperoleh dukungan partai politik

Ketiga jawaban di atas benar semua

• UU No.12 tahun 2013

• UU No.4 tahun 1999

• UU No.2 tahun 1999

Pasal 6A ayat 2 UUD 1945

• Fusi

• Merger

• United

Koalisi

• Pertahanan

Petahana dan Incumbent

Petahana

Incumbent

Nonparpol dan teknokrat profesional

Kader partai politik pengusung

Nonparpol

Semua berasal dari partai politik

Menjamin diterapkannya perlakuan yang tidak adil kepada setiap masyarakat

• Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat

• Memelihara tata tertib dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai

• Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan

• Fungsi pelayanan, pengawasan dan pemberdayaan

Fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan

Fungsi pelayanan, pengawasan dan pembangunan

Fungsi pengaturan, pelayanan dan pengawasan

• Wewenang tradisional, wewenang modern dan wewenang bersama

• Wewenang tradisional, wewenang modern dan wewenang rasional

• Wewenang formal, wewenang non formal dan wewenang legal-rasional

Wewenang tradisional, wewenang kharismatik dan wewenang legal-rasional

• Partisipasi

Bersifat tertutup

Aturan hukum

Daya tanggap

• Arena publik terbuka kepada semua lapisan masyarakat

Akses masyarakat terhadap lembaga swasta

• Otonomi

• Arena publik yang bersifat otonom

• Harus adanya wilayah

Presiden harus mendapat legitimasi dari rakyat

• Harus adanya pengakuan dari dalam dan luar negeri

• Harus adanya pemerintah atau pemerintahan

• Negara kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efisiensi kerja, dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan desentralisasi

• Negara kontinental mudah dilaksanakan pengawasan dan transportasi relatif lebih mudah maka dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan sentralisasi

Negara kepulauan sifatnya dinamis sehingga sistem pemerintahannya dilaksanakan secara otoriter

Negara yang penduduknya homogen cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung melaksanakan desentralisasi

Raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas untuk memerintah rakyatnya

• Raja berkewajiban mengusahakan kesejahteraan rakyatnya

• Raja merupakan organ masyarakat dan terikat pada hukum-hukum kemasyarakatan

• Raja merupakan jelmaan Tuhan dan terikat pada hukum-hukumNya

Jean Bodin (1530–1596)

• Rousseau (1712–1778)

• Machiavelli (1469–1527)

• Thomas Hobbes (1588–1679)

• Liberalisme mendasari diri pada liberty (kebebasan), egality (persamaan), dan fraternity (persaudaraan)

• Pengekangan kebebasan sama sekali tidak diperbolehkan karena hal itu dapat merintangi peluang individu

• Liberalisme memperjuangkan prestasi pribadi yang mungkin, bagi setiap orang dan pemekaran peluangnya

Liberalisme didasarkan pada prinsip persamaan

• Suatu negara berdaulat jika memiliki kekuatan untuk melaksanakan wewenang itu dalam realitas kehidupan politik

• Tidak ada pihak dari luar negara yang berhak untuk mengatur sesuatu dalam wilayah negara tersebut

Masalah apapun yang dapat menjadi bahan penentuan negara, negara tidak tergantung dari pihak yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi

Dalam wilayah suatu negara tidak ada lembaga lain yang juga memiliki kedaulatan wewenang

• Prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip persamaan dan prinsip kesejahteraan

Prinsip kesamaan, prinsip kebebasan, prinsip solidaritas dan prinsip negara harus bermanfaat bagi masyarakat

• Prinsip kesamaan, prinsip kebebasan, prinsip kesejahteraan dan prinsip negara harus bermanfaat bagi masyarakat

• Prinsip kesamaan, prinsip keterbukaan, prinsip otonomi dan prinsip negara harus bermanfaat bagi masyarakat

• Aspek terbuka dan aspek tertutup

Aspek lazim dan aspek terbatas

• Aspek terbuka dan aspek lazim

• Aspek lazim dan aspek etis

• Negara mendukung berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya

• Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, perlindungan terhadap

• ancaman dari luar dan dalam negeri, perlindungan terhadap bahaya penyakit bahkan bahaya lalu-lintas

• Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat

Negara tidak menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar hubungan sosial masyarakat

• Negara mempunyai kewenangan mengontrol kehidupan ekonomi

• Negara mempunyai kepentingan yang sah dalam setiap aspek kehidupan manusia

Negara hanya berperan sebagai pengawas, artinya tidak ada sama sekali aktivitas negara yang sah atau legitimasi, merupakan pendirian dari anarkhis fundamentalis

Negara mempunyai kewenangan yang sah untuk membentuk aspirasi masyarakat

• W.W Taylor

• Gullick

• Max Weber

Rousseau

• Sanksi yang tidak perlu merata

• Hubungan antar pribadi

Pelayanan birokrasi yang baik

Dinamika kelompok

• Fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah

Administrasi negara tidak bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik

• Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas

• Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan kepemerintahan, administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik

Birokrat atau PNS menjalankan sendiri tugas pelayanan publik

Ide atau prinsip dasar paradigma NPM adalah menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik

NPM menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan

Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah

Model birokrasi Hegel, Weber dan Taylor

Model birokrasi Taylor, Hegel dan Karl Marx

Model birokrasi O’Donnel, Hegel dan Weber

Model birokrasi Hegel, Marx dan Weber

Perspektif kepatuhan yang mengukur kegiatan bawahan dari kepatuhan strata level bureaucrats terhadap atasan mereka

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur juga dari kelancaran rutinitas

Pelaksanaan kegiatan yang berhasil mengarah kepada kinerja yang menurun dan tidak memuaskan semua pihak

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari ketiadaan persoalan

Tugas pelayanan

Kekuasaan negara

Kekuasaan pemerintahan

Ketaatan rakyat

Sentralization of power

Professionalized system of work

Tracking career

Fixed and jurisdictional area

Ketaatanegaraan sangat formal

Sistem politik terbuka

Pertanggungjawaban vertikal

Ukuran keberhasilan bukan prestasi, tetapi loyalitas terhadap atasan atau kesediaan bekerja sama dalam arti saling melindungi, walaupun pihak yang satu berbuat salah

Keputusan legislatif

Keputusan administratif

Keputusan teknis kerja

Keputusan operatif

Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan, dan situasi

Kepemimpinan adalah bagaimana seseorang memimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah

Kepemimpinan adalah sesuatu yang semestinya melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan

Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan pemimpin yang terkait dengan kedudukan, gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri

Keputusan legislatif

• Keputusan administratif

• Keputusan teknis kerja

• Keputusan operatif

Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapaiannya tujuan organisasi, sedangkan kepimpinan mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi secara langsung.

Kepemimpinan nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan kepimpinan mengarah pada sistem dan mekanisme kerja.

Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si pemimpin, pengikut, dan situasi, sedangkan kepimpinan bersifat impersonal dengan masukan (input), logika, rasio, analitis dan kuantitatif.

Kepemimpinan tidak menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan kepimpinan mempunyai kesempatan untuk tidak mengerahkan dana dan daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif

Kepemimpinan yang hanya mengikuti kemauan pengikut, menghindarkan diri dari penggunaan paksaan atau tekanan

Pemimpin yang cenderung mempergunakan kekuasaan untuk menggerakkan orang-orang

Pemimpin dalam menggerakkan orang-orang dengan mempergunakan motivasi, baik yang berupa imbalan ekonomis, dengan memberikan hadiah-hadiah (rewards), jadi bersifat positif maupun yang berupa ancaman hukuman (penalty) jadi bersifat negatif

pemimpin yang menggantungkan pada kekuasaan formalnya, organisasi dipandang sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi

Teknik pematangan/penyiapan

Teknik persuasi dan pemberian perintah

Teknik human relations

Teknik represif dan pengawasan

Formulasi kebijakan

Lingkungan kebijakan

Implementasi kebijakan

Penyusunan agenda

Variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Hal yang penting daripada pembuatan kebijakan yang berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individual maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan

Kepatuhan

Akunting

Audit

Eksplorasi

Pesan

Feed back

Komunikator

Media

Bersifat sukarela

Kesempatan untuk berpartisipasi tidak perlu mendapat keterangan atau informasi yang jelas dan memadai tentang segi atau aspek dari program yang didiskusikan

Partisipasi masyarakat dalam menentukan kepercayaan terhadap diri harus menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif

Berbagai issue atau masalah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan obyektif

Negara besar lebih berkeinginan berswasembada atas kebutuhannya baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang

Negara besar apalagi dengan penduduk yang besar, lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan

Negara besar atau wilayahnya yang luas lebih berkeinginan untuk mempertahankan kemerdekaannya

Negara besar memerlukan kekuasaan yang lebih besar

Ideologi diciptakan melalui hasil penelitian atas berbagai ideologi yang ada

Ideologi bangsa berasal dari pemikiran filosofis atau atas dasar ajaran-ajaran agama yang ada

Ideologi timbul dari kebiasaan cara hidup dalam menyesuaikan diri dengan berbagai jenis dan sifat lingkungan

Ideologi dirumuskan atau diciptakan dari hasil pengalaman kelompok

Terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda

Informasi dan komunikasi yang terlambat diterima

Perkembangan iptek yang terlambat diterima

Sikap masyarakat yang modern sehingga cepat menerima pengaruh

Dipenuhinya kebutuhan hidup secara manusiawi

Dipenuhinya kebutuhan hidup secara sosia

Dipenuhinya derajat kehidupan untuk kebutuhan hidup sebagai makhluk organisme

Adanya kebebasan untuk memilih dalam kehidupan masyarakat tidak ada hidup tanpa aturan, dalam masyarakat yang tertib, aturan merupakan faktor yang menentukan.

Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan

Suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan

Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan aktivitas sehari-hari

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara