wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Tryout PKPA

Total questions: 125

Worksheet time: 2hrs 5mins

Name
Class
Date
1.

Syarat menjadi advokat adalah ?

a)

Sarjana Hukum

b)

Sarjana Ekonomi

c)

Sarjana yang Berlatar Pendidikan Tinggi Hukum

d)

Semua Jawaban Salah

2.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung merupakan badan perlengkapan

peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Yang tidak termasuk Judex Factie adalah ....

a)

Pengadilan Tinggi

b)

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

d)

Mahkamah Agung

3.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), disusun untuk maksud dan tujuan ....

a)

Sebagai pedoman untuk dipatuhi Advkat dalam menjalankan profesinya

b)

Menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat

c)

Supaya advokat tahu hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesi advokat

d)

semua jawaban benar

4.

rofesi Advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremesi

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dikenal dengan istilah apakah “profesi terhormat” adalah....

a)

Honour Profession

b)

Officium Jurris

c)

Officium Nobile

d)

Respected Profession

5.

Orang, Badan Hukum atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberi jasa hukum

dikenal dengan sebutan ....

a)

Justisial bellen

b)

Pencari Keadilan

c)

Klien

d)

Pasien

6.

Advokat baru dapat menangani kasus klien yang dulu ditangani teman sejawan adalah ...

a)

Klien mencabut kuasa dari teman sejawat

b)

Teman sejawat menyatakan dapat menangani kasus klien tersebut

c)

Tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya

d)

Tidak sesuai dengan ilmu yang diperoleh

7.

Sebelum terbentuknya profesi advokat yang dimaksud oleh Undang-undang Advokat, berapakah

jumlah organisasi yang disebut dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat yang secara bersama dan untuk

sementara menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat dimaksud?

a)

7 organisasi

b)

8 organisasi

c)

9 organisasi

d)

10 organisasi

8.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Advokat, wilayah kerja Advokat meliputi

....

a)

Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

b)

Wilayah Pengadilan Negeri dimana Advokat berdomisili

c)

Wilayah Pengadilan Negeri dimana Organisasi Advokat berada

d)

Wilayah Pengadilan Tinggi tempat Advokat bersumpah / berjanji

9.

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh .....

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Menteri Hukum

c)

PERADI

d)

Pengadilan Negeri setempat yang membawahi wilayah hukum kerja yang bersangkutan

10.

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dalam

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan

pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, dapat dilihat dalam :

a)

Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

11.

Peran dan Fungsi Perkembangan Organisasi Advokat. Induk organisasi advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang–undang advokat adalah:

a)

FKAI

b)

PERADI

c)

PERADIN

d)

PUSBADHI

12.

Peran dan Fungsi Perkembangan Organisasi Advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) lahir pada:

a)

21 Desember 2004

b)

18 Nopember 2004

c)

5 April 2004

d)

5 April 2004

13.

Peran dan Fungsi Perkembangan Organisasi Advokat. Dibawah ini adalah nama organisasi advokat yang terdapat dalam UU advokat, kecuali:

a)

AKHI

b)

HPPM

c)

APSI

d)

SPI

14.

Undang-undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Organisasi Advokat, antara lain kewenangan untuk:

a)

Mengadakan ujian bagi calon advokat

b)

Melakukan pengangkatan advokat

c)

Melakukan tindakan pemberhentian advokat dari profesinya

d)

Semua jawaban benar

15.

Eksistensi Advokat selaku Penegak Hukum dapat dilihat dalam:

a)

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

16.

Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dapat dilihat dalam:

a)

Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

17.

Batas minimal usia seseorang bisa menjadi advokat menurut Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah:

a)

15 tahun

b)

25 tahun

c)

35 tahun

d)

45 tahun

18.

Siapakah yang berhak menyumpah serta mengeluarkan “berita acara sumpah Advokat”, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003:

a)

Pengadilan Negeri

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Tinggi

d)

Mahkamah Konstitusi

19.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang melakukan pengawasan atas nama organisasi advokat terhadap para Advokat adalah:

a)

Lembaga Pengawas

b)

Komisi pengawas

c)

Dewan pengawas

d)

Komisi advokat

20.

Unsur dalam Majelis Dewan Kehormatan menurut Ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, adalah:

a)

Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Cabang

b)

Komisi Pengawas, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Pimpinan Nasional

c)

Dewan Pakar, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional

d)

Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat

e)

Masyarakat

21.

Dewan Kehormatan Advokat menurut Pasal 26 ayat 5 Undang‑undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dibentuk oleh organisasi advokat dengan tujuan

a)

Melakukan pengawasan terhadap advokat

b)

Melakukan pengangkatan advokat

c)

Melakukan penyumpahan advokat

d)

Memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

e)

Tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

22.

Pelanggaran Kode Etik Daerah diperiksa dan diadili oleh

a)

Komisi Pengawas

b)

Dewan Pengurus Nasional

c)

Dewan Kehormatan Daerah

d)

Dewan Pimpinan Cabang

23.

Pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah‑olah sebagai advokat tetapi bukan advokat, dapat dilihat dalam

a)

Pasal 27 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 7 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 31 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 13 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

24.

Peran dan Fungsi Organisasi Advokat menurut ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

a)

Memberi izin profesi advokat

b)

Memberi peluang dan kesempatan bagi advokat

c)

Mengadakan kursus advokat

d)

Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya

e)

Anggotanya

25.

Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi, sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat, diatur di dalam

a)

Pasal 4 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 3 ayat 1 huruf i Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 28 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 11 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

26.

Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berhak mendapatkan

a)

Hadiah dari kliennya

b)

Gaji dari kliennya

c)

Parcel dari kliennya

d)

Honorarium dari kliennya

27.

Hak Advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya, diatur di dalam

a)

Pasal 22 ayat 2 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 4 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 17 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 23 ayat 2 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

28.

Kewajiban Advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik advokat, diatur di dalam

a)

Pasal 2 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

b)

Pasal 5 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

c)

Pasal 26 ayat 2 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

d)

Pasal 27 ayat 1 Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2003

29.

Jenis tindakan yang dikenakan bagi Advokat yang melanggar Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah sebagai berikut. Pilih satu yang benar.

a)

Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 s/d 12 bulan, pemberhentian tetap dari profesinya

b)

Sanksi kurungan

c)

Sanksi denda

d)

Sanksi pencekalan

30.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, pihak yang berhak mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik Advokat adalah:

a)

Dewan Pimpinan Nasional

b)

Dewan Pimpinan Cabang

c)

Komisi Pengawas

d)

Dewan Kehormatan Advokat

31.

Menurut Pasal 33 UU No. 18 Tahun 2003, kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal:

a)

23 Mei 2002

b)

23 Mei 2003

c)

5 April 2003

d)

April 2002

32.

Menurut Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia, advokat dapat menolak memberi nasihat dan bantuan hukum karena alasan berikut. Pilih satu yang benar.

a)

Bertentangan dengan hati nuraninya

b)

Tidak ada dasar hukumnya

c)

Tidak sesuai dengan keahliannya

d)

A dan B benar

33.

Menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat, salah satu bentuk kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya adalah:

a)

Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

b)

Menjunjung tinggi Kode Etik Advokat

c)

Menjunjung tinggi sumpah jabatannya

d)

Semua benar

34.

Menurut Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat, Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan/atau diurusnya apabila:

a)

Tidak cocok harga

b)

Tidak berkata jujur

c)

Tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara

d)

A dan B benar

35.

Menurut Pasal 11 ayat 1 Kode Etik Advokat, pihak yang dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan adalah:

a)

Klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan pusat/cabang/daerah dan organisasi profesi di mana Teradu menjadi anggota

b)

Komisi Pengawas, staf sekretariat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Nasional

c)

Teman sejawat, Dewan Pimpinan Pusat, anggota masyarakat

d)

B dan C benar

36.

Jumlah anggota Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah untuk bersidang menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 Kode Etik Advokat adalah:

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

37.

Jangka waktu permohonan banding yang diajukan ke Dewan Kehormatan Pusat melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menurut Pasal 18 ayat 2 Kode Etik Advokat adalah:

a)

14 hari

b)

8 hari

c)

20 hari

d)

21 hari

38.

Akibat adanya permohonan banding, pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menjadi:

a)

lanjut

b)

tidak sah

c)

tidak jelas

d)

di tunda

39.

Tata cara pengajuan gugatan tertulis dalam:

a)

Pasal 118 HIR/142 RBg

b)

Pasal 122 HIR/144 RBg

c)

Pasal 123 HIR/142 RBg

d)

Pasal 118 HIR/143 RBg

40.

Dalam perkara perdata yang harus membuktikan gugatan adalah

a)

Penggugat

b)

Tergugat

c)

Penggugat dan tergugat

d)

Hakim

41.

Gugatan pada dasarnya diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Tergugat, gugatan terhadap benda tidak bergerak diajukan pada

a)

Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat

b)

Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih

c)

Pengadilan Negeri dimana benda tidak bergerak itu berada/terletak

d)

Pengadilan Negeri yang berwenang

42.

Gugatan diputus verstek apabila

a)

Penggugat tidak hadir

b)

Para pihak tidak hadir

c)

Tergugat tidak hadir

d)

Pihak-pihak hadir

43.

Gugatan dinyatakan gugur apabila

a)

Para pihak tidak hadir

b)

Tergugat tidak hadir

c)

Penggugat tidak hadir

d)

Penggugat dan tergugat tidak hadir

44.

Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak dan memperjuangkan kepentingannya sendiri disebut

a)

Intervesi

b)

Voeging

c)

Tussenkomst

d)

Vrijwaring

45.

Tussenkomst adalah:

a)

Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salahsatu pihak dalam perkara

b)

Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak Tergugat ataupun pihak Penggugat, untuk membela haknya sendiri

c)

Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, membela haknya sendiri

46.

Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim

a)

Mengusahakan perdamaian 130 HIR

b)

Memerintahkan pihak untuk berdamai

c)

Meminta penggugat untuk membaca gugatan

d)

Tidak wajib mengusahakan perdamaian

47.

Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan

a)

Verstek

b)

Verzet

c)

Derdenverset

d)

Banding

48.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas

a)

Surat

b)

Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah

c)

Surat, saksi, persangkaan,pengakuan

d)

Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli

49.

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:

a)

Sita eksekusi

b)

Sita conservatoir

c)

Sita revindicatoir

d)

Sita marital

50.

Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada

a)

Camat yang bersangkutan

b)

Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan

c)

Bupati yang bersangkutan

d)

Kepala desa yang bersangkutan

51.

Class action diatur dalam

a)

PERMA 1/ 2000

b)

PERMA 1/ 2001

c)

PERMA 1/ 2002

d)

PERMA 2/ 2003

52.

Mediasi diatur dalam

a)

PERMA 1/ 2000

b)

PERMA 1/ 2001

c)

PERMA 1/ 2002

d)

PERMA 1/ 2016

53.

Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalah

a)

Penyidik

b)

Penuntut Umum

c)

Penasehat Hukum

d)

Jawaban a,b, dan c semua benar

54.

Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahanan kecuali:

a)

Penahanan Rutan

b)

Penahanan rumah

c)

Penahanan badan

d)

Penahanan kota

55.

Menurut Pasal 230 KUHAP, dimanakah letak Panitera dalam tata cara dan tata tertib persidangan

a)

Belakang sisi kanan dari tempat hakim ketua Majelis sidang

b)

Sisi kanan depan dari tempat Hakim Ketua

c)

Sisi kiri depan dari tempat Hakim Ketua

d)

Berdampingan bersama Hakim Majelis Sidang

56.

Berikut ini adalah wewenang Praperadilan kecuali

a)

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

b)

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

c)

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

d)

Sah atau tidaknya suatu penggeledahan

57.

Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).

Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:

a)

Batal demi hukum

b)

Gugur

c)

Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah

d)

Hanya sebagai petunjuk bagi hakim

58.

Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izin

a)

Ketua Pengadilan

b)

Kajari

c)

Kapolres

d)

Ketua Mahkamah Agung

59.

Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama____hari

a)

Satu hari

b)

Dua puluh hari

c)

Empat puluh hari

d)

Enam puluh hari

60.

Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali

a)

Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri

b)

Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang bukti

c)

Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

d)

Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi

tindak pidana

61.

Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali

a)

. Acara pemeriksaan biasa

b)

Acara pemeriksaan cepat

c)

Acara pemeriksaan luar biasa

d)

Acara pemeriksaan singkat

62.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah

a)

Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

b)

Keterangan ahli

c)

Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

d)

Semua salah

63.

Jangka waktu masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik menurut pasal 24 KUHAP

a)

20 + 40 hari

b)

30 + 60 hari

c)

30 + 20 hari

d)

20 + 30 hari

64.

Peninjauan kembali adalah merupakan ....

a)

Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)

b)

Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang tidak adil

c)

Perlawanan terhadap kesalahan dalam mengadili

d)

Perlawanan terhadap suatu putusan yang eksekusinya dilakukan secara keliru

65.

Objek yang menjadi gugatan di peradilan tata usaha negara adalah .....

a)

Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

b)

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

c)

Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)

d)

Tindak pidana korupsi (Tipikor)

66.

Dalam Pasal 1 ayat 10 (dahulu butir 4) UU No. 51/2009 diatur tentang pengertian Sengketa Tata Usaha Negara (STUN). Dari rumusan masalah Pasal tersebut dapat diketahui siapa dan apa saja yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa di PTUN. Dari keempat jawaban ini pihak manakah yang berkedudukan sebagai tergugat ....

a)

Badan Usaha Negara di tingkat Pusat

b)

Badan Usaha Negara di tingkat Daerah

c)

Pejabat Tata Usaha Negara

d)

Jawaban a, b, dan c benar

67.

Dalam hal penggugat TUN tidak hadir pada sidang hari pertama maka ....

a)

Gugatan dinyatakan gugur

b)

Gugatan dinyatakan tidak diterima

c)

Gugatan ditolak

d)

Gugatan diterima

68.

Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di peradilan PTUN?

a)

Gugatan sedapat mungkin disertai Surat Keputusan TUN yang disengketakan

b)

Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang Advokat

c)

Gugatan tidak perlu ditandatangani

d)

Semua pihak yang terlibat harus tergugat sebagaimana gugatan peradilan umum

69.

Di peradilan Tata Usaha Negara dikenai adanya ....

a)

Pemeriksaan Provinsi

b)

Pemeriksaan Persiapan

c)

Pemeriksaan Pra Peradilan

d)

Penyidikan dan Penyelidikan

70.

Dalam pemeriksaan persiapan, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut dapat diajukan ....

a)

Banding

b)

Gugatan baru

c)

Perlawanan

d)

Kasasi

71.

Sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan TUN dapat diajukan dalam tenggang waktu .....

a)

90 (sembilan puluh) hari

b)

60 (enam puluh) hari

c)

120 (seratus dua puluh) hari

d)

14 (empat belas) hari

72.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila .....

a)

Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 hari kerja

b)

Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja

c)

Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 21 hari kerja

d)

Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari kerja

73.

Dalam mengambil Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mempertimbangkan..

a)

Hukum

b)

Perjanjian yang ada

c)

Kebiasaan dan Keadilan

d)

Keseluruhan a, b dan c

74.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama meliputi ....

a)

Semua jenis perkara baik perdata maupun pidana

b)

Hanya di bidang hukum keluarga tanpa memperdulikan agama para pihak

c)

Hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, warisan maupun wakaf di antara orang-orang yang beragama Islam

d)

Hanya di bidang hukum perdata

75.

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah ....

a)

Hukum Acara Perdata

b)

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama

c)

Hukum Acara Pidana

d)

Hukum Tata Usaha Negara

76.

Sesuai Ketentuan dalam UU Peradilan Agama, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih ....

a)

Bahwa hukum kurang jelas

b)

Bahwa hukum telah memihak yang kaya

c)

Bahwa hukum tidak mencerminkan keadilan

d)

Bahwa hukum tidak dijadikan sebuah komoditi

77.

Cerai Gugat diajukan oleh ....

a)

Isteri ke Pengadilan Niaga tempat tinggal suami

b)

Isteri ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya

c)

Suami ke Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal istri

d)

Suami ke Pengadilan Perikatan tempat tinggalnya

78.

Cerai Talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi .....

a)

Tempat tinggal suami

b)

Tempat tinggal istri

c)

Tempat perkawinan dilangsungkan

d)

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

79.

Harta Gono Gini adalah ...

a)

Harta yang diperoleh selama perkawinan

b)

Harta bawaan sebelum perkawinan

c)

Harta yang diperoleh dari wasiat, hibah

d)

Hanya harta pencaharian suami

80.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikenai 3 azas dalam beracara di Pengadilan, kecuali .....

a)

Sederhana

b)

Cepat

c)

Sumir

d)

Biaya Ringan

81.

Prinsip dasar pengajuan Gugatan ialah gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan/domisili (actor sequitur forum rei) ....

a)

Penggugat

b)

Tergugat

c)

Penggugat dan Tergugat

d)

Penggugat bersama-sama Tergugat

82.

Gugatan balik disebut juga ....

a)

Gugatan konvensi

b)

Gugatan rekonvensi

c)

Gugatan intervensi

d)

Vrijwaring

83.

Tergugat dalam menjawab gugatan penggugat dapat mengajukan kecuali ....

a)

Eksepsi

b)

Gugatan rekonvensi

c)

Jawaban terhadap pokok perkara

d)

Kesimpulan

84.

Penggugat mengajukan tanggapan atas jawaban tergugat yang disebut sebagai ....

a)

Duplik

b)

Replik

c)

Eksepsi

d)

Rekonpensi

85.

Tergugat berhak untuk menanggapi tanggapan penggugat atas jawaban tergugat yang dikenal sebagai ....

a)

Duplik

b)

Replik

c)

Eksepsi

d)

Rekonpensi

86.

Upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kasasi disebut ....

a)

Verzet

b)

Kasasi

c)

Peninjauan kembali

d)

Banding

87.

Gugatan penggugat oleh putusan Pengadilan Negeri dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), maka dalam amar putusan dinyatakan ....

a)

Gugatan ditolak seluruhnya

b)

Gugatan tidak dapat diterima

c)

Gugatan ditolak sebagian dan diterima sebagian

d)

Gugatan salah alamat

88.

Kapankah suatu gugatan rekonvensi dapat diajukan?

a)

Pada saat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolute

b)

Pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan

c)

Pada saat pembuktian

d)

Pada saat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relative

89.

Badan Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung adalah meliputi ....

a)

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

b)

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara

c)

Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dan lain-lain yang ditentukan Ketua Mahkamah Agung

d)

Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan niaga dan peradilan tata usaha negara

90.

Upaya hukum biasa adalah ....

a)

Banding, kasasi dan peninjauan kembali

b)

Verzet, banding dan kasasi

c)

Gugatan, banding dan kasasi

d)

Gugatan, banding, kasasi dan peninjauan kembali

91.

Dalam surat gugatan ada yang disebut Petitum. Petitum adalah ....

a)

Tuntutan yang dimohon penggugat untuk dikabulkan oleh hakim

b)

Penjelasan oleh asal usul perkara yang diajukan

c)

Uraian tentang rencana penyelesaian perkara nantinya

d)

Tuntutan yang dimohon dikabulkan apabila tergugat mengaku salah

92.

Upaya hukum banding dalam Hukum Acara Perdata harus dinyatakan dalam jangka waktu ....

a)

7 (tujuh) hari

b)

14 (empat belas) hari

c)

21 (dua puluh satu) hari

d)

28 (dua puluh delapan) hari

93.

Di dalam lembaga kesaksian dikenal “Saksi De Auditu” (Testimonium de Auditu), yaitu ....

a)

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan berkata benar

b)

Saksi memberikan keterangan yang berdiri sendiri

c)

Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri

d)

Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain

94.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat yang gugatannya dinyatakan gugur oleh hakim adalah ....

a)

Mengajukan gugatan baru

b)

Mengajukan verzet

c)

Mengajukan permohonan banding

d)

Mengajukan permohonan peninjauan kembali

95.

Isi gugatan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian secara berurutan yaitu ....

a)

Identitas para pihak yang berperkara, posita dan petitum

b)

Identitas para pihak yang berperkara, petitum dan biaya perkara

c)

Identitas para pihak yang berperkara, petitum dan saran

d)

Identitas para pihak yang berperkara, petitum dan kesimpulan

96.

Alat-alat bukti diatur secara limitatif dalam pasal 164 HIR / 384 RBg, yaitu ....

a)

Bukti surat, saksi, dugaan hakim, pengakuan dan sumpah

b)

Bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

c)

Bukti surat, pengakuan, sumpah dan keyakinan hukum

d)

Bukti surat, saksi, persangkaan dan sumpah

97.

Penggugat harus membuktikan gugatannya melalui alat-alat bukti sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ....

a)

Surat

b)

Saksi

c)

Pengetahuan hakim

d)

Pengakuan

98.

Permohonan banding atau permohonan kasasi biasanya disertai dengan memori tentang alasan-alasan permohonan. Pernyataan di bawah ini adalah benar tentang upaya hukum banding maupun kasasi, yaitu ....

a)

Mengajukan memori banding untuk melengkapi permohonan banding adalah wajib

b)

Memori banding tidak wajib dilakukan dalam permohonan banding

c)

Memori kasasi tidak wajib diajukan dalam permohonan banding

d)

Tidak ada ketentuan yang mengatur wajib atau tidaknya pengajuan memori banding dan memori kasasi

99.

Dalam hal pengadilan negeri memutuskan “menolak gugatan untuk seluruhnya” maka penggugat dapat melakukan salah satu upaya hukum, yaitu ....

a)

Mengajukan banding

b)

Mengajukan gugatan baru

c)

Mengajukan perlawanan

d)

Mengajukan permohonan kasasi

100.

Sebelum penyidikan dilakukan, penyidik dapat melakukan penyidikan secara tertutup atas suatu peristiwa pidana. Dalam KUHAP yang dimaksud sebagai penyidik ialah ....

a)

Polisi pamong praja

b)

Satpam

c)

Hansip

d)

Setiap pejabat polisi RI

101.

Bila terjadi dugaan suatu tindak pidana maka sesuai ketentuannya penyidikan oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan. Penyidik menurut KUHAP ialah ....

a)

Pejabat polisi Negara RI dengan pangkat tertentu dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh UU

b)

Jaksa yang bertugas untuk menyidik

c)

Penyidik KPK

d)

Semuanya benar

102.

Apakah syarat hukum yang dirumuskan dalam KUHAP untuk dapat melakukan upaya paksa penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana?

a)

Adanya sangkaan yang kuat melakukan tindakan pidana

b)

Adanya bukti permulaan yang cukup

c)

Adanya saksi korban

d)

Adanya laporan atau pengaduan

103.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menurut KUHAP dan UU Kepolisian, polisi melakukan penyelidikan atas suatu peristiwa hukum. Penyelidikan artinya adalah ....

a)

Tindakan penyelidik untuk memeriksa identitas orang

b)

Tindakan penyelidik polisi melakukan razia

c)

Tindakan penyelidik guna menentukan dapat tidaknya penyidikan atas suatu peristiwa

d)

Tindakan penyelidik guna menangkap pelaku tindak pidana atas suatu peristiwa yang bersifat pidana

104.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pernyataan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut ialah ....

a)

Apa yang telah dituangkan dalam BAP

b)

Apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan

c)

Apa yang dinyatakan saksi secara tertulis di bawah sumpah

d)

Keyakinan hakim dan keterangan saksi

105.

Berkas perkara dari penyidik yang dipelajari/diteliti oleh jaksa peneliti ternyata belum lengkap, untuk itu apakah tindakan yang dilakukan oleh jaksa peneliti?

a)

Melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri untuk disidangkan

b)

Membuat surat dakwaan

c)

Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk

d)

Menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri

106.

Selain upaya hukum biasa dikenal juga Upaya Hukum Luar Biasa seperti Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar hal-hal adanya keadaan diuraikan di bawah ini, kecuali ....

a)

Novum

b)

Dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim

c)

Suatu kekeliruan yang nyata

d)

Pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum

107.

Putusan Kasasi oleh MA tidak selalu sempurna dan memuaskan sehingga masih ada upaya lain untuk memperbaikinya, salah satunya melalui peninjauan kembali. Berapa lamakah tenggang waktu untuk mengajukan peninjauan kembali untuk memperbaiki permohonan itu dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung?

a)

180 hari

b)

90 hari

c)

14 hari

d)

Tidak dibatasi jangka waktunya

108.

Pekerja tanpa alasan sah tidak masuk bekerja selama 10 hari berturut-turut dan pengusaha tidak memanggil pekerja. Pada hari ke 10 pekerja masuk bekerja tetapi satpam perusahaan menolak pekerja untuk masuk ke perusahaan dengan alasan pekerja sudah dianggap mengundurkan diri. Pernyataan satpam tersebut ditolak pekerja sehingga timbul perselisihan ....

a)

perselisihan hak

b)

perselisihan kepentingan

c)

perselisihan putusan hubungan kerja

d)

perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan

109.

Apabila ada pihak tidak memilih penyelesaian secara konsiliasi atau arbitrase, perselisihan tersebut diselesaikan melalui mekanisme ....

a)

Mediasi

b)

Pengadilan Hubungan Industri

c)

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

d)

Bipartit

110.

Dalam hal para pihak salah satu atau menolak anjuran tertulis Mediator atau Konsiliator maka Perselisihan Hubungan Industrial disampaikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan mengajukan ....

a)

Surat Gugatan

b)

Surat Penolakan

c)

Surat Pembatalan

d)

Surat Penerimaan

111.

Pekerja/pengusaha mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam wilayah ....

a)

Domisili Pekerja

b)

Domisili Pengusaha

c)

Pengadilan Hubungan Industrial di mana pekerja bekerja

d)

Kantor Pusat Perusahaan

112.

Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

a)

Keputusan Pejabat TUN tidak dengan kehendak penggugat

b)

Keputusan Pejabat TUN bersifat umum

c)

Keputusan Pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup

d)

Keputusan Pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

113.

Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ....

a)

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara

b)

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

c)

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit

d)

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual dan konkrit

114.

Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepegawaian adalah menjadi kewenangan ....

a)

Pengadilan Umum

b)

Pengadilan Kepegawaian

c)

Pengadilan Tata Usaha Negara

d)

Pengadilan Negeri

115.

Di bawah ini adalah alat bukti dalam Tata Usaha Negara, kecuali ....

a)

Surat atau tulisan

b)

Keterangan ahli

c)

Pengakuan terdakwa

d)

Pengetahuan hakim

116.

Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena ....

a)

Kematian

b)

Perceraian

c)

Atas putusan pengadilan

d)

Semuanya benar

117.

Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila ....

a)

Diucapkan ikrar talaknya oleh si suami di hadapan dua orang saksi

b)

Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

c)

Apabila amar putusan pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan hak dari salah satu pihak yang berperkara

d)

Apabila disaksikan dan disetujui oleh wali hakim

118.

Perjanjian yang akan diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut ....

a)

khuluk

b)

talak bain kubra

c)

taklik talak

d)

mut’ah

119.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke pengadilan agama yaitu perkara ....

a)

cerai talak

b)

cerai gugat

c)

itsbat nikah

d)

rujuk

120.

Berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah ....

a)

salah satu pihak zina

b)

salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut

c)

salah satu pihak melakukan kekejaman

d)

salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap

121.

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penetapan dan diputuskan oleh pengadilan agama haruslah dimulai dengan ....

a)

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

c)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

d)

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

122.

Kepada Pengadilan Agama manakah, isteri yang minta cerai terhadap suaminya ....

a)

tempat mereka menikah

b)

tempat tinggal penggugat

c)

tempat tinggal suami

d)

pengadilan agama mana saja

123.

Yang menjadi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam, selain pasangan calon suami isteri adalah ....

a)

harus ada wali nikah

b)

ada 2 (dua) orang saksi

c)

harus ada ijab kabul

d)

semua benar

124.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Indonesia adalah ....

a)

Untuk membentuk keluarga yang bahagia, dengan memiliki keturunan yang sah

b)

Untuk mewujudkan silaturahmi yang kekal dan memiliki keturunan

c)

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

d)

Untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berketuhanan Yang Maha Esa

125.

Dalam cerai talak, Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan perkawinan telah putus terhitung sejak ....

a)

kediaman bersama ditinggalkan

b)

putusan diterima Penerima Nikah

c)

Sumpah Li’an diucapkan

d)

Ikrar talak diucapkan

Similar Resources on Wayground

EVALUASI 1 PAERT II

124 questions

EVALUASI 1 PAERT II

quiz

Worksheet

•

University

Kotoba matome

125 questions

Kotoba matome

quiz

Worksheet

•

University

latsol

125 questions

latsol

quiz

Worksheet

•

University

Worksheet: Akuntansi Forensik, Fraud, dan Korupsi

120 questions

Worksheet: Akuntansi Forensik, Fraud, dan Korupsi

quiz

Worksheet

•

University

Kuis 9 Digitalisasi

120 questions

Kuis 9 Digitalisasi

quiz

Worksheet

•

University

Kiến thức về Internet và Mạng

124 questions

Kiến thức về Internet và Mạng

quiz

Worksheet

•

University

Kuis Imunisasi dan Kesehatan Bayi

120 questions

Kuis Imunisasi dan Kesehatan Bayi

quiz

Worksheet

•

University