wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PANCASILA PART 1

Total questions: 88

Worksheet time: 44mins

Name
Class
Date
1.

Dalam sidang BPUPK yang pertama, Soepomo menguraikan tentang syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formeel. Syarat yang dimaksud Soepomo antara lain adalah ....

a)

wilayah, rakyat, dan kedaulatan sebagai syarat mutlak berdirinya negara

b)

pemerintahan yang demokratis dan pemilu sebagai syarat mutlak berdirinya negara

c)

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai syarat mutlak berdirinya negara

d)

kesatuan agama, adat, dan bahasa sebagai syarat mutlak berdirinya negara

2.

Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan peran Pancasila sebagai bagian penting bagi masyarakat dan negara dalam konteks dulu dan kini adalah ....

a)

Pancasila merupakan proyek pendidikan kebangsaan dan karakter, sehingga kehadiran materi dan mata pelajaran Pancasila menjadi bagian penting bagi negara dan masyarakat sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

b)

Pancasila sejak awal reformasi tidak lagi menjadi dasar negara, tetapi berubah menjadi sekadar pedoman etika sosial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

c)

Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol pemersatu, tanpa memiliki kekuatan sebagai sistem pengetahuan yang utuh dalam masyarakat

d)

Pancasila setelah reformasi hanya dipahami sebagai sejarah, bukan lagi sebagai cita-cita luhur bangsa dalam membangun negara Indonesia

3.

“Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan sejarah bangsa Indonesia. Proses kelahirannya melalui sidang BPUPK dan pengesahannya oleh PPKI pada tahun 1945 merupakan fakta sejarah yang terdokumentasi dalam risalah sidang, manuskrip, dan naskah Pembukaan UUD 1945. Fakta historis ini menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga generasi muda dapat memahami bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi normatif, melainkan hasil perumusan para pendiri bangsa yang memiliki landasan sejarah yang kuat. Melalui kurikulum PPKn, peserta didik dikenalkan dengan perjalanan sejarah Pancasila dari masa perumusan hingga penerapannya dalam berbagai periode, mulai dari Revolusi Fisik, masa RIS, Demokrasi Parlementer, Orde Baru, hingga Reformasi. Dengan demikian, PPKn berperan menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan fakta sejarah bangsa, agar pemahaman terhadap Pancasila lebih utuh, kontekstual, dan sesuai dengan realitas historis Indonesia.” Menurut teks tersebut kurikulum PPKn berperan dalam memahami Pancasila untuk ....

a)

mengajarkan Pancasila hanya sebagai hafalan tanpa konteks sejarah

b)

menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan fakta sejarah bangsa Indonesia

c)

memisahkan pendidikan sejarah dengan pendidikan ideologi

d)

menekankan aspek politik Pancasila semata

4.

Dalam diskusi mahasiswa, seorang peserta berpendapat: “Dasar negara berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan hukum dasar negara, sehingga semua peraturan harus sesuai nilai-nilai Pancasila.” Pernyataan tersebut paling sesuai dengan definisi ....

a)

Kaelan karena menekankan aspek filsafat moral dan kondisi ideal hukum

b)

Notonagoro karena menekankan Pancasila sebagai grand norm

c)

Hamid Attamimi karena menekankan standar hukum

d)

Jimly Asshidiqie karena menekankan cita-cita hukum

5.

Filsafat sering disebut sebagai “cinta kebijaksanaan”. Pengertian ini menunjukkan bahwa filsafat ....

a)

berfokus pada usaha manusia mencari dan mencintai kebijaksanaan hidup

b)

berfokus pada aspek praktis kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari

c)

terbatas pada pengetahuan empiris

d)

identik dengan kumpulan dogma yang harus diyakini

6.

Contoh sumber sejarah yang berupa manuskrip untuk memahami proses lahirnya Pancasila adalah ....

a)

foto pertemuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag

b)

risalah sidang BPUPK tanggal 29 Mei–1 Juni 1945

c)

naskah asli Pembukaan UUD 1945 hasil PPKI

d)

testimoni Moh. Hatta tentang perundingan Linggarjati

7.

Perbedaan pandangan orde baru dengan reformasi terhadap Pancasila adalah ....

a)

Orde Baru menghapus Pancasila dari pendidikan, sedangkan Reformasi mengembalikannya

b)

Orde Baru menjadikan Pancasila ideologi liberal, sedangkan Reformasi menggantinya dengan ideologi sosialis

c)

Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal dan alat kontrol politik, sedangkan Reformasi memulihkan Pancasila sebagai dasar negara sesuai Pembukaan UUD 1945

d)

Orde Baru sama sekali tidak menggunakan Pancasila, sedangkan Reformasi menghidupkannya kembali sebagai ideologi negara

8.

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan identitas digital tunggal (Digital ID) yang akan terhubung dengan berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perpajakan, hingga bantuan sosial, untuk meningkatkan efisiensi layanan dan meminimalisasi birokrasi. Namun, sejumlah kalangan mengkritik kebijakan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan risiko privasi, diskriminasi teknologi terhadap kelompok rentan yang tidak terbiasa dengan sistem digital, serta potensi penyalahgunaan data oleh pihak tertentu. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Digital ID harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan martabat manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan bangsa. Jika ditinjau dari peran Pancasila sebagai ideologi yang menjadi standar pengarah perilaku berbangsa dan bernegara, langkah paling tepat dalam menetapkan kebijakan Digital ID adalah ....

a)

menetapkan regulasi perlindungan data yang tegas untuk menjamin hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi

b)

menyediakan akses pendampingan digital bagi kelompok rentan agar tidak terjadi diskriminasi dalam memperoleh layanan publik

c)

melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui musyawarah terbuka sebelum kebijakan diterapkan secara nasional

d)

mengintegrasikan kebijakan Digital ID dengan tujuan keadilan sosial sehingga manfaat layanan publik dapat dirasakan merata oleh seluruh warga negara

9.

Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Perbedaan utama Piagam Jakarta dengan Pancasila yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945 adalah ....

a)

menempatkan sila ke-5 sebagai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b)

memuat sila pertama dengan rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

c)

menggunakan istilah “Pancasila” untuk pertama kalinya

d)

tidak memasukkan unsur agama sama sekali

10.

Pada proses perumusan sebuah undang-undang baru mengenai pengelolaan sumber daya alam, pemerintah menekankan bahwa undang-undang tersebut harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, menghormati hak-hak masyarakat adat, memperhatikan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menjamin keadilan dalam distribusi hasil kekayaan alam bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum tercermin dalam perumusan undang-undang tersebut yang ....

a)

berorientasi pada efisiensi ekonomi sehingga dapat bersaing di pasar global

b)

identik berdasarkan asas-asas Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial

c)

menekankan pada kepentingan politik mayoritas tanpa memperhatikan kepentingan minoritas

d)

lebih mengutamakan kepentingan investor asing dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia

11.

Pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendorong prinsip keadilan sosial. Dalam kebijakannya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, memberikan bantuan modal bagi UMKM, dan memastikan pemerataan hasil pembangunan agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Berdasarkan kasus tersebut, penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dalam kebijakan pemerintah yang ....

a)

diarahkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu

b)

lebih menekankan keuntungan materi tanpa memperhatikan aspek keadilan

c)

sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas

d)

hanya difokuskan pada daerah perkotaan yang potensial menghasilkan devisa

12.

Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 memperkenalkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Rumusan ini kemudian diolah kembali dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan akhirnya disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945). Makna dari rangkaian peristiwa tersebut adalah perumusan Pancasila ....

a)

berlangsung melalui proses musyawarah, kompromi, dan penyesuaian sehingga diterima semua golongan

b)

menunjukkan lemahnya konsistensi para pendiri bangsa karena sering berubah-ubah

c)

membuktikan bahwa hanya Sukarno yang mampu memberikan rumusan yang tepat dan final

d)

menegaskan bahwa dasar negara bersifat fleksibel sehingga bisa selalu diubah sesuai situasi politik

13.

Peran historis Pancasila pada masa Demokrasi Parlementer paling tepat dijelaskan oleh pernyataan Pancasila ....

a)

dijadikan asas tunggal melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 yang mewajibkan penataran P4

b)

tidak diakui sebagai dasar negara karena berlakunya UUD Sementara 1950

c)

menjadi sumber dorongan politik untuk kembali ke UUD 1945 setelah Konstituante gagal, yang berpuncak pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959

d)

ditetapkan sebagai salah satu dari “empat pilar kebangsaan” yang disosialisasikan MPR

14.

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 beserta Pancasila dalam Pembukaan sebagai dasar negara. Salah satu keputusan penting adalah mengubah rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Aspek mendasar yang ditunjukkan oleh peristiwa tersebut adalah Pancasila ....

a)

diterima sebagai dasar negara melalui kesepakatan kolektif dan final

b)

hanya berlaku bagi kelompok mayoritas, sementara minoritas tidak diakui

c)

tidak mengalami perubahan sama sekali sejak pertama kali dirumuskan

d)

baru diperdebatkan setelah proklamasi karena sebelumnya belum ada gagasan dasar negara

15.

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fungsi Pancasila yang paling relevan untuk dianalisis adalah Pancasila ....

a)

hanya sebagai simbol yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia

b)

sebagai falsafah negara yang menjadi dasar pembangunan masyarakat adil dan makmur

c)

hanya berfungsi sebagai pedoman dalam tata cara hidup bermasyarakat

d)

sekadar dijadikan slogan dalam membangkitkan semangat perjuangan rakyat

16.

Dalam paradigma keilmuan, positivisme menekankan kebenaran tunggal berdasarkan fakta empiris (single truth). Jika penelitian di Indonesia hanya menggunakan paradigma positivisme, kelemahan yang akan muncul adalah ....

a)

penelitian cenderung mengabaikan nilai dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia

b)

penelitian menghasilkan data yang tidak dapat diuji kebenarannya secara ilmiah

c)

penelitian tidak dapat dilakukan pada bidang sosial karena hanya cocok untuk ilmu eksakta

d)

penelitian selalu bertentangan dengan teori yang berkembang di masyarakat global

17.

Sebuah kasus besar korupsi dana bantuan sosial mencuat ke publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin terdampak pandemi justru diselewengkan oleh pejabat tinggi. Praktik ini bukan hanya merugikan rakyat kecil secara ekonomi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari perspektif filsafat Pancasila, implementasi sila-sila dalam kasus ini paling tepat dianalisis sebagai ....

a)

substansi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut legitimasi moral penyelenggara negara

b)

realitas, karena menunjukkan masih jauhnya praktik kehidupan dari cita-cita Pancasila

c)

nilai, karena korupsi mencederai prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima

d)

substansi, realitas, dan nilai sekaligus karena ketiganya tercermin dalam kasus tersebut

18.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin aktif mengawasi kinerja pemerintah, termasuk melalui media sosial dan lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengungkapan kasus korupsi di sektor pelayanan publik, yang memicu desakan agar pemerintah menerapkan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan secara lebih tegas. Dalam konteks tersebut, bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

a)

Pancasila menuntut praktik penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

b)

Pancasila membenarkan praktik monopoli dan liberalisme pasar tanpa regulasi negara

c)

Pancasila mengabaikan prinsip akuntabilitas demi mempercepat pembangunan ekonomi nasional

d)

Pancasila menekankan dominasi kelompok tertentu atas kepentingan bangsa secara keseluruhan

19.

Menilik sejarah lahirnya Pancasila, dalam sidang BPUPK dan perumusan Piagam Jakarta menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan politik, agama, dan persatuan nasional. Perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi momen penting yang memperlihatkan bagaimana para pendiri bangsa menempatkan kepentingan persatuan di atas kepentingan kelompok. Namun, dinamika itu tidak mengurangi nilai Pancasila sebagai hasil perenungan mendalam yang bersumber dari budaya, tradisi, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Di era kini, politik identitas seringkali menimbulkan perpecahan sosial. Filsafat Pancasila dapat dijadikan landasan untuk merespons tantangan persatuan bangsa di era kontemporer dengan cara ....

a)

menjadikan Pancasila sebagai pemersatu karena lahir dari kompromi politik yang membuktikan kemampuan bangsa menempatkan persatuan di atas kepentingan kelompok

b)

melambami Pancasila sebagai hasil refleksi budaya bangsa yang telah hidup jauh sebelum 1945 sehingga menjadi landasan bagi kebijakan publik

c)

menguatkan Pancasila sebagai dasar negara yang secara formal disahkan dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga memiliki legitimasi hukum tertinggi menjaga persatuan

d)

mengaktualisasikan Pancasila dengan menekankan nilai musyawarah sebagai roh demokrasi bangsa, yang sejak awal menjadi semangat kompromi dalam sidang BPUPK

20.

Di Yogyakarta, masyarakat dari berbagai agama hidup berdampingan. Saat hari besar keagamaan, mereka saling membantu menjaga keamanan, parkir, hingga kebersihan lingkungan, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dari perspektif sosiologis, Pancasila menjadi dasar negara karena ....

a)

hasil pengalaman kolektif masyarakat dalam mengamalkan nilai toleransi

b)

semata-mata diturunkan dari sistem nilai bangsa lain agar efektif

c)

tidak memiliki hubungan dengan praktik sosial budaya masyarakat

d)

hanya berfungsi sebagai aturan hukum formal

21.

Dalam pelaksanaan Pemilu, sering kali muncul dinamika politik yang sarat dengan isu SARA, penyebaran hoaks, dan penggunaan politik identitas, fenomena ini memicu kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa. Bagaimana seharusnya Pancasila diposisikan dalam menghadapi dinamika politik tersebut dari sudut pandang politis?

a)

Sebagai dasar pembenaran untuk mengatur pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang berlebihan

b)

Sebagai landasan moral dalam membangun proses politik yang adil dan menjunjung tinggi persatuan

c)

Sebagai norma hukum yang dapat menggantikan seluruh aturan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu

22.

Di sebuah perusahaan milik negara, perempuan sering diabaikan untuk posisi strategis meskipun memiliki kualifikasi setara dengan laki-laki. Dalam rekrutmen, perempuan dianggap kurang pantas memimpin karena budaya patriarki masih kuat. Akibatnya, kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi perempuan menjadi terbatas. Analisis sila-sila Pancasila terhadap fenomena ini adalah melanggar sila ....

a)

Persatuan Indonesia karena mengabaikan potensi seluruh warga bangsa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena menolak kesetaraan martabat manusia

c)

Kerakyatan karena partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masyarakat diabaikan

d)

Keadilan Sosial karena akses pemerataan kesempatan kerja tidak diberikan setara

23.

Dalam membahas gejala sosial, seorang peneliti menyatakan bahwa hanya fakta teramati yang bisa dijadikan dasar pengetahuan, sementara nilai atau keyakinan dianggap subjektif. Pandangan ini merupakan ciri ....

a)

positivisme, karena menganggap pengetahuan sah hanya berdasarkan fakta empiris

b)

pragmatisme, karena kebenaran bergantung pada manfaat praktis

c)

aristotelianisme, karena memandang realitas berdasarkan tujuan (telos) tiap hal

d)

postmodernisme, karena menolak klaim kebenaran yang bersifat mutlak

24.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dasar yang menjadi pedoman bersama. Menurut salah satu ahli, pengertian tersebut dikemukakan oleh ....

a)

Sastrapratedja

b)

Mubyarto

c)

Soerjanto

d)

Destutt de Tracy

25.

Piagam Jakarta awalnya ditetapkan pada 22 Juni 1945, lalu disempurnakan hingga menjadi Pembukaan UUD NKRI 1945. Dari aspek historis, hal ini menunjukkan bahwa ....

a)

Pancasila sejak awal ditetapkan sebagai UUD NKRI 1945

b)

Pancasila merupakan hasil pemikiran tunggal Mohammad Yamin

c)

Piagam Jakarta tidak ada kaitannya dengan Pancasila

d)

Pancasila lahir secara evolutif melalui proses perdebatan dan kompromi

26.

Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo Tap MPR No. V/1973 dan Tap MPR No. IX/1978) menjadi dasar yuridis Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa Pancasila ....

a)

mendapat legitimasi hukum ganda yang menunjukkan supremasi hukum dari Pancasila

b)

bergantung ketetapan politik sebagai “dasar negara” karena tercatat dalam Ketetapan MPR

c)

tidak cukup kuat kedudukannya tanpa UUD 1945

d)

kedudukannya berubah-ubah bergantung pada kondisi politik Indonesia

27.

Di era digital saat ini, maraknya penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial menimbulkan tantangan serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dalam situasi tersebut, bagaimana mahasiswa dapat menganalisis dinamika dan tantangan implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara secara kritis dan tepat?

a)

Pancasila mengamanatkan perlunya penguatan nilai-nilai toleransi dan persatuan sebagai upaya menghadapi ancaman disintegrasi akibat hoaks dan ujaran kebencian

b)

Pancasila membolehkan pembatasan kebebasan berpendapat tanpa batas untuk mencegah penyebaran informasi negatif di masyarakat

c)

Pancasila sebagai dasar falsafah negara hanya bersifat normatif dan tidak relevan dalam mengatasi masalah-masalah aktual seperti hoaks dan ujaran kebencian

d)

Pancasila menginstruksikan agar pemerintah mengutamakan kepentingan politik tertentu dalam menyelesaikan masalah kebangsaan yang muncul

28.

Makna filsafat sebagai sistem adalah ....

a)

pemikiran filsafat bersifat integral, tiap unsur saling berhubungan membentuk kesatuan utuh

b)

pemikiran filsafat hanya berfungsi praktis untuk pemecahan masalah sehari-hari

c)

filsafat semata-mata tradisi lokal yang khas suatu bangsa

d)

filsafat terdiri atas teori-teori yang berdiri sendiri-sendiri

29.

Di suatu negara, pemerintah mengambil alih hampir semua sektor produksi. Kepemilikan pribadi atas tanah dan modal dihapuskan. Semua sumber daya dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Sistem ini mencerminkan ideologi ....

a)

kapitalisme

b)

komunisme

c)

liberalisme

d)

feodalisme

30.

Perkembangan teknologi komunikasi melahirkan media sosial yang memudahkan akses informasi. Dari sisi ilmu pengetahuan, ini dianggap kemajuan; dari sisi agama, muncul kritik karena menimbulkan penyebaran hoaks dan degradasi moral. Peran filsafat dalam kasus ini adalah ....

a)

memberikan kerangka berpikir rasional untuk menghubungkan etika agama dengan manfaat teknologi sosial

b)

menolak media sosial karena dampaknya dianggap hanya negatif

c)

mengabaikan moralitas dan lebih mengutamakan kebebasan teknologi

d)

menyamakan pandangan agama dengan hasil penelitian ilmiah tanpa kritik

31.

Seiring berkembangnya Artificial Intelligence (AI) dalam riset medis, muncul pertanyaan apakah keputusan AI dapat dianggap sebagai pengetahuan ilmiah yang sah. Fungsi filsafat sebagai sistem pengetahuan dalam hal ini adalah ....

a)

menentukan algoritma yang dipakai dalam teknologi AI

b)

menggantikan peran ilmu dengan keyakinan metafisik

c)

menelaah secara kritis landasan epistemologis dan validitas pengetahuan yang dihasilkan

d)

menyamaratakan AI dengan wahyu agama tanpa perbedaan

32.

Arus budaya digital global masuk melalui media sosial. Pemerintah mendorong literasi digital yang menekankan etika, kesopanan, dan gotong royong komunitas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ....

a)

menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri bangsa

b)

menolak seluruh bentuk budaya asing demi kemurnian lokal

c)

hanya berlaku dalam ranah hukum formal negara

d)

mengutamakan budaya luar daripada nilai-nilai bangsa

33.

Di sebuah wilayah pesisir, perubahan sosial terjadi sangat cepat akibat masuknya investasi asing. Masyarakat setempat merasakan ketimpangan ekonomi, sebagian diuntungkan sementara sebagian lain tersingkir. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial bahkan potensi konflik antarwarga. Situasi tersebut termasuk dalam kategori Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terhadap ketahanan nasional. Dalam kasus tersebut Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional sebagai ....

a)

landasan ideologis yang memberikan arah dalam mengatasi AGHT guna memperkuat kedaulatan, keutuhan, dan kelangsungan hidup bangsa

b)

simbol persatuan bangsa tanpa relevansi dalam menghadapi perubahan sosial dan ketimpangan ekonomi

c)

aturan yang membatasi kebebasan masyarakat agar tidak menimbulkan ketegangan akibat perubahan sosial

d)

dasar hukum formal tanpa memberikan nilai praktis dalam menghadapi konflik sosial dan politik

34.

Pancasila dalam kebijakan pembangunan yang merata dan nilai kemanusiaan diterapkan dalam sikap toleransi. Hal ini menunjukkan manfaat praktis dari nilai Pancasila. Contoh tersebut merupakan landasan .... Pancasila.

a)

ontologis

b)

epistemologis

c)

aksiologis

d)

historis

35.

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal (pinjol) yang menjerat masyarakat dengan bunga tinggi menimbulkan banyak korban. Tantangan implementasi Pancasila di bidang ekonomi dari kasus tersebut adalah ....

a)

lemahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menurunkan kualitas keadilan sosial

b)

menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha karena terjebak utang digital

c)

tidak meratanya pembangunan infrastruktur, sehingga menghambat akses ekonomi daerah

d)

kurangnya lapangan pekerjaan formal yang mendorong masyarakat mencari pinjaman cepat

36.

Dalam rangka pemerataan pendidikan, pemerintah membangun sekolah baru di daerah pedalaman. Namun, lokasi pembangunan awal direncanakan di lahan milik pesantren. Setelah berdialog dengan pengasuh pesantren, pemerintah memutuskan untuk memindahkan lokasi sekolah ke tanah lain yang tetap strategis agar pesantren tidak terganggu dan fungsi ibadah tetap berjalan. Kasus tersebut menunjukkan analisis implementasi nilai ketuhanan dalam paradigma pembangunan, yaitu ....

a)

pemerintah mengutamakan pembangunan sekolah tanpa peduli pada eksistensi pesantren

b)

dialog dengan pengasuh pesantren menunjukkan penghormatan terhadap nilai keagamaan dalam perencanaan pembangunan

c)

pembangunan sekolah di pesantren dianggap tidak masalah karena keduanya sama-sama untuk tujuan pendidikan

d)

pemindahan lokasi hanya untuk menghindari konflik sosial, bukan cerminan nilai ketuhanan

37.

Seorang peneliti mengkaji Pancasila dengan pendekatan yuridis, yaitu melihat kedudukannya sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kajian tersebut termasuk dalam kategori ....

a)

objek material Pancasila

b)

objek formal Pancasila

c)

nilai instrumental Pancasila

d)

nilai fundamental Pancasila

38.

Pemerintah membangun jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta–Bandung–Surabaya. Pembangunan ini melibatkan pemerintah provinsi dan masyarakat setempat, dengan tujuan mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang. Dalam perspektif implementasi sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, kebijakan tersebut dapat dianalisis sebagai ....

a)

upaya memperkuat persatuan antarwilayah melalui konektivitas transportasi nasional

b)

proyek yang hanya menguntungkan kota besar sehingga menimbulkan kecemburuan sosial

c)

bentuk dominasi pemerintah pusat terhadap daerah karena proyek ditentukan sepihak

d)

sarana ekonomi semata tanpa kontribusi pada persatuan bangsa

39.

Pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik tekstil besar di wilayah pedesaan untuk membuka lapangan kerja baru. Namun, pembangunan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang dikeluhkan warga. Sebagian warga merasa khawatir kesehatannya terancam, tetapi aspirasi warga kerap didengar dalam musyawarah. Dalam perspektif implementasi sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sikap yang seharusnya diambil adalah ....

a)

menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat serta melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan

b)

menekankan manfaat besar pembangunan pabrik yang akan meningkatkan perekonomian daerah

c)

meminta masyarakat beradaptasi dengan perubahan karena pembangunan tidak bisa dihentikan

d)

mengutamakan kepentingan investor sebagai motor penggerak pembangunan nasional

40.

Belakangan ini marak fenomena post-truth, yaitu kondisi ketika opini dan emosi lebih mudah dipercaya daripada fakta objektif. Hal ini tampak di media sosial, misalnya penyebaran hoaks politik menjelang pemilu. Informasi yang dipelintir sering digunakan untuk menyerang lawan politik, menimbulkan polarisasi masyarakat, bahkan mengikis rasa kebersamaan. Situasi tersebut menegaskan ruang lingkup Pendidikan Pancasila pada aspek ideologi dapat dipahami bahwa Pancasila ....

a)

dipandang sebagai identitas kebangsaan yang melekat sejak lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi dasar persatuan dalam menghadapi perbedaan pandangan politik

b)

dipahami sebagai ideologi terbuka yang berfungsi sebagai filter nilai dalam menghadapi arus globalisasi, termasuk fenomena hoaks, manipulasi informasi, dan polarisasi digital

c)

dimaknai terutama sebagai hasil historis perumusan dasar negara tahun 1945, dengan penekanan pada proses lahirnya, sehingga lebih bersifat retrospektif

d)

dilihat sebagai dasar hukum yang memberi arah pada kelembagaan negara, sehingga perannya lebih dominan pada aspek normatif kelembagaan ketimbang dinamika masyarakat

41.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang berisi lima asas pokok. Secara etimologis, istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta. Berikut pengertian yang tepat tentang Pancasila, yaitu ....

a)

dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia, “panca” berarti “lima” dan “sila” berarti “prinsip” atau “asas”

b)

dasar filsafat negara Republik Indonesia, “panca” berarti “asas” dan “sila” berarti “lima”

c)

ideologi bangsa Indonesia, “panca” berarti “prinsip” dan “sila” berarti “lima”

d)

pedoman hidup bangsa Indonesia, “panca” berarti “prinsip” dan “sila” berarti “asas”

42.

Di sebuah kampus, mahasiswa dari keluarga kurang mampu mampu mendapatkan fasilitas KIP Kuliah untuk menunjang studi. Namun, ada juga mahasiswa yang tidak benar-benar memenuhi syarat tetapi tetap mendapatkannya karena manipulasi data. Berdasarkan kasus tersebut, implementasi prinsip sila ke-5 Pancasila tampak ....

a)

sepenuhnya berhasil karena semua mahasiswa yang membutuhkan mendapat bantuan

b)

sebagian berhasil karena mahasiswa kurang mampu mendapat dukungan, tetapi muncul masalah ketidakadilan akibat manipulasi data

c)

gagal sepenuhnya karena ada mahasiswa yang tidak berhak menerima fasilitas

d)

tidak relevan dengan sila ke-5 Pancasila karena program pendidikan tidak termasuk aspek keadilan sosial

43.

Fenomena yang sering dijumpai di kalangan mahasiswa adalah rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, politik, maupun pendidikan. Kondisi ini dapat menghambat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan, dan demokrasi yang sehat. Berdasarkan kasus tersebut, apa urgensi Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa?

a)

memperkenalkan dasar negara tanpa menuntut penerapannya dalam kehidupan nyata

b)

agar mahasiswa sekadar mengetahui sejarah bangsa dan perkembangan politik Indonesia

c)

mendorong mahasiswa menjadi warga negara aktif dan partisipatif melalui keterlibatan dalam berbagai bidang

d)

semata-mata sebagai syarat formal dalam kurikulum perguruan tinggi tanpa relevansi dengan praktik demokrasi

44.

Ketika banjir melanda sebagian wilayah Kalimantan, warga dari berbagai latar belakang etnis dan agama bekerjasama mendirikan dapur umum dan posko bantuan. Mereka saling membantu tanpa membedakan suku, agama, atau budaya. Dukungan juga datang dari warga daerah lain sebagai bentuk solidaritas nasional. Berdasarkan kasus tersebut, tujuan Pendidikan Pancasila yang paling tepat adalah ....

a)

sebagai simbol negara tanpa memberikan dampak nyata pada masyarakat

b)

digunakan hanya dalam bidang hukum negara tanpa penerapan dalam kehidupan sosial

c)

memainkan peran penting dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia

45.

Dalam musyawarah pemuda karang taruna, seluruh anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum mengambil keputusan bersama terkait program kerja. Keputusan yang dihasilkan pun diterima dengan baik oleh semua pihak. Jika dianalisis berdasarkan sila keempat Pancasila, dampak positif dari kondisi tersebut adalah ....

a)

terbangunnya sikap saling menghargai karena semua pendapat diperhatikan

b)

meningkatnya rasa kecewa karena tidak semua usulan bisa diterima

c)

terjadinya perpecahan karena proses musyawarah memakan waktu lama

d)

hilangnya semangat gotong royong karena keputusan hanya menguntungkan sebagian pihak

46.

Dalam sidang BPUPK, Moh. Yamin berpidato mengenai asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, kemerdekaan dijadikan konsep kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Berikut ini yang dimaksud dengan kedaulatan ke luar menurut gagasan Yamin, yaitu ....

a)

negara tunduk pada dominasi negara lain sebagai bentuk perlindungan internasional

b)

negara wajib mengikuti aturan Atlantic Charter dalam hubungan luar negeri

c)

negara bebas mengatur pertalian dan menjalin hubungan dengan negara lain, bukan dalam bentuk dominion, protektorat, atau mandat

d)

negara hanya boleh bekerja sama dengan bangsa Timur sebagai sesama bangsa berkembang

47.

Perjalanan Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan dinamika cara pandang masyarakat terhadapnya. Pada era Orde Baru, Pancasila diajarkan secara seragam melalui berbagai jalur pendidikan dan program kerakyatan. Namun, setelah Reformasi 1998, muncul berbagai pandangan berbeda terhadap Pancasila. Banyak kalangan menilai bahwa generasi muda cenderung kurang memahami akar sejarah Pancasila, sementara sebagian lain beranggapan bahwa Pancasila harus dimaknai sesuai dengan perkembangan zaman. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik, terdapat pergeseran pemaknaan Pancasila: dulu diposisikan sebagai dasar pembentukan persatuan dan cita-cita bernegara, kini dipahami dalam kerangka implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan pemahaman Pancasila dulu dan kini adalah ....

a)

pemahaman Pancasila dulu diarahkan untuk menjawab persoalan dan tantangan zaman terhadap jati diri, identitas nasional, dan cita-cita bernegara, terutama dalam mendirikan negara Indonesia yang merdeka; pemahaman kini lebih menekankan pada aspek sejarah perjuangan bangsa

b)

pemahaman Pancasila dulu lebih menekankan pada aspek sejarah perjuangan bangsa, sedangkan pemahaman kini lebih diarahkan pada perbedaan tafsir di masyarakat yang semakin beragam

c)

pemahaman Pancasila dulu menempatkan Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa, sedangkan kini hanya dipandang sebagai nilai formal yang tidak memiliki fungsi dalam kehidupan bermasyarakat

d)

pemahaman Pancasila dulu lebih bersifat normatif karena disampaikan oleh pemerintah secara top-down, sedangkan pemahaman kini bersifat praktis sesuai kondisi individu atau kelompok

48.

Pancasila dianggap tidak bisa dilepaskan dari sistem pengetahuan sejarah bangsa Indonesia karena Pancasila ....

a)

hanya diwariskan melalui tradisi lisan para tokoh bangsa

b)

lahir dari sidang BPUPKI dan PPKI yang terdokumentasi secara historis

c)

sepenuhnya diadopsi dari ideologi asing

d)

hanya merupakan doktrin politik tanpa landasan sejarah

49.

Dalam sebuah kuliah, dosen menyatakan, “Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami sebagai cita-cita hukum yang menjadi arah penyusunan hukum nasional.” Pemahaman tersebut, sesuai dengan definisi Pancasila sebagai dasar negara oleh ....

a)

Kaelan karena menekankan aspek filsafat moral dan kondisi ideal hukum

b)

Notonagoro karena menekankan Pancasila sebagai grand norm

c)

Hamid Attamimi karena menekankan standar hukum

d)

Jimly Asshidiqie karena menekankan cita-cita hukum

50.

Objek kajian filsafat mencakup objek material dan formal. Pernyataan yang paling tepat adalah ....

a)

objek material adalah segala sesuatu yang ada, sedangkan objek formal adalah cara memandangnya secara radikal dan mendasar

b)

objek material adalah metode ilmiah, sedangkan objek formal adalah gejala empiris yang dapat diukur

c)

objek material adalah pengalaman inderawi manusia, sedangkan objek formal adalah tafsir nilai atas pengalaman itu

d)

objek material adalah segala sesuatu yang ada, sedangkan objek formal adalah gejala sosial yang bersifat praktis

51.

Perhatikan sumber dokumen sejarah berikut! 1) Naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 2) Risalah Sidang MPRS 1966 3) Dokumentasi Sidang MPRS 4) Kesaksian Tokoh tentang G30S/PKI 5) Kajian Akademik Analisis Peran MPRS dalam Transisi Orde Lama dan Orde Baru; Untuk memahami peran Pancasila pada masa MPRS, dokumen sejarah yang termasuk sumber primer adalah ....

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2, dan 6

c)

2, 4, dan 5

d)

3, 4, dan 5

52.

Perbedaan fungsi Pancasila pada masa Demokrasi Parlementer dibanding masa RIS adalah ....

a)

pada masa Parlementer, Pancasila dijadikan dasar penataran P4 yang bersifat wajib

b)

pada masa Parlementer, Pancasila dipakai untuk melegitimasi sistem multipartai yang liberal

c)

pada masa Parlementer, Pancasila menjadi dasar dorongan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

d)

pada masa Parlementer, Pancasila diganti sementara dengan ideologi Marxisme-Leninisme

53.

Di sebuah daerah, aktivitas pertambangan nikel menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumber air masyarakat sekitar. Pemerintah daerah menghadapi dilema: di satu sisi, investasi tambang memberikan pemasukan besar bagi daerah dan membuka lapangan kerja; di sisi lain, masyarakat setempat mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran. Sejumlah organisasi lingkungan menuntut penghentian operasi tambang, sementara pemerintah pusat menekankan pentingnya mineral nikel untuk mendukung transisi energi nasional. Dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi negara, kebijakan pembangunan seharusnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Ditinjau dari peran Pancasila sebagai ideologi yang menjadi pedoman dasar kehidupan berbangsa, pendekatan kebijakan yang tepat dalam kasus pertambangan tersebut adalah ....

a)

mengutamakan keadilan sosial dengan menjamin kompensasi, pemulihan lingkungan, dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal

b)

menegakkan prinsip demokrasi permusyawaratan dengan melibatkan masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan

c)

mengedepankan penghormatan martabat manusia dengan memastikan hak masyarakat atas lingkungan sehat dan air bersih tetap terlindungi

d)

mengarahkan kebijakan pertambangan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum tanpa merusak persatuan bangsa

54.

Bandingkan perbedaan konteks antara sidang BPUPK I (29 Mei – 1 Juni 1945) dan sidang PPKI (18 Agustus 1945). Pernyataan yang paling tepat adalah ....

a)

sidang BPUPK I fokus pada penyusunan UUD, sedangkan sidang PPKI fokus pada gagasan dasar negara

b)

sidang BPUPK I menghasilkan Pancasila final, sedangkan sidang PPKI hanya mengesahkan Pancasila dalam final dalam UUD 1945

c)

sidang BPUPK I masih berupa gagasan awal dasar negara, sedangkan sidang PPKI hanya mengesahkan Pancasila dalam final dalam UUD 1945

d)

sidang BPUPK I dan sidang PPKI sama-sama menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tanpa perubahan apapun

55.

Rancangan undang-undang tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja berhak atas upah layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, serta hak untuk berserikat demi memperjuangkan kesejahteraan. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum tercermin dalam undang-undang tersebut?

a)

undang-undang hanya memihak pada kepentingan pengusaha

b)

undang-undang menjamin hak-hak pekerja sesuai prinsip Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

c)

undang-undang membatasi kebebasan pekerja untuk berserikat

d)

undang-undang hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja

56.

Pemerintah memberikan dukungan modal dan pelatihan kepada koperasi nelayan agar mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan anggotanya. Dalam pelaksanaannya, koperasi dikelola secara gotong royong, tidak ada pihak yang mendominasi, dan keuntungan dibagikan untuk kepentingan bersama seluruh anggota. Dari kasus tersebut, ciri sistem ekonomi Pancasila yang tampak adalah ....

a)

kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat melalui koperasi dengan asas kekeluargaan untuk kepentingan bersama

b)

kegiatan ekonomi sepenuhnya dijalankan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum

c)

seluruh kegiatan ekonomi diatur secara penuh oleh negara tanpa memberikan ruang bagi peran masyarakat dan swasta

d)

perekonomian dijalankan oleh pihak swasta yang memegang dominasi penuh dalam kegiatan produksi dan distribusi

57.

Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, pada 18 Agustus 1945 diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Makna perubahan rumusan ini adalah bahwa Pancasila ....

a)

menempatkan semangat persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu demi menjaga keutuhan nasional

b)

berusaha membatasi ruang kebebasan beragama agar sesuai dengan tafsir mayoritas

c)

menegaskan pengaruh nilai-nilai sekuler dalam dasar negara Indonesia

d)

membuktikan bahwa kompromi yang dihasilkan hanya bersifat sementara dan mudah berubah

58.

Perbedaan peran historis Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi adalah ....

a)

difungsikan sebagai asas tunggal dan alat kontrol politik; sedangkan Reformasi tidak digunakan sama sekali

b)

berfungsi sebatas semboyan negara; sedangkan Reformasi menghapus Pancasila dari pendidikan

c)

diubah menjadi ideologi liberal; sedangkan Reformasi menggantinya dengan demokrasi

d)

dijadikan alat indoktrinasi; sedangkan Reformasi menghidupkan kembali nilai-nilainya

59.

Pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang ia sebut Panca Sila. Gagasan ini kemudian menjadi titik temu berbagai usulan anggota sidang mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan makna peristiwa tersebut adalah ....

a)

Pancasila lahir secara resmi pada 1 Juni 1945 dan langsung sah menjadi dasar negara

b)

Pancasila hasil rumusan pribadi Sukarno tanpa melibatkan pandangan tokoh bangsa lain

c)

Peristiwa 1 Juni 1945 menunjukkan fase perumusan Pancasila dengan penyampaian gagasan dasar negara secara sistematis

d)

Pancasila pada awalnya hanya menjadi simbol politik tanpa dasar filosofis yang jelas

60.

Jika muncul fenomena menurunnya moralitas bangsa akibat pengaruh teknologi dan media sosial, maka Pancasila harus ....

a)

diposisikan hanya sebagai aturan tertulis yang bersifat administratif

b)

berfungsi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan moral dalam bertindak

c)

hanya digunakan untuk mengatur hubungan antar lembaga negara

d)

difungsikan sebatas alat politik dalam persaingan antar partai politik

61.

Seorang ilmuwan sedang mengembangkan vaksin baru untuk penyakit menular. Dalam uji klinik, ada tekanan dari perusahaan farmasi untuk mempercepat distribusi tanpa melakukan uji keamanan penuh, meski berpotensi membahayakan masyarakat. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan Pancasila sebagai paradigma keilmuan adalah ....

a)

ilmuwan dapat mempercepat distribusi vaksin demi keuntungan ekonomi dan prestise global

b)

pengembangan vaksin harus tetap mematuhi nilai-nilai Pancasila, menempatkan keselamatan masyarakat dan keadilan sosial sebagai prioritas

c)

Pancasila hanya relevan sebagai latar sejarah pengembangan ilmu di Indonesia, tidak terkait praktik medis

d)

ilmuwan dapat mengabaikan etika lokal selama memenuhi standar internasional

62.

Sistem pendidikan nasional sering dikritik karena lebih menekankan aspek kognitif dan pencapaian akademik, sementara nilai moral, karakter, dan gotong royong terabaikan. Akibatnya, banyak lulusan berprestasi secara intelektual tetapi lemah dalam empati dan kepedulian sosial. Dari perspektif filsafat Pancasila, implementasi sila-sila dalam kasus ini paling tepat dianalisis sebagai ....

a)

substansi, karena pendidikan adalah sarana fundamental dalam mewujudkan cita-cita bangsa

b)

nilai, karena pendidikan seharusnya menanamkan kemanusiaan dan keadilan sebagai prinsip hidup

c)

realitas, karena praktik pendidikan masih jauh dari tujuan Pancasila

d)

nilai dan realitas sekaligus, sebab kedua aspek tersebut tercermin

63.

Pemerintah Indonesia menolak penerapan liberalisme ekonomi yang menekankan kebebasan mutlak individu tanpa memperhatikan kepentingan kolektif. Sebagai gantinya, Indonesia menegakkan prinsip keadilan sosial dengan memastikan pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan pengawasan negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pernyataan paling tepat menggambarkan penekanan Pancasila sebagai gagasan falsafah negara dalam konteks ....

a)

menolak dominasi individualisme dengan menegaskan kolektivisme demi kesejahteraan bersama

b)

mendukung liberalisme ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terhadap internasional

c)

menghendaki supremasi individu sebagai landasan dalam kehidupan bernegara

d)

hanya menekankan aspek politik tanpa mengaitkan nilai sosial dalam masyarakat

64.

Pembukaan UUD NKRI 1945 menegaskan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam batang tubuh UUD NKRI 1945, hal ini tercermin pada Pasal 27 dan Pasal 28 yang menjamin kesamaan kedudukan serta hak berserikat, berpendapat. Namun, dalam praktik politik, masih banyak pelanggaran hak asasi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Jika dianalisis dengan pokok-pokok pikiran filsafat Pancasila, langkah paling tepat dalam memperkuat HAM di Indonesia adalah ....

a)

menegakkan keadilan sosial dengan memastikan distribusi sumber daya secara adil di semua lapisan masyarakat

b)

menjamin kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau gender

c)

menguatkan nilai martabat manusia melalui perlindungan hak-hak dasar sesuai sila kedua

d)

menetapkan musyawarah demokratis sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat agar hak-haknya terpenuhi

65.

Pancasila dipahami sebagai dasar negara karena ....

a)

nilai-nilainya lahir dari tradisi musyawarah dan budaya kolektif masyarakat Indonesia

b)

hanya merupakan gagasan pribadi tokoh bangsa tanpa pengalaman sosial masyarakat

c)

sepenuhnya menyalin pemikiran filsuf dari luar negeri

d)

tidak berkaitan dengan tradisi yang hidup di masyarakat

66.

Era Reformasi menghadirkan desentralisasi politik dengan otonomi daerah. Dalam perspektif Pancasila, kebijakan ini bermakna bahwa ....

a)

Pancasila tidak lagi relevan sebagai acuan dalam kehidupan politik daerah

b)

kebijakan daerah dijalankan sepenuhnya tanpa keterkaitan dengan negara pusat

c)

sistem politik nasional tidak memerlukan prinsip musyawarah dan mufakat

d)

Pancasila menjadi landasan moral dan politik untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata

67.

Seorang pejabat publik terbukti melakukan korupsi miliaran rupiah dari dana pembangunan infrastruktur desa sehingga rakyat menderita dan kepercayaan terhadap negara melemah. Analisis sila Pancasila yang tepat terhadap fenomena ini adalah ....

a)

melanggar sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena hak rakyat kecil untuk hidup layak dirampas

b)

melanggar sila Keadilan Sosial karena menambah ketimpangan dan merugikan kepentingan masyarakat luas

c)

melanggar sila Persatuan Indonesia karena korupsi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negara

d)

melanggar sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai moral dan kejujuran

68.

Dalam merancang kebijakan publik, seorang tokoh menilai bahwa teori atau gagasan yang dianggap benar hanyalah yang dapat dipraktikkan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Pemikiran ini mencerminkan ....

a)

Aristotelianisme, karena menekankan realisasi potensi dan tujuan akhir

b)

Pragmatisme, karena kebenaran ditentukan oleh manfaat praktis

c)

Positivisme, karena kebenaran hanya ditentukan melalui fakta empiris

d)

Postmodernisme, karena menolak standar tunggal dalam menentukan kebenaran

69.

Seorang mahasiswa sering mendiskusikan isu politik di kampus. Ia berpendapat bahwa ideologi adalah “ilmu tentang ide-ide” yang membentuk pola pikir manusia. Pendapat mahasiswa tersebut paling sesuai dengan pandangan ....

a)

Machiavelli

b)

Sastrapradata

c)

Destutt de Tracy

d)

Mubayarto

70.

Pancasila merupakan hasil kolaborasi berbagai arus politik di BPUPK yang kemudian diperbaiki dan disetujui oleh PPKI dengan pembentukan negara. Pernyataan ini bermakna bahwa Pancasila ....

a)

hanya hasil gagasan Sukarno

b)

disahkan pertama kali oleh Mohammad Yamin

c)

muncul tiba-tiba tanpa perdebatan politik

d)

adalah karya bersama, bukan ciptaan pribadi tokoh tertentu

71.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa Pancasila menjadi landasan dasar Negara Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara yuridis Pancasila ....

a)

memiliki kedudukan konstitusional sebagai dasar negara

b)

hanya bersifat ideologi politik, tidak mengikat secara hukum

c)

tidak berkaitan dengan UUD 1945

d)

bersifat moral semata, tanpa kekuatan mengikat

72.

Saat menghadapi tantangan era reformasi, implementasi Pancasila sering mengalami pasang surut karena banyak penyelenggara negara enggan membicarakannya. Analisis yang tepat mengenai hal ini yaitu Pancasila ....

a)

hanya digunakan sebagai simbol seremonial tanpa peran substantif dalam kebijakan

b)

cukup dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah tanpa penguatan pada praktik sosial

c)

harus diinternalisasi konsisten pada nilai dasar, instrumental, dan praksis dalam kebijakan

d)

dipahami hanya dalam lingkup konstitusional tanpa keterkaitan dengan masyarakat

73.

Filsafat dipandang sebagai suatu sistem pemikiran karena ....

a)

pemikiran filsafat selalu logis, teratur, dan saling berhubungan

b)

filsafat menekankan tradisi yang diwariskan tanpa kritik

c)

filsafat mengandung berbagai pandangan berbeda yang tidak saling terkait

d)

filsafat berfokus pada eksperimen empiris saja

74.

Seorang tokoh ekonomi bernama Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Ia berpendapat bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme “tangan tak terlihat” (invisible hand). Pemikiran Adam Smith ini erat kaitannya dengan ideologi ....

a)

kapitalisme

b)

komunisme

c)

liberalisme

d)

sosialisme

75.

Seorang ilmuwan menemukan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dapat membantu keputusan medis. Ilmu pengetahuan menekankan efektivitas teknologi, sedangkan sebagian kalangan agama mengkritik potensi dehumanisasi. Dalam hal ini, filsafat berfungsi ....

a)

menyimpangkan agama demi efektivitas ilmu pengetahuan

b)

menentukan norma moral baru yang bisa menggantikan agama

c)

menjadi refleksi kritis agar ilmu dan agama dapat dipahami secara rasional dan seimbang

d)

menggunakan metode eksperimen untuk membuktikan kebenaran agama

76.

Dalam biologi modern, penelitian tentang rekayasa DNA menimbulkan perdebatan metodologis: apakah hasil laboratorium sudah cukup untuk disebut kebenaran ilmiah. Fungsi filsafat sebagai sistem pengetahuan adalah ....

a)

menentukan cara eksperimen di laboratorium

b)

menolak semua hasil eksperimen yang tidak sesuai agama

c)

memberikan dasar kritis-rasional untuk menilai validitas dan makna pengetahuan ilmiah

d)

menggantikan seluruh metode ilmiah dengan dogma filsafat

77.

Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, pemerintah Indonesia menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai gotong royong untuk mengatasi krisis. Respons ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena Pancasila ....

a)

mampu menutup diri dari nilai-nilai global

b)

hanya bersumber dari budaya lokal tanpa penyesuaian

c)

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri

d)

bergantung penuh pada budaya asing untuk bertahan

78.

Di sebuah daerah, muncul gerakan masyarakat yang menolak ideologi Pancasila dan melakukan provokasi melalui media daring dengan menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok berbeda agama, memicu potensi konflik sosial antawarga. Bagaimana Pancasila difungsikan sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional dalam menghadapi kasus tersebut?

a)

Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga persatuan bangsa dengan meneguhkan nilai toleransi, keadilan, dan musyawarah agar meredam provokasi yang memicu konflik

b)

Pancasila difungsikan hanya sebagai pedoman administratif dalam menjalankan pemerintahan, sehingga kasus provokasi kebencian dapat diselesaikan sebatas urusan birokrasi negara

c)

Pancasila digunakan sebagai dasar pembenaran untuk membatasi kebebasan beragama kelompok tertentu, demi menciptakan stabilitas ketahanan nasional secara sepihak

d)

Pancasila dijadikan landasan untuk mendukung berdirinya negara baru dengan sistem pemerintahan yang sesuai aspirasi sebagai kelompok masyarakat, agar tercapai keadilan menurut mereka

79.

Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia; misalnya nilai keadilan diwujudkan Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk monopluralis, yaitu memiliki dimensi jasmani–rohani, individu–sosial, dan pribadi–Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dasar keberadaan manusia dijadikan pijakan dalam Pancasila. Konten tersebut merupakan landasan .... Pancasila.

a)

ontologis

b)

epistemologis

c)

aksiologis

d)

yuridis

80.

Di beberapa daerah, konflik muncul karena perebutan hak atas warisan budaya, misalnya klaim tari tradisional atau kuliner khas yang diperdebatkan antarwilayah. Persoalan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi Pancasila di bidang budaya adalah ....

a)

lemahnya kesadaran menjaga warisan budaya bersama sehingga menimbulkan persaingan dan mengikis persatuan

b)

mahalnya biaya promosi kebudayaan sehingga seni tradisional sulit dikenal hingga tingkat internasional

c)

kurangnya ruang kreatif bagi seniman lokal untuk mengekspresikan kebudayaan dalam bentuk modern

d)

minimnya dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pementasan seni di tingkat lokal

81.

Pemerintah daerah membangun rumah sakit modern dengan fasilitas lengkap untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan terjadi protes dari sebagian masyarakat karena lahan yang digunakan merupakan bekas tanah wakaf masjid. Pemerintah kemudian melakukan musyawarah dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mencari solusi, hingga akhirnya diputuskan pembangunan tetap dilakukan dengan mengganti tanah wakaf tersebut dengan lahan baru yang lebih layak untuk pembangunan masjid. Berdasarkan kasus tersebut, analisis yang tepat tentang implementasi nilai ketuhanan dalam paradigma pembangunan adalah ....

a)

pembangunan rumah sakit dapat dilakukan tanpa memperhatikan keberatan masyarakat, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat

b)

protes masyarakat tidak perlu dihiraukan karena pembangunan fasilitas kesehatan merupakan kepentingan bersama yang lebih layak untuk dibenturkan daripada kepentingan kelompok tertentu

c)

musyawarah antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menunjukkan bahwa nilai ketuhanan diwujudkan melalui penghormatan terhadap fungsi tanah wakaf dan kebutuhan umat

d)

penggantian tanah wakaf dengan lahan lain merupakan bentuk kompromi politik semata, bukan implementasi nilai ketuhanan dalam pembangunan

82.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Teks ini menjadi landasan hukum dan politik bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Pembukaan UUD 1945 termasuk kategori .... Pancasila.

a)

objek formal

b)

objek material

c)

nilai instrumental

d)

nilai fundamental

83.

Pemerintah menyelenggarakan Festival Budaya Nasional di Yogyakarta dengan melibatkan seniman dari Aceh, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Papua. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan keragaman budaya Indonesia sekaligus memperkuat rasa persaudaraan antar daerah. Jika dianalisis berdasarkan implementasi sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, maka kegiatan tersebut mencerminkan ....

a)

penghargaan terhadap keragaman budaya yang memperkokoh persatuan bangsa

b)

dominasi budaya Jawa sebagai tuan rumah sehingga mengurangi peran budaya lain

c)

upaya pemerintah pusat untuk menunjukkan kekuasaan politik terhadap daerah

d)

perayaan seremonial semata yang tidak berpengaruh pada persatuan bangsa

84.

Pemerintah melaksanakan program pembangunan bendungan untuk mengatasi krisis air dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, pembangunan ini menimbulkan dampak sosial berupa relokasi masyarakat desa sekitar bendungan. Sebagian warga menilai proses relokasi dilakukan terburu-buru dan kompensasi yang diberikan tidak sesuai kebutuhan hidup layak. Jika dianalisis dari perspektif implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sila ke-2 Pancasila, maka kebijakan pembangunan tersebut seharusnya ....

a)

memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dengan pemberian kompensasi yang adil

b)

mengutamakan kepentingan nasional meskipun sebagian hak masyarakat harus dikorbankan

c)

melaksanakan pembangunan sesuai target waktu tanpa terlalu lama menunggu persetujuan warga

d)

memberikan prioritas pada keberhasilan teknis proyek karena manfaat jangka panjang lebih penting

85.

Mahasiswa perlu memahami sejarah perumusan Pancasila agar tidak hanya menghafal tanggal dan tokoh, tetapi juga mampu melihat dinamika, nilai, dan konteks kebangsaan yang melatarbelakanginya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Pancasila pada aspek sejarah dapat dijelaskan sebagai ....

a)

hasil keputusan sidang tahun 1945 yang disepakati oleh para tokoh bangsa tanpa menyertai dinamika perdebatan yang terjadi

b)

cara untuk menguraikan proses lahirnya Pancasila dengan menampilkan tokoh, peristiwa, serta konteks sosial politik yang mempengaruhi perumusan dasar negara

c)

gambaran Pancasila terutama sebagai simbol persatuan historis bangsa, namun kurang menekankan relevansinya bagi kehidupan kebangsaan masa kini

d)

gambaran sejarah Pancasila terutama dari sisi dokumen formal kenegaraan, dengan perhatian terbatas pada aspek etika maupun refleksi kritis generasi sekarang

86.

Sila pertama Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental karena menegaskan pentingnya nilai religius sebagai landasan moral bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tepat adalah ....

a)

setiap warga negara wajib memeluk agama tertentu dan tidak boleh ada kebebasan dalam berkeyakinan

b)

prinsip yang menyatakan bahwa negara yang rakyatnya bertuhan, mengharapkan berdirinya Indonesia merdeka berdasarkan landasan kerohanian, menjadi fundamen moral dan berdimensi religius bagi seluruh kehidupan negara

c)

agama dijadikan hukum tertinggi negara sehingga seluruh aturan negara harus sama dengan aturan agama mayoritas

d)

negara hanya mengakui satu agama resmi dan tidak memberi ruang bagi agama serta kepercayaan lain yang dianut rakyatnya

87.

Pemerintah desa menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu. Namun, beberapa keluarga mampu tetap menerima bantuan karena memiliki kedekatan dengan panitia penyalur. Apa akibat dari praktik penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran terhadap penerapan prinsip sila ke-5 Pancasila?

a)

Semua warga merasakan manfaat secara merata dan bangga dengan pemerintah desa

b)

Ketidakadilan bagi warga yang membutuhkan sehingga prinsip keadilan sosial terganggu

c)

Program tetap berhasil karena sebagian warga terbantu

d)

Penyaluran bansos menjadi lebih cepat dan efisien karena asal semua tersalurkan

88.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat membuat masyarakat mudah terpapar berita hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial. Kondisi ini kerap menimbulkan perselisihan, bahkan konflik berbasis suku, agama, dan golongan. Tindakan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi kondisi tersebut adalah ....

a)

menguatkan literasi digital dan etika bermedia, mendorong tabayyun sebelum menyebarkan informasi, serta membangun dialog antarwarga

b)

mendorong pembatasan total terhadap penggunaan media sosial agar tidak memicu perdebatan

c)

mengabaikan perbedaan pandangan karena konflik akan reda dengan sendirinya tanpa intervensi

d)

mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas agar suara yang berbeda tidak memecah persatuan