aparat penegak hukum meliputi polisi, jaksa, dan hakim

sanksi-sanksi bagi pelanggarnya

proses beracara di pengadilan

lembaga dan proses

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang berkaitan dengan penyediaan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat

keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah, lemabaga dan proses yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap konsumen

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hak atas kemerdekaan

larangan penjualan produk-produk berbahaya

empat hak dasar konsumen

perlunya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen

pendidikan konsumen

tersedianya upaya ganti rugi yang efektif

kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen

klausula baku

peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku lagi

peraturan yang telah ada sebelumnya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK

peraturan yang telah ada sebelumnya menjadi satu dengan UUPK

kedua peraturan tidak belaku

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hukum konsumen dalam hukum perdata

hukum konsumen dalam hukum publik

incoterms

manfaat

keadilan

akuntabilitas

keamanan dan keselamatan

meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

menciptkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

meningkatkan dan membekali konsumen dengan keterampilan membuat surat gugatan

perlindungan konsumen di sektor perbankan

perlindungan konsumen dengan pelaku usaha lembaga pembiayaan

perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perliku Pelaku Usaha Jasa Keuangan

perlindungan konsumen asuransi

akhir

antara

investor

badan hukum

konsumen harus orang yang membeli dari pelaku usaha

konsumen diartikan sebagai orang menggunakan barang dan/atau jasa terlepas ada tidaknya hubungan perjanjian/kontraktual

konsumen adalah dapat berbentuk badan usaha

semua jawaban benar

memiliki tingkat pendidikan tertentu

mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar

lancar berkomunikasi

memiliki perusahaan besar

pelaku usaha dalam membuat dan memasarkan produknya harus berhati-hati

pelaku usaha dan konsumen wajib berhati-hati

kedudukan antara pelaku dan konsumen adalah seimbang sehingga konsumen tidak perlu dilindungi

konsumen harus mendaptkan perlindungan dari negara

pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan

pihak-pihak yang menempatkan dananya

pihak-pihak yang memanfaatkan dananya

semua pilihan benar

sesuatu yang harus diberikan

sesuatu yang dapat dinilai dengan uang

tuntutan perorangan/kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi yang dilindungi oleh hukum

tuntutan yang mengandung sengketa

hak untuk mendapatkan keamanan

hak unutk mendapatkan informasi

hak untuk memilih

hak untuk mendapatkan keamanan, informasi, dan memilih

UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

UU tentang Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009

POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

jual beli dengan maksud untuk menipu pelaku usaha

dengan pelaku usaha dengan jujur

dengan pelaku usaha dengan maksud memerasa pelaku usaha

jual beli dengan menguntungkan pihak ketiga

24 POJK

25 POJK

26 POJK

27 POJK

pedagang

koperasi

perusahaan asuransi

semua jawaban salah

didirikan dan berkedudukan di atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia

beraal dari negara-negara di Asia

pelaku usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia

semua jawaban salah

menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

mendapat pelayanan secara benar, tidak diskriminatif

pelaku usaha memiliki modal yang besar

kegiatan pelaku usaha memiliki pekerja yang besar

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha)

pelaku usaha memiliki teknologi untuk emmbuktikan bahwa ia tidak bersalah

Pasal 4 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 5 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 6 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

semua jawaban benar

pelaku usaha dilarang mengguankan strategi pemasaran produk dan/atau layanan dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain

pelaku usaha dilarang melakukan penawaran produl dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi

pelaku usaha dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga

semua jawaban benar

tanggung jawab secara keperdataan dan secara pidana

tanggung jawab secara mutlak

tanggung jawab secara renteng

semua jawaban benar

importir tidak bertanggung jawab

tanggung jawab ada di pihak pelaku usaha di luar negeri

importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor

importir tidak bertanggung jawab karena bukan sebagai produsen produk

ada pada masing-masing pihak

merupakan tanggung jawab tergugat (pelaku usaha)

ada pada konsumen

merupakan tanggung jawab yang menggugat

bertanggung jawab karena merupakan produsen dari barang tersebut

dibebaskan dari tanggung jawab karena tidak menjual secara langsung kepada konsumen

hanya bertanggung jawab kepada pelaku usaha lainnya

dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut

1 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1 Kode Etik Kedokteran

memperoleh ganti kerugian

memberikan persetujuan atau pun penolakan terhadap terapi yang dilakukan atas dirinya

memperoleh penyelesaian sengketa yang layak

mendapat informasi mengenai obat yang diberikan

strict liability

medical record

contributory neglience

informed consent

memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu

menaati UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mendapatkan informed consent

mendapatkan second opinio

BPOM

BPSK

BPKN

YLKI

mobile banking

social media

e-commerce

elektronik banking

hak konsumen

klausula sepihak

klausula baku

perjanjian konsumen

John F Kennedy

David Ogilvy

Terrence Shimp

Yusuf Shofie

10 UUPK

11 UUPK

18 UUPK

17 UUPK

institusi perlindungan konsumen

praktik keterbukaan dan penjualan

pemeliharaan dan penanganan rekening nasabah

pengajuan kredit

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie

Burgerlijk Wetboek

Wetboek Van Koophandel

semua jawaban benar

UUPK

KUHPidana

UU Pangan

KUH Perdata

keamanan dan keselamatan kesehatan, martabat, dan jiwa orang

harta benda

perekonomian secara nasional

perjanjian

perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya

menghindari atau memperkecil pembayarann pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

persekongkolan dalam penentuan harga

pencantuman klausula baku

49 ayat (1) UU OJK

50 ayat (1) UU OJK

51 ayat (1) UU OJK

49,50,51 ayat (1) UU OJK

konsumen

pelaku usaha

pemerintah

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

membuat peraturan perundang-undangan, pemberi izin atau lisensi

mengadakan perencanaan dan pemberian subsidi

pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum diselenggarakan dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan masyarakat

memberi ganti rugi kepada konsumen

penguasa sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun

dapat langsung diterapkan tanpa putusan pengadilan

serta merta dapat diterapkan

sebagai bentuk daya paksa dari pemerintah

pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan barang

praktik penjualan

lingkungan hidup

penyelesaian sengketa

peringatan tertulis

denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu

pencabutan izin kegiatan usaha

hukuman penjara

seseorang yang mengikat satu atau lebih orang lain

seseorang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih

yang dilakukan karena adanya suatu janji

hukum seorang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih

kesepakatan, kewenangan, dan kuasa

kesepakatan, kecakapan, objek, causa

kesepakatan, kecakapan, benda, sebab

kesepakatan dan kecakapan

pelaku usaha

konsumen

pelaku usaha dan konsumen secara seimbang

pemerintah

pellaku usaha untuk kepentingan konsumen

pellaku usaha untuk kepentingan pelaku usaha

pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha

pihak ketiga dari negosiasi para pihak

pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab terhadap kehilangan bagasi

kehilangan barang tanggung jawab manajemen hotel

pembeli harus teliti dan berhati2

barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan

tidak berbuat seperti yang diwajibkan

mencemarkan nama baik seseorang

melakukan pembayaran yang tidak terutang

melakukan pengancaman thdp orang lain

perbuatan, kerugian, ada hubungan antara perbuatan dengan kerugian, kesalahan

perbuatan, kerugian, perbuatan yang menumbulkan kuntungan , kesalahan

perbuatan, kerugian, ada perbuatan dengan kerugian, kesepakatan

adanya kerugian yang dapat dinilai uang

bunga

kerugian

kemampuan/kekayaan pihak yang dirugikan

keuntungan yang akan ada

pengembalian uang/barang yang sejenis taau setara nilainya

membayar ongkos perawatan kesehatan

membayar kerugian immaterial

memberi santunan

wanprestasi (tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban dalam suatu perjanjian)

perbutan melawan hukum

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

sengketa

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Menteri Kesehatan

Menteri Lingkugan Hidup

Menteri Pertahanan

diri pelaku usaha

sarana dan prasarana produksi

iklim usaha secara keseluruhan

pengawasan persaingan usaha

terciptanya iklim usaha dan tumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen

berkembangnya lembaga perlindungan kosnumen swadaya masyarakat

meningkatnya kualitas seumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen

pengawasan klausula baku

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

BPSK

BPKN

YLKI

BPSK

Kemendag

LAPS

OJK

Presiden

Menteri kesehatan

BPSK

DPR

menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

memberi nasehat kepada konsumen yang memerlukannya

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengduan konsumen

menyelesaikan sengketa konsumen

mediasi

arbitrase

konsiliasi

litigasi

perdamaian

gugatan ditolak

gugatan dikabulkan

perjanjian

kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

kegiatan transaksi bisnis internasional

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan melalui luar pengadilan

penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen dan secara damai

penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan penyelesaian secara damai

penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan melalui lembaga konsumen

akibat adanya hubungan kontraktual dengan pelaku usaha

antara pelaku usaha dengan nasabah investornya terkait dengan bisnis investasi

akibat proses jual beli antara pelaku usaha dengan mitra bisnisnya

antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut adanya ganti rugi akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa

konsumen dan sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama

seorang konsumen atau ahli warisnya

LPKSM

pemerintah/instansi terkait

LPKSM

BPKN

BPSK

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

pemeriksaan ulang pihak-pihak yang bersengketa

pemeriksaan ulang saksi-saksi

pemeriksaan ulang para pihak, berkas perkara dan putusan BPSK

pemeriksaan berkas perkara dan putusan BPSK

sengketa antara nasabah perbankan dengan pelaku usaha

pengaduan konsumen yang tidak dapat diselesaikan di lembaga jasa keuangan yang bersangkutan

penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finanasial pada konsumen

tidak diberikannya ganti rugi kepada konsumen

UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan

POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)

arbitrase

mediasi

konsiliasi

ajudikasi

aksesibiltas, independensi, prinsip keadilan, efisiensi dan efektivitas

aksesibiltas, akuntabilitas, sederhana, efisiensi dan efektivitas

akuntabilitas, profesional, efisiensi dan efektivitas

independensi, prinsip keadilan, efisiensi dan efektivitas

seorang konsumen tidak bisa menempuh penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan apabila telah menempuh penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

seorang konsumen yang telah menempuh penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat menempuh penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan jika upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

seorang konsumen dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen baik di luar pengadilan maupun di pengadilan secara bersama-sama

seorang konsumen yang telah menempuh penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat menempuh penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan jika konsumen menginginkannya

jumlah penggugat harus cukup banyak sehingga jika diajukan secara sendiri-sendiri tidak lagi mencerminkan proses beracara yang efisien

adanya kesamaan hukum soal hukum (question of law) dan fakta (question of fact) antara pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakilinya

adanya kelayakan dari pihak yang mewakili

adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara class members dan class representative

organisasi tersebut tidak mengalami kerugian secara langsung

tuntutan tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang

gugatan oleh organsiasi dilaksanakan untuk kepentingan umum

gugatan diajukan tidak boleh lebih dari 2 tahun setelah adanya peristiwa yang menyebabkan kerugian

berbentuk badan hukum atau yayasan

terdaftar dan diakui pemerintah

memiliki anggaran dasar serta aktif melaksanakan kegiatannya di bidang perlindungan konsumen

memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia

pelanggaran UUPK dilakukan oleh perusahaan

pemerintah menjadi korban akibat menggunakan barang dan/atau jasa

barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

adanya pengaduan dari masyarakat untuk mengajukan gugatan

Pengadilan Hub Internasional

Pengadilan Militer

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung

Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung

di tempat kedudukan pelaku usaha

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

di tempat kedudukan konsumen

di tempat kedudukan para pihak

identitas para pihak, notifikasi, dan petitum

fundamental petendi, notifikasi, dan petitum

notifikasi, petitum, identitas para pihak

fundamental petendi, petitum, identitas para pihak

kesalahan dibebankan kepada penggugat (konsumen)

unsur kesalahan merupakan beban dari tergugat (Pelaku usaha)

unsur kesalahan merupakan kewajiban pihak yang mendalilkan

unsur kesalahan merupakan kesepakatan para pihak

Pengadilan Negeri

UUPK dan HIR/Rbg

UUPK

HIR/Rbg