wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pelaksanaan PBJ 1

Total questions: 90

Worksheet time: 2hrs 35mins

Name
Class
Date
1.
Batas maksimum penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe I ialah….
a)
tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim pelaksana
b)
tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim persiapan
c)
tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana
d)
tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim persiapan
2.
Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam....
a)
rancangan kontrak
b)
Kerangka Acuan Kerja
c)
Harga Perkiraan Sendiri
d)
laporan pelaksanaan pekerjaan
3.
Yang dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola (pelaksanaan Swakelola tipe II) ialah ….
a)
PA/ KPA
b)
PPK
c)
Pokja Pemilihan
d)
Kepala Daerah
4.
Yang harus menandatangani kontrak dalam pelaksanaan Swakelola tipe II ialah....
a)
PA/KPA dan PPK
b)
PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola
c)
PA dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola
d)
Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan Pokja Pemilihan
5.
Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada....
a)
Agent Pengadaan
b)
UKPBJ
c)
PPK
d)
Pokja pemilihan
6.
Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. Salah satu kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu ialah....
a)
penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden
b)
barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara
c)
pelaksanaan E-purchasing
d)
permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama
7.
Jenis pekerjaan yang wajib mengalokasikan waktu untuk masa sanggah banding ialah….
a)
Pengadaan Barang
b)
Pekerjaan Konstruksi
c)
Pengadaan Jasa Lainnya
d)
Pengadaan Jasa Konsultansi
8.
Yang TIDAK termasuk ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat ialah …
a)
peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
b)
peserta memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan harga
c)
evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi SPSE
d)
penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
9.
Salah satu penyebab terjadinya Tender/Seleksi gagal ialah…
a)
calon pemenang cadangan 2 dan 3 mengundurkan diri
b)
jumlah Penyedia barang/jasa yang lulus administrasi dan teknis hanya 1 peserta
c)
seluruh penawaran harga tender B/PK/JL di atas HPS
d)
jumlah Penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran hanya 2 peserta
10.
Tindak lanjut tender/seleksi gagal jika ditemukan kesalahan evaluasi penawaran ialah….
a)
tender ulang
b)
Prakualifikasi ulang
c)
Dilanjutkan
d)
evaluasi penawaran ulang
11.
Salah satu bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak ialah....
a)
identifikasi kebutuhan
b)
menentukan sasaran pekerjaan
c)
serah terima hasil pekerjaan
d)
menetapkan spesifikasi teknis
12.
Pilihan cara pembayaran yang paling tepat untuk pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service) ialah....
a)
Termin
b)
Bulanan
c)
Sekaligus 100% di awal kontrak
d)
Sekaligus 100% di Akhir kontrak
13.
Yang harus dilakukan oleh PPK jika saat pelaksanaan pekerjaan ada perubahan volume pekerjaan ialah….
a)
Membatalkan kontrak
b)
Melakukan perubahan kontrak
c)
Menolak perubahan kontrak
d)
Membayar sesuai dengan kontrak awal
14.
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar....
a)
dapat mendahului Tahun Anggaran
b)
tidak dapat melewati Tahun Anggaran
c)
dapat melewati Tahun Anggaran
d)
tidak dapat diberikan perpanjangan waktu
15.
Yang TIDAK termasuk pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur….
a)
waktu penyelesaian pekerjaan
b)
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia
c)
perpanjangan jaminan pelaksanaan
d)
jumlah denda keterlambatan maksimal
16.
Pengadaan Barang/Jasa untuk menangani keadaan darurat termasuk ….
a)
Penunjukan langsung
b)
Pengadaan langsung
c)
Tender cepat
d)
Pengadaan khusus
17.
Hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik diantaranya....
a)
melakukan penunjukan langsung
b)
menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis
c)
melakukan tender cepat
d)
penggunaan konstruksi permanen dalam kurun waktu yang tidak terbatas
18.
Contoh pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan ialah….
a)
Jasa hotel
b)
Pengadaan kendaraan bermotor
c)
Jasa konsultan perencana
d)
Jasa konstruksi sederhana
19.
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dapat diatur tersendiri dengan …
a)
Peraturan Perpres No 16 Tahun 2018
b)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
c)
Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum
d)
Peraturan Menristek Dikti
20.
Salah satu metode penetapan pelaksana penelitian berdasarkan …
a)
Penugasan
b)
Seleksi
c)
Pengadaan Langsung
d)
Penunjukan Langsung
21.
Kompetisi pelaksana penelitian dilaksanakan melalui....
a)
seleksi administrasi penelitian
b)
seleksi teknis penelitian
c)
seleksi biaya penelitian
d)
seleksi proposal penelitian
22.
Ketentuan yang menjadi acuan pada pengadaan kendaraan operasional untuk kantor perwakilan Indonesia di Luar Negeri ialah.…
a)
Peraturan Presiden 4 tahun 2015 berikut juknisnya
b)
Peraturan Menteri Luar Negeri berikut juknisnya
c)
Peraturan Presiden 16 tahun 2018 berikut juknisnya
d)
Peraturan Presiden 16 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Luar Negeri
23.
Paket Pengadaan Barang/Jasa yang boleh diikuti oleh Penyedia asing ialah…
a)
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paket diatas Rp. 1 Triliun
b)
Pengadaan jasa PCO dengan nilai Rp. 10 Miliar
c)
Pengadaan barang dengan paket Ro. 30 Miliar
d)
Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paket Rp. 5 Miliar
24.
Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda pada Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional, bahasa yang dijadikan acuan dalam dokumen pemilihan ialah....
a)
Bahasa Indonesia dan Inggris
b)
Bahasa Indonesia
c)
Bahasa Inggris
d)
Tidak ada batasan
25.
Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan….
a)
sebelum Rencana Umum Pengadaan diumumkan
b)
sesudah diterbitkannya Surat Penyedia Pengadaan Barang/Jasa
c)
sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
d)
sesudah disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
26.
Pelaksanaan pemilihan Penyedia dapat dilakukan sebelum RUP diumumkan.
a)
B
b)
S
27.
Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/ L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
a)
B
b)
S
28.
Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah.
a)
B
b)
S
29.
Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).
a)
B
b)
S
30.
Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA dapat melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria masih cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.
a)
B
b)
S
31.
Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
a)
B
b)
S
32.
PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis.
a)
B
b)
S
33.
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
a)
B
b)
S
34.
Tender Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak di atas Rp. 100 Miliar.
a)
B
b)
S
35.
Pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
a)
B
b)
S
36.
Sesuai Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, Organisasi Masyarakat wajib mendapat alokasi paket pengadaan yang dilaksanakan Swakelola pada K/L/Perangkat Daerah.
a)
B
b)
S
37.
Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Organisasi Masyarakat.
a)
B
b)
S
38.
Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
a)
B
b)
S
39.
Penetapan tim persiapan dan tim pengawas dalam penyelenggaraan Swakelola tipe II dan III ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran.
a)
B
b)
S
40.
Penetapan tim persiapan, tim pengawasan dan tim pelaksana pada penyelenggara Swakelola tipe IV oleh Organisasi Masyarakat ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran.
a)
B
b)
S
41.

Cara pemanfaatan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah...

a)

Melalui e-purchasing

b)

Melalui e-marketplace

c)

Melalui e-vendor management

d)

Melalui e-green produk

42.

Berikut yang TIDAK termasuk kriteria keadaan tertentu dalam Penunjukan Langsung pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah...

a)

Satu kesatuan sistem konstruksi

b)

Tender ulang gagal

c)

Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I

d)

Hanya 1 pelaku usaha yang mampu

43.

Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi disebut...

a)

Penunjukan Langsung

b)

Pengadaan Langsung

c)

Tender

d)

Seleksi

44.

Pada pelaksanaan tender cepat, evaluasi penawaran menggunakan sistem...

a)

Nilai

b)

BSUE

c)

Kualitas

d)

Harga terendah

45.

Dalam pelaksanaan tender cepat, peserta tender cepat memasukan penawaran...

a)

administrasi, teknis dan harga

b)

harga

c)

administrasi

d)

teknis

46.

Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia adalah...

a)

Setelah RUP diumumkan

b)

Setelah DIPA disahkan

c)

Setelah pengumuman tender

d)

Bisa dilakukan kapan saja

47.

Jumlah minimum peserta yang lulus prakualifikasi pada pengadaan jasa konsultansi adalah

a)

5 peserta

b)

4 peserta

c)

3 peserta

d)

2 peserta

48.

Metode penawaran harga secara berulang (e-reverse auction) dapat digunakan untuk...

a)

Pengadaan langsung

b)

Tender cepat

c)

Penunjukan langsung

d)

Pembelian langsung

49.

Apabila dalam tender/seleksi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender/seleksi dinyatakan gagal oleh...

a)

Pengguna Anggaran

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Pejabat Pengadaan

50.

Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi...

a)

5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS

b)

10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS

c)

5% dari harga yang tercantum dalam kontrak baru

d)

10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal

51.

Pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang...

a)

merupakan kebutuhan operasional K/L/D

b)

menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Kembaga atau Kepala Daerah

c)

sudah tercantum dalam katalog elektronik

d)

merupakan kebutuhan berulang K/L/D

52.

Pemilihan penyedia Pengadaan Laptop dengan nilai Rp 130 juta paling tepat menggunakan metode...

a)

Tender

b)

Seleksi

c)

Penunjukan langsung

d)

Pengadaan Langsung

53.

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan, maka perlu ada jaminan ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat. Metode pemilihan penyedia yang tepat untuk pengadaan benih dan pupuk tersebut adalah...

a)

Pengadaan Langsung

b)

Penunjukan Langsung

c)

Tender Cepat

d)

Tender

54.

Pemilihan penyedia Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah PKN STAN dengan nilai Rp 200 Milyar, paling tepat menggunakan metode...

a)

Tender

b)

Tender Cepat

c)

Seleksi

d)

Penunjukan Langsung

55.

Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung Kuliah PKN STAN dengan nilai Rp 120 juta, paling tepat menggunakan metode...

a)

Pengadaan Langsung

b)

Penunjukan Langsung

c)

Tender

d)

Seleksi

56.

Penilaian Kualifikasi pelaku usaha yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran disebut...

a)

Prakualifikasi

b)

Pascakualifikasi

c)

Kualifikasi

d)

Evaluasi teknis

57.

Untuk menyamakan pemahaman antara pokja pemilihan dan peserta tender maka dilakukan tahap...

a)

Pengumuman Tender

b)

Penjelasan Tender

c)

Pembuktian Kualifikasi

d)

Sanggah

58.

Pada pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi , evaluasi kualifikasi administrasi, teknis dan kualifikasi keuangan menggunakan sistem...

a)

Nilai

b)

Harga Terendah

c)

Kualitas

d)

Gugur

59.

Untuk memverifikasi kesesuaian data pada isian kualifikasi dengan dokumen asli maka dilakukan tahap...

a)

Pengumuman

b)

Penjelasan

c)

Pembuktian Kualifikasi

d)

Sanggah

60.

Tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran disebut...

a)

Pra Bidding

b)

Bidding

c)

Pasca Bidding

d)

Post Bidding

61.

Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan adalah...

a)

Pascakualifikasi

b)

Prakualifikasi

c)

Sistem Gugur

d)

Pembobotan

62.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik adalah...

a)

Pengadaan Langsung

b)

Penunjukan Langsung

c)

Tender Cepat

d)

Pemasukan penawaran ulang

63.

Berikut yang TIDAK termasuk cara pembayaran prestasi pekerjaan adalah...

a)

Bulanan

b)

Termin

c)

Sekaligus setelah pekerjaan selesai

d)

Sekaligus sebelum pekerjaan selesai

64.

Apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka dilakukan...

a)

Perpanjangan Kontrak

b)

Pemutusan Kontrak

c)

Addendum Kontrak

d)

Penyelesaian Kontrak

65.

Salah satu ketentuan dalam keadaan kahar adalah...

a)

Pelaksanaan kontrak tidak dapat diberhentikan

b)

Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat melakukan perubahan kontrak

c)

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran

d)

Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen pemilihan

66.

Berikut yang TIDAK termasuk pengadaan khusus adalah...

a)

PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat

b)

PBJ di luar negeri

c)

PBJ untuk keadaan tertentu

d)

PBJ untuk pelaksanaan penelitian

67.

Berikut yang TIDAK termasuk keadaan darurat dalam PBJ pemerintah adalah...

a)

Penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden

b)

Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial

c)

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

d)

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik

68.

Penanganan dampak bencana pada keadaan darurat bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial disebut...

a)

Siaga darurat

b)

Tanggap darurat

c)

Transisi darurat ke pemulihan

d)

Pasca bencana

69.

Proses PBJ pada penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara...

a)

Tender

b)

Tender Cepat

c)

Seleksi

d)

Menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis

70.

Berikut yang termasuk dalam pengecualian Peraturan Presiden 16/2018 adalah

a)

PBJ pada Kementerian/Lembaga/Daerah

b)

PBJ pada keadaan tertentu

c)

PBJ untuk penanganan keadaan darurat

d)

PBJ berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat

71.

Contoh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah...

a)

Listrik, Telepon, Air Bersih

b)

Jasa akomodasi hotel

c)

Jasa sewa gedung/gudang

d)

Jasa Pengacara

72.

Contoh PBJ yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah...

a)

Listrik

b)

Telepon

c)

Bahan Bakar Minyak

d)

Jasa akomodasi hotel

73.

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu...

a)

pengadaan langsung

b)

tender dan seleksi

c)

penunjukan langsung

d)

Kompetisi dan penugasan

74.

Berikut yang TIDAK termasuk pelaksana penelitian adalah...

a)

UKPBJ

b)

Perguruan Tinggi

c)

Ormas

d)

Individu Pegawai ASN/non Pegawai ASN

75.

Batasan nilai paket yang bisa diikuti perusahaan asing dalam PBJ untuk pekerjaan konstruksi adalah...

a)

> Rp 25 Miliar

b)

> Rp 1 Triliun

c)

> Rp 50 Miliar

d)

> Rp 1 Miliar

76.

Batasan nilai paket yang bisa diikuti perusahaan asing dalam PBJ untuk pengadaan barang dan jasa lainnya adalah...

a)

> Rp 1 Triliun

b)

> Rp 25 Miliar

c)

> Rp 50 Miliar

d)

> Rp 500 juta

77.

Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi internasional harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu...

a)

tidak harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional

b)

kerja sama dengan badan usaha asing

c)

melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional

d)

boleh langsung ikut serta

78.

Dokumen pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam bahasa...

a)

Bahasa Indonesia

b)

Bahasa Inggris

c)

Bahasa Internasional

d)

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

79.

Berikut yang merupakan ketentuan dalam penelitian adalah...

a)

Penelitian hanya dapat menggunakan anggaran 1 penyelenggara penelitian

b)

Pembayaran pelaksanaan penelitian hanya bisa dilakukan secara sekaligus

c)

ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan LKPP

d)

Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 Tahun Anggaran atau melebihi 1 Tahun Anggaran

80.

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian disebut...

a)

Kompetisi

b)

Penugasan

c)

Tender

d)

Seleksi

81.
Tim Pelaksana pada swakelola tipe IV ditetapkan oleh....
a)
PA/KPA
b)
PPK
c)
Pimpinan Organisasi Masyarakat Pelaksana Swakelola
d)
Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
82.
Yang TIDAK termasuk penyelenggara swakelola ialah
a)
Tim Perencana
b)
Tim Persiapan
c)
Tim Pelaksana
d)
Tim Pengawas
83.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan swakelola bekerjasama dengan Muhammadiyah Halmahera Timur, Maluku Utara untuk pendidikan anak-anak di daerah perbatasan. Tim pelaksana untuk kegiatan swakelola tersebut ialah....
a)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
b)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Timur
c)
Muhammadiyah Halmahera Timur
d)
Masyarakat sekitar Halmahera Timur
84.
Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola disebut…
a)
Swakelola tipe I
b)
Swakelola tipe II
c)
Swakelola tipe III
d)
Swakelola tipe IV
85.
Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada swakelola tipe II ditetapkan oleh....
a)
PA/KPA penanggungjawab anggaran
b)
PPK penanggungjawab anggaran
c)
Pimpinan Organisasi Masyarakat Pelaksana Swakelola
d)
Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
86.
Tim Pelaksana pada swakelola tipe IV ditetapkan oleh....
a)
PA/KPA
b)
PPK
c)
Pimpinan Organisasi Masyarakat Pelaksana Swakelola
d)
Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
87.
Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam....
a)
rancangan kontrak
b)
Kerangka Acuan Kerja
c)
Harga Perkiraan Sendiri
d)
laporan pelaksanaan pekerjaan
88.
Tugas Tim Pelaksana dalam pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola diantaranya ialah....
a)
melaporkan pengawasan persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola kepada PPK secara berkala
b)
melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala
c)
menyusun jadwal pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK secara berkala
d)
menyusun rencana kegiatan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan kepada PPK secara berkala
89.

persiapan pengadaan melalui swakelola meliputi dibawah ini, kecuali

a)

penyusunan Spek/KAK

b)

Jadwal pelaksanaan

c)

Rencana Kegiatan

d)

Penetapan Sasaran

e)

RAB

90.

persiapan pengadaan melalui swakelola ini ditetapkan oleh PPK tapi tidak untuk

a)

RAB

b)

Jadwal Pelaksanaan

c)

Rencana Kegiatan

d)

Sasaran Pekerjaan Swakelola