wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KOMPRE MHU

Total questions: 66

Worksheet time: 33mins

Name
Class
Date
1.

Keterkaitan antara rukun iman, rukun Islam, dan ihsan paling tepat dipahami sebagai

a)

Sistem hukum yang berdiri di luar praktik sosial

b)

Tiga konsep yang berdiri sendiri tanpa relasi hierarkis

c)

Struktur normatif yang saling melengkapi dalam dimensi akidah, syariah, dan akhlak

d)

Konsep teologis yang hanya relevan dalam kajian tasawuf

e)

Tahapan historis perkembangan ajaran Islam

2.

Ihsan dalam perspektif hadis Jibril memiliki implikasi metodologis terhadap fiqh karena

a)

Menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri

b)

Menggantikan hukum zahir dengan niat semata

c)

Menekankan dimensi batin dalam penetapan hukum

d)

Menolak pendekatan qiyas

e)

Menghapus peran ijtihad

3.

Secara etimologis, fiqh berarti

a)

Ijtihad kolektif

b)

Pengetahuan yang bersifat rasional

c)

Dalil syar’i

d)

Pemahaman yang mendalam

e)

Ketetapan hukum yang pasti

4.

Perbedaan paling mendasar antara fiqh dan syariah adalah

a)

Keduanya identik tanpa perbedaan

b)

Syariah hasil ijtihad, fiqh wahyu

c)

Fiqh hanya mengatur ibadah

d)

Fiqh bersifat dinamis, syariah bersifat tetap

e)

Fiqh bersifat ilahi, syariah bersifat manusiawi

5.

Yang termasuk objek kajian fiqh muamalah adalah

a)

Tafsir dan hadis

b)

Shalat dan zakat

c)

Puasa dan haji

d)

Jual beli dan sewa menyewa

e)

Akidah dan akhlak

6.

Ushul fiqh didefinisikan sebagai

a)

Ilmu tentang kaidah penetapan hukum syar’i

b)

Metode dakwah Islam

c)

Sejarah pembentukan mazhab fiqh

d)

Kumpulan hukum-hukum praktis

e)

Ilmu tentang perbedaan pendapat ulama

7.

Ijtihad dalam ushul fiqh mensyaratkan

a)

Pengalaman praktik muamalah

b)

Memiliki otoritas politik

c)

Mengikuti mazhab tertentu secara mutlak

d)

Hafal seluruh kitab fiqh

e)

Penguasaan dalil dan metodologi istinbath

8.

Talfiq adalah

a)

Menggabungkan pendapat beberapa mazhab dalam satu kasus

b)

Mengikuti pendapat mayoritas ulama

c)

Mengikuti satu mazhab secara konsisten

d)

Menolak seluruh mazhab

e)

Mengutamakan maslahat

9.

Ittiba’ berbeda dengan taqlid karena ittiba’

a)

Berlaku hanya pada ibadah

b)

Mengabaikan ijtihad

c)

Bersifat wajib

d)

Berdasarkan dalil yang diketahui

e)

Tanpa dalil

10.

Sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah

a)

Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas

b)

Istihsan dan Maslahah Mursalah

c)

‘Urf dan Sadd al-Dzari’ah

d)

Fatwa sahabat

e)

Maqashid Syariah

11.

Contoh sumber hukum Islam yang diperselisihkan adalah

a)

Qiyas

b)

Al-Qur’an

c)

Istihsan

d)

Sunnah

e)

Ijma’

12.

Tingkatan ijtihad tertinggi adalah

a)

Mujtahid fatwa

b)

Mujtahid mutlaq

c)

Mujtahid tarjih

d)

Mujtahid mazhab

e)

Muqallid

13.

Hukum takhlifi berkaitan dengan

a)

Sebab dan syarat

b)

Status objek

c)

Sah dan batal

d)

Akibat hukum

e)

Perintah dan larangan

14.

Yang termasuk hukum wadh’i adalah

a)

Mandub

b)

Sebab

c)

Makruh

d)

Haram

e)

Wajib

15.

Kaidah fiqh al-umuru bi maqashidiha bermakna

a)

Alasan darurat membolehkan yang terlarang

b)

Kerusakan harus dihilangkan

c)

Perbuatan dinilai berdasarkan tujuan

d)

Yakin tidak hilang karena ragu

e)

Kesulitan mendatangkan kemudahan

16.

Contoh penerapan kaidah al-dhararu yuzal dalam ekonomi adalah

a)

Kewajiban zakat

b)

Anjuran sedekah

c)

Pelaranagn riba

d)

Akad jual beli tunai

e)

Keabsahan wakaf

17.

Ushul fiqh ekonomi Islam membahas

a)

Teknik pemasaran modern

b)

Metode penetapan hukum dalam aktivitas ekonomi

c)

Kebijakan fiskal negara

d)

Manajemen perusahaan

e)

Akuntansi konvensional

18.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berfungsi untuk

a)

Menyelesaikan sengketa ekonomi

b)

Mengeluarkan fatwa kesyariahan produk keuangan

c)

Mengawasi operasional harian lembaga keuangan

d)

Mengelola zakat nasional

e)

Menjalankan bank syariah

19.

Salah satu tugas DSN adalah

a)

Menentukan suku bunga

b)

Memberikan rekomendasi DPS

c)

Mengelola APBN

d)

Menyusun laporan keuangan bank

e)

Menetapkan pajak

20.

Contoh fatwa DSN adalah

a)

Fatwa inflasi

b)

Fatwa pajak progresif

c)

Fatwa murabahah

d)

Fatwa bunga bank

e)

Fatwa wakaf tunai

21.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai

a)

Sistem ekonomi berbasis pasar bebas

b)

Sistem ekonomi yang menolak kepemilikan pribadi

c)

Sistem ekonomi sekuler

d)

Sistem ekonomi campuran

e)

Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah

22.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah

a)

Akumulasi modal

b)

Keadilan dan kesejahteraan

c)

Persaingan sempurna

d)

Efisiensi maksimal

e)

Pertumbuhan tanpa batas

23.

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dan kapitalis terletak pada

a)

Mekanisme pasar

b)

Peran negara

c)

Landasan nilai dan tujuan

d)

Alat produksi

e)

Sistem distribusi

24.

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi

a)

Ibadah mahdhah saja

b)

Politik praktis

c)

Akhlak individual

d)

Produksi, distribusi, dan konsumsi

e)

Budaya lokal

25.

Sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia, praktik ekonomi Islam di Indonesia berkembang melalui

a)

Pasar modal

b)

Bank asing

c)

Lembaga adat

d)

BMT dan koperasi syariah

e)

Perusahaan multinasional

26.

Landasan hukum pelaksanaan prinsip syariah sebelum UU No. 21 Tahun 2008 adalah

a)

KUH Perdata

b)

UU Perbankan Konvensional

c)

UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998

d)

UU OJK

e)

Peraturan BI pasca 2008

27.

UU No. 21 Tahun 2008 mengatur secara khusus tentang

a)

Pajak syariah

b)

Zakat dan wakaf

c)

Pasar modal

d)

Perbankan syariah

e)

Asuransi konvensional

28.

Ayat Al-Qur’an yang melarang riba menunjukkan prinsip

a)

Spekulasi

b)

Monopoli

c)

Kebebasan mutlak

d)

Keadilan transaksi

e)

Akumulasi kapital

29.

Hadis tentang pedagang yang jujur mencerminkan etika bisnis Islam dalam aspek

a)

Produksi

b)

Investasi

c)

Distribusi

d)

Spekulasi

e)

Konsumsi

30.

DSN-MUI mengeluarkan fatwa untuk memastikan produk keuangan

a)

Bersaing secara global

b)

Memiliki bunga kompetitif

c)

Bebas pajak pemerintah

d)

Sesuai prinsip syariah

e)

Menguntungkan secara maksimal

31.

Etika bisnis Islam dalam konsumsi menekankan prinsip

a)

Prestise sosial

b)

Kepuasan individu

c)

Efisiensi maksimal

d)

Israf dan tabdzir

e)

Keseimbangan dan kehalalan

32.

Perbedaan mendasar antara haji dan umrah dalam perspektif fiqh terletak pada

a)

Waktu pelaksanaan

b)

Rukun dan syarat

c)

Status hukum ihram

d)

Kewajiban finansial

e)

Niat ibadah

33.

Konsep istitha'ah dalam kewajiban haji tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan finansial, tetapi juga mencakup

a)

Usia jamaah

b)

Kepemilikan aset

c)

Status sosial

d)

Dukungan keluarga

e)

Kesehatan fisik dan keamanan perjalanan

34.

Dalam fiqh haji, pelaksanaan badal haji diperbolehkan apabila

a)

Jamaah belum baligh

b)

Jamaah berhalangan permanen secara syar'i

c)

Jamaah tidak memiliki waktu

d)

Jamaah ingin menggugurkan kewajiban

e)

Jamaah memiliki dana berlebih

35.

Perbedaan pendapat ulama mengenai wajib atau sunnahnya umrah menunjukkan bahwa

a)

Umrah termasuk ibadah muamalah

b)

Umrah hanya tradisi Arab

c)

Umrah tidak memiliki dasar hukum

d)

Ijma’ ulama telah tercapai

e)

Fiqh bersifat dinamis dan ijtihadi

36.

Manajemen penyelenggaraan haji modern menuntut pendekatan

a)

Individualistik

b)

Tradisional dan kultural

c)

Manajemen risiko dan layanan publik

d)

Non-birokratis

e)

Administratif semata

37.

Kompleksitas penyelenggaraan haji Indonesia terutama disebabkan oleh

a)

Minimnya SDM

b)

Faktor budaya jamaah

c)

Jumlah jamaah terbesar di dunia

d)

Faktor cuaca

e)

Kurangnya regulasi

38.

Prinsip good governance dalam penyelenggaraan haji tercermin dalam

a)

Diskresi petugas

b)

Transparansi dan akuntabilitas

c)

Fleksibilitas biaya

d)

Sentralisasi kebijakan

e)

Dominasi negara

39.

Integrasi antara kebijakan Saudi Arabia dan Indonesia dalam penyelenggaraan haji menunjukkan pentingnya

a)

Liberalisasi haji

b)

Desentralisasi layanan

c)

Privatisasi penyelenggaraan

d)

Otonomi daerah

e)

Diplomasi ibadah

40.

Dana haji dalam perspektif fiqh muamalah dikategorikan sebagai

a)

Hibah

b)

Wakaf

c)

Infak

d)

Amanah jamaah

e)

Zakat

41.

Prinsip utama pengelolaan keuangan haji menurut ekonomi syariah adalah

a)

Spekulasi terukur

b)

Profit oriented

c)

Pertumbuhan agresif

d)

Risk taking

e)

Kehati-hatian dan kemaslahatan

42.

Investasi dana haji hanya dibolehkan apabila

a)

Menghasilkan keuntungan maksimal

b)

Dijamin negara

c)

Sesuai prinsip syariah dan aman

d)

Berskala internasional

e)

Bersifat jangka pendek

43.

13. Sistem informasi haji berfungsi strategis untuk

a)

Kepentingan statistik

b)

Kontrol politik

c)

Integrasi layanan dan pengambilan keputusan

d)

Publikasi media

e)

Pendataan administratif semata

44.

14. Digitalisasi layanan haji mencerminkan penerapan prinsip

a)

Sadd al-dzari’ah

b)

Taqlid

c)

Maslahah mursalah

d)

Istihsan

e)

Efisiensi dan kemudahan layanan

45.

15. Tantangan utama sistem informasi haji adalah

a)

Keamanan data dan integrasi sistem

b)

Infrastruktur teknologi

c)

Literasi digital jamaah

d)

Regulasi internasional

e)

Bahasa sistem

46.

16. Integrasi data kesehatan jamaah dalam sistem informasi haji bertujuan untuk

a)

Kepentingan statistik

b)

Administrasi visa

c)

Efisiensi biaya

d)

Monitoring paspor

e)

Perlindungan dan keselamatan jamaah

47.

17. Perlindungan jamaah merupakan konsekuensi dari prinsip

a)

Budaya pelayanan

b)

Tradisi keagamaan

c)

Ibadah mahdhah

d)

Hak asasi manusia

e)

Tanggung jawab negara

48.

18. Perlindungan jamaah mencakup aspek

a)

Administratif saja

b)

Sosial budaya

c)

Ekonomi semata

d)

Fisik, hukum, dan kesehatan

e)

Spiritual saja

49.

19. Perlindungan hukum jamaah haji diperlukan karena

a)

Kurangnya petugas

b)

Banyaknya pelanggaran jamaah

c)

Perbedaan mazhab

d)

Faktor usia jamaah

e)

Kompleksitas lintas negara

50.

20. Asuransi haji dalam perspektif syariah harus berbasis

a)

Bunga

b)

Komersialisasi

c)

Spekulasi risiko

d)

Takaful

e)

Konvensional

51.

21. Dokumen haji memiliki fungsi strategis sebagai

a)

Arsip negara

b)

Identitas administratif

c)

Bukti pembayaran

d)

Alat kontrol negara

e)

Jaminan legalitas dan perlindungan jamaah

52.

22. Paspor dan visa haji merupakan dokumen yang mencerminkan

a)

Tradisi keagamaan

b)

Hubungan bilateral antarnegara

c)

Hak privat jamaah

d)

Kedaulatan individu

e)

Otonomi daerah

53.

23. Pembekalan haji tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga

a)

Ekonomi

b)

Politik

c)

Seremonial

d)

Administratif

e)

Edukasi kesehatan dan budaya

54.

24. Manasik haji berfungsi untuk

a)

Menggugurkan kewajiban

b)

Simulasi ibadah dan kesiapan jamaah

c)

Tradisi lokal

d)

Kepentingan petugas

e)

Formalitas keberangkatan

55.

25. Operasional penyelenggaraan haji mencakup fase

a)

Administrasi awal

b)

Pra, selama, dan pasca haji

c)

Puncak haji saja

d)

Evaluasi akhir

e)

Keberangkatan saja

56.

26. Transportasi haji merupakan aspek krusial karena

a)

Keselamatan dan kenyamanan jamaah

b)

Tekanan politik

c)

Kepentingan ekonomi

d)

Faktor biaya

e)

Faktor waktu

57.

27. Pelayanan akomodasi haji harus mempertimbangkan

a)

Nilai komersial

b)

Kondisi fisik jamaah

c)

Standar hotel internasional

d)

Kepentingan penyedia jasa

e)

Jarak geografis

58.

28. Koordinasi lintas sektor dalam operasional haji menunjukkan pentingnya

a)

Kepemimpinan tunggal

b)

Kolaborasi kelembagaan

c)

Otonomi petugas

d)

Sentralisasi penuh

e)

Fleksibilitas individu

59.

29. Evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan untuk

a)

Formalitas birokrasi

b)

Akuntabilitas dan perbaikan layanan

c)

Kepentingan laporan

d)

Dokumentasi arsip

e)

Kepentingan politik

60.

30. Kompleksitas operasional haji menjadikan penyelenggaraan haji sebagai

a)

Aktivitas musiman

b)

Ibadah individual

c)

Urusan privat

d)

Layanan publik berskala global

e)

Tradisi budaya

61.

30. Prinsip dasar dalam pengelolaan dana haji adalah

a)

Investasi jangka panjang

b)

Minimalkan risiko

c)

Keuntungan maksimal

d)

Spekulasi pasar

e)

Transparansi dan akuntabilitas

62.

31. Fatwa DSN-MUI berfungsi untuk

a)

Menangani sengketa hukum

b)

Mengawasi lembaga keuangan

c)

Memberikan panduan syariah dalam ekonomi

d)

Menetapkan pajak syariah

e)

Menetapkan hukum positif

63.

32. Hukum yang mengatur tentang transaksi jual beli dalam fiqh muamalah adalah

a)

Hukum takhlifi

b)

Hukum wadh’i

c)

Hukum syariah

d)

Hukum adat

e)

Hukum positif

64.

33. Salah satu prinsip dalam ekonomi syariah adalah

a)

Hanya fokus pada keuntungan

b)

Riba diperbolehkan

c)

Investasi tanpa risiko

d)

Transaksi harus transparan

e)

Keuntungan tidak perlu dibagikan

65.

34. Dalam konteks haji, istilah 'manasik' merujuk pada

a)

Ritual yang harus dilakukan

b)

Tempat berkumpul jamaah

c)

Dokumen perjalanan

d)

Waktu pelaksanaan ibadah

e)

Biaya yang dikeluarkan

66.

35. Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan haji adalah

a)

Regulasi yang tidak ketat

b)

Pengelolaan logistik yang kompleks

c)

Biaya yang terlalu rendah

d)

Jarak yang terlalu dekat

e)

Kurangnya minat jamaah

Similar Resources on Wayground

Egel RH

66 questions

Egel RH

quiz

Worksheet

•

University

Koleksi Soal UKG PJOK

70 questions

Koleksi Soal UKG PJOK

quiz

Worksheet

•

10th Grade - University

Bank Soal Latihan UP

65 questions

Bank Soal Latihan UP

quiz

Worksheet

•

University

Sanitasi Hygiene k3

70 questions

Sanitasi Hygiene k3

quiz

Worksheet

•

University

Kuis Public Speaking dalam Pelayanan Tuhan

65 questions

Kuis Public Speaking dalam Pelayanan Tuhan

quiz

Worksheet

•

University

Quiz tentang Hermeneutika

64 questions

Quiz tentang Hermeneutika

quiz

Worksheet

•

University

1ª REVISÃO DE TGTI - 3ª MENÇÃO

70 questions

1ª REVISÃO DE TGTI - 3ª MENÇÃO

quiz

Worksheet

•

University

Try Out 6_UP PPG PAI 2025

65 questions

Try Out 6_UP PPG PAI 2025

quiz

Worksheet

•

University