Naskah awal yang memuat usulan ketentuan konstitusi

Keputusan presiden tentang peraturan menteri

Pedoman kerja harian lembaga pemerintah

Ringkasan program partai politik

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha

Islam, Konghucu, Protestan, Sikh

Kristen, Yahudi, Hindu, Shinto

Islam, Buddha, Tao, Zoroaster

Kelompok manusia berdasarkan ciri-ciri fisik keturunan

Kelompok masyarakat berdasarkan profesi

Perkumpulan warga berdasarkan hobi

Golongan politik dalam parlemen

$$1942$$ – $$1945$$

$$1910$$ – $$1918$$

$$1930$$ – $$1939$$

$$1947$$ – $$1949$$

Ketegangan antar kelompok warga setara di suatu daerah

Sengketa kewenangan antara pusat dan daerah

Perbedaan pendapat dalam rapat keluarga inti

Serangan negara lain terhadap kedaulatan

Kebiasaan dan aturan tidak tertulis yang hidup dalam suatu masyarakat

Keputusan pengadilan yang bersifat mengikat

Aturan keuangan negara yang ditetapkan presiden

Tata cara pemilu yang ditetapkan KPU

Papua

Sulawesi Selatan

Sumatra Barat

Nusa Tenggara Timur

Mewujudkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama

Menyeragamkan aliran keagamaan seluruh warga

Mewajibkan warga mengikuti satu agama tertentu

Mengatur kegiatan ekonomi berbasis rumah ibadah

Menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan pendapat

Mewajibkan teman sekelas mengikuti kegiatan keagamaan tertentu

Menghindari kerja kelompok dengan teman yang berbeda suku

Menyebarkan rumor tentang kelompok lain

Tujuan nasional dan identitas kebangsaan yang sama

Bahasa daerah yang persis sama di setiap provinsi

Agama yang sama di seluruh wilayah

Mata pencaharian yang identik di semua daerah

Bergotong royong membantu keluarga yang mengalami musibah

Mengadakan lomba olahraga antar-RT

Mendirikan pos ronda baru di perumahan

Mengkampanyekan pariwisata daerah

Menghargai perbedaan dan bermusyawarah

Memaksakan budaya mayoritas

Mengelompokkan diri berdasarkan suku

Menutup diri dari budaya luar

Kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama

Perbedaan visi yang tajam

Persaingan antarkelompok yang ketat

Ketiadaan komunikasi antarwarga

Perubahan jumlah provinsi maupun luas wilayah

Perubahan musim hujan dan kemarau

Perpindahan letak geografis pulau-pulau

Penggantian seluruh nama kabupaten

DPRD

MA

MK

BPK

Pariwisata

Pertahanan dan keamanan

Moneter dan fiskal

Agama

Puncak perjuangan dan pintu gerbang menuju negara berdaulat

Akhir keberagaman budaya di Nusantara

Awal masa penjajahan baru di Asia Tenggara

Peristiwa seremonial tanpa makna politik

Pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD

Kepentingan kelompok tertentu

Popularitas pejabat semata

Keuntungan ekonomi segelintir pihak

Melaksanakan otonomi untuk kesejahteraan sambil menjaga keutuhan NKRI

Memisahkan diri agar memiliki kewenangan absolut

Hanya mengikuti perintah tanpa inisiatif lokal

Menyerahkan semua urusan kepada pemerintah pusat

Cinta tanah air dan pantang menyerah

Acuh terhadap persoalan bangsa

Mengutamakan kepentingan diri sendiri

Menolak persatuan nasional

Saling menghormati dan menghindari pertikaian

Melakukan provokasi di media sosial

Menutup akses komunikasi antar-RT

Menyebarkan prasangka antarsuku

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Sentralisasi

Tugas pembantuan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Banten

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah

Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom

Penarikan wewenang daerah ke pusat

Kerja sama antarprovinsi dalam bidang perdagangan

Sentralisasi

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Otonomisasi

Masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru

Reformasi hingga kini

Masa kolonial Belanda

Hanya pada masa Orde Reformasi

Membentang dari Sabang sampai Merauke

Terdiri dari satu pulau besar di tengah samudra

Hanya berada di belahan bumi selatan

Terkumpul dalam satu kawasan kecil di Pasifik

Primordialisme

Nasionalisme

Internasionalisme

Pluralisme

Pernyataan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri

Peralihan kekuasaan kolonial ke negara lain

Kesepakatan membentuk persemakmuran baru

Penetapan status protektorat

Semarang

Surabaya

Bandung

Yogyakarta

Keseragaman kebijakan nasional lebih terjaga

Partisipasi lokal selalu meningkat pesat

Ketergantungan pusat terhadap daerah semakin besar

Koordinasi antarwilayah menjadi tidak diperlukan

Pasukan Jepang tentara ke-16 dan pasukan Indonesia

Tentara Sekutu dan Belanda

Pasukan Inggris dan pasukan republik

Tentara Belanda KNIL dan pasukan Jepang

Menimbulkan korban di kedua pihak serta warga sipil

Hanya pihak Jepang yang mengalami korban

Tidak ada korban jiwa sama sekali

Korban hanya dari pihak Indonesia

Pemerintah pusat

Pemerintah desa

Organisasi masyarakat

Perusahaan swasta

Menjaga keseragaman kebijakan dan kontrol nasional

Memperbesar konflik antardaerah

Menghilangkan peran pemerintah pusat

Melemahkan persatuan nasional

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Sentralisasi

Fasilitasi

Daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur urusan sendiri

Daerah wajib menyerahkan semua urusan ke pusat

Kewenangan daerah dihapuskan sepenuhnya

Daerah tidak perlu membuat peraturan daerah

Memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah

Memberikan kedaulatan penuh kepada daerah

Menghapuskan struktur kementerian di wilayah

Menyerahkan seluruh pendapatan negara ke provinsi

memusatkan kewenangan pada pemerintah pusat demi keseragaman kebijakan

memberikan otonomi penuh kepada seluruh daerah tanpa pengawasan

menghapus pembagian urusan antara pusat dan daerah

menyerahkan semua keputusan pada lembaga swadaya masyarakat

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Pemilihan umum presiden secara langsung

Sistem pendidikan nasional

Perpajakan daerah dan retribusi

benar sesuai bunyi peraturan

salah karena bukan materi dekonsentrasi

benar tetapi tidak berlaku di tingkat provinsi

salah karena peraturan tersebut bersifat sementara

komitmen

kepentingan pribadi

sikap apatis

keengganan berpartisipasi

kepala daerah dipilih secara demokratis

pembentukan MPR

peradilan tata usaha negara

susunan kementerian negara

penindasan penjajah yang menumbuhkan perlawanan

keinginan memperpanjang kekuasaan kolonial

keengganan bersatu antar daerah

keterbatasan tokoh pergerakan

sederhana melalui sikap saling menghargai

mengedepankan konflik antarkelompok

menolak keberagaman budaya

mengabaikan norma sosial

pelimpahan kewenangan tertentu dari pusat kepada pemerintah daerah

penarikan semua kewenangan daerah ke pusat

penyerahan tugas negara pada pihak swasta

pemusatan seluruh keputusan pada lembaga yudikatif

pendelegasian kewenangan administratif kepada daerah dalam kerangka NKRI

pemisahan kedaulatan penuh menjadi negara bagian

ketiadaan hubungan hierarkis antara pusat dan daerah

penetapan hukum daerah lebih tinggi dari undang-undang

gerakan separatis yang memecah persatuan

penegakan hukum yang adil

pembangunan infrastruktur merata

kerja sama antardaerah

urusan pemerintahan

urusan rumah tangga keluarga

urusan swasta

urusan internasional

rasa tanggung jawab sebagai generasi muda

keinginan hidup apatis terhadap negara

penolakan terhadap persatuan

sikap acuh pada cita-cita bangsa

menghalangi para pemuda menyebarkan berita proklamasi

penyebaran informasi kemerdekaan yang merata

terbentuknya pemerintahan yang stabil

penarikan pasukan penjajah secara damai

lembaga legislatif daerah yang mengawasi dan membentuk perda

lembaga yudikatif yang memutus perkara pidana

lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan harian

organisasi kemasyarakatan non-pemerintah

perubahan terhadap pasal-pasal UUD melalui prosedur resmi

pencabutan seluruh peraturan perundang-undangan

pembuatan peraturan daerah baru

penghilangan fungsi lembaga negara

saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan

penumpukan kekuasaan pada satu lembaga

penghapusan fungsi pengawasan

pemisahan lembaga tanpa koordinasi

semua orang dan pejabat negara tunduk pada hukum

pejabat tinggi kebal terhadap hukum

hukum mengikuti kehendak penguasa

hanya warga biasa yang wajib menaati hukum

membuang sampah pada tempatnya

mencoret-coret fasilitas umum

membuang limbah di selokan

mengabaikan jadwal piket

musyawarah untuk mufakat secara damai

kekerasan fisik untuk menunjukkan kekuatan

mempermalukan teman di media sosial

mengabaikan aturan sekolah

perlakuan yang sama di hadapan hukum

pemberian hak istimewa bagi kelompok tertentu

putusan berbeda tanpa alasan jelas

hukuman berdasar kedudukan sosial

ribuan pulau yang dihubungkan laut

satu daratan besar tanpa perairan

gurun luas tanpa pesisir

tanpa perbatasan maritim

jalur laut sejauh 200 mil dari garis pangkal untuk hak berdaulat tertentu

wilayah udara di atas daratan sampai 200 meter

perairan pedalaman di antara pulau-pulau

batas darat antarprovinsi

Pancasila

Demokrasi liberal murni

Monarki absolut

Teokrasi satu agama

terletak paling jauh dari garis pantai Indonesia dan berbatasan dengan negara lain atau laut lepas

berpenduduk paling sedikit di Indonesia

menjadi ibu kota provinsi

paling luas daratannya

garis imajiner 0° lintang yang membelah bumi menjadi dua belahan

garis batas negara di darat

garis pangkal laut wilayah

garis kontur ketinggian gunung

sejauh 12 mil laut dari garis pangkal

sejauh 200 mil laut dari pantai terluar

sepanjang alur pelayaran tradisional

tanpa jarak yang ditentukan

kerja sama antara dua negara

kerja sama antara banyak negara di kawasan

kerja sama antar organisasi non-negara

kerja sama antar provinsi dalam negeri

legislasi (membentuk undang-undang)

anggaran (budgeting)

pengawasan (control)

peradilan pidana

menghormati simbol negara dan menjaga persatuan

menghina budaya daerah lain

membeda-bedakan teman berdasarkan suku

menolak upacara bendera

cinta tanah air dan rela berkorban

sikap individualistik dan apatis

permusuhan antarsuku

pengingkaran terhadap sejarah bangsa

pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman

pemaksaan satu budaya untuk semua

penolakan terhadap perbedaan keyakinan

pemisahan warga berdasarkan latar belakang

melestarikan budaya lokal dan memperkaya kebudayaan nasional

menggantikan bahasa Indonesia dalam urusan negara

membatasi komunikasi antardaerah

mengurangi penghargaan pada keberagaman

pemusatan pengambilan keputusan pada pemerintah pusat

penyerahan seluruh kewenangan pada daerah

pemisahan negara menjadi bagian-bagian berdaulat

pembiaran tanpa koordinasi antara lembaga

sikap terbuka terhadap perubahan dan kemajuan

penolakan terhadap inovasi

ketidakmampuan beradaptasi

keinginan mempertahankan status quo selamanya

karya kontemporer yang memadukan unsur klasik dan baru

penghapusan semua bentuk seni tradisi

larangan berinovasi dalam berkesenian

pemisahan total antara genre seni

Indonesia

Malaysia

Filipina

Singapura