Font size
WorksheetsFINAL UUD KEPOLISIAN
Total questions: 95
Worksheet time: 20mins
undang-undang yang mengatur tentang kepolisian adalah :
UU nomor 2 tahun 2002
UU nomor 2 tahun 2003
UU nomor 2 tahun 2004
UU nomor 2 tahun 2005
undang-undang nomor 2 terdiri dari berapa pasal
45 pasal
25 pasal
30 pasal
46 pasal
didalam pasal berapa yang mengatur tentang tupoksi polri?
13
14
15
16
pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut
penyidik
pejabat
PPNS
pegawai
pegawai negeri pada polri diatur dalam pasal :
20
21
15
13
Bab II undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang:
susunan dan kedudukan kepolisian negara republik indonesia
tugas dan wewenang
pembinaan profesi
bantuan dan hubungan kerjasama
pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberikan wewenang oleh UU untuk melaksanakan penyelidikan disebut :
penyelidik
penyidik
PPNS
pejabat negara
pegawai negeri pda polri terdiri dari
anggota polri dan PNS
anggota polri dan pejabat negara
PNS dan PNS
anggota polri dan ASN
pembinaan profesi dalam UU nomor 2 diatur dalam bab:
V
IV
VII
III
Suatu keadaaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegakknya hukum serta terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,disebut
keamanan dalam negeri
keamanan luar negeri
kepentingan umum
penyelidikan
Perhatikan ciri-ciri berikut:
1. Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban.
2. Melaksanakan penyelidikan dan prosedur keadilan.
Alat kelengkapan peradilan yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri diatas adalah....
Jaksa
Hakim
Polisi
Pengacara
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dibuat disebut juga....
Preventif
Represif
Sportif
Sosial
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
Apabila seorang WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah....
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
undang-undang yang mengatur tentang kepolisian adalah :
UU nomor 2 tahun 2002
UU nomor 2 tahun 2003
UU nomor 2 tahun 2004
UU nomor 2 tahun 2005
didalam pasal berapa yang mengatur tentang tupoksi polri?
13
14
15
16
pegawai negeri pada polri diatur dalam pasal :
20
21
15
13
Suatu keadaaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegakknya hukum serta terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,disebut
keamanan dalam negeri
keamanan luar negeri
kepentingan umum
penyelidikan
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dibuat disebut juga....
Preventif
Represif
Sportif
Sosial
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut
penyidik
pejabat
PPNS
pegawai
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dibuat disebut juga....
Preventif
Represif
Sportif
Sosial
Apabila seorang WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah....
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
1. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi kepolisian adalah….
Memelihara keamanan
Memelihara ketertiban masyarakat
Menegakkan hukum
Melindungi masyarakat
Mempertahankan kedaulatan Negara
Dalam menjalankan fungsinya, polri dibagi menjadi dalam daerah hukum yang diatur oleh….
Undang undang
Keputusan presiden
Peraturan pemerintah
Sk 3 mentri
Sidang DPR
3. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kapolri bertanggung jawab kepada…
DPR
Presiden
Mentri pertahanan
Menkopolhukam
Mahkamah agung
Berdasarkan undang undang, seorang kapolda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepada
Gubernur
DPRD
Kapolri
Presiden
DPR
Tanggung jawab seorang polisi secara hierarki secara rinci diatur dengan…
Undang undang
Keputusan presiden
Keputusan kapolri
Peraturan pemerintah
UUD 1945
Pihak yang berhak mengangkat kapolri adalah…
Presiden
DPR
Mentri pertahanan
Menkopolhukam
Mahkamah agung
Persetujuan atau penolakan calon kapolri berada pada…
Presiden
DPR
Menkopolhukam
Mentri pertahanan
Mahkamah agung
Tata cara pengusulan atas pengangkatan kapolri diatur dengan….
Undang undang
Keputusan presiden
Keputusan kapolri
Peraturan pemerintah
UUD 1945
Jabatan yang pejabatnya diangkat oleh kapolri adalah sebagai berikut, kecuali…
Penyidik
Penyidik pembantu
Jabatan pungsional polri
Perwira tinggi polri
Pilihan A Dan C Benar
Fungsi bhayangkara pada saat kerajaan majapahit adalah…
Melindungi wilayah territorial
Mengayomi rakyat
Memberikan perasaan aman kepada rakyat
Menjaga ketahanan kerajaan
Melindungi raja dan kerajaan
Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah ….
pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
pegawai non-negeri
warga negara Indonesia
pegawai negeri sipil
non kepegawaian
Arti tribrata dalam pengertian baru memiliki pengertian ….
tiga jalan
tiga kaul
tiga asas kehidupan
tiga asas kewajiban
tiga asas jalan kehidupan
Pengertian Bhayangkara dalam catur prasetya adalah ….
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas mengawal dan mengamankan masyarakat, bangsa, dan negara
manusia sebagai makhluk tertinggi yang secara moral memiliki kesempurnaan dan bersih dari celaan
wujud sikap moral tinggi
secara rela dan ikhlas mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
terwujudnya penegakan hukum demi kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara
Kapolri pertama di Indonesia adalah ….
Soekarno Djojonegoro
Tito Karnavian
Soetjipto Danoekoesoemo
Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
Roesmanhadi
Usia maksimum pensisun anggota kepolisian Republik Indonesia adalah ….
56 tahun
57 tahun
58 tahun
59 tahun
60 tahun
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas ….
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
memelihara keutuhan NKRI
menjaga ketertiban dan kemanan lingkungan
menjamin keharmonisan hidup di masyarakat
Seorang anggota Brimob Bhayangkara Dua (Bharada) diketahui gugur seusai tertembak dalam kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua. Nama anggota kepolisian yang gugur di medan perang tersebut adalah ….
Brimob Bharada Aldy
Brimob Bharada Rea
Brimob Bharada Andi
Brimob Bharada Andre
Brimob Bharada Rizal
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mulai menjabat tanggal 1 November 2019 adalah ….
Hadi Tjahjanto
ST Burhanuddin
Tito Karnavian
Prabowo Subianto
Idham Aziz
Organisasi Polri tingkat provinsi disebut ….
Polres
Polda
Pegadaian
Mabes Polri
Polsek
Jika kepolisian Indonesia berperan penting dalam keamanan suatu negara, maka Polri merupakan alat ….
kemakmuran
angkatan senjata
kemanusian
pertahanan negara
kesejahteraan rakyat
Pembinaan anggota Polri diatur lebih lanjut dalam ….
undang-undang
peraturan pemerintah
keputusan presiden
keputusan kapolri
UU No. 2 Tahun 2002 merupakan revisi dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya, yaitu ….
UU Nomor 28 Tahun 1997
PP Nomor 1 Tahun 2000
UU Nomor 34 Tahun 2000
UU Nomor 2 Tahun 1997
Usul pengangkatan kapolri diajukan oleh presiden dengan persetujuan ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
Pengadilan Militer
Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik menjadi kapolri pada ….
27 Januari 2021
14 Februari 2021
17 Maret 2021
15 Desember 2020
Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional Indonesia bertanggungjawab kepada ….
DPR
Presiden
Menteri
Kapolri
Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperlihaatkan ….
jenjang kepangkatan dan karir
jenjang kepangkatan
jenjang karir
tidak perlu kepangkatan dan karir
Unsur pelaksanan tugas Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah ….
Korbrimob
Baintelkam
Baharkam
Bareskrim
Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusian dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah isi dari ….
Brata Pratama
Brata Kedua
Tri Brata
Panca Brata
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ….
Bab I Pasal 1
Bab II Pasal 1
Bab I Pasal 2
Bab I Pasal 3
Bab II Pasal 2
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah …. pada kepolisian Negara Republik Indonesia”. kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah ….
pegawai negeri
pejabat kepolisian
pegawai kepolisian
anggota kepolisian
petugas kepolisian
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian adalah ….
pejabat negara
anggota kepolisian Negara Republik Indonesia
pegawai negeri kepolisian Negara Republik Indonesia
pegawai kepolisian Negara Republik Indonesia
pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia
Contoh Konstitusi tidak tertulis adalah....
UUD 1945
Undang-Undang
Konvensi
Peraturan Presiden
Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen terdiri dari....
Pembukaan
Pembukaan dan Pasal-pasal
Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal
Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal, Penjelasan
Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....
Pancasila
UUD NRI 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
Panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia di tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
Dokuritsu Junbi Cosakai
BPUPKI
Panitia Kecil
PPKI
Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali
5
4
3
2
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas ... alinea
Satu
Dua
Tiga
Empat
Kapan amandemen pertama dilakukan ...
1999
2000
2001
2002
Yang merumuskan UUD 1945 adalah...
PPKI
BPUPKI
Panitia 9
Ir Soekarno
Apa agenda pembahasan sidang BPUPKI tanggal 16 juli 1945...
Pembicaraan tentang peryataan kemerdekaan
Menyepakati hal tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR
Pembahasan rancangan undang-undang Dasar
Diterimanya naskah undang-undang 1945 secara bulat
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh
Soepomo
A.A. Maramis
Wongsonegoro
Panji Singgih
Sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI dimulai pada sidang ... BPUPKI
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Berikut ini yang tidak termasuk perubahan dalam UUD 1945 adalah...
Kalimat “Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Kalimat “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”
Kalimat “Mukadimah” diubah menjadi “Penutupan”
Pergantian kata “Mukadimah” menjadi “Pembukaan”
Salah satu contoh sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali
Menghargai pendapat orang lain
Marah ketika pendapatnya tidak ditentang
Toleransi
Mengemukakan pendapat dengan santun
Salah satu contoh sikap tanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah yakni
Membacakan UUD NRI Tahun 1945 secara khidmat saat upacara bendera
Tidak mengikuti upacara bendera karena bolos sekolah
Membaca UUD NRI tahun 1945 dengan bercanda
Bermain handphone pada saat upacara bendera
Perhatikan sistematika berikut !
(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
(3) Batang Tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
(4) Penjelasan umum
(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.
Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah....
(1), (2), (5)
(1), (3), (5)
(1), (4), (5)
(1), (2), (3)
" Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa" pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal....
6 ayat 1
9 ayat 1
29 ayat 1
29 ayat 2
Berikut adalah hasil sidang PPKI I tanggal 18 agustus 1945,kecuali…
Mengesahkan UUD 1945
Membentuk KNIP
Membentuk Konstitusi
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada...?
Menteri Pertahanan
Menteri Dalam Negeri
DPR
Presiden
Jaksa Agung
undang-undang nomor 2 Tahun 2002 terdiri dari berapa pasal..?
45 pasal
25 pasal
30 pasal
46 pasal
37 pasal
Dalam UU No 2 Tahun 2002 pasal 3, pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang di bantu oleh, Kecuali....
PROPAM
Kepolisian Khusus
Penyidik pegawai negeri sipil
Pengamanan swakarsa
PPNS
Perhatikan data berikut ini...!
1. Pertahanan dan Keamanan
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan,
4. Pengayoman,
5. Pelayanan kepada masyarakat.
6. Pembinaan kamtibmas
Setelah reformasi dilakukan fungsi kepolisian yang benar adalah...?
1, 2 dan 3
4, 5 dan 6
2, 3 dan 5
2, 4 dan 6
semua benar
Untuk diangkat menjadi anggota Polri, seorang calon harus memenuhi syarat, kecuali
Warga negara Indonesia
Sehat jasmani dan rohani
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat
Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Bab III Undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :
Tugas dan wewenang
Kompolnas
Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Kepolisian
Ketentuan umum
Didalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, tugas pokok Polri diatur dalam pasal :
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh, kecuali:
Kepolisian khusus
Penyidik pegawai negeri sipil
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
Pegawai pengadilan
Bab II Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 mengatur tentang: :
Lembaga Kepolisian Nasional
Ketentuan umum
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Susunan dan kedudukan Polri
Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut
Peraturan daerah
Peraturan Umum
Peraturan Kepolisian
Peraturan Pemerintah
Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, disebut :
Keamanan luar negeri
Keamanan dalam negeri
Keamanan
Kepentingan umum
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut :
Penyidik
Penyidikan
Penyelidik
Penyelidikan
Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor :
Nomor 02 Tahun 2003
Nomor 02 Tahun 2002
Nomor 28 Tahun 1997
Nomor 28 Tahun 1996
Lembaga negara yang memiliki tugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum , perlindungan , pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, adalah...
TNI
Polri
Hakim
Jaksa
Advokat
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Kepolisian Negara RI senantiasa bertindak berdasarkan.....
Norma Hukum
Norma Adat
Perintah atasan
Keinginan Sendiri
Seseorang yang bertugas memutuskan sebuah perkara dalam sebuah persidangan dan dituntut harus mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni , adalah...
Hakim
Jaksa
Advokat
KPK
Polri
Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan , adalah...
TNI
Polri
Hakim
Jaksa
Advokat
Menurut pasal 8 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kepolisian berada dibawah :
Presiden
DPR
MPR
Mendagri
Bab VII undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :
Lembaga Kepolisian Nasional
Hubungan, bantuan dan kerjasama
Pembinaan profesi
Ketentuan umum
