UUD Negara Republik Indonesia 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Makna Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari empat alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Makna pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan yaitu merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. Pembukaan UUD 1945 juga menjadi sumber cita-cita hukum dan moral dalam lingkup nasional dan lingkup internasional

Alinea pertama dari pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Alinea kedua menyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur^.

Alinea ketiga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab^.
Alinea keempat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan

Amandemen 2 Agustus 2002

Amandemen 1 Oktober 1999

Amandemen UUD 1945

Amandemen 3 November 2001

Amandemen UUD 1945

Amandemen 4 Agustus 2002

Apa Tujuan Amandemen UUD 1945

amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan UUD, dan bukan untuk menggantinya. Amandemen tersebut diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh

Hasil Amandemen UUD 1945

Hasil dari amandemen tersebut meliputi perubahan terhadap beberapa pasal UUD 1945, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pengangkatan duta, pengangkatan menteri, dan hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Multiple Choice

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya

• 2/3 kuorum

• 2/4 kuorum

• 1/3 kuorum

• 1/6 kuorum

" Prosedur perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR."

Kedudukan UUD 1945

Menurut, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Kedudukan UUD 1945 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, berada di posisi paling atas dari perundang-undangan yang ada. UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai supremasi tertinggi di Indonesia dan sebagai rujukan semua peraturan di bawahnya 

Bentuk UUD 1945

Menurut, Undang-Undang Dasar 1945 berbentuk tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara . UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).  

UUD 1945 berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).

1. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.

Sifat-Sifat Undang-Undang Dasar 1945

4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.

Sifat-Sifat Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa fungsi

1. Sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.

2. Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara.

3. Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

4. Sebagai alat kontrol terhadap peraturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (di atasnya), yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 (judicial review).

5. Sebagai penentu atas hak dan kewajiban lembaga negara, aparat negara/pemerintah, dan warga negara.