Persatuan dan kesatuan NKRI dari masa ke Masa

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

INDONESIA DARI MASA KE MASA

KELAS XII

Tujuan
Pembelajaran

Memahami peristiwa-
peristiwa sejarah
Indonesia yang terjadi
dari masa Revolusi
Kemerdekaan hingga
Reformasi, beserta latar
belakang dan
dampaknya terhadap
perkembangan sistem
pemerintahan
Indonesia.

Menjelaskan sistem
pemerintahan yang
diterapkan di setiap
masa, termasuk
siapa pemimpin
yang berkuasa dan
alasan peristiwa
besar yang terjadi
pada setiap periode
tersebut.

Menganalisis
perubahan sistem
pemerintahan yang
terjadi dalam
perjalanan sejarah
Indonesia, serta
dampaknya
terhadap persatuan
dan kesatuan
bangsa.

Menyusun hubungan
antara kebijakan
pemerintahan dengan
dinamika sosial-politik
dalam upaya
mewujudkan negara
yang demokratis dan
bersatu dalam
keragaman.

Wakil Presiden: Mohammad Hatta

Sistem Pemerintahan: Presidensial
Pemimpin:
Presiden: Soekarno

1. Masa Revolusi Kemerdekaan (18
Agustus 1945– 27 Desember 1949)

Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947):
Belanda menyerang wilayah strategis di
Jawa dan Sumatera, dengan alasan
mempertahankan aset kolonial.

Upaya Penjajahan Ulang oleh

Belanda:

Agresi Militer Belanda II (19
Desember 1948): Belanda
menduduki Yogyakarta (ibu kota RI
saat itu) dan menangkap beberapa
pemimpin Indonesia.

YANG TERJADI PADA MASA INI:

Pemberontakan Internal:

PKI Madiun (1948): Dipimpin
oleh Musso, PKI berusaha
menggantikan ideologi
Pancasila dengan komunisme.

Rakyat kekurangan
kebutuhan dasar seperti
pangan dan obat-obatan
akibat blokade ekonomi
Belanda.

Kondisi Ekonomi yang Sulit:

Sistem pemerintahan dan
administrasi yang baru
dibentuk masih lemah.

Kurangnya
Persenjataan:

Tentara dan laskar rakyat
kekurangan senjata dan amunisi
untuk melawan kekuatan militer
Belanda yang lebih modern.

Belanda tidak mau
mengakui kedaulatan
Indonesia meski proklamasi
sudah dideklarasikan pada
17 Agustus 1945.

Alasan Masalah

Blokade ekonomi
dan tekanan politik
Belanda membuat
perjuangan
semakin berat.

1. Diplomasi Internasional:

⚬ Melalui Perjanjian Linggarjati (1946), Renville (1948),

dan Roem-Royen (1949), Indonesia memperjuangkan
pengakuan internasional atas kedaulatan.

⚬ Usaha ini berhasil mencapai puncaknya dalam

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada
Desember 1949, yang mengakui kedaulatan RI.

2.Perlawanan Gerilya:

⚬ Jenderal Soedirman memimpin perang gerilya

meskipun dalam kondisi sakit, untuk menunjukkan
perlawanan rakyat Indonesia.

3.Semangat Persatuan:

⚬ Masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang

bersatu melawan Belanda, menjunjung tinggi
semangat gotong royong dan nasionalisme.

Cara
Mengatasi
Masalah

Sistem Pemerintahan: Federal
Pemimpin:
Presiden RIS: Soekarno

Perdana Menteri RIS: Mohammad Hatta

2. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS)
(27 Desember 1949– 17 Agustus 1950)

Masalah yang Terjadi

Pemisahan Wilayah

dalam Negara

Federal:

Sistem federal
menimbulkan

ketegangan karena

negara-negara

bagian seperti Negara
Indonesia Timur (NIT)

didukung oleh

Belanda.

Pemberontakan APRA
(Angkatan Perang Ratu

Adil):

Dipimpin oleh

Raymond Westerling,
APRA memberontak
pada Januari 1950

untuk

mempertahankan
federalisme dan
menolak NKRI.

Kurangnya Rasa
Nasionalisme di

Daerah:

Beberapa wilayah

merasa lebih
dekat dengan

kepentingan lokal
daripada bersatu

di bawah NKRI.

Alasan
Masalah

Sistem federal adalah warisan
Belanda melalui Konferensi meja
bundar (KMB), yang digunakan untuk
melemahkan NKRI melalui strategi
"divide et impera." politik adu
domba/memecah kelompok besar
menjadi kelompok kecil

Cara Mengatasi Masalah

Penyatuan Negara

Bagian:

RIS dibubarkan
pada 17 Agustus

1950, dan
Indonesia

kembali menjadi
negara kesatuan.

Tindakan Militer:

Pemerintah
menumpas

pemberontakan
Westerling dan

kelompok
separatis
lainnya.

Penguatan Identitas

Nasional:

Pemerintah

menyosialisasikan

pentingnya

persatuan dan
kesatuan dalam

rangka memperkuat

NKRI.

Sistem Pemerintahan: Parlementer
Pemimpin:
Presiden: Soekarno

Perdana Menteri:

Mohammad Natsir, Ali Sastroamidjojo,
Burhanuddin Harahap, dan lainnya.

3. Masa Demokrasi Liberal (17
Agustus 1950– 5 Juli 1959)

Masalah yang Terjadi

Instabilitas

Politik:

Kabinet sering
berganti-ganti
karena konflik

antarpartai. Dalam

9 tahun, terjadi 7

pergantian kabinet.

Pemberontakan

Daerah:

PRRI (Pemerintah

Revolusioner Republik
Indonesia) di Sumatera.

Permesta (Perjuangan

Rakyat Semesta) di

Sulawesi.

Kesulitan

Penyusunan UUD

Baru:

Perbedaan ideologi
antara nasionalis,

agama, dan komunis
menghambat proses
penyusunan konstitusi.

Sistem parlementer membuat
partai politik terlalu dominan,
sehingga sulit mencapai
stabilitas pemerintahan.

Alasan Masalah

Daerah merasa
dipinggirkan oleh
pemerintah pusat.

Soekarno membubarkan
Konstituante dan kembali ke UUD
1945 sebagai dasar negara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

Cara
Mengatasi
Masalah

Pemerintah melakukan operasi
militer untuk menumpas PRRI
dan Permesta.

Operasi Militer:

4. Masa Orde Lama (5 Juli 1959–
11 Maret 1966)

Sistem Pemerintahan:
Presidensial (Demokrasi
Terpimpin) Pemimpin:
Soekarno

Masalah yang Terjadi

Konflik Ideologi:

Dominasi PKI
menyebabkan

ketegangan

antara kelompok

agama,

nasionalis, dan

militer.

Ekonomi Memburuk:

Inflasi mencapai
650% pada tahun

1965, sehingga

kebutuhan pokok

sulit dijangkau

rakyat.

Gerakan 30

September 1965

(G30S/PKI):

Upaya kudeta oleh

PKI yang

menewaskan

sejumlah perwira

tinggi militer.

Ketidakseimbangan dalam
implementasi konsep
Nasakom (Nasionalis, Agama,
Komunis).

Alasan Masalah

Kebijakan ekonomi
yang tidak efektif.

Militer di bawah Soeharto
mengambil alih kekuasaan untuk
mengendalikan situasi.

Supersemar (Surat Perintah
Sebelas Maret 1966):

Cara
Mengatasi
Masalah

PKI dibubarkan dan anggotanya
ditumpas.

Penumpasan PKI:

5. Masa Orde Baru
(11 Maret 1966– 21 Mei 1998)

Sistem Pemerintahan:
Presidensial
Pemimpin: Soeharto

Masalah yang Terjadi

Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN):

Sistem birokrasi
dipenuhi praktik

KKN yang
merugikan

rakyat.

Gerakan
Separatis:

Konflik di Aceh,

Papua, dan
Timor Timur

semakin

meningkat.

Krisis Ekonomi

Asia 1997:

Rupiah terpuruk,
pengangguran
meningkat, dan

terjadi

kerusuhan

sosial.

Alasan Masalah

Pemerintahan otoriter
yang tidak transparan.

Ketergantungan pada
utang luar negeri.

Demonstrasi mahasiswa dan rakyat
memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei
1998.

Tekanan Rakyat:
Cara
Mengatasi
Masalah

Pemerintahan transisi dimulai
untuk membangun kembali
demokrasi.

Awal Reformasi:

6. Masa Reformasi (21 Mei 1998–sekarang)

Sistem Pemerintahan:
Presidensial Pemimpin Awal:
B.J. Habibie, Abdurrahman
Wahid, Megawati Soekarnoputri

Masalah yang Terjadi

Gerakan Separatis:

Timor Timur

memisahkan diri

pada 1999.

Konflik di Aceh
berakhir melalui

MoU Helsinki 2005.

Korupsi yang Masih

Tinggi:

KKN tetap

menjadi

tantangan besar

dalam

pemerintahan.

Demokratisasi yang

Lambat:

Stabilitas politik
membutuhkan

waktu untuk
diperbaiki.

Cara Mengatasi Masalah

Otonomi Daerah:

Pemerintah
memberikan
otonomi luas

kepada daerah
untuk mengelola

urusan sendiri.

Pembentukan

KPK:

Didirikan untuk
memberantas

korupsi di

tingkat nasional.

Penguatan
Demokrasi:

Amandemen UUD 1945

dilakukan untuk

membatasi kekuasaan

presiden dan memperkuat

checks and balances.

Kesimpulan

Setiap periode sejarah Indonesia menghadapi
tantangan persatuan yang berbeda, dari
perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi.
Meskipun penuh dengan konflik dan masalah,
semangat Pancasila, NKRI, dan gotong royong
telah menjadi landasan utama dalam menjaga
keutuhan bangsa.

TERIMAKASIH.......!