PPKn X SMPM

Dalam perkembangan dunia dewasa ini, alasan yang kurang tepat bangsa Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif ialah . . . .

• tidak memihak blok barat dan blok timur

• ingin menjadi subyek dalam hubungan luar negeri

• tidak ingin menjadi obyek dalam percaturan dunia

• ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya

Negara dan bangsa Indonesia memandang penting globalisasi karena....

• diharapkan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi

• globalisasi telah menjanjikan ribuan harapan kemakmuran

• mengkhawatirkan dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi

• perkembangan dan perubahan yang sangat cepat dan mendasar

Bentuk kerja sama antara Indonesia dengan negara Arab Saudi merupakan bentuk kerja sama . .

• bilateral

• regional

• multilateral

• kawasan

Bentuk landasan konstitusional dari politik luar negeri RI adalah….

• Pancasila

• Ketetapan MPR

• Peraturan Perundang-undangan Nasional

• UUD 1945

Contoh dampak positif dari globalisasi pada bidang politik ialah . . . .

• meningkatnya jumlah partai politik

• meningkatnya kesadaran warga negara berpolitik

• menurunnya kegiatan warga negara dalam berpolitik

• dihapuskannya praktek politik uang dalam kampanye

Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….

• kedaulatan

• kebersamaan

• kebebasan

• kesetaraan

Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor … Tahun 2004.

• 20

• 21

• 32

• 23

Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….

• kebiasaan masyarakat daerah

• undang-undang

• adat istiadat daerah

• peraturan daerah

Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….

• sumber daya alam yang melimpah

• keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan

• sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat

• kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan

Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah …

• gubernur dan wakil gubernur

• gubernur dan ketua DPRD

• ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

• gubernur, DPRD, dan kejaksaan