CAMPURAN

Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah adanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….

• Konstitutif

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah adanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….

• Konstitutif

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….

• Konstitutif

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

• mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

• memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

• Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

• memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

• menerima penempatan duta dari negara lain

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan sistem pemerintahan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan serta kerjasama antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, contoh kerjasama antara badan eksekutif dan badan legislatif di Indonesia, yaitu Presiden ....

• memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yaitu menteri negara dan menteri koordinator

• memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

• mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi

• mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan di Indonesia yang menggunakan sistem presidensial tidak melaksanakan pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan pembagian kekuasaan (distribution of power). Salah satu contohnya adalah dalam pemberian grasi , rehabilitasi oleh presiden selaku kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan ….

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

• Hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

• landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

• Landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

• norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

• landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara akan berlangsung secara tertib, aman serta bebas dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi ....

• pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia

• landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara

• norma hukum yang melandasi praktik pemerintahan negara

• landasan hukum hanya dalam menjalankan kekuasaan yudikatif

• landasan sosiologis penguasa dalam mempertahankan kekuasaan

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

• hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

• landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

• landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

• norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

• landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 terjadi Bom bunuh diri di tempat ibadah di kota Surabaya yang mengakibatkan 17 orang tewas dalam insiden tersebut. Kasus tersebut merupakan tindak kekerasan yang mengatasanamakan agama. Padahal sudah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Terkait hal tersebut dapat disimpulkan terjadi pelanggaran hak warga negara khususnya hak asasi ….

• pribadi (personal rights)

• politik (political rights)

• social budaya (social and culture rights)

• milik dan ekonomi (property rights)

• tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural rights)