Search Header Logo

CAMPURAN

Authored by Maskhun Setiadin

Moral Science

12th Grade

Used 15+ times

CAMPURAN
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

55 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah adanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….

Konstitutif

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Eksaminatif

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah adanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….

Konstitutif

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Eksaminatif

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….

Konstitutif

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Eksaminatif

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

menerima penempatan duta dari negara lain

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan sistem pemerintahan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan serta kerjasama antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, contoh kerjasama antara badan eksekutif dan badan legislatif di Indonesia, yaitu Presiden ....

memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yaitu menteri negara dan menteri koordinator

memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi

mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan di Indonesia yang menggunakan sistem presidensial tidak melaksanakan pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan pembagian kekuasaan (distribution of power). Salah satu contohnya adalah dalam pemberian grasi , rehabilitasi oleh presiden selaku kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan ….

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

Hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

Landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?