CGI 002 - 0918

Dalam insurable interest harus ada aspek – aspek berikut ini, kecuali;

• a. memiliki hak untuk mengasuransikan

• b.dapat dinilai dengan uang

• c. adanya hubungan hukum antara tertanggung dengan obyek pertanggungan

• d. dapat diprediksi

Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 1/POJK.07/2014, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilarang memberikan hal berikut kepada anggotanya;

• a. honor

• b. hak veto

• c. pengaruh yang memihak

• d. informasi yang memihak

Bab XVI UU No 40 Tahun 2014 mengatur mengenai berbagai perbuatan pidana yang mencakup, tetapi tidak termasuk :

• a. menyuruh dan menjalankan usaha tanpa ijin

• b. menggelapkan premi dan/atau menggelapkan kekayaan perusahaan asuransi

• c. menandatangani surat persetujuan pembayaran klaim melebihi batas kewenangannya

• d. memalsukan dokumen asuransi

Pemaksaan pemilihan agen asuransi kepada calon tertanggung merupakan pelanggaran dari syarat sahnya perjanjian:

• a. kata sepakat

• b. kecakapan para pihak

• c. suatu hal tertentu

• d. suatu sebab yang halal

Berdasarkan POJK NO 67 tahun 2016, perusahaan asuransi umum harus memperkerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali:

• a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian

• b. memiliki gelar akademis minimal Sarjana Strata 1 dalam bidang yang berkaitan dengan perasuransian

• c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi umum paling singkat 3 (tiga) tahun

• d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya

Berdasarkan POJK NO 67 tahun 2016, adalah salah satu persyaratan Tenaga Ahli yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi umum pada kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan atau klaim adalah:

• a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian

• b. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum dengan level paling rendah satu tingkat di bawah level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian

• c. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian

• d. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan paling sedikit 2 (dua) lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2014, obyek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mendapat izin usaha dari OJK, kecuali dalam hal:

• a. harga pertanggungan obyek asuransi tersebut melebihi Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh trilyun rupiah)

• b. obyek asuransi milik perusahaan asing

• c. obyek asuransi bersifat intangible

• d. tidak ada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari obyek asuransi yang bersangkutan

Berdasarkan POJK No 69 tahun 2016, penanggung dapat menerbitkan surat pembatalan polis kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada tertanggung jika penanggung belum menerima pembayaran premi dari pialang asuransi dalam jangka waktu paling lama:

• a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis

• b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis

• c. 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran premi

• d. 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran premi

Berikut adalah metode pemberian ganti rugi, kecuali:

• a. cash payment

• b. deductible

• c. reinstatement

• d. repair

Berdasarkan POJK No 67 tahun 2016, badan hukum yang dapat menjalankan perusahaan asuransi tidak mencakup:

• a. Firma

• b. Perseroan Terbatas

• c. Usaha Bersama yang telah ada pada saat UU No. 40 Tahun 2014 diundangkan

• d. Koperasi