Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

• A. (1), (2), (3), dan (4)

• B. (1), (2), (3), dan (5)

• C. (1), (2), (4), dan (5)

• D. (1), (3), (4), dan (5)

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional dibuatlah UU No 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang ….

• Pembentukan Peraturan Perundang–undangan

• Pembentukan Peraturan Hukum

• Pelaksanaan Peraturan Perundang–undangan

• Pelaksanaan Peraturan Hukum

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Peraturan tertulis yang memuat norma hukum

(2) Berisi aturan aturan yang mengikat secara umum

(3) Dibuat oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah

(4) Melalui prosedur yang ditetapkan

Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ….

• Hukum

• Peraturan hukum

• Peraturan tertulis

• Peraturan perundang undangan

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR

2) Diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR

3) Alasan terhadap perubahan harus jelas

4) Keputusan terhadap perubahan harus disetujui minimal 1/3 anggota MPR

Syarat untuk mengubah UUD NRI tahun 1945, sesuai pasal 37 ditunjukkan pada nomor ….

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 1), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

2) Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

3) Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR.

4) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Tata cara perubahan UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan pada nomor ….

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 1), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

Di samping undang - undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden.

Presiden dapat mengeluarkan Perppu apabila ….

• rakyat menuntut dikeluarkannya Perppu

• tidak ada undang – undang yang mengatur

• keadaan genting dan memaksa

• diusulkan oleh DPR

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Pemahaman terhadap kaidah – kaidah hukum

2) Sikap acuh terhadap hukum

3) Ketaatan terhadap hukum

4) Pengetahuan terhadap hukum

Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan ditunjukkan pada nomor ….

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 1), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

Ciri – ciri peraturan perundang – undangan di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ….

• mengikat kepada setiap orang dan ada sanksi bagi yang melanggar

• ditetapkan/dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang

• hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja

• berisi aturan tingkah laku

Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam hukum adalah ….

• peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

• peraturan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi

• peraturan yang lebih rendah menjadi dasar peraturan yang lebih tinggi

• peraturan yang lebih tinggi sama dengan peraturan yang lebih rendah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal ….

• 34

• 35

• 36

• 37